Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Ribuan UMKM Solo Jadi Korban Calon Mitra MBG, Diduga Pelaku Catut Nama Jokowi

    Ribuan UMKM Solo Jadi Korban Calon Mitra MBG, Diduga Pelaku Catut Nama Jokowi

    Tak hanya itu, warga juga diminta menyesuaikan dapur mereka agar memenuhi standar kebersihan dan kelayakan untuk menjadi calon mitra MBG. Bahkan, beberapa di antaranya sampai harus merenovasi bagian dapur dengan biaya yang tidak sedikit.

    “Ada yang harus memindah dapur dari belakang ke depan agar sesuai standar, dengan biaya antara Rp5 juta sampai Rp7 juta. Ada juga yang harus beli peralatan baru, kompor, dandang, bahkan kredit alat masak karena belum punya,” tambahnya.

    Harjoko menyebutkan bahwa yayasan sempat mengeluarkan beberapa pengumuman bahwa program akan segera dimulai. Tetapi sejak akhir Januari 2025 lalu sampai dengan tenggat waktu yang dijanjikan menjelang puasa lalu ternyata uji coba itu pun tidak tereliasasi. Kemudian rencana uji coba itu muncul lagi dan dijanjikan setelah Lebaran tetapi uji coba juga tak kunjung terwujud.

    “Setelah Lebaran dengan ancer-ancer sebelum liburan sekolah ternyata tidak ada realisasi apapun. Kemudian dikirimkan satu surat pengumuman secara menyeluruh bahwa nanti pada tanggal 22 dan 23 Juli akan dilaksanakan uji coba dan tanggal 28 akan dilakukan secara menyeluruh, akan tetapi lagi-lagi kita zonk,” cerita dia.

    “Tahu-tahu ada informasi bahwa pelaksanaan program bisa dilaksanakan setelah ada MoU dari pihak yayasan Barnas dengan mitra tapi MoU tidak serta merta semuanya dibagikan, dipilah. Ada yang sudah, ada yang belum dan kami mendapatkan draft-nya dan kami pelajari akhirnya pasti nanti akan zonk karena tanggal pelaksanaan tidak dimunculkan karena itu rahasia dari yayasan pusat,” imbuhnya.

    Kemudian, Harjoko menyebutkan jumlah pelaku UMKM yang diduga tertipu menjadi calon mitra MBG dari pihak yayasan tersebut mencapai ribuan di wilayah Solo Raya. “Banyak ya ada ribuan ya korban yang menjadi mitra yang dijanjikan satu orang 200 porsi,” sebutnya. 

    Wakasatreskrim Polresta Solo, AKP Sudarmiyanto, membenarkan adanya kedatangan sekitar 30 warga yang bermaksud melaporkan dugaan penipuan terkait program MBG. Namun, laporan belum dapat diproses secara resmi lantaran para pelapor belum melengkapi dokumen penting.

    “Benar, tadi ada sekitar 30 orang datang ke Polresta bermaksud melaporkan dugaan penipuan kerja sama pengadaan makan bergizi gratis. Mereka sudah kami terima dan tampung, tapi karena belum membawa dokumen seperti surat perjanjian atau bukti tanda terima uang, kami minta mereka melengkapi terlebih dahulu,” tegasnya.

  • Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus memanas. Terlebih setelah loyalis Jokowi, Silfester Matutina, menyebut Partai Demokrat sebagai pihak yang mendanai gerakan Roy Suryo Cs.

    Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Ia menilai, dalam pusaran isu tersebut, justru semua pihak sedang menikmati panggung politik yang terbuka lebar.

    “Kaitannya dengan polemik ijazah pak Jokowi dan tudingan keterlibatan Demokrat, saya mengatakan dalam konteks komunikasi publik, semua pihak sebenarnya mengalami keuntungan elektoral,” kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Dikatakan Heru, isu ini bukan sekadar perdebatan, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang dimainkan secara halus dan terstruktur.

    “Apapun beritanya berkaitan isu dan polemik ijazah, di dalamnya para pihak sedang bermain cantik, melempar isu, bahkan menempatkan proksi, sebagai pion,” ucapnya.

