Tag: joko widodo

  • Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun? Nasional 8 Agustus 2025

    Kenapa Posisi Wakil Panglima TNI Kosong sampai 25 Tahun?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Panglima TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, pada 10 Agustus 2025.
    Posisi tersebut akan kembali diisi, setelah 25 tahun kosong. Nama terakhir yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI adalah Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
    Jabatan Wakil Panglima TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres tersebut diteken oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
    Namun sebelum Jokowi meneken Perpres 66/2019, posisi Wakil Panglima TNI sesungguhnya telah dihapus oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Keputusan penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TNI/2000 tanggal 20 September 2000 yang ditandatangani oleh Gus Dur.
    Dikutip dari pemberitaan
    Harian Kompas
    pada 21 September 2000, Marsekal Muda Budhy Santoso yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Militer mengatakan bahwa alasan Gus Dur menghapus jabatan Wakil Panglima itu sebagai upaya perampingan dan efisiensi di jajaran TNI.
    Dengan keluarnya Keppres 65/TNI/2000, Fachrul Razi yang menjabat sebagai Wakil Panglima TNI pun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
    Dalam Keppres itu juga disebutkan bahwa Gus Dur menyampaikan terima kasih atas tugas yang telah diemban oleh Fachrul Razi.
    Setelah 19 tahun berselang, Jokowi meneken Perpres 66/2019 yang kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI.
    “Panglima dibantu oleh Wakil Panglima,” bunyi Pasal 14 ayat (3) Perpres 66/2019.
    Meski Jokowi sudah menerbitkan peraturan presiden yang menghidupkan lagi pos wakil panglima TNI, tetapi belum ada jenderal bintang empat yang ditunjuk mengisi kursi tersebut.
    “Kelembagaannya kan sudah ada, sudah ditanda tangan. Untuk pengisian memang belum,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
    Jokowi menambahkan, langkahnya yang memunculkan kembali pos wakil panglima TNI ini berdasarkan usulan yang telah lama disampaikan. Tujuannya adalah untuk membantu Panglima mengelola manajemen TNI yang begitu besar.
    “Ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba berapa TNI kita yang tersebar dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Jokowi.
    Dok. Puspen TNI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau pelaksanaan Geladi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lanud Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan respons soal kabar akan dilantiknya Wakil Panglima oleh Prabowo.
    Menurut Agus, jabatan Wakil Panglima TNI memang selama ini sudah ada dalam organisasi korps militer. Hanya saja, sosok Wakil Panglima TNI baru akan dilantik.
    “Itu organisasinya sudah ada Wakil Panglima TNI itu. Sudah ada organisasinya, cuma, baru dilantik sekarang,” ujar Agus, usai memberikan pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Kendati demikian, Kristomei belum mengungkap nama yang akan mengisi posisi Wakil Panglima TNI yang terakhir ditempati oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
    Adapun dalam Lampiran Perpres 66/2019, dijelaskan bahwa Wakil Panglima TNI diisi oleh perwira tinggi (Pati) bintang 4.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, saat ini setidaknya terdapat tiga perwira aktif berbintang 4 di tubuh TNI.
    Pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia diketahui merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023
    Maruli Simanjuntak merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1992 yang berasal dari kecabangan infanteri (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra. Ia diketahui juga merupakan menantu dari Luhut Binsar Panjaitan.
    Sebelum menduduki posisi KSAD, Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad).
    Nama kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022
    Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
    Ia juga merupakan ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012-2014. Muhammad Ali juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan pada 2021 hingga 2022.
    Nama terakhir yang tercatat sebagai perwira bintang empat adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono juga dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga 2016.
    Tonny juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bongkar Dugaan Transkrip Palsu Jokowi, Dokter Tifa : Zonk…

    Bongkar Dugaan Transkrip Palsu Jokowi, Dokter Tifa : Zonk…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa blak-blakan menyebut, transkrip nilai milik Jokowi tidak sesuai dengan standar administrasi akademik Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Tifa mengaku memiliki perbandingan antara transkrip nilai asli milik lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dan dokumen yang diklaim milik Jokowi, yang ditampilkan Bareskrim pada 22 Mei 2025 lalu.

    “Saya mau tunjukkan salah satu transkrip asli yang saya dapatkan dari salah satu lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM yang lulus 1985,” kata Tifa di X @DokterTifa (7/8/2025).

    Ia menegaskan bahwa transkrip asli menunjukkan rincian mata kuliah dan struktur nilai yang rapi dan resmi, berbeda jauh dari versi yang ditampilkan oleh Bareskrim.

