Tag: joko widodo

  • KPK Dalami Dugaan Perintah dari Atasan Terkait Suap PUPR, Bobby Nasution Disorot

    KPK Dalami Dugaan Perintah dari Atasan Terkait Suap PUPR, Bobby Nasution Disorot

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap perkembangan mengejutkan dalam penyelidikan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting.

    Dalam pernyataan terbarunya, KPK secara terang-terangan menyebut adanya indikasi bahwa Topan tidak bertindak sendiri, dan ada pihak lain yang memberikan perintah kepadanya untuk menerima suap.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam ekspos perkara pada Jumat, 25 Juli 2025.

    “Kami menduga Topan tidak sendirian. Kami sedang mendalami dengan siapa dia berkoordinasi atau siapa yang memberi perintah kepada dia,” kata Asep.

    Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luas di publik, khususnya karena Topan diketahui merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang tak lain adalah menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Hubungan dekat antara keduanya sudah terjalin sejak masa Bobby menjabat Wali Kota Medan, di mana Topan menempati posisi strategis sebagai camat, lalu menjabat Kepala Dinas PU Kota Medan, hingga akhirnya dibawa ke level provinsi ketika Bobby dilantik sebagai gubernur.

    Topan Ditangkap Tangan, Uang Suap Diduga Mengalir ke Pejabat Lain

    Topan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada akhir Juni 2025, dan diduga menerima suap sebesar Rp8 miliar terkait proyek infrastruktur jalan.

    Dari jumlah tersebut, KPK mengidentifikasi aliran dana dalam bentuk tunai dan transfer, dengan sisa uang sekitar Rp231 juta yang masih ditelusuri.

    KPK menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri aliran dana, termasuk kemungkinan uang tersebut mengalir ke atasan Topan.

    Dalam pemeriksaan lanjutan, sejumlah nama telah dipanggil sebagai saksi, antara lain:

    AKBP Yasir Ahmadi, Kapolres Tapanuli Selatan, untuk mendalami informasi soal aliran dana.

    Muhammad Iqbal, Kepala Kejari Mandailing Natal.

    Muhammad Jafar Suhairi, mantan Bupati Mandailing Natal.

    Ahmad Effendi Pohan, mantan Pj Sekda Sumut.

    Istri Topan Obaja Ginting, terkait dugaan aliran dana sebesar Rp2,8 miliar.

    Namun, nama Gubernur Bobby Nasution belum muncul secara resmi dalam daftar pemeriksaan, meskipun Asep Guntur sebelumnya menyatakan bahwa KPK tidak akan ragu memanggil siapapun jika ditemukan indikasi keterlibatan, termasuk gubernur.

    Dalam konteks politik, kasus ini berkembang menjadi ujian besar bagi independensi KPK.

    Pasalnya, Bobby Nasution merupakan bagian dari lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo, yang dinilai masih memiliki pengaruh kuat di berbagai lembaga penegak hukum, meskipun masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir.

    Pakar hukum dan pengamat antikorupsi menilai, jika benar ada keterlibatan Bobby Nasution atau pihak di lingkarannya, maka KPK perlu membuktikan bahwa mereka tidak berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.

    Banyak pihak menyoroti kasus ini sebagai “ujian kesaktian KPK dan uji pengaruh Jokowi pasca-kepresidenan.”

    Sementara itu, Bobby Nasution sendiri telah menanggapi dengan menyatakan siap bekerja sama dengan penyidik jika diperlukan, dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan bawahan untuk menerima suap.

    Ia juga mengaku terkejut karena dalam empat bulan awal pemerintahannya sebagai Gubernur Sumut, sudah tiga pejabat di bawahnya ditangkap KPK.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik masih mendalami siapa pihak yang diduga memberikan perintah kepada Topan Obaja Ginting.

    Ia menyebut bahwa proses penyidikan masih berjalan dan belum ada batas waktu yang ditentukan.

    Pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga terus dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    “Proses pendalaman terus berjalan. Penyidik bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana, dan kami tidak akan mengesampingkan siapapun jika ditemukan cukup bukti,” ujarnya.

    Kasus ini membuka babak baru dalam dinamika pemberantasan korupsi di daerah dan menjadi sorotan publik nasional.

    Jika benar terdapat keterlibatan tokoh-tokoh besar, termasuk Gubernur Bobby Nasution, maka KPK dituntut untuk bertindak berani, transparan, dan objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik maupun dinasti kekuasaan.

    Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari KPK: apakah benar akan memanggil atau bahkan menetapkan Bobby Nasution sebagai tersangka, ataukah kasus ini akan kembali tenggelam seperti kasus-kasus politik besar lainnya.

  • Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga Nasional 29 Juli 2025

    Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    melayat jenazah mantan Menko Keuangan, Ekonomi, dan Industri
    Kwik Kian Gie
    , di
    Rumah Duka RSPAD
    , Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Gibran tampak datang mengenakan batik berwarna cokelat.
    Gibran terlihat didampingi oleh
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
    .
    Gibran masuk ke dalam ruangan untuk berdoa di depan peti jenazah Kwik Kian Gie.
    Setelah itu, Gibran terlihat sungkem kepada salah satu anggota keluarga Kwik Kian Gie yang duduk di kursi roda.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu tidak berlama-lama saat melayat.
    Ia langsung pergi dari Rumah Duka RSPAD tanpa memberi komentar kepada awak media.
    Gibran berjalan cepat ke mobilnya seraya menelungkupkan tangannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Surat Panggilan Sidang Ijazah Jokowi ke Roy Suryo dkk Dikembalikan
                        Nasional

    1 Surat Panggilan Sidang Ijazah Jokowi ke Roy Suryo dkk Dikembalikan Nasional

    Surat Panggilan Sidang Ijazah Jokowi ke Roy Suryo dkk Dikembalikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Surat panggilan sidang
    gugatan perdata
    terkait kasus ijazah Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), untuk ahli telematika
    Roy Suryo
    dan sejumlah rekannya dikembalikan ke pengadilan.
    Informasi ini disampaikan Ketua Majelis Hakim
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
    , Sunoto, saat memimpin sidang gugatan perdata eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan kawan-kawan.
    Pada persidangan itu, majelis hakim menyebut bahwa persidangan hanya dihadiri Paiman selaku penggugat, Tergugat VII, Hermanto, serta Turut Tergugat III, kuasa dari Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Jadi (surat panggilan) untuk atas nama Bambang Suryadi Bitor, K.R.M.T. Roy Suryo, dokter Tifauzia Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani, Rismo Hasiholan dikembalikan semua,” kata Hakim Sunoto di ruang sidang, Selasa (29/7/2025).
    Majelis hakim menjelaskan, dalam permohonannya, Paiman mencantumkan para tergugat itu tinggal di kantor Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Gambir, Jakarta Pusat.
    Padahal, para tergugat merupakan perorangan.
    Majelis lalu bertanya kepada kuasa hukum Paiman, Farhat Abbas, apakah mereka akan mengubah alamat para tergugat dengan alamat pribadi.
    “Silakan apakah akan mengajukan perubahan alamat?” ujar Hakim Sunoto.
    Farhat kemudian menyatakan, pihaknya akan mengubah data alamat para tergugat itu menjadi alamat pribadi paling lambat besok, Rabu (30/7/2025).
    Hakim anggota Joko Dwi Atmoko kemudian menjelaskan bahwa perubahan permohonan, jika hanya menyangkut alamat tergugat, bisa dilakukan secara online.
    “Kapan waktu saudara lakukan perubahan?” tanya hakim Sunoto.
    “Paling lama besok,” jawab Farhat.
    Dalam gugatan ini, Paiman meminta majelis hakim menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menyebut
    ijazah Jokowi
    palsu.
    Dalam gugatan ini, para pihak terkait adalah Eggi Sudjana selaku Tergugat I, Roy Suryo selaku Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.
    Kemudian, Turut Tergugat I adalah Kabareskrim Mabes Polri, Turut Tergugat II adalah Jokowi, dan Turut Tergugat III adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Paiman meminta majelis hakim memerintahkan Roy Suryo dan kawan-kawannya itu berhenti menuding ijazah Jokowi palsu.
    Sidang perdana telah digelar hari ini di PN Jakpus.
    Namun, dari pihak tergugat, hanya Hermanto yang hadir.
    Sementara, dari pihak para tergugat hanya hadir kuasa dari Rektor UGM.
    Kompas.com
    telah menghubungi kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, untuk meminta tanggapan terkait ketidakhadiran dan pernyataan Paiman, tetapi ia belum merespons.
    Sementara itu, Roy Suryo juga belum menjelaskan mengenai alasan dirinya tidak hadir pada sidang perdana hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Bantah Soal Jokowi Tuding Keterlibatan Demokrat di Isu Ijazah Palsu, Andi Arief: Clear and Clear