    Menurutnya, figur seperti Silfester Matutina hanya bagian dari skenario besar.

    Ia menyebut tudingan terhadap Demokrat sebagai donatur Roy Suryo Cs justru membuka peluang politik bagi Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Saya lihat, justru AHY sebagai Ketum sepertinya sangat girang, karena panggung politik otomatis terbuka lebar untuk menampilkan wajah politik praktis,” katanya.

    Tak berhenti di situ, Heru menyebutkan bahwa Demokrat berhasil memainkan posisi ganda, tidak lagi sebagai oposisi, tetapi mitra aktif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • 6 Digugat Paiman soal Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo: Saya Baru Tahu dari Berita Nasional

    6 Digugat Paiman soal Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo: Saya Baru Tahu dari Berita Nasional

    Digugat Paiman soal Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo: Saya Baru Tahu dari Berita
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar telematika
    Roy Suryo
    mengaku baru mengetahui bahwa dirinya digugat oleh Paiman, mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), terkait tuduhan
    ijazah palsu
    Presiden Ke-7 RI
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Saya mendengar itu baru dari berita. Dan kesan saya, lucu saja, senyum saja,” kata Roy saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
    Roy mengaku tidak menerima surat untuk menghadiri sidang tersebut.
    Meski demikian, dia mengatakan, jika surat tersebut sudah diterima, tim pengacaranya akan menyampaikan sikap dan tanggapan.
    “Saya serahkan saja kepada, karena ternyata sudah ada lawyer yang menjawab ya. Nanti tunggu jawabannya,” ujarnya.
    Roy mengaku tidak heran Paiman menggugatnya terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi tersebut.
    Sebab, kata dia, Paiman pernah menghubunginya melalui pesan WhatsApp dan memaksanya untuk menyampaikan permintaan maaf karena menuduh ijazah Jokowi palsu.
    “Karena dia (Paiman) bilang sudah lihat ijazahnya (Jokowi) terus saya harus minta maaf, kalau enggak, keluarga saya tidak aman atau tidak damai, loh apa orang ini, enggak saya
    reply
    ,” tuturnya.
    Roy juga mengatakan, Paiman meminta maaf kepadanya beberapa hari setelah mengirimkan pesan tersebut.
    “Terus dia WA saya lagi, dia minta maaf mungkin WA kemarin agak mengganggu, habis itu enggak saya
    reply
    ,” ucap dia.
    Sebelumnya, surat panggilan sidang gugatan perdata terkait kasus ijazah Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), untuk ahli telematika Roy Suryo dan sejumlah rekannya dikembalikan ke pengadilan.
    Informasi ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, saat memimpin sidang gugatan perdata eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT)
    Paiman Raharjo
    melawan Roy Suryo dan kawan-kawan.
    Pada persidangan itu, majelis hakim menyebut bahwa persidangan hanya dihadiri Paiman selaku penggugat, Tergugat VII, Hermanto, serta Turut Tergugat III, kuasa dari Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Jadi (surat panggilan) untuk atas nama Bambang Suryadi Bitor, K.R.M.T. Roy Suryo, dokter Tifauzia Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani, Rismo Hasiholan dikembalikan semua,” kata Hakim Sunoto di ruang sidang, Selasa (29/7/2025).
    Majelis hakim menjelaskan, dalam permohonannya, Paiman mencantumkan para tergugat itu tinggal di kantor Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Gambir, Jakarta Pusat.
    Padahal, para tergugat merupakan perorangan.
    Majelis lalu bertanya kepada kuasa hukum Paiman, Farhat Abbas, apakah mereka akan mengubah alamat para tergugat dengan alamat pribadi.
    “Silakan apakah akan mengajukan perubahan alamat?” ujar Hakim Sunoto.
    Farhat kemudian menyatakan, pihaknya akan mengubah data alamat para tergugat itu menjadi alamat pribadi paling lambat besok, Rabu (30/7/2025).
    Hakim anggota Joko Dwi Atmoko kemudian menjelaskan bahwa perubahan permohonan, jika hanya menyangkut alamat tergugat, bisa dilakukan secara online.
    “Kapan waktu saudara lakukan perubahan?” tanya hakim Sunoto.
    “Paling lama besok,” jawab Farhat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantah Pernyataan Mulyono, Guru Besar UGM Tegaskan Ada Jurusan Sejak Awal di Fakultas Kehutanan