    “Bandingkan dengan transkrip palsu dari lulusan palsu Fakultas Kehutanan UGM, yang ditayangkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025,” bebernya.

    Dokter Tifa menyebutkan, transkrip asli berisi 56 mata kuliah wajib dan 11 mata kuliah pilihan, dengan total 161 SKS.

    Dokumen tersebut diketik manual menggunakan mesin ketik, lengkap dengan tanda tangan dekan dan pembantu dekan bidang akademik serta stempel resmi UGM.

    “Transkrip ditulis dengan rapi dengan mesin ketik manual. Nilai ditulis juga dengan mesin ketik manual. Di bawah ada tandatangan Dekan dan Pembantu Dekan I Bidang Akademik, dicap asli UGM sebagai tanda Transkrip nilai ini asli,” jelasnya.

    Sementara itu, dokumen yang ia sebut sebagai transkrip milik Jokowi menurutnya memiliki banyak kejanggalan.

    Nama mahasiswa hingga nilai ditulis tangan, tanpa pengesahan dari pejabat kampus.

  • Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami’na Wa Athona pada Kekuasaan

    Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami’na Wa Athona pada Kekuasaan

    FAJAR.CO.ID, KAKARTA — Kader Partai Golkar Maman Abdulrahman menyatakan partainya 100 persen mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ketimbang Geng Solo.

    Itu diungkapkan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu di sebuah siniar di YouTube Akbar Faizal Uncensored.

    Mulanya, pembawa acara program itu, Akbar Faizal menanyakan, apakah bersama Prabowo atau Geng Solo.

    Akbar Faizal sendiri tak menyebut siapa yang dimaksud Geng Solo. Meski begitu, julukan itu kerap disematkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan kerabatnya.

    “Pokoknya bersama dengan Pak Prabowo dan tidak bersama Solo?” ujar Akbar.

    Maman pun menimpali. Bahwa pihaknya tegas bersama Prabowo.

    “Tegas. 100 persen kita dukung Pak Prabowo (2029),” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan partainya akan tetap bersama Prabowo. Apapun keputusannya.

    “Apapun keputusan yang diambil Pak Prabowo, apapun ceritanya akan kita amankan,” ujar Maman.

    Di Golkar, kata dia, para kader diajarkan untuk tegak lurus dengan kekuasaan.

    “Mau ada angin topan badai kayak bagaimanapun. Mau enak tak enak. Kita itu doktrinnya kekaryaan. Kita itu samikna waathona kepada kekuasaan,” jelasnya.

    “Kemerdekaan atau kemerdekaan bandul politik negara ini, harus betul-betul ada di istana negara,” sambung Maman.
    (Arya/Fajar)

  • Eks Intelijen Bocorkan Adanya Rapat Gelap Terkait Riau Merdeka, Ungkap Hal Ini

    Eks Intelijen Bocorkan Adanya Rapat Gelap Terkait Riau Merdeka, Ungkap Hal Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Intelijen Negara Kolonel (Purn), Sri Radjasa mengungkap hal mengejutkan.

    Dia menyebut pendukung mantan Presiden Joko Widodo di Riau telah rapat gelap beberapa waktu lalu.

    Rapat itu kata dia untuk membahas wacana gerakan Riau Merdeka.

    “Beberapa hari lalu, pendukungnya Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau Merdeka,” ujarnya dikutip Forum Keadilan TV, Jumat, Kamis, (7/8 /2025).

    “Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan tapi ini pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang sempat menggagas Riau Merdeka,” lanjutnya.

    Dia menyatakan bahwa rapat itu terjadi sekitar seminggu yang lalu, pasca adanya abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka mencari kekuatan massa dulu baru kemudian akan melakukan deklarasi. “Itu keputusan rapat tertutup, yang paling pertama adalah deklarasi,” ucapnya.

    Selain Riau, dia juga mengungkap daerah seperti Aceh, Bali, Papua, Maluku dan Minahasa yang berpotensi melakukan gerakan yang sama.

    Namun menurutnya, gerakan ini tidak akan sampai pada upaya gerakan selanjutnya. Hanya akan membuat pemerintah gusar.

    Menurutnya, kalau ini disikapi dengan cara-cara yang tidak bijak, gerakan ini bisa terealisasi.

    Dia menyebut dua tokoh yang menjadi pengganti Tabrani. Dan dalam forum itu namanya sudah diputuskan.

