Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 1 Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar Nasional

    1 Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar Nasional

    Bareskrim Tegaskan Penghentian Penyelidikan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Benar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menegaskan bahwa penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (
    TPUA
    ) sudah tepat.
    Keputusan itu tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan penanganan dumas (SP3D) yang diteken oleh Kepala Biro Pengawasas Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Sumarto dan dikirimkan ke Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah.
    “Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian bunyi keterangan surat SP3D yang dibagikan Fadillah, Kamis (31/7/2025).
    Sumarto juga menyebutkan, fakta yang diserahkan oleh TPUA selaku pelapor masuk kategori data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
    Data-data dari TPUA dinilai tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara yang disebutkan.
    TPUA lantas melayangkan keberatan atas sikap Biro Wassidik Bareskrim yang menyatakan tak ada masalah dalam penghentian penyelidikan
    kasus ijazah Jokowi
    .
    “Bahwa penghentian penyelidikan 22 Mei 2025 yang dibenarkan dalam SP3D 25 Juli 2025 berdasar alasan ‘sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku’ tidaklah benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun Perkapolri,” dikutip dari surat yang diterbitkan TPUA pada Selasa (29/7/2025).
    Rizal Fadillah yang menandatangani surat ini menyinggung ketidakhadiran Jokowi maupun ijazah aslinya dalam gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada 9 Juli 2025 lalu.
    TPUA juga mempersoalkan data-data yang mereka sajikan dinilai tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti.
    Rizal menegaskan, Polri seharusnya bisa membedakan mana yang disebut barang bukti dengan alat bukti.
    “Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,” tulis Rizal.
    TPUA menilai, Wassidik Polri seharusnya tidak menghentikan penyelidikan dan melanjutkan proses ini ke tahap pembuktian.
    Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Djuhandhani Rahardjo Puro menegaskan, penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan.
    Hal ini diputuskan setelah Bareskrim menyelesaikan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah Jokowi.
    Hasil uji labfor menyatakan ijazah eks Kepala Negara itu identik dengan pembanding rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, 22 Mei 2025 lalu.
    Djuhandhani menjelaskan, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah Sarjana Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985.
    Ijazah itu juga sudah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari tiga rekan seangkatan Jokowi.
    “Telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ungkap dia.
    Namun, setelah penyelidikan dihentikan, TPUA meminta Biro Wassidik Bareskrim untuk melakukan gelar perkara khusus karena mereka menilai keputusan tersebut tidak tepat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalau Tidak Datang Tentu Ramai

    Kalau Tidak Datang Tentu Ramai

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai acara reuni ke-45 angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dituding settingan. Jokowi mengatakan, dirinya sudah lama tak bertemu teman temannya.

    Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mengaku sebenarnya masih dalam pemulihan. “Jika tak datang, tentu akan membuat ramai, sehingga saya memutuskan datang,” kata Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (31/7/2025). 

    Disinggung tidak memakai seragam reuni seperti teman seangkatannya, Jokowi mengaku sebenarnya mendapat seragam reuni. Namun, karena seragamnya kaus lengan pendek sedangkan alergi kulit di lengannya belum sembuh total, sehingga tidak memakai seragam tersebut.

    Jokowi juga mengaku sejak menjadi presiden tidak masuk di grup Whats App (WA) mana pun, termasuk dalam grup reuni yang ramai diperbincangkan masyarakat.

    Ungkap Sosok Mulyono

    Jokowi juga membeberkan sosok Mulyono yang belakangan dikabarkan sebagai calo di Terminal Tirtonadi Solo. “Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan,” kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan, Mulyono merupakan teman satu angkatan dengan dirinya tahun 1980. Dirinya lulus lebih cepat pada November tahun 1985, sedangkan Mulyono lulus tahun 1987. 

    Sepengetahuannya, Mulyono bekerja di Jambi di PT. Restorasi Ekosistem Indonesia. Terkait tudingan Mulyono adalah calo tiket di Terminal Bus Tirtonadi Solo, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk mengecek sendiri

  • Ternyata Ini Alasan Jokowi Tak Pakai Seragam Reuni Angkatan 1980 Kehutanan UGM

    Ternyata Ini Alasan Jokowi Tak Pakai Seragam Reuni Angkatan 1980 Kehutanan UGM

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya tidak memakai seragam biru saat menghadiri Reuni ke-45 Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sabtu (26/7/2025).