    Bantah Pernyataan Mulyono, Guru Besar UGM Tegaskan Ada Jurusan Sejak Awal di Fakultas Kehutanan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Mohammad Naiem, M.Agr.Sc., memberikan penjelasan terkait pernyataan yang menyebut Fakultas Kehutanan UGM tidak memiliki jurusan pada masa lalu. Penjelasan tersebut disampaikan Prof. Naiem melalui sebuah unggahan yang dibagikan oleh akun X (dulu Twitter) bernama @Reivolusi.

    Menurut Prof. Naiem, sejak tahun 1978 hingga 1998, UGM sudah memberlakukan sistem kurikulum Kredit Semester (SKS) yang mengharuskan mahasiswa memilih jurusan sejak awal masa studi.

    “Tahun 78 sampai 98 kurikulumnya berubah jadi kredit semester. Jadi itu mahasiswa diharuskan untuk mengambil jurusan dari empat jurusan itu sejak awal,” ujar Prof. Naiem.

    Ia menjelaskan bahwa awalnya Fakultas Kehutanan UGM hanya memiliki tiga jurusan, yakni Silvikultur, Manajemen Hutan, dan Teknologi Hasil Hutan. Namun pada tahun 1978, satu jurusan baru ditambahkan, yaitu Konservasi Sumber Daya Hutan.

    “Yang tadinya Fakultas Kehutanan itu hanya tiga, tetapi tahun 78 ada satu lagi disamping Silvikultur, Manajemen Hutan, Teknologi hasil hutan, ada lagi konservasi Sumber Daya Hutan,” jelasnya.

    Sebelumnya, teman seangkatan Jokowi di UGM, Mulyono memberikan pernyataan. Ia menyebut di Fakultas Kehutanan dulu belum ada jurusan.

    “Saya satu angkatan dengan Pak Jokowi. Masuk tahun 1980. Dulu belum ada pembagian jurusan, saya skripsinya ambil ekonomi manajemen,” ungkap Mulyono, pria asal Sukoharjo.

    Ia mengenang Jokowi sebagai sosok yang sederhana, kalem, namun akrab dengan teman-temannya. Bahkan, kata Mulyono, Jokowi tetap menyapa dirinya meski sudah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

  • Sandiaga Kenang HUT ke-85 Kwik Kian Gie, Nyanyikan Lagu Harry Belafonte Nasional 30 Juli 2025

    Sandiaga Kenang HUT ke-85 Kwik Kian Gie, Nyanyikan Lagu Harry Belafonte Nasional 30 Juli 2025