    Kaesang Bantah Soal Jokowi Tuding Keterlibatan Demokrat di Isu Ijazah Palsu, Andi Arief: Clear and Clear

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu elit Partai Demokrat, Andi Arief kembali bicara keterlibatan Partainya di isu ijazah palsu Jokowi.

    Dimana, kabar keterlibatan dari Partai Demokrat ini dibantah langsung Kaesang Pangarep.

    Pernyataan dari Kaesang itu pun disebut oleh Andi Arief membuat isu ini selesai dalam pembahasan.

    “Clear and Clear,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Selasa (29/7/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah Presiden ke-7 RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), menuduh “partai biru”.

    Sebagai dalang isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Demikian Kaesang Pangarep merespons spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat.

    Dimana, pihak di balik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Wapres Gibran.

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru,” katanya.

    “Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI.

    Diketahui, narasi viral menyebut “partai biru” (Demokrat) sebagai pihak yang menggerakkan atau mendalangi isu ini, hingga muncul spekulasi adanya motivasi politik internal seperti menjatuhkan image Jokowi dan mendongkel populisme keluarga SBY–Jokowi.

    Semua pejabat partai, termasuk Hinca, Herzaky, AHY, dan Ibas, menolak tuduhan tersebut secara terbuka dan konsisten menyebutnya sebagai fitnah besar tanpa bukti.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Paiman Sebut Jokowi Beri Lampu Hijau untuk Gugat Roy Suryo Cs Terkait Isu Ijazah Palsu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Paiman Sebut Jokowi Beri Lampu Hijau untuk Gugat Roy Suryo Cs Terkait Isu Ijazah Palsu Nasional 29 Juli 2025