    Saat menghadiri reuni, Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dipadu celana hitam. Dia mengaku sebenarnya mendapat seragam reuni. Namun, karena seragamnya kaus lengan pendek sedangkan alergi kulit di lengannya masih pemulihan, sehingga tidak memakai seragam tersebut.

    “Saya kan masih pemulihan (alergi kulit). Karena seragamnya lengan pendek jadi tidak saya pakai. Itu saja,” kata Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (31/7/2025). 

    Jokowi juga menampik acara reuni tersebut settingan. Menurutnya, sudah lama tak bertemu teman temannya. Dia juga mengaku sebenarnya masih dalam pemulihan. “Jika tak datang, tentu akan membuat ramai, sehingga saya memutuskan datang,” kata Jokowi.

    Jokowi juga mengaku sejak menjadi presiden tidak masuk di grup Whats App (WA) mana pun, termasuk dalam grup reuni yang ramai diperbincangkan masyarakat.

    Jokowi juga membeberkan sosok Mulyono yang belakangan dikabarkan sebagai calo di Terminal Tirtonadi Solo. “Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan,” kata Jokowi. 

    Jokowi mengatakan, Mulyono merupakan teman satu angkatan dengan dirinya tahun 1980. Dirinya lulus lebih cepat pada November tahun 1985, sedangkan Mulyono lulus tahun 1987. 

    Sepengetahuannya, Mulyono bekerja di Jambi di PT. Restorasi Ekosistem Indonesia. Terkait tudingan Mulyono adalah calo tiket di Terminal Bus Tirtonadi Solo, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk mengecek sendiri

  • Jokowi Sebut Mulyono Bekerja di PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Jambi

    Jokowi Sebut Mulyono Bekerja di PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Jambi

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait kontroversi sosok Mulyono yang sempat disorot publik. Dia juga mengklarifikasi seputar acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diselenggarakan belum lama ini. 

    Dia menjelaskan, Mulyono merupakan teman satu angkatan di UGM sejak tahun 1980. Meski dia lulus lebih awal pada November 1985, kata dia Mulyono menuntaskan studinya dua tahun setelahnya, yakni pada 1987. 

    Dia juga mengungkapkan profesi Mulyono saat ini yang bekerja di Jambi, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia. Bukan yang seperti ramai diributkan sebagai calo tiket di Terminal Tirtonadi Solo.

    Bahkan, Jokowi mempersilakan bagi yang meragukannya untuk mengecek langsung siapa sosok sebenarnya Mulyono tersebut. 

    Selain itu, dia juga merasa heran terhadap banyaknya tudingan terhadapnya, termasuk kegiatan reuni bersama teman-temannya di UGM.

    “Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan,” kata Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (31/7/2025). 

    Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan alasan tidak memakai seragam reuni seperti peserta lain. Meskipun menerima seragam tersebut, Jokowi enggan mengenakannya karena jenis lengan pendek yang kurang cocok dengan kondisi alergi kulit yang belum sembuh sepenuhnya. 

    Soal keikutsertaannya dalam grup alumni, Jokowi menyampaikan bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, dirinya tidak tergabung dalam grup WhatsApp mana pun

  • Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus memberikan kemudahan bagi perusahaan demi menjalankan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Dia menyebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk pengembangan proyek tersebut. KEK sendiri menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor, baik di bidang fiskal seperti perpajakan dan bea cukai, maupun non-fiskal seperti birokrasi, ketenagakerjaan, hingga imigrasi.

    “Ini penting, beberapa proyek sudah kami berikan KEK untuk DME,” ucap Airlangga dalam acara Indonesia Mining Forum 2025, Kamis (31/7/2025).

    Asal tahu saja, proyek DME batu bara yang diharapkan menjadi alternatif pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) itu masih jalan di tempat.

    Airlangga pun berharap dengan sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek DME batu bara bisa segera dimulai. Sebab, pemberian KEK berarti pemerintah memberikan fasilitas perpajakan hingga capex.