    Sandiaga Kenang HUT ke-85 Kwik Kian Gie, Nyanyikan Lagu Harry Belafonte
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan wakil gubernur DKI Jakarta
    Sandiaga Uno
    membagikan kenangannya saat merayakan hari ulang tahun ke-85
    Kwik Kian Gie
    .
    Saat itu, Sandi yang baru kembali dari luar negeri diminta oleh keluarga Kwik Kian Gie menyanyikan lagu dari penyanyi asal Amerika Serikat (AS), Harry Belafonte.
    “Pada saat itu saya baru saja kembali dari luar negeri untuk menyumbangkan satu lagu untuk Pak Kwik di usianya 85 tahun, yaitu lagu Harry Belafonte yang sangat disukai oleh beliau, yang waktu itu saya bawakan juga sembari bermain gitar. Dan Pak Kwik ikut bernyanyi,” ungkap Sandiaga dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
    “Lagunya tentu Pak juga ada yang sangat mengetahuinya, yaitu ‘A B D D E In a song and we gonna go home A B D D E In a song and we gonna go home’. Itu adalah lagu kesukaan Pak Kwik dan kami bawakan saat itu,” sambungnya.
    Ia menceritakan, momen perayaan ulang tahun itu juga berbarengan dengan peluncuran karya Kwik Kian Gie.
    Dalam acara tersebut, turut hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.
    “Itulah ulang tahun beliau yang dirayakan sekaligus peluncuran karya beliau. Hadir juga Ibu Megawati dan beberapa rekan-rekan sahabat beliau. Saya sangat terkesan dengan kenangan bersama Pak Kwik,” ujar Sandiaga.
    Saat menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandi mengaku kerap berkonsultasi dengan Kwik Kian Gie yang merupakan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Keuangan (Ekuin).
    Salah satu masukan Kwik Kian Gie yang berujung menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship (OK OCE).
    “Dan juga program OKOC yang kami kembangkan pada saat itu, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, mendapat banyak masukan dari Pak Kwik,” ungkap Sandiaga.
    Singkat cerita, Kwik Kian Gie juga didapuk sebagai penasihat ekonomi untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Sosok mantan Menko Ekuin itu kerap memberikan masukan terkait ekonomi terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga.
    KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Papan informasi meninggalnya Kwik Kian Gie di rumah duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Kwik Kian Gie, kata Sandiaga, juga memberikan nasihat ketika dirinya bergabung dengan pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    “Saat saya sempat datang ke rumah beliau dari dalam ditemani oleh sahabat saya Pak Iggy Kwik. Beliau menyampaikan beberapa pandangannya bagaimana ekonomi kerakyatan harus tetap diutamakan,” ujar Sandiaga.
    Sandiaga pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Kwik Kian Gie pada Senin (28/7/2025) malam.
    “Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada Pak Kwik dan semoga Pak Kwik diterima di sisi yang maha kuasa. Rest in peace Pak Kwik, Indonesia berduka,” ujar Sandiaga.
    Diketahui,
    Kwik Kian Gie meninggal
    pada usia 90 tahun. Adapun jenazah rencananya akan dikremasi pada Kamis (31/7/2025).
    Saat ini, jenazah Kwik Kian Gie masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Sangat Kentara Menderita Post Power Syndrome

    Jokowi Sangat Kentara Menderita Post Power Syndrome

    GELORA.CO -Usai lengser sebagai Presiden RI pada Oktober 2024, sangat kentara Joko Widodo alias Jokowi menderita post power syndrome. 

    Demikian pandangan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Rabu 30 Juli 2025.

    “Sangat kentara Jokowi menderita post power syndrome,” kata Amien Rais. 

    Amien Rais menilai, tekanan politik Jokowi makin diperparah dengan pemecatannya sebagai kader PDIP.

    “Sesungguhnya setelah Jokowi dan keluarga, termasuk menantunya dipecat PDIP, bobot politik Jokowi dan anak-anaknya menjadi sangat ringan,” kata Amien Rais.

    Karena itulah, Amien Rais mengingatkan Jokowi bahwa masa keemasannya telah rampung.

    “Selesai sudah tugas kepresidenan Anda. Tidak perlu lagi Anda nongol-nongol mengatur-atur urusan negara. Biarkan Presiden Prabowo Subianto berpikir dan kerja keras memperbaiki situasi bangsa yang sempat Anda rusak. Mas Jokowi jangan Anda ganggu dan recokin,” pungkas Amien Rais. 

  • Sangat Gegabah Tuding Partai Biru Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

    Sangat Gegabah Tuding Partai Biru Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO -Tuduhan partai biru sebagai dalang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sangat gegabah sekali.

    Demikian pandangan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Rabu 30 Juli 2025.

    “Ini gegabah sekali Jokowi menuding orang besar yang menjadi dalang isu ijazah palsu adalah Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), karena logo Partai Demokrat biru,” kata Amien Rais.

    Menurut Amien Rais, saat ini Jokowi sedang ditimpa kebingungan dalam menghadapi tudingan ijazah palsunya. Sehingga asal-asalan membidik partai biru sebagai dalang keonaran isu ijazah palsu.