    Paiman Sebut Jokowi Beri Lampu Hijau untuk Gugat Roy Suryo Cs Terkait Isu Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Rahardjo, mengaku mendapat lampu hijau dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), untuk menggugat ahli telematika Roy Suryo dan kawan-kawan.
    Adapun Paiman menggugat Roy Suryo dan enam pihak lainnya karena keberatan dituduh sebagai pihak yang mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.
    Paiman mengaku, setelah mengajukan gugatan pada 16 Juli lalu, ia menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Juli.
    Pada pertemuan itu, Paiman menjelaskan kepada Jokowi bahwa pihaknya mengadukan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya dan menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
    “Ya, tidak apa-apa karena ini demi pemulihan nama baik kita, katanya (Jokowi) gitu,” kata Paiman saat ditemui di PN Jakpus, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Menurut Paiman, Jokowi mendengarkan secara langsung penjelasan yang disampaikan pihaknya.
    Pembicaraan dilakukan di meja ruangan Jokowi yang dihadiri juga oleh Farhat Abbas dan satu orang lainnya.
    “Saat itu diterima oleh Pak Jokowi ngobrol sampai satu jam,” tutur Paiman.
    Mantan Rektor Universitas Prof Moestopo (Beragama) itu berharap, melalui gugatan perdata ini, majelis hakim akan menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum.
    Ia berharap, Roy Suryo dan teman-temannya tidak lagi sembarangan menghina dan menuduh orang.
    “Karena negara kita ini negara hukum. Tidak boleh kita semena-mena menghakimi orang bersalah, orang mencetak ijazah palsu,” tutur Paiman.
    Dalam gugatan ini, Paiman meminta majelis hakim menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menyebut ijazah Jokowi palsu.
    Dalam gugatan ini, para pihak terkait adalah Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.
    Kemudian, Turut Tergugat I adalah Kabareskrim Mabes Polri, Turut Tergugat II adalah Jokowi, dan Turut Tergugat III adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Paiman meminta majelis hakim memerintahkan Roy Suryo dan kawan-kawannya itu berhenti menuding ijazah Jokowi palsu.
    Sidang perdana telah digelar hari ini di PN Jakpus. Namun, dari pihak tergugat, hanya Hermanto yang hadir.
    Sementara, dari pihak para tergugat hanya hadir kuasa dari Rektor UGM.
    Kompas.com telah menghubungi kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, untuk meminta tanggapan terkait ketidakhadiran dan pernyataan Paiman.
    Namun, ia belum merespons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa wafatnya Kwik Kian Gie

    Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa wafatnya Kwik Kian Gie

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie yang diumumkan wafat pada Senin (28/7) malam.

    Presiden Prabowo mengucapkan bela sungkawa tersebut melalui media sosial Instagram resmi miliknya @prabowo yang diunggah pada Selasa.
    Dalam story Instagramnya, Presiden Prabowo mengunggah foto Kwik Kian Gie dengan foto hitam putih.

    “Turut berduka cita atas wafatnya Kwik Kian Gie. 11 Januari 1935–28 Juli 2025,” demikian tertulis dalam unggahan foto tersebut yang di bawahnya tersemat nama Prabowo Subianto.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

    Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

    Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Dikutip dari situs kwikkiangie.com, Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie (KKG) menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di dalam PDI.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    Untuk semua karyanya, Kwik memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Kemudian pada saat Pemilihan Presiden 2019, Kwik justru menjadi penasihat ekonomi untuj pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan lawan dari partainya.

    Kala itu, PDIP mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, Kwik memilih untuk berbeda pilihan dengan partainya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pastikan Mulyono Teman Jokowi Alumni UGM Bukan Calo Tiket Terminal, Dian Sandi: Mereka Sedang Fitnah

    Pastikan Mulyono Teman Jokowi Alumni UGM Bukan Calo Tiket Terminal, Dian Sandi: Mereka Sedang Fitnah

    GELORA.CO – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, memastikan Mulyono, teman Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang datang di reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan tahun 1980, bukanlah seorang calo tiket terminal.

    Baru-baru ini, Mulyono sedang menjadi sorotan. Ia disebut oleh pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa sebagai calo tiket terminal di Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, dan bukan alumni UGM.

    Mulyono hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dengan Jokowi di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Kehadiran Mulyono menyita perhatian publik karena namanya sama seperti nama masa kecil Jokowi.

    Tuduhan yang dilontarkan oleh dokter Tifa itu dibantah oleh Dian Sandi dan Mulyono.

    “Ini dia Pak Mulyono, yang dibilang sebagai calo tiket terminal,” kata Dian Sandi, dikutip dari akun Intagramnya, Selasa (29/7/2025).

    “Dijawab sama orang terminal, ‘saya tidak pernah melihat orang ini’ begitu dilihatkan foto,” lanjutnya.

    Dian Sandi menyebut dokter Tifa dan kawan-kawan melakukan fitnah terhadap Mulyono.

    “Mereka sedang fitnah-fitnah aja,” ujar Dian.