    Dia berharap program DME bisa dimulai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Apalagi, pemerintah bisa menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker dari DME yang dihasilkan.

    “Undang-undangnya sudah siap, pemerintah berikan kemudahan KEK. Artinya fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas capex untuk permesinan diberikan, offtaker harusnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini Pertamina,” ucap Airlangga.

    Program hilirisasi batu bara menjadi DME ini telah dicetuskan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini, program tersebut masih belum berjalan. Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products, memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam. 

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi salah satu perusahaan yang pendapat penugasan untuk menggarap proyek DME. Belakangan PTBA telah menemukan mitra baru, yakni perusahaan asal China East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (ECEC).

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan, faktor keekonomian menjadi tantangan utama dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara. Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG. 

    “Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ucap Arsal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025) lalu.

    Dia menyebut, ECEC mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton. 

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021, yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi. 

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Padahal, diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga, dan industri.

    Proyek DME dirancang untuk memanfaatkan sekitar 6 juta batu bara per tahun dengan target produksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun. 

    Arsal memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun. 

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

  • Bareskrim Simpulkan Kasus Ijazah Jokowi, Sudah End Game?

    Bareskrim Simpulkan Kasus Ijazah Jokowi, Sudah End Game?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kisruh tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri jilid II telah mencapai babak akhir.

    Perkara ini sejatinya sudah dihentikan atau SP3 oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Hal tersebut diungkap setelah kepolisian melakukan penyelidikan hingga gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu ini. 

    Hasilnya, Bareskrim telah menyimpulkan bahwa ijazah pendidikan milik Jokowi adalah asli pada Kamis (22/5/2025).

    Namun, kubu pelapor yakni Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyatakan keberatan atas keputusan penghentian perkara atau SP3 yang dilakukan Bareskrim Polri.

    Oleh karena itu, TPUA mengajukan gelar perkara khusus agar kasus Jokowi ini bisa ditinjau ulang. Pengajuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada akhir Juni.

    Pada intinya, pelapor menginginkan sejumlah nama agar dilibatkan dalam gelar perkara khusus ini agar keputusan penghentian penyidikan bisa diterima TPUA.

    Singkatnya, gelar perkara khusus itu digelar pada Rabu (9/7/2025). Semua pihak baik itu pendumas, Bareskrim, pengawas internal hingga eksternal pun dihadirkan dalam gelar perkara khusus ini.

    Hasilnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor: 14657/VII/RES.7.5/2025/BARESKRIM tertanggal 25 Juli 2025 menyatakan bahwa penghentian penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Di samping itu, Bareskrim menilai bahwa fakta dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

    Dalam hal ini, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam telah memastikan bahwa jalannya gelar perkara khusus itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    Misalnya, proses gelar perkara khusus itu menghadirkan pihak pendumas dengan pihak yang diadukan. Keduanya membawa ahli masing-masing.

    Kemudian, Anam mengemukakan pada gelar perkara khusus itu juga menjelaskan soal teknis seperti tata letak huruf pada ijazah Jokowi; ejaan “Soe dan Su”; hingga pemakaian kertas dan alat percetakan ijazah.

    Pada intinya, bukti-bukti yang ditampilkan telah mendukung kesimpulan yang ditarik oleh Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi.

    “Sehingga, ketika ditanya apakah gelar perkara khusus itu sesuai dengan prosedur dan substansinya kredibel, saya kira apa yang kami ikuti sampai akhir ya,” tutur Anam kepada wartawan, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Pendumas Tak Terima

    Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah menyatakan bahwa kesimpulan terkait dengan gelar perkara khusus ijazah Jokowi ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan Perkapolri.

    “Bahwa penghentian penyelidikan 22 Mei 2025 yang dibenarkan dalam SP3D 25 Juli 2025 berdasarkan alasan “sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” tidaklah benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP maupun Perkapolri,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Dia menambahkan, dalam gelar perkara khusus itu juga dinilai belum tuntas, lantaran tidak adanya peserta yang lengkap dari pelapor dan terlapor.

    Di samping itu, TPUA juga protes dengan kesimpulan ini lantaran ijazah Jokowi yang asli tidak ditampilkan di gelar perkara khusus tersebut.

