Tag: joko widodo

  • Penggugat Ungkap Sulitnya Beli Mobil Esemka, Dapat Bekas Harga Rp45 Juta Begini Kondisinya

    Penggugat Ungkap Sulitnya Beli Mobil Esemka, Dapat Bekas Harga Rp45 Juta Begini Kondisinya

    Liputan6.com, Jakarta Perkara gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka yang dilayangkan Aufaa Luqmana Re A terhadap mantan Presiden Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), kini telah mencapai tahap akhir. Sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan dilangsungkan secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    Walaupun sidang digelar secara online, pihak penggugat membawa langsung satu unit mobil Esemka tipe Bima berkelir silver di depan kantor PN Solo.

    Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan mobil tersebut dan mendukung argumen mereka mengenai keberlangsungan produksi mobil nasional itu.

    Unit yang dibawa merupakan mobil bekas yang dibeli secara pribadi oleh penggugat melalui platform jual beli daring.

    “Kami benar-benar berusaha membuktikan bahwa mobil Esemka itu memang ada, tapi sulit diakses oleh masyarakat. Kami beli sendiri, second, bukan dari PT SMK. Harga awal Rp50 juta, saya tawar jadi Rp40 juta, dan disepakati Rp45 juta. Pemilik sebelumnya dari Jakarta,” ujar Aufaa, Rabu (30/7).

    Aufaa menjelaskan bahwa usahanya untuk memperoleh unit mobil Esemka tidaklah mudah. Dia harus mencarinya selama hampir sebulan di berbagai marketplace sebelum akhirnya menemukan unit yang diinginkan pada 21 Juli lalu.

    Setelah mobil tiba di Solo, kendaraan sempat dibawa ke pabrik SMK untuk dilakukan servis.

    “Pas datang, ternyata ada sparepart rusak. Saya bawa ke pabrik SMK, mereka bersedia servis tapi tidak menjual unit. Biaya servis Rp415 ribu. Dari situ saya tahu bahwa SMK memang masih buka layanan servis, tapi tidak ada kegiatan produksi atau penjualan mobil,” jelasnya.

    Dia juga menceritakan bahwa saat dirinya mengunjungi pabrik SMK di Boyolali, tidak tampak aktivitas perakitan atau penjualan kendaraan.

    “Kita ingin tunjukkan ke hakim, ini bukan sekadar gugatan tanpa dasar. Mobilnya ada, tapi SMK-nya tidak bisa melayani penjualan. Harapan saya dari awal kan beli baru langsung dari pabrik, bukan cari second,” ujarnya.

    Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Arif Sahudi, menyatakan bahwa kehadiran unit mobil Esemka di lokasi sidang PN Solo menjadi bentuk konkret kesungguhan kliennya dalam membuktikan gugatan wanprestasi yang diajukan.

    Ia menyesalkan penolakan majelis hakim terhadap permohonan pemeriksaan langsung ke lokasi pabrik SMK.

    “Kami sempat ajukan permohonan pemeriksaan setempat ke lokasi SMK, agar majelis bisa melihat langsung ada atau tidaknya aktivitas produksi. Tapi ditolak karena dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa, yang menurut hakim bukan soal tanah. Padahal ini penting untuk membuktikan soal wanprestasi,” bebernya.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa upaya membeli unit Esemka ini bukan untuk keperluan pribadi, melainkan sebagai bukti bahwa program mobil nasional yang dicanangkan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, untuk memiliki satu unit mobil saja, masyarakat harus mencarinya sendiri dalam kondisi bekas.

    “Kami ingin memperlihatkan kepada majelis hakim bahwa unit mobil ini sulit didapatkan. Bahkan untuk servis pun memang bisa, tapi aktivitas penjualan atau produksi sama sekali tidak kami lihat di lokasi,” kata dia.

  • Interogasi 12 Jam Dinilai Berlebihan, Roy Suryo Sindir Cara Polisi Perlakukan Prof. Sofian Effendi

    Interogasi 12 Jam Dinilai Berlebihan, Roy Suryo Sindir Cara Polisi Perlakukan Prof. Sofian Effendi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah heboh mengenai ceritanya tentang dugaan ijazah palsu Jokowi hingga meminta maaf secara terbuka ke publik, kini ada kabar baru dari Prof. Sofian Effendi.

    Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 ini dikabarkan didatangi Polisi di kediamannya, Yogyakarta.

    Bahkan, dikatakan Roy Suryo berdasarkan kabar yang diterimanya, Prof. Sofian diperiksa Polisi hingga 12 jam lamanya.

    “Prof Sofian mendapatkan interogasi selama lebih dari 12 jam, terlalu,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Kamis (31/7/2025).

    Roy bilang, mestinya Prof. Sofian tidak diseret-seret dalam kasus ini. Apalagi, ia telah berbicara huhut menceritakan panjang lebar mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sebelum akhirnya menandatangani surat pernyataan yang kontroversi,” ucapnya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak Kepolisian mengenai detail pemeriksaan tersebut.

    Sebelumnya, Prof. Sofian Effendi, menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya yang menyinggung soal mantan Presiden Jokowi.

    Video yang diunggah kanal YouTube Langkah Update tersebut berjudul, “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002–2007! Ijazah Jokowi & Kampus UGM!” dan tayang pada 16 Juli 2025, kemarin.

    Dalam video itu, Sofian sempat mengomentari keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM.

    Namun, dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani langsung oleh Sofian dan diterbitkan pada Kamis, 17 Juli 2025, ia secara resmi menarik seluruh ucapannya dalam video tersebut.

  • SPBU Aja Belum Merata, Gimana Mau Perbanyak SPKLU?

    SPBU Aja Belum Merata, Gimana Mau Perbanyak SPKLU?

    Jakarta

    Ignasius Jonan mengungkap betapa sulitnya membangun SPKLU secara merata di Indonesia. Sebab, ketika dia masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih ada ribuan kecamatan yang belum punya pom bensin atau SPBU!

    Jonan berkisah, pada tahun 2016, dia melaporkan ke Presiden Jokowi mengenai jumlah SPBU yang masih sangat terbatas di Indonesia. Bahkan, dari 7.500 kecamatan, ada 1.500 kecamatan yang tak punya fasilitas tersebut.

    “Ketika tahun 2016, saat saya masih bertugas di Kementerian ESDM, saya berkesempatan melaporkan ke Presiden Jokowi, bahwa dari 7.500 kecamatan di Indonesia, ada 1.500 kecamatan yang tidak ada SPBU-nya,” ujar Jonan dalam acara Gaikindo International Automotive Conference (GIAC), Selasa (29/7).

    “Bayangkan, 71 tahun Indonesia merdeka, ada ribuan kecamatan yang saat itu belum ada SPBU-nya,” tambahnya.

    Ilustrasi SPBU atau pom bensin milik Pertamina. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Menurut Jonan, kondisi tersebut menjadi gambaran, betapa sulitnya membangun infrastruktur di Indonesia. Hal yang sama, kata dia, juga berlaku untuk pembangunan stasiun pengisian daya listrik atau SPKLU.

    Itulah mengapa, Jonan berkesimpulan, mobil listrik belum sepenuhnya cocok untuk konsumen di Indonesia. Dia menganggap, mobil plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) jauh lebih ideal.

    “Menurut saya, untuk 25 tahun ke depan atau 1 generasi ke depan, kendaraan ideal adalah PHEV. Kenapa? Pertama, dalam pandangan saya, untuk membuat charging station yang sebanyak SPBU atau pom bensin, menjadi tantangan besar,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Perbandingan Harga Mobil Esemka Baru dan Bekas

    Perbandingan Harga Mobil Esemka Baru dan Bekas

    Jakarta

    Nama mobil Esemka kembali mencuat. Seorang warga di Solo, Jawa Tengah, menggugat Esemka karena wanprestasi.

    Warga Solo bernama Aufaa Luqmana Re A menggugat Esemka karena dia merasa kesulitan membeli unit mobil Esemka. Kini, Aufaa telah mendapatkan mobil Esemka Bima, meski dalam kondisi bekas.

    Dikutip detikJateng, Aufaa membeli mobil tersebut bukan di pabrik Esemka, melainkan membeli dalam kondisi bekas di platform jual beli online. Harganya anjlok lebih dari separuhnya.