    Sementara itu, Mulyono hanya bisa tertawa lepas saat dituduh sebagai calo tiket.

    Ia menegaskan, dirinya setelah lulus kuliah dari UGM pada 1987, langsung merantau ke sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Saya selesai kuliah langsung di Pulau Mentawai, dari Mentawai keliling sampai Maluku, Sulawesi, Papua, dan terakhir di Jambi,” tegasnya. 

    Saat ditanya apakah pernah menjadi calo tiket seperti yang dituduhkan, Mulyono tertawa. 

    “Hahaha, kalau beli (tiket) pernah,” jawabnya.

    Mulyono adalah teman satu angkatan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 Jokowi.

    Nomor mahasiswa milik Mulyono saat itu yakni 1684.

    Saat ini, ia bekerja di bidang swasta di sektor kehutanan.

    Pria asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu lulus dari UGM pada 1987.

    Ia menghadiri acara reuni alumni angkatan 1980 Fakultas UGM yang juga dihadiri oleh Jokowi.

    Mulyono menyebut Jokowi lebih dulu lulus dari UGM dibanding dirinya.

    Pasalnya, nilai dari eks Gubernur Jakarta itu lebih bagus dibanding nilanya.

    “Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari,” kata dia di Yogyakarta, Sabtu.

    Mulyono tidak terlalu ingin ikut campur soal ijazah milik Jokowi.

    Menurutnya, ijazah adalah urusan masing-masing pribadi.

    “Saya punya Ijazah yang dikeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi,” ujarnya.

    “Kalau yang jelas, kuliah bareng dengan sendirinya ijazahnya sama,” tuturnya.

    Roy Suryo: Reuni Jokowi sangat lucu

    Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, menyebut bahwa acara reuni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 menjadi bahan tertawaan.

    Jokowi dan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 mengadakan reuni yang digelar di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Para peserta reuni dengan tajuk “Spirit 80 Guyub Rukun Migunani” itu kompak mengenakan seragam berwarna biru, kecuali Jokowi yang memakai kemeja putih.

    Roy Suryo menilai acara reuni tersebut dilakukan secara mendadak karena adanya kekhawatiran terakait isu ijazah palsu Jokowi.

    Pria berusia 57 tahun itu juga menyebut acara reuni tersebut merupakan hal yang sangat lucu.

    “Bahkan acara hari ini yang diselenggarakan pun di Jogja, reuni dadakan yang sangat lucu itu, itu juga menunjukkan kekhawatiran luar biasa, dan dia sangat kelihatan post power syndrome,” kata Roy Suryo, dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Sabtu (26/7/2025).

    Roy Suryo menyebut, acara reuni ini juga menjadi bahan tertawaan di seluruh kalangan grup UGM.

    “Dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan di semua grup UGM,” kata dia.

    “Jadi reuni-reunian itu jadi bahan tertawaan. jadi kan makin menunjukkan kelasnya ini,” sambungnya.

    Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi

    Jokowi sudah melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

    Kasus ini terus berkembang dan memunculkan 5 orang terlapor hingga kini menjadi 12 orang terlapor.

    Dari 12 orang terlapor itu, ada juga nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dalam daftar 12 orang terlapor itu.

    Status kasus ijazah Jokowi sudah dinaikkan ke penyidikan.

    Jokowi telah menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo pada Rabu (23/7/2025).

    Berikut daftar 12 terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi:

    Eggi Sudjana

    M. Rizal Fadillah

    Kurnia Tri Royani

    Ruslam Effendi

    Damai Hari Lubis

    Roy Suryo

    Rismon Sianipar

    Tifauzia Tyassuma (Dr. Tifa)

    Abraham Samad

    Michael Benyamin Sinaga

    Nurdian Noviansyah Susilo

    Ali Ridho (Aldo

  • Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    GELORA.CO  – Saat ini publik disajikan berita dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Polemik ijazah itu pun kian melebar, membuat publik semakin gemas.