    Adapun, Rizal menilai pihak penyidik tidak bisa membantah fakta dan data yang diajukan oleh pelapor.

    “Pihak penyidik pada gelar perkara khusus hanya memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang diumumkan Ditipidum 22 Mei 2025 tidak mampu membantah fakta dan data yang diajukan oleh pelapor,” pungkasnya.

    Adapun, Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar menyatakan tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus ini. Sebab, bukti yang ditampilkan pihaknya ditetapkan sebagai bukti sekunder.

    Dia juga mengatakan bahwa kepolisian dinilai masih belum teliti dalam melakukan pembuktian. Oleh sebab itu, Rismon menyarankan agar kepolisian bisa studi terkait perkara yang bisa diselesaikan digital forensik.

    “Tanggapan saya terhadap penghentian penyelidikan di Bareskrim Polri ya sangat tidak puas. Karena dipandang bukti kami adalah bukti sekunder yang tidak bisa dijadikan sebagai pembuktian,” kata Rismon.

  • 10 Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal Regional

    10 Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal Regional

    Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    — Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara menanggapi kabar mengenai
    Mulyono
    , teman seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang disebut-sebut bekerja sebagai calo di Terminal Tirtonadi, Solo.
    Isu tersebut mencuat setelah Mulyono menghadiri reuni ke-45 angkatan 1980 yang digelar di Aula Integrated Forest Farming Learning Center, Fakultas Kehutanan UGM, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
    Di tengah keraguan terhadap ijazah asli
    Jokowi
    , sejumlah pihak pun turut meragukan bahwa Mulyono merupakan alumnus UGM, dan menyebutnya bekerja sebagai calo di terminal Solo.
    “Semua kok diragukan. Ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan. Siapa lagi yang mau disampaikan?” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Kamis (31/7/2025).
    Jokowi menegaskan bahwa Mulyono adalah teman seangkatannya saat kuliah di UGM.
    Ia menyebut keduanya sama-sama masuk pada tahun 1980, namun lulus pada tahun yang berbeda.
    “Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun ’80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya lulus bulan November 1985, Pak Mulyono tahun 1987. Bedanya itu,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Jokowi membantah tuduhan bahwa Mulyono adalah calo di Terminal Tirtonadi.
    Pria yang namanya sama dengan nama kecil Jokowi itu merupakan seorang profesional yang berkecimpung di bidang kehutanan.
    “Yang saya tahu terakhir, beliau bekerja di Jambi. Dia bekerja di PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), yang berlokasi di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita

    Apa Kabar Rencana Pemindahan ASN ke IKN? Ini Kata Bos Otorita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah bakal melanjutkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dalam penjelasannya, Basuki menegaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) saat ini telah merancang pemindahan ASN dari 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).

    “Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Adapun saat ini, tambah Basuki, sebanyak 1.170 ASN Otorita Ibu Kota Nusantara telah resmi pindah ke IKN. Di mana, ribuan ASN pionir itu bertempat tinggal di hunian ASN yang telah dibangun oleh Kementerian PU.

    Selain itu, Basuki menyebut bahwa terdapat 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga telah bekerja dan tinggal di kawasan IKN. 

    Kehadiran ASN juga diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.

    Dengan demikian, Basuki menegaskan pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah.

    Sebelumnya, KemenPAN-RB memastikan bakal memberikan tunjangan atau insentif khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah perdana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Menteri PAN RB, Rini Widyanti menjelaskan bahwa wacana pemberian insentif itu diperlukan guna mendorong minat para ASN lain untuk turut pindah ke IKN. 

    “Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN,” kata Rini dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025). 

    Namun demikian, Rini belum dapat merinci kapan tepatnya pemindahan ASN gelombang perdana tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan harmonisasi ulang lantaran terdapat perubahan Kementerian dan Lembaga (K/L) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

    Rini menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB tengah melakukan pendataan ulang dan menyeleksi kembali jajaran ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Menurutnya, proses ini selambat-lambatnya bakal rampung 2026. 