    “(Jokowi) seperti pak dengkek. Jokowi asal tuding dan sempat grusa grusu membidik SBY sebagai orang besar itu,” kata Amien Rais. 

    Diketahui, tudingan soal tokoh politik besar di balik polemik isu ijazah palsu Jokowi diungkapkan oleh Sekjen Peradi bersatu, Ade Darmawan.

    Ade menyebut tokoh politik yang dimaksudnya menggunakan baju berwarna biru. 

    Ade sebelumnya melaporkan Roy Suryo dkk atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kasus ini masih bergulir di Polda Metro Jaya. 

  • 7 Mengapa Surat Panggilan Roy Suryo di Sidang Ijazah Jokowi Dikembalikan ke Pengadilan? Nasional

    7 Mengapa Surat Panggilan Roy Suryo di Sidang Ijazah Jokowi Dikembalikan ke Pengadilan? Nasional

    Mengapa Surat Panggilan Roy Suryo di Sidang Ijazah Jokowi Dikembalikan ke Pengadilan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menginformasikan surat panggilan sidang gugatan perdata untuk ahli telematika Roy Suryo dan sejumlah rekannya telah dikembalikan ke pengadilan.
    Alasannya, ada kesalahan penulisan alamat yang dibuat oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo selaku penggugat. 
    Adapun Paiman menggugat Roy Suryo secara perdata terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 
    “Jadi (surat panggilan) untuk atas nama Bambang Suryadi Bitor, K.R.M.T. Roy Suryo, dokter Tifauzia Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani, Rismo Hasiholan dikembalikan semua,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto di ruang sidang, Selasa (29/7/2025).
    Majelis hakim menjelaskan, dalam permohonannya, Paiman mencantumkan para tergugat itu tinggal di Kantor Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Gambir, Jakarta Pusat.
    Padahal, para tergugat merupakan perorangan.
    Majelis lalu bertanya kepada kuasa hukum Paiman, Farhat Abbas, mengenai rencana untuk mengubah alamat tergugat dengan alamat pribadi.
    “Silakan apakah akan mengajukan perubahan alamat?” ujar Hakim Sunoto.
    Farhat kemudian menyatakan, pihaknya akan mengubah data alamat para tergugat itu menjadi alamat pribadi paling lambat, Rabu (30/7/2025).
    Hakim anggota Joko Dwi Atmoko kemudian menjelaskan bahwa perubahan permohonan alamat bisa dilakukan secara online.
    “Kapan waktu saudara lakukan perubahan?” tanya hakim Sunoto.
    “Paling lama besok,” jawab Farhat.
    Dalam gugatan ini, Paiman meminta majelis hakim menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menyebut ijazah Jokowi palsu.
    Dalam gugatan ini, para pihak terkait adalah Eggi Sudjana selaku Tergugat I, Roy Suryo selaku Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.
    Kemudian, Turut Tergugat I adalah Kabareskrim Mabes Polri, Turut Tergugat II adalah Jokowi, dan Turut Tergugat III adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Paiman meminta majelis hakim memerintahkan Roy Suryo dan kawan-kawannya itu berhenti menuding ijazah Jokowi palsu.
    Sidang perdana telah digelar kemarin, Selasa (29/7/2025), di PN Jakpus.
    Namun, dari pihak tergugat, hanya Hermanto yang hadir.
    Sementara, dari pihak para tergugat hanya hadir kuasa dari Rektor UGM.
    Kompas.com telah menghubungi kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, untuk meminta tanggapan terkait ketidakhadiran dan pernyataan Paiman, tetapi ia belum merespons.
    Sementara itu, Roy Suryo juga belum menjelaskan mengenai alasan dirinya tidak hadir pada sidang perdana hari ini.
    Paiman Rahardjo, mengaku mendapat lampu hijau dari Jokowi untuk menggugat ahli telematika Roy Suryo dan kawan-kawan.
    Adapun Paiman menggugat Roy Suryo dan enam pihak lainnya karena keberatan dituduh sebagai pihak yang mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.
    Paiman mengaku, setelah mengajukan gugatan pada 16 Juli lalu, ia menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 19 Juli.
    Pada pertemuan itu, Paiman menjelaskan kepada Jokowi bahwa pihaknya mengadukan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya dan menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
    “Ya, tidak apa-apa karena ini demi pemulihan nama baik kita, katanya (Jokowi) gitu,” kata Paiman saat ditemui di PN Jakpus, Jakarta, Selasa.
    Menurut Paiman, Jokowi mendengarkan secara langsung penjelasan yang disampaikan pihaknya. Pembicaraan dilakukan di meja ruangan Jokowi yang dihadiri juga oleh Farhat Abbas dan satu orang lainnya.
    “Saat itu diterima oleh Pak Jokowi ngobrol sampai satu jam,” tutur Paiman.
    Mantan Rektor Universitas Prof Moestopo (Beragama) itu berharap, melalui gugatan perdata ini, majelis hakim akan menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum.
    Ia berharap, Roy Suryo dan teman-temannya tidak lagi sembarangan menghina dan menuduh orang.
    “Karena negara kita ini negara hukum. Tidak boleh kita semena-mena menghakimi orang bersalah, orang mencetak ijazah palsu,” tutur Paiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu ungkap alasan Konsultasi Tahunan RI-Malaysia kembali digelar