    Terbaru, nama Partai Demokat pun ikut terseret, karena sang pelapor ijazah palsu itu adalah Roy Suryo, mantan Walil Ketua Umum Partai Demokrat.

    Apakah benar demikian? Fungsionaris Partai Demokrat sudah membantahnya, dan dianggap sebagai fitnah.

    Untuk lebih jelas, kita coba memahami dulu soal ijazah palsu.

    Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. 

    Aturan itu dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta.

    Terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang melebar, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Menurut Kaesang, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa. 

    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia dikutip dari Kompas.com. 

    Menurut Kaesang, sang ayah yakni Jokowi tidak pernah menyebut dan menuduh “partai biru” sebagai dalang isu ijazah palsu yang belakangan mencuat. 

    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat sebagai pihak di balik isu tersebut. 

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang.

    Menurut putra bungsu Jokowi itu, hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik. 

    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). 

    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang. 

    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025). 

    Menurut Hinca, tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. 

    Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut. 

    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca. 

    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sudah tidak lagi menjadi anggota partainya. 

    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujarnya. 

    “Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami,” imbuhnya. 

    “Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” lanjut Hinca. 

    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambahnya. 

    “Partai Biru” dan orang besar Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. 

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah. 

    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu. 

    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV. 

    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya. 

    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru. 

    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja,” ujarnya. 

    “Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari. 

    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya,” ucapnya lagi. 

    “Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade.

  • Sosok Mulyono Disebut Dokter Tifa Cuma Calo Tiket yang Mengaku Teman Jokowi

    Sosok Mulyono Disebut Dokter Tifa Cuma Calo Tiket yang Mengaku Teman Jokowi

    GELORA.CO – Sosok Mulyono yang mengaku teman kuliah Presiden ketujuh Jokowi diragukan, terutama oleh Muhammad Taufiq (pengacara senior di Surakarta) dan dokter Tifa (Pegiat Media Sosial) aktif

    Keduanya mengatakan Mulyono bukalah teman di Universitas Gajah Mada, melainkan hanya calo tiket terminal yang bernama asli Wakidi.

    Namun tudingan ini dibantah langsung Mulyono didampingi kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama. 

    “Nah ini dia Pak Mulyono, yang dibilang sebagai calo tiket terminal, sampai Pak Taufiq itu pergi cari tahu ke terminal,”  kata Dian Sandi seperti dikutip dari Instagramnya yang tayang pada Senin (28/7/2025). 

    “Ternyata, dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini begitu dilihatkan foto. Karena mereka sedang fitnah-fitnah aja,” sambungnya.

    Dian Sandi meminta Mulyono menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan yang dilakukannya selepas menamatkan kuliah. 

    Selepas kuliah, Mulyono mengatakan dirinya merantau ke sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai, dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua dan terakhir di Jambi,” ujarnya. 

    Dian lalu bertanya kepada Mulyono apakah pernah menjadi calo tiket seperti yang dituduhkan. 

    Mendengar pertanyaan itu, Mulyono tertawa lepas. 

    “Ha..ha..ha.. Kalau beli (tiket) pernah pak,” katanya diikuti dengan tawa. 

    Sebelumnya, Mulyono juga sempat diwawancarai oleh awak media pada saat acara reunian terkait kesibukannya setelah lulus. 

    Mulyono kala itu menjawab bahwa dirinya bekerja berpindah-pindah wilayah dari Sumatera, Maluku, Sulawesi hingga Papua. Terakhir, berpindah tempat ke Jambi. 

    Ia mengaku sebagai pekerja swasta yang tidak pernah pensiun. 

    “Saya kan orang swasta jadi enggak pernah pensiun. Saya kerja di bidang kehutanan, saya di lapangan seperti survey, inventarisasi area-area,” pungkasnya seperti dikutip dari Kompas TV. 