  • Orang Besar yang Dimaksud Jokowi Itu Aktor Non Partai, Dia Punya Kegiatan Politik Kesana Kemari

    Orang Besar yang Dimaksud Jokowi Itu Aktor Non Partai, Dia Punya Kegiatan Politik Kesana Kemari

    GELORA.CO – Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru, setelah pernyataan Jokowi soal adanya “orang besar” di balik kegaduhan ini memunculkan berbagai spekulasi publik. 

    Menanggapi hal tersebut, Relawan Jokowi, Relly Reagen, menegaskan bahwa sosok yang dimaksud Presiden bukan berasal dari partai politik mana pun.

    Menurut Relly, saat ini seluruh isu terkait ijazah Presiden sudah masuk ke ranah hukum dan tengah ditangani aparat penegak hukum.

    “Apa yang disampaikan (analisa) sekarang sudah masuk proses hukum,” ujar Relly dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Rabu (30/7/2025).

    Relly menekankan, bahwa istilah “orang besar” yang disebut Presiden bukan merujuk kepada tokoh partai tertentu, melainkan individu yang aktif secara politik di luar struktur formal.

    “Terkait orang besar yang disampaikan Jokowi adalah orang yang punya kegiatan politik terkait ini. Bukan si A, bukan si Fulan, dan tidak ada kaitan dengan warna politik tertentu,” jelasnya.

    Ia mencontohkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyinggung adanya pihak tertentu yang membiayai aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap”, yang kemudian ditelusuri oleh Kejaksaan Agung.

    “Pak Prabowo pernah mengatakan ada yang membiayai demo Indonesia Gelap, dan itu akhirnya diperiksa di Kejagung. Nah, konteks orang besar yang dimaksud Presiden Jokowi juga bisa dilihat dari perspektif itu,” lanjut Relly.

    Aktor Non-Partai, Bukan Rival Politik

    Relly kembali menegaskan bahwa sosok yang dimaksud bukan berasal dari partai mana pun, melainkan individu dengan aktivitas politik aktif dan terlibat dalam manuver-manuver tertentu di lapangan.

    “Orang besar yang dimaksud Jokowi itu bukan tokoh partai. Ia punya kegiatan politik ke sana kemari, tapi tidak berada dalam struktur partai politik,” tegasnya.

    Ia pun berharap masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan dan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menangani kasus ini secara objektif dan profesional.

    “Kita percayakan ke penegak hukum. Jangan larut dalam spekulasi yang bisa memecah belah,” pungkasnya.

  • Partai Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum Usai Dituduh Dalangi Kasus Ijazah, Warganet: Pas Ketemu Geng Solo, Mlehoy

    Partai Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum Usai Dituduh Dalangi Kasus Ijazah, Warganet: Pas Ketemu Geng Solo, Mlehoy

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan loyalis Jokowi, Silfester Matutina, yang menuding partai biru yang diasosiasikan Partai Demokrat membiayai Roy Surto Cs berbuntut.

    Partai berlambang mercy itu menyatakan tidak tinggal diam atas tuduhan yang menyebut mereka sebagai dalang di balik mencuatnya isu dugaan ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo.

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melalui siaran pers menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut.

    “Kami mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” katanya pada Selasa (29/7/2025).

    Pernyataan tersebut kini jadi sorotan warganet di media sosial. Banyak yang mendukung upaya Demokrat tersebut.

    “Gasss 🔥🔥🔥,” tulis akun pegiat media sosial bercentang biru di X, @PresidenKopi, sembari membagikan foto Ibas dan keterangan soal sikap partai.

    “Beneran ya @PDemokrat? jgn entar pas ketemu genk Solo mlehoy lagi..sikap politik juga, ini penting utk citra baik ke depan partai. Kalo Demokrat berani melawan @jokowi pemilu berikutnya sy kembali pilih Demokrat. Pak @SBYudhoyono mantan terbaik buat sy..sehat selalu Pak ❤️,” ujar warganet di kolom komentar unggahan itu.

    “Garang di awal aja bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla,” balas lainnya.

    “Enakan hidup jaman SBY cari kerja gampang, DEMOKRASI on the track, Media gak dibungkam, gak ada BUZZER SIALAN, BBM murah, subsidi rakyat ditambah terus, tidak utang ugal2an ribuan triliun, ada KEPASTIAN HUKUM, oposisi demo setiap hari bebas live TV,” tambah lainnya.