    Menlu ungkap alasan Konsultasi Tahunan RI-Malaysia kembali digelar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan alasan pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia dan Malaysia kembali digelar setelah terakhir diselenggarakan di Kuching, Sarawak pada tahun 2017 lalu.

    Setelah sempat vakum hingga tujuh tahun lamanya, pertemuan Konsultasi Tahunan Ke-13 RI-Malaysia kembali digelar saat Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7).

    “Kedua pemimpin bertemu dalam sebuah mekanisme bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang kita sebut dengan Annual Consultation atau Konsultasi Tahunan pemimpin kedua negara, di mana mekanisme ini terakhir berlangsung di Kuching, Sarawak pada tahun 2017,” kata Sugiono saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/7).

    Dia menyampaikan bahwa mekanisme konsultasi tahunan ini tidak hanya penting untuk memperbarui berbagai isu strategis, tetapi juga makin mempererat hubungan kedua pemimpin negara.

    Menurut Menlu, Konsultasi Tahunan RI-Malaysia ini sempat vakum karena padatnya jadwal kedua pemimpin.

    “Saya kira mungkin karena jadwal ya, jadwal antara kedua pemimpin yang mungkin belum pas. Ini juga kita baru pas sekali ini,” kata Menlu Sugiono.

    Dia berharap pertemuan ini dapat rutin digelar karena banyak perkembangan dan isu global yang perlu dikomunikasikan kedua negara.

    “Saya kira ini satu mekanisme yang tepat, di samping juga semakin mendekatkan hubungan bilateral,” tambahnya.

    Sebelumnya pada Konsultasi Tahunan Ke-12 RI-Malaysia di Kuching, Sarawak pada 2017 silam, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohamad Najib membahas penguatan kerja sama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan dan isu pertahanan dan keamanan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.

    Maroef juga menanggapi soal permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menghapus hambatan ekspor mineral kritis. Dia menegaskan tidak ada pembahasan khusus dengan Presiden terkait hal tersebut. Pembicaraan soal Freeport hanya seputar produksi tembaga dan emas serta tugas kelola MIND ID di Gresik.

    Terkait larangan ekspor mineral mentah, Maroef menegaskan bahwa MIND ID tetap patuh pada Undang-Undang yang berlaku. Dia juga menegaskan komitmen MIND ID dalam menjaga sumber daya alam demi keberlanjutan.

    Sementara itu, mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang disiapkan menjadi tahunan, Maroef mengatakan hal itu menjadi domain Kementerian ESDM.

    Sekadar informasi, sejak era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) rencana penambahan saham sebesar 10% di Freeport Indonesia menjadi 61%. 

    Namun, wacana itu masih dalam proses yang dilakukan kementerian terkait. Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di 2024 lalu, menargetkan rencana penambahan saham ini pada awal 2025.