    Dokter Tifa Bersuara Beri Tuduhan

    Dokter Tifa menyebut nama asli Mulyono adalah Wakidi, calo di Terminal Tirtonadi, Solo.

    Pernyataan itu diungkap dr Tifa di akun X miliknya, yang ramai dikomentari warganet.

    Namun, Dokter Tifa mendapatkan informasi Wakidi ini bukan seorang Insinyur.

    Hal lain yang membuat Dokter Tifa terheran-heran adalah bagaimana seorang lulusan Insinyur tak mampu membeli gigi palsu.

    “Ada lagi ‘Alumni UGM Angkatan 80’ yang mengaku bernama Mulyono, dan skripsinya ambil bidang Ekonomi Manajemen.”

    “Setelah BIN bekerja, bukan BIN yang itu tetapi Badan Intelijen Netizen, ketahuan, ternyata Mulyono ‘Alumni UGM bidang Ekonomi Manajemen’ ini nama aslinya Wakidi, calo Terminal Bus Tirtonadi Solo.”

    “Pantessaan, kok saya ragu ya, ada Alumni UGM seperti ini, masa Insinyur beli gigi palsu ngga sanggup?” cuit Dokter Tifa pada Minggu.

    Dokter Tifa juga menyinggung sistem pendidikan Indonesia yang terasa mudah untuk dimanipulasi.

    “Betul-betul UGM dibuat nyungsep ke comberan sama si Mukidi, temennya si Wakidi”

    “Renungan, betapa mudahnya di Indonesia ini, orang ngaku-ngaku lulusan Universitas ini dan itu, apalagi kalau sudah berbekal “Ijazah” walau bikinan pasar Pramuka bukan bikinan Universitas. Sedihnya negeriku,” lanjut Dokter Tifa.

    Tudingan Serupa

    Seorang pengacara senior di Surakarta, Muhammad Taufiq mengklaim telah melakukan investigasi mengenai sosok yang mengaku sebagai Mulyono itu. 

    Ia mendapatkan informasi bahwa Mulyono bernama asli Wakidi. 

    “Saya sudah investigasi, jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal, saya itu punya akses ke mana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta dua periode dan komisi saya adalah komisi kesejahteraan rakyat membidangi antara lain, perguruan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi,” ujar Taufiq dikutip dari YouTube Hersubeno Point yang tayang pada Senin (28/7/2025).

    Taufiq membongkar profesi sebenarnya yang dilakoni oleh Wakidi.

    Wakidi ternyata bekerja sebagai calo tiket. 

    “Itu (yang teriak) Madiun-madiun, Surabaya-surabaya, Sidoarjo-sidoarjo,” kata Taufiq sembari menirukan suara teriakan yang biasa dilakukan calo terminal. 

    “Wakidi bukan Mulyono, dia lima tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal, ada yang memang bagian dari bus. Tapi, kalau dia ini bebas (tak terikat),” tambahnya. 

    Ia pun menantang kepada publik, terutama pihak yang pro terhadap Jokowi, untuk bisa membantah tuduhannya itu. 

    “Silakan kalian bantah, kalian bantah, aku ini wong Solo, lahir di Solo menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo. (Kuliah) UNS 11 Maret. Enggak usah didebat ijazah ku asli. Temen-temennya asli semua, ada semua. Kalau ditanya disertasi ya ngerti,” pungkasnya.

    Mulyono mengaku teman Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Mulyono mengatakan, Jokowi salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Kehutanan UGM saat itu.

    Menurutnya, justru Jokowi lulus lebih dulu daripada Mulyono dan beberapa temannya yang lain.

    Mulyono juga hadir di acara reuni Fakultas Kehutanan UGM, di Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Jokowi saat itu memberikan sambutan di depan teman-temannya.

    Saat itu, teman-teman Jokowi menunjuk seorang alumni bernama Mulyono.

    “Ini Mulyono asli, Pak,” kata rekan Jokowi sambil menunjuk seorang pria bertopi hitam.