    Aufaa mengaku kesulitan untuk mendapatkan mobil tersebut. Butuh waktu satu bulan mencari di platform jual beli online, baru ia mendapatkan mobil Esemka jenis Bima itu.

    “Dapatnya di Jakarta. Buka harganya Rp 50 juta, saya tawar Rp 40 juta tidak dikasih, akhirnya tengah-tengah saja Rp 45 juta,” kata Aufaa yang membawa mobil Esemka ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

    Pikap Esemka Bima dijajal Jokowi. Foto: Istimewa/Setpres

    Meski bukan barang baru, mobil Esemka bekas yang dibeli Aufaa masih memiliki kilometer rendah. Mobil Esemka Bima yang dibeli Aufaa baru menempuh jarak 16.158 kilometer.

    Aufaa mengaku sudah lama mengidamkan mobil Esemka tersebut. Namun dia masih ingin mendapatkan mobil Esemka yang baru.

    “Saya kan dari dulu ingin membeli mobil ini, saya cari-cari meskipun second tetap saya beli. Tapi nanti untuk paman saya, untuk kebutuhan pertanian. Saya tetap ingin membeli 2 unit mobil baru dari Esemka ini,” jelasnya.

    Harga Baru Esemka

    Esemka memang tidak mengumumkan harga mobil barunya secara detail. Namun, saat peluncurannya beberapa waktu lalu, pihak Esemka bilang harga mobilnya dijual di bawah Rp 150 juta.

    Pada 2020 lalu, pihak Esemka mengungkapkan Esemka Bima dijual dengan harga Rp 125 juta on the road (pulau Jawa). Konsumen bisa melakukan pembelian baik secara retail ataupun borongan. Tapi, saat itu mobil Esemka hanya bisa dibeli secara cash, tidak bisa kredit.

    (rgr/din)

  • Jokowi Sakit Berat, Tidak Bisa Disembuhkan di Indonesia!

    Jokowi Sakit Berat, Tidak Bisa Disembuhkan di Indonesia!

    GELORA.CO –  Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menyebut, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam kondisi sakit berat. Penyakit yang diderita Jokowi kata dia bukan hanya sekadar alergi kulit.

    “Saya melihat beberapa bulan sejak tanggal 24 april 2025, orang-orang di sekitar Pak Joko Widodo tuh enggak ada satu pun yang benar-benar memberikan sebuah kelayakan bagi beliau yang sedang sakit berat,” kata Tifa dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Rabu (30/7/2025) malam.

    “Saya sebagai dokter, master saya dalam imunologi, saya tahu persis bahwa beliau itu bukan sekadar alergi kulit karena sabun,” sambung Tifa.

    Menurutnya, jika seseorang terkena alergi kulit atau cuaca maka dokter pemulihannya akan berlangsung cepat. Tifa juga menilai penyakit alergi kulit biasa hanya membutuhkan penanganan dokter sederhana.

    “Anda bisa lihat ya, kalau orang kena alergi kulit atau kena alergi cuaca, dalam 3-5 hari dokter sederhana saja bisa menyembuhkan beliau. Tapi ini sudah lama sekali,” ujarnya.

    Penyakit Jokowi kata dia tidak bisa disembuhkan di Indonesia. Oleh karenanya ia pun menyarankan agar Jokowi segera bertolak ke China untuk berobat.

    “Jadi saya ini sebagai dokter tuh memberikan sebuah saran yang proporsional sesuai profesi saya,”ujarnya.

    “Sampai sangking khawatirnya saya selalu berulang-ulang mengatakan pak Jokowi tidak bisa diobatkan di Indonesia. Beliau harus dibawa ke rumah sakit Guangzhou,” pungkasnya.

  • Gibran Tak Selevel dengan AHY

    Gibran Tak Selevel dengan AHY

    GELORA.CO -Mantan politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, merespons spekulasi yang mengaitkan partai berlambang mercy di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Tudingan adanya tokoh politik besar di balik isu tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, yang menyebut sosok berpengaruh dengan ciri mengenakan baju biru. 