    “Ada sama saya (namanya). Sejauh ini (ditokohkan), belum sekuat Tabrani. Tapi orang sudah kenal bahwa dia bagian dari orang yang menggagas Riau Merdeka pada 1999,” ungkapnya.

    Tabrani merupakan tokoh yang mendeklarasikan tuntutan ‘Riau Merdeka’ pada 15 Maret 1999 silam.

  • Roy Suryo Bantah Jokowi soal ‘Orang Besar’ di Balik Kasus Ijazah Palsu: Bekas Presiden kok Clometan?

    Roy Suryo Bantah Jokowi soal ‘Orang Besar’ di Balik Kasus Ijazah Palsu: Bekas Presiden kok Clometan?

    GELORA.CO  – Roy Suryo, pakar telematika sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan sang mantan Presiden RI yang menyebut ada ‘orang besar’ di balik kasus ini.

    Roy Suryo membantah adanya orang besar yang ‘mengorkestrasi’ dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam program Interupsi yang ditayangkan kanal YouTube Official iNews, Kamis (7/8/2025).

    “Sama sekali enggak ada (orang besar di belakang saya), jadi ini benar-benar ngaco ya.”

    “Makanya tadi saya bilang kalau sudah pernah jadi petinggi negara itu harusnya tutur katanya itu diatur, jangan celometan kayak gini, ini kan celometan kan, bekas Presiden kok celometan?” ungkap Roy Suryo.

    Celometan adalah ungkapan dalam Bahasa Jawa yang memiliki arti mengungkapkan atau berteriak tidak beraturan.

    Menurut Roy Suryo, pernyataan tersebut justru mengindikasikan kesengajaan untuk memperpanjang polemik ini.

    “Karena dia kemudian membuat, memancing orang-orang untuk berpendapat, itulah yang namanya tidak negarawan,” ujarnya.

    “Jadi menurut saya, ini enggak bijak, kekanak-kanakan, childish, dan justru memecah belah bangsa ini,” ungkap Roy Suryo.

    Pernyataan Jokowi

    Sebelumnya, Jokowi menuding ada agenda terselubung yang sengaja dihembuskan di balik dua isu politik yang menyudutkan dirinya dan keluarganya.

    Bahkan Jokowi menyebut terdapat tokoh besar, yang membuat tudingan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo pada Jumat, 25 Juli 2025.

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang mem-backup. Semua sudah tahu lah,” ujarnya tanpa menyebut nama pihak yang dimaksud.

    Jokowi Disomasi

    Roy Suryo dkk yang menuding ijazah Jokowi palsu melayangkan somasi ke Jokowi.

    Somasi ini dilayangkan resmi oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

    Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi.

    Melalui konferensi pers, kuasa hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Ahmad Khozinudin menyampaikan polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum.

    Dirinya menolak jika langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo Cs dikatakan ditunggangi oleh tokoh besar seperti yang ditudingkan Jokowi.

    Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Mereka pun juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik.

    Somasi ini disampaikan melalui konferensi pers di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) seperti ditayangkan Kompas TV.

    Dalam pembacaan somasi oleh tim kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Jahmada Girsang dan Mulyadi disebutkan bahwa Joko Widodo telah melaporkan Roy Suryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik terkait isu ijazah.

    Namun, tim advokasi menilai laporan tersebut justru sarat dengan inkonsistensi dan muatan politis.

    Mereka juga menuding ada niat jahat di balik laporan tersebut, termasuk pernyataan Jokowi soal ‘orang besar’ yang diduga mengendalikan isu tersebut.

    “Kami menilai pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata,” kata Mulyadi.

    Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran buku berjudul “Ijazah Palsu Jokowi” setebal 500 halaman yang akan dirilis pada 17 Agustus 2025.

    Ia juga merencanakan deklarasi terbuka di Yogyakarta sehari setelahnya.

    Roy mengklaim telah mengantongi bukti kuat berupa lima bundel ijazah asli dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai pembanding.

    “Hingga kini belum pernah ada bukti visual bahwa Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan ijazah asli. Bahkan, yang dibawa ke publik hanya map tertekuk, bukan dokumen autentik,” ujar Roy.

    Tanggapan Projo

    Sementara itu Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Projo, Freddy Damanik, menanggapi santai dan mempersilakan kubu Roy Suryo Cs untuk melaporkannya.

    “Pak Jokowi itu sudah biasa disomasi, dituntut, dipetisi itu sudah biasa. Jadi kalau mau dilaporkan ya silakan,” katanya, Selasa (5/8/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

    Kendati demikian, Freddy menegaskan bahwa dalam pernyataan Jokowi itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun.