    Melihat temannya itu, Jokowi pun langsung berkelakar.

    “Jangan nambah masalah lagi. Hari Mulyono sudah almarhum, ini tambah lagi,” kata Jokowi disambut tawa oleh rekan-rekannya.

    Rupanya Mulyono merupakan teman satu angkatan Jokowi di tahun 1980. 

    “Saya Mulyono, masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684,” kata Mulyono dikutip dari Kompas TV, Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Mulyono, ia tidak pernah mau tahu soal sosok Hari Mulyono yang dikaitkan dengan Jokowi.             

    “Saya Mulyono, kalau Pak Jokowi saya tahunya namanya Joko Widodo, pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol,” bebernya.

    “Satu angkatan, dulu gak ada kelas, masuk bareng tahun 80. Dulu gak ada jurusan,” kata Mulyono lagi.

    Berbeda dengan Jokowi yang mengambil skripsi soal teknologi hasil hutan, Mulyono justru menyusun skripsi soal ekonomi management.

    “Saya Fakultas Kehutanan cuma dulu ambil skripsinya bidang ekonomi management.

    Saat itu tidak ada jurusan, hanya Fakultas Kehutanan.

    Ada ekonomi management, ada teknologi hasil hutan,” bebernya.

    Menurut Mulyono, ia lulus dari UGM lebih lama dari Jokowi.

    Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.

    “(Mulyono) Lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya,” ungkapnya.

    Mulyono menuturkan, saat kuliah Jokowi merupakan sosok yang biasa saja.

    “Dia sih biasa-biasa saja, selalu inget kalau ketemu selalu sapa sebelum jadi pejabat.

    Pas jadi wali kota kalo ketemu selalu nyapa juga,” ungkapnya

  • Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    “Gibran sedang berusaha membuktikan bahwa ia punya nilai tambah di mata Prabowo. Ini langkah politik dari Gibran untuk memperkuat posisinya sebagai wakil presiden baik sekarang atau nanti,” ujar Hensa.

    Sikap serupa juga terlihat dari respons Gibran terhadap usulan agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Papua. Saat kunjungan kerja ke Riau pada 28 Juli 2025, Gibran menegaskan kesiapannya untuk ditempatkan di mana saja sesuai perintah Presiden Prabowo.

    “Omongan Gibran yang siap ditempatkan di mana saja menunjukkan dia mulai paham dinamika kekuasaan. Ini cara dia membangun persepsi sebagai wapres yang loyal dan tidak sekadar ‘warisan’ Jokowi, tapi tetap harus dibuktikan dengan kerja nyata dan menuruti perintah atasan,” tegas Hensa.

    Selain itu, kehadiran Gibran mendampingi Prabowo di beberapa acara partai politik juga menjadi sorotan. Teranyar, ia tampak menghadiri Kongres PSI di Solo pada 20 Juli 2025. Menurut Hensa, langkah itu merupakan strategi membangun kedekatan dengan partai-partai pendukung Prabowo, termasuk PSI yang dikenal memiliki basis pemilih muda.

    “Gibran tahu betul bahwa dukungan politik ke depan bergantung pada seberapa dekat ia dengan Prabowo dan koalisinya. Ini strategi komunikasi untuk memperkuat citra sebagai mitra setia,” katanya.

    Namun Hensa mengingatkan, semua manuver komunikasi itu tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan pembuktian nyata. Ia menekankan pentingnya kinerja Gibran, terutama di mata generasi muda yang menjadi basis kekuatannya.

    “Sekali lagi ya, saya garis bawahi, pembuktian seorang Gibran itu bukan ke generasi yang lebih tua, tapi ke anak-anak muda. Karena kalau tidak bisa membuktikan kinerjanya, bisa marah-marah anak muda karena tak akan dipercaya untuk mengemban kepercayaan yang sama dengan Gibran,” tutup Hensa. (zak/fajar)