    Menanggapi tudingan tersebut, Roy membantah keterlibatan Partai Demokrat dan menilai tuduhan itu terlalu mengada-ada. Belakangan isu ini merembet dengan dikaitkan agenda politik 2029

    Termasuk membenturkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketum Demokrat sekaligus putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Saya melihat beda jauh lah kelasnya. Nggak ada apa-apanya Gibran kalau dibandingkan dengan AHY,” ujar Roy di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 30 Juli 2025.

    Bahkan Roy Suryo menilai, jika dibandingkan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, kemampuan dan kepemimpinan Gibran tidak ada apa-apanya.

    Maka dari itu Roy tidak heran jika saat ini 

    sejumlah purnawirawan TNI mendesak Gibran segera dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto.

    “Kalau nggak (selevel), ngapain juga Forum Purnawirawan TNI mengusulkan memakzulkan Gibran dari wakil presiden?” tandas Roy Suryo

  • Kemaruk Jokowi-PSI Berpotensi Dilibas di Era Prabowo

    Kemaruk Jokowi-PSI Berpotensi Dilibas di Era Prabowo

    GELORA.CO -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang identik sebagai kendaraan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya, diprediksi akan terdegradasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara memandang, pernyataan Presiden Prabowo tentang Serakhnomic dan banyaknya kader PSI di Kabinet Merah Putih, bukan sekadar satire.

    Akan tetapi, dia memandang pernyataan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara itu, lebih pada kegeraman seorang pemimpin terhadap anomali yang terjadi di kabinetnya.

    “Makna serakahnomics justru pas untuk menggambarkan PSI yang di masa pemerintahan Prabowo saat ini banyak menempatkan kadernya di kabinet meskipun tidak lolos parliamentary threshold di Pileg 2024 kemarin,” ujar Igor kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 30 Juli 2025.

    Tanda lain atas ketidaknyamanan Presiden Prabowo terhadap PSI, Igor amati juga disampaikan elite Partai Gerindra yang Ketua Umumnya merupakan sang presiden.

    “Itu sebabnya, Prof Sufmi Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) bercanda, bahwa pergantian logo PSI menjadi gajah yang berbadan besar, bisa juga diganti kancil yang kecil badannya,” tuturnya.

    Namun, yang Igor prediksi dari pernyataan Prabowo adalah mengenai dampak terhadap PSI dan juga Jokowi serta keluarganya, atas kemaruk kekuasaan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ada pepatah, jika sedikit air dapat selamatkan dari rasa haus jangan minta air terlalu banyak, nanti malah bisa membuat kamu tenggelam,” demikian Igor menutup. 

  • Netizen Ragukan Keaslian Reuni Jokowi: Alumni UGM Asli Reuni Februari

    Netizen Ragukan Keaslian Reuni Jokowi: Alumni UGM Asli Reuni Februari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Seakan tidak ada habisnya, jagat media sosial terus diramaikan dengan polemik baru terkait ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Kali ini, kehadirannya dalam acara reuni mendadak Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) memicu beragam reaksi publik.

    Tak sedikit netizen justru semakin meragukan keabsahan ijazah sang kepala negara.

    Akun Twitter @abu_waras membagikan video yang memperlihatkan Jokowi duduk bersama sekelompok orang berpakaian seragam biru.

    “Heboh Jokowi Ikut Hadir Di Acara Reuni Dadakan, Netizen Malah Semakin Yakin Ijazah Jokowi Palsu,” kata akun tersebut, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Postingan itu kemudian dikomentari oleh akun @Toto_Loekito yang menegaskan bahwa reuni resmi alumni Fakultas Kehutanan UGM sebenarnya telah digelar pada Februari 2025 lalu.

    “Fakultas Kehutanan UGM yg Aseli Reuni bulan Februari 2025,” tulisnya.

    “Yang ini aslinya alumni UGM kehutanan ya!?!,” sementara akun @donyk menambahkan, “Bukannya angkatan 1980? Bukan 1985,” kata akun @HFaang.

    Tak sedikit pula yang menyindir ekspresi dan gestur peserta reuni dadakan yang dianggap kaku dan kurang natural.

    “Begini lah ekspresi wajar yg memang satu angkatan. Saling kenal,” sindir akun @CrpRusmin6045.

    “Angkatan 80 kok loe samakan angkatan 85,” sahut akun lainnya @MNasrun77737393.

