Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif

    Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong menyatakan laporan dirinya terhadap majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY) bersifat membangun.

    Tom menekankan bahwa dirinya tidak memiliki niat melaporkan hakim dengan sifat destruktif. Oleh karena itu, dia mengklaim bahwa laporannya itu memiliki niat konstruktif 100%.

    “Kami menyampaikan bahwa tujuan kami dalam mengajukan laporan termasuk para hakim Komisi Yudisial itu 100% motivasi kami adalah konstruktif. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif,” ujar Tom di KY, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia menambahkan, laporan ini juga merupakan momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin lantaran telah mendapatkan atensi dari masyarakat.

    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan atensi melalui pemberian abolisi-nya. Oleh sebab itu, pelaporan terhadap majelis hakim ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

    “Kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki, seperti yang disampaikan, bagi saya tidak ada [niat menjatuhkan]. Justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Tom Lembong telah melakukan majelis hakim yang menangani kasus impor gula dirinya di PN Tipikor Jakarta Pusat. Tiga hakim yang menangani kasus impor gula itu yakni Hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua.

    Sementara dua hakim anggotanya, yakni Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah. Tiga hakim itu juga telah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA).

    Dalam hal ini, Ketua KY, Amzulian Rifai menyatakan siap menindaklanjuti laporan dari menteri kabinet di era Presiden ke-7 Joko Widodo ini.

    “Tentu saya Komisi Yudisial sebagaimana pelapor-pelapor yang lain, kami menaruh perhatian, apalagi khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua,” ujar Amzulian di KY, Senin (11/8/2025).

  • Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Penumpang Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera – Blok M tiba di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    MTI: Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 09:45 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengemukakan pembenahan transportasi umum di Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain, salah satunya kebijakan transportasi umum yang berkesinambungan.

    “Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin.

    Di mana, transportasi di Jakarta terintegrasi layanan, yakni mikrotrans, bus, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah.

    Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

    Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, yang merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

    “Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko.

    Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

    Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang, kemudian peremajaan armada, dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

    Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Pada era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

    Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yakni mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

    “Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

    Pada era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun, jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung.

    Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota, dan kawasan integrasi antarmoda (seperti, Bundaran HI, CSW, Dukuh Atas) menjadi ruang hidup.

    Puncaknya, layanan terpadu JakLingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu.

    Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

    Kemudian, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu JakLingko, memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda, kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, dan menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

    “Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025), dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit. Angkutan umum di Jakarta telah mengcover 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.

    Dia mengatakan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia.

    Capaian ini, tambah Djoko, bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak tahun 2004.

    “Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

    Profil Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Prabowo

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk menjadi Wakil Panglima TNI.

    Jabatan Wakil Panglima TNI sendiri sudah lama tidak diisi selama lebih dari 20 tahun lamanya. Terakhir, jabatan tersebut diisi Jenderal Fachrul Razi 1999-2000, lalu kosong hingga kini diisi oleh Jenderal TNI Tandyo Budi Revita

    Padahal, jabatan Wakil Panglima TNI itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan pada 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 yang secara resmi menghidupkan kembali jabatan ini, meskipun baru terisi pada 2025.

    Fungsi jabatan Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI mengoordinasikan kerja tiga matra yaitu AD, AL, AU sekaligus mengambil alih tugas Panglima TNI jika berhalangan.

    Berikut sepak terjang Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang kini resmi menjadi Wakil Panglima TNI.

    Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969, dalam keluarga guru. Dia tamat dari Akademi Militer (Akmil) pada 1991 dan menempuh serangkaian pendidikan militer lanjutan seperti Sesarcabif, Dik Para Dasar dan Madya, Sesko TNI, hingga Lemhannas RI.

    Sebagai perwira muda, Tandyo menjalani berbagai posisi komando: mulai dari Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma (1995), Komandan Yonif Linud 330, hingga Komandan Brigif Linud 17/Kujang I pada tahun 2011–2012.

    Kariernya meluas hingga ke jabatan staf dan komandan wilayah seperti Asisten Operasi Kasdam VII/Wirabuana (2014), Komandan Rindam IX/Udayana (2015), Komandan Resimen Taruna Akmil, serta Korem 142/Taroada Tarogau (2016).

    Selanjutnya, Tendyo juga memegang posisi strategis di Kemhan: Direktur Bela Negara (2018–2019), Direktur Kerjasama Pertahanan (2019–2021), dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat, 2021–2023).

    Puncak karir militernya dimulai pada saat Tendyo menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro sejak Desember 2023 hingga Februari 2024, lalu menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD pada Februari 2024 lalu.

    Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Tandyo sebagai Wakil Panglima TNI, karena jabatan tersebut telah lama kosong selama hampir 25 tahun. Pada saat itu, pangkatnya juga dinaikkan menjadi Jenderal bintang empat.

    Kemudian berdasarkan data dari LHKPN per Maret 2025 mencatat total kekayaan Tandyo sekitar Rp 6,6 miliar, dengan aset mayoritas berupa tanah dan bangunan di berbagai daerah seperti Magelang, Bekasi, Lampung Timur, hingga Mamuju.

  • Roy Suryo Cs Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini Senin 11 Agustus 2025 Terkait Kasus Ijazah Jokowi – Page 3

    Roy Suryo Cs Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini Senin 11 Agustus 2025 Terkait Kasus Ijazah Jokowi – Page 3

    Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebutnya ‘orang besar’. Namun, ia enggan mengungkap siapa orang tersebut.

    Menanggapi hal itu, Pengacara dari Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, meyakini sosok orang besar tersebut hanyalah playing victim dari Jokowi saja.

    “Tidak perlu mengedarkan (narasi) ada orang besar dibalik perjuangan kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Tidak perlu melakukan playing victim punya perasaan politik seolah-olah ingin di-downgrade, punya feeling ada orang besar, tidak perlu,” kata Ahmad di Polda Metro Jaya, Senin 28 Juli 2025.

    Dia pun meminta Jokowi tidak lagi mengulur waktu menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Dengan begitu, dia yakin polemik perdebatan bisa selesai.

    “Kalau ingin ringkas ingin mengakhiri polemik ijazah palsu, tunjukkan ijazah asli itu kepada publik. Tapi dengan catatan memang kalau ada, karena kalau ada, tunjukan selesai. bukan dengan membuat narasi yang tidak relevan dengan pembuktian kasus ijazah,” tegas dia.

    Hadir di Reuni Tak Buktikan Apapun

    Ahmad pun turut mengkritisi, kehadiran Jokowi di acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada pekan lalu.

    Dia mengatakan, hal itu tidak membuktikan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM.

    “Keaslian ijazah itu tidak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni. Reuni itu, ya namanya reuni, orang-orang bisa datang, bisa masuk siapapun bisa, dan statemennya belakangan juga malah kacau balau. Justru itu merusak proses hukum yang sedang dijalankan aparat penyidik Polda Metro Jaya,” dia menandasi.

     

  • Akses Golkar ke Prabowo Terhambat Bahlil

    Akses Golkar ke Prabowo Terhambat Bahlil

    GELORA.CO -Akses Partai Golkar kepada Presiden Prabowo Subianto dirasa terhambat, lantaran sang ketua umum (Ketum) Bahlil Lahadalia dipertanyakan loyalitasnya pada pemerintahan saat ini.

    Pengamat Citra Institute Efriza menilai, isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar ditengarai sebagai langkah ketidakpuasan elite-elite dan kader-kader partai berlogo pohon beringin Bahlil.

    “Kemungkinan besar dorongan untuk menggelar Munaslub Partai Golkar ini sebagai manuver politik dari faksi-faksi internal yang merasa tidak terakomodir, dibawah kepemimpinan Bahlil,” ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 10 Agustus 2025.

    Membaca pengalaman Golkar saat menyelenggarakan Munaslub sebelumnya, nama Bahlil mengemuka sebagai calon ketum karena kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan karena  keinginan kader Golkar. 

    “Sehingga banyak faksi internal tidak merasa punya ikatan struktural maupun historis dengannya. Diyakini dukungan terhadapnya ketika itu lebih bersifat eksternal dan simbolik,” tuturnya.

    “Munaslub kala itu lebih menonjol untuk kepentingan mendukung pemerintahan Jokowi, dan memungkinkan dalam tekanan dari pemerintahan saat itu,” sambung Efriza.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menduga, elite-elite dan kader-kader Golkar tidak sejalan dengan Bahlil dengan arah politiknya di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Sikap Bahlil dan keputusannya sebagai Ketua Umum Golkar dan menteri di Kabinet Merah Putih, dengan loyalitas yang tidak sepenuhnya kepada Prabowo sebagai Presiden, maka bisa membahayakan bagi akses kekuasaan Golkar terhadap pemerintahan saat ini,” urainya. 

    “Sehingga, ini momentum – ketika disinyalir adanya rasa kecewa pendukung Presiden Prabowo di internal Golkar – karena keputusan-keputusan Bahlil dan loyalitasnya kepada Jokowi sebagai pintu masuk wacana munaslub,” demikian Efriza menambahkan. 

  • Tugas Prabowo Paling Berat, Menyatukan Kata dan Perbuatan

    Tugas Prabowo Paling Berat, Menyatukan Kata dan Perbuatan

    GELORA.CO -Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi memasuki usia satu tahun. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengingatkan tumpukan persoalan bangsa dan negara warisan pemerintahan Joko Widodo.

    “Tugas Prabowo yang paling berat adalah menyatukan kembali kata dan perbuatan yang sudah dibenturkan bahkan dipisahkan oleh Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa. Kebiasaan Joko Widodo berbohong membuat rakyat tidak percaya pemerintah, dan sekarang tidak percaya kata-kata Prabowo,” kata Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M Massardi kepada rmol.id, Senin 11 Agustus 2025.

    Kemudian, sebut Adhie, terjadi ketidakpercayaan terhadap hukum bahkan bagi dunia internasional. Di era Jokowi hukum bukan untuk keadilan tetapi menjadi alat membunuh lawan. Individu yang seharusnya tidak masuk bui justru masuk bui, dan begitu sebaliknya.

    “Kerusakan hukum terjadi mulai dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Negeri. Terkait korupsi, semua indeks korupsi memburuk. Bahkan saking rusaknya orang paling korup di muka bumi menurut OCCRP masih bisa keluyuran di republik ini,” kata Adhie.

    “Prabowo kemarin dengan abolisi dan amnesti mencoba mengembalikan hukum ke ranah yang benar. Tetapi ini jauh dari cukup karena hanya menyelamatkan korban-korban kriminalisasi Jokowi,” tambah Adhie yang juga jurubicara presiden era pemerintahan Abdurahman Wahid.

    Adhie menyampaikan, kerusakan yang diwariskan Jokowi sudah terbuka. Selain soal moral kepemimpinan dan hukum, kerusakan terjadi di bidang ekonomi yang juga menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Semua orang tahu bahwa di republik ini kemiskinan tertinggi, terbanyak. Kalau secara persentase memang Zimbabwe tapi Zimbabwe jumlah penduduknya 18 juta. Sedangkan kita yang miskin 62 persen yang berarti jumlahnya sekitar 193 juta dari 280 juta penduduk,” tukas Adhie Massardi menyinggung laporan terbaru Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di posisi kedua dalam daftar negara dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di dunia di bawah Zimbabwe.

    Adhie mengutarakan KAMI akan menyampaikan hasil kajian utuh tentang Indonesia yang diwariskan Jokowi sekaligus rekomendasi kepada pemerintahan Prabowo. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari kelahiran KAMI ke-5 yang direncanakan akan dilaksanakan di Yogyakarta.

    KAMI merupakan gerakan yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020. Gerakan ini antara lain digagas mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar politik Rocky Gerung, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan aktivis pro-demokrasi Adhie Massardi

  • Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

    Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong tiba di Komisi Yudisial (KY) untuk menghadiri agenda audiensi.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Tom Lembong hadir sekitar 09.55 WIB. Tak sendiri, Tom didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya, seperti Ari Yusuf Amir.

    Adapun, Menteri di Kabinet era Presiden ke-7 Joko Widodo ini tampil necis dengan mengenakan kemeja putih saat menghadiri agenda tersebut.

    Tom menyampaikan, agenda hari ini merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