    Sehingga, menurutnya, pernyataan Jokowi itu murni hanya statement politik saja.

    “Tapi kan begini, publik juga harus dikasih pencerahan ya. Pak Jokowi di dalam statement-nya itu, kalau bicara hukum nih, tidak ada menyebut namanya. Pencemaran nama baik itu kan harus menyebut, siapa kan begitu, ada orangnya. Kemudian juga tadi melakukan apa segala macam.” 

    “Nah, itu kan tidak ada disebut. Sekali lagi ini murni statement politik. Statement politik, pesan yang disampaikan adalah pesan politik, tidak ada (mengarah) kepada sosok seseorang,” tegas Freddy.

    Tidak Ada Tokoh Besar

    Sebelumnya, Roy Suryo juga telah membantah tidak ada unsur politik atau tokoh besar di belakangnya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    Roy menyebut bahwa dirinya, pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar ialah sosok independen.

    “Saya, dr. Tifa, Dr. Rismon itu tidak ada politik atau orang-orang besar di belakang. Kami semua independen, kami semua berjalan sendiri,” ucap Roy dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (30/7/2025).

    Ia menegaskan, tak ada tokoh besar yang menggerakannya untuk memainkan isu ijazah palsu Jokowi.

    Roy Suryo lantas mempersilakan rekeningnya untuk diperiksa dan menurutnya orang yang menuduh adanya unsur politik dalam isu ini sudah pernah ia tantang.

    “Orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya sampai ke (Ali Mochtar) Ngabalin, sampai ke Silfester (Matutina) sumpah di bawah kitab, semuanya lari aja gitu.”

    “Jadi sama sekali enggak ada (orang besar). Dan ini adalah murni ilmiah, murni ilmu pengetahuan. Apalagi gak ada politik-politiknya,” tutur Roy

  • Pimpinan Komisi I Ingatkan Kemenhan: Penambahan Badan Baru Jangan Sekadar Perluas Birokrasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Pimpinan Komisi I Ingatkan Kemenhan: Penambahan Badan Baru Jangan Sekadar Perluas Birokrasi Nasional 8 Agustus 2025

    Pimpinan Komisi I Ingatkan Kemenhan: Penambahan Badan Baru Jangan Sekadar Perluas Birokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan agar penambahan badan baru di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tidak sekadar memperluas birokrasi.
    Dia menegaskan, langkah tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar unit kerja dan benar-benar memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.
    “Harus didasarkan pada kajian yang jelas terhadap urgensi dan fungsi badan baru, memastikan tidak ada tumpang tindih antar unit kerja, serta menjamin bahwa pembentukan struktur baru benar-benar memperkuat pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar menambah birokrasi,” ujar Dave saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Selain itu, Dave menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi badan baru tersebut harus berdasarkan pada regulasi teknis yang jelas.
    Dia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas matra dan lembaga, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
    “Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis tata kelola yang transparan, restrukturisasi Kemhan diharapkan mampu memperkuat postur pertahanan nasional secara berkelanjutan,” kata Dave.
    Dengan demikian, Dave berharap langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut berdampak positif terhadap pertahanan nasional, serta berorientasi pada kepentingan bangsa.
    “Memastikan bahwa setiap langkah reformasi institusional memberikan dampak nyata bagi efektivitas kebijakan pertahanan nasional dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menambah badan baru di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang diteken pada 5 Agustus 2025.
    Perpres 85/2025 ini menggantikan Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang diteken Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang juga telah membenarkan Perpres 85/2025 ini.
    Dalam Pasal 7 Perpres 85/2025 ini, diatur penambahan badan baru di lingkungan Kemenhan.
    Badan baru tersebut adalah Badan Cadangan Nasional serta Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan.
    Sedangkan Badan Logistik Pertahanan, Badan Teknologi Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, serta Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan merupakan penyesuaian nomenklatur dari Perpres 151/2024.
    Sebab, dalam Pasal 7 Perpres 151/2024 yang diteken Jokowi hanya terdapat empat badan, yakni Badan Sarana Pertahanan, Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan.
    Lebih detail, Badan Logistik Pertahanan dalam Pasal 33 Perpres 85/2025 bertugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Badan Logistik Pertahanan akan dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
    Selanjutnya, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan diatur dalam Pasal 35B Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Kemudian, Badan Cadangan Nasional, “Mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 35F Perpres 85/2025.
    Lalu, Badan Teknologi Pertahanan dalam Pasal 37 Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Setelah itu adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan.
    Dalam Pasal 41 Perpres 85/2025, badan ini mempunyai tugas sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Terakhir adalah Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sebut Dirinya Presiden Sekaligus Nakhoda dan Kapten di Hadapan Menterinya, Pakar Ungkap Maknanya

    Prabowo Sebut Dirinya Presiden Sekaligus Nakhoda dan Kapten di Hadapan Menterinya, Pakar Ungkap Maknanya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan dirinya pemimpin di hadapan para menterinya. Ia bahkan menggunakan sejumlah kata kiasan untuk penegasan itu.

    Itu diungkapkan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Rabu (6/8/2025). Di hadapan seluruh pembantunya saat rapat paripurna kabinet.

    Saya sebagai nakhoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, sebagai kapten kesebelasan, mengucapkan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara dari hati saya yang paling dalam,” kata Prabowo.

    Di balik pernyataan yang tegas itu, apa pesan di baliknya?

    “Saya kira itu penegasan. Ada tiga pesan yang bisa ditangkap dari pernyataan tersebut,” kata Pakar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma kepada fajar.co.id, Jumat (8/8/2025).

    Sukri menjelaskan, pernyataan Prabowo itu menegaskan bahwa apapun yang diperintahkan Prabowo untuk menterinya harus diikuti. Karena dialah pemimpinnya.

    “Karena kan kita tahu beberapa menteri ada catatan. Sehingga Pak Prabowo mengingatkan kembali,” ucapnya.

    Kedua, ia mengungkapkan bisa jadi hal itu memang ditujukan kepada pihak tertentu. Mengingat banyaknya wacana atau isu yang menyebut bahwa Prabowo bukan satu-satunya pemimpin yang mengontrol menteri.

    “Karena kan berapa frame, berapa bingkai, wacana yang berkembang di masyarakat bahwa beberapa menteri masih tunduk kepada Pak Jokowi. Sehingga pernyataan Pak Prabowo itu juga dianggap memberikan pesan kepada orang yang menganggap bahwa Pak Prabowo mungkin belum sepenuhnya menguasai kabinet,” jelasnya.

  • Maruarar Beri Bukti Nyicil Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

    Maruarar Beri Bukti Nyicil Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis kepada delapan orang pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah melakukan akad KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi. Pada kesempatan itu, dirinya berdiskusi dengan penerima kunci rumah subsidi dan mendapatkan informasi dari pegawai Kemendagri bahwa membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP ternyata angsurannya lebih murah ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah.

    “Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah ternyata memiliki rumah subsidi lebih mudah dan murah angsurannya ketimbang harus membayar sewa atau ngontrak rumah,” ujar Maruarar dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Dirinya mendapatkan informasi bahwa pegawai Kemendagri yang mendapatkan rumah subsidi hanya membayar angsuran Rp 1,7 juta per bulan. Angsuran tersebut lebih ringan ketimbang harus membayar sewa atau mengontrak rumah per bulan yakni Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan.

    Berdasarkan data yang ada, dari total kuota 2.000 rumah subsidi untuk Kemendagri, sebanyak 1.190 orang pegawainya telah mendaftarkan diri untuk memanfaatkan KPR FLPP dan 50 orang diantaranya telah melakukan akad kredit KPR FLPP untuk bisa memiliki rumah subsidi sebagai rumah pertamanya.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Kementerian PKP dan Kemendagri telah berkolaborasi dan bekerjasama untuk menyediakan karpet merah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Kali ini pegawai Kemendagri juga telah mendapatkan kemudahan dalam memiliki rumah subsidi dengan KPR FLPP,” imbuhnya.

    Dalam Program 3 Juta Rumah, imbuhnya, pemerintah memberikan intervensi positif dalam pendanaan bantuan pembiayaan KPR FLPP. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan intervensi dengan memberikan program BPHTB dan PBG gratis dan cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

    “Program tersebut tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Tidak mungkin kebijakan pro rakyat tersebut bisa turun ke lapangan tanpa pengawasan super ketat dari Mendagri. Terimakasih atas dukungannya dan ini bentuk kerjasama yang luar biasa,” katanya.

    “Hari Selasa pekan depan saya dan Mendagri akan hadir dan memimpin rapat di Wamena untuk membahas pembangunan rumah bagi masyarakat dan Kepala Suku di Papua Pegunungan.

    Pemberian rumah subsidi di Papua merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Maruarar diminta membangun 2.000 rumah di Papua pegunungan.

    “Rumah subsidi harus hadir di Papua, Kaltara, NTT, Aceh sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terangnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siapa yang Akan Pimpin Upacara HUT Ke-80 RI di IKN?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Siapa yang Akan Pimpin Upacara HUT Ke-80 RI di IKN? Nasional 8 Agustus 2025

    Siapa yang Akan Pimpin Upacara HUT Ke-80 RI di IKN?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara memperingati 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) juga akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) pada 17 Agustus 2025.
    Hanya saja, upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 RI di IKN tidak akan digelar semeriah tahun 2024.
    Sebab, upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “Di IKN akan tetap ada upacara sebagaimana juga upacara yang dilakukan oleh instansi-instansi lain,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 1 Agustus 2025.
    Menurut Juri, upacara di IKN akan digelar pada pagi hari sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta.
    Diketahui, upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka akan digelar tepat pukul 10.00 WIB.
    “Jadi akan upacara lebih dahulu di pagi hari, sama juga dengan instansi pemerintah yang lain. Sementara jam 10.00 akan fokus upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka,” ujar Juri.
    Juri lalu menjelaskan, upacara HUT RI tersebut akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
    Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan ikut dalam upacara di Istana Merdeka. Sebab, sempat beredar rumor Gibran bakal memimpin upacara di IKN.
    “(Yang memimpin upacara) Kepala Otorita (IKN). (Wapres Gibran) di sini (Jakarta),” kata Juri.
    Sebagaimana diketahui, upacara HUT ke-79 RI digelar didua lokasi sekaligus, Istana Merdeka, Jakarta dan di IKN.
    Saat itu, untuk kali pertama upacara HUT RI digelar di IKN yang masih dalam tahap pembangunan.
    Bahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung atau menjadi inspektur upacara HUT RI pada 2024, di lapangan upacara Istana Negara, IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
    Kala itu, sebanyak 1.300 orang menyaksikan upacara pengibaran bendera merah putih. Jokowi juga menjadi pusat perhatian karena mengenakan busana adat dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
    Usai upacara, Jokowi menjelaskan soal tema HUT ke-79 RI, yakni “Nusantara Baru, Indonesia Maju”.
    Menurut Jokowi, tema itu menandai awal tiga transisi besar Indonesia, yakni penyambutan ibu kota baru, pergantian kepemimpinan, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
    Jokowi juga menyampaikan rasa syukurnya karena pelaksanaan upacara di IKN dan di Jakarta yang terkoneksi secara virtual berjalan lancar.
    “Upacara tahun ini perdana di Ibu Kota Nusantara, simbol transisi menuju Indonesia yang memiliki lebih Indonesiasentris. Mari kita bawa kemajuan ke setiap sudut tanah air,” kata Jokowi saat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trik Biar Ekonomi Indonesia Tumbuh Sesuai Target – Page 3

    Trik Biar Ekonomi Indonesia Tumbuh Sesuai Target – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Target Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas level 5-6 persen harus diiringi dengan penerapan strategi yang tepat agar bisa mengakselerasi sumber-sumber penopang pertumbuhan.

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sumber penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu masih dari faktor permintaan domestik (domestic demand) yaitu konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

    Selebihnya, dari ekspor. Jika melihat data per Juni 2025, konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga dan belanja Pemerintah berkontribusi 62,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kemudian PMTB 27,83 persen.

    Dengan demikian, domestik demand sekitar 80-90 persen, sedangkan selebihnya adalah ekspor. “Kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya domestik demand, sebab itu dua mesin yang menggerakkan potensi domestik itu harus dioptimalkan,” kata Purbaya. Menurut Purbaya, dalam dua dekade terakhir, perekonomian nasional tumbuh berkisar 5-6 persen.

    Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika harga komoditas booming, pertumbuhan ekonomi berada di level 6 persen. Saat itu, sektor swasta atau private sector lebih dominan perannya sebagai engine penggerak ekonomi.

    Hal itu yang menyebabkan utang Pemerintah saat itu cenderung turun. Sementara di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana harga komoditas yang tinggi sudah berakhir ditambah masa pandemi Covid-19 selama beberapa tahun, mesin perekonomian lebih dominan digerakkan oleh Pemerintah termasuk untuk membangun infrastruktur.

    “Dalam dua puluh tahun terakhir ini, kita menyadari bahwa mesin ekonomi kita selalu timpang, satu mati, satu jalan, ke depan kita harus jalankan dua-duanya agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi,” kata Purbaya.