    Netizen lain bahkan mempertanyakan apakah Jokowi benar-benar pernah menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM.

    “Loe pernah kuliah apa tidak…???,” tulis @MNasrun dalam cuitan lanjutannya.

    Sebelumnya diberitakan,Koordinator Relagama Bergerak Bangun Sutoto, kembali bersuara mengenai reuni dadakan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (26/7/2025) kemarin.

  • Waketum Garuda: Kenapa Mereka tidak Berani Menuduh Megawati dengan Puan melakukan Dinasti Politik

    Waketum Garuda: Kenapa Mereka tidak Berani Menuduh Megawati dengan Puan melakukan Dinasti Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi memberi sorotan tajam persoalan Dinasty Politik.

    Teddy Gusnaidi menyebut persoalan dan perdebatan soal dinasty politik ini cenderung pilih kasih.

    Dimana, sorotan persoalan dinasti politik lebih sering diarahkan ke keluarga mantan Presiden Joko Widodo saja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Teddy menyebut dinasti politik bukan hanya soal Joko Widodo dan keluarga.

    Publik disebut tidak berani menyinggung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga melakukan tindakan yang sama menurutnya.

    “Kenapa mereka tidak berani menuduh Megawati dengan Puan melakukan dinasti politik?,” tulisnya dikutip Rabu (30/7/2025).

    Hanya saja, persoalan ini tidak disorot namun sorotan justru selalu ditujukan ke Jokowi dan keluarganya saja.

    “Kenapa ketika Jokowi ingin membantu Partai anaknya di bilang dinasti politik??,” tuturnya.

    Teddy Gusnaidi pun memberikan sindiran sekaligus analogi persoalan dinasty politik ini.

    “Mosok bapaknya jualan bakso lalu anaknya dilarang untuk jualan bakso?,” terangnya.

    Dinasti politik adalah praktik ketika kekuasaan politik atau jabatan publik diwariskan atau diteruskan kepada anggota keluarga dekat baik anak, pasangan, adik, maupun kerabat lainnya.

    Meskipun dilakukan melalui pemilu, keberadaan hubungan keluarga dengan tokoh politik berpengaruh membuat proses demokrasi menjadi tidak setara.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Wasekjend Demokrat Ungkap Kesaksian Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM Tahun 1984 Terkait Ijazah Jokowi

    Wasekjend Demokrat Ungkap Kesaksian Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM Tahun 1984 Terkait Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wasekjend DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menegaskan sejak awal partainya sama sekali tidak terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mengingat beberapa hari ini nama Partai Demokrat turut diseret dalam polemik yang menyedot perhatian publik.

    Jansen menyatakan justru berpihak pada Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Ia menceritakan, momen pertemuan tidak sengaja dengan mantan Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM tahun 1984 di sebuah acara kawinan.

    “Ibu Chandra adalah Ketua Senat Fak Kehutanan UGM tahun 1984. Dan sambil makan, kami tanya beliau hal yang sedang ramai di publik dan medsos: ‘bu apakah benar pak Pak Jokowi lulus dari Fak Kehutanan UGM?’,” tulis Jansen di X dikutip pada Rabu (30/7/2025).

    “Beliau jawab: “benar. Pak Jokowi memang kuliah dan lulus dari Fak Kehutanan UGM. Saya kenal beliau kok dan ketika kuliah dulu pak Jokowi memang orangnya pendiam”. Dan berbagai cerita lainnya tentang Fak Kehutanan UGM beliau sampaikan,” sambungnya menceritakan.

    Jadi, menurut Jansen, soal polemik di publik dan media sosial beberapa waktu terkahir ini tentang apakah Jokowi benar kuliah dan lulus dari UGM? sebaiknya diusaikan saja.

    “Karena memang benar beliau kuliah dan lulus dari Fak Kehutanan UGM,” tegasnya.

    Di sisi lain kata Jansen lagi, polemik ijazah Jokowi juga sudah bergulir di ranah hukum. Jadi bukan lagi sekedar opini-opini politik. Karena perangkat hukum sudah ikut ditarik dan terlibat, maka ini sudah soal benar salah, sudah soal pembuktian palsu-asli tidaknya ijazah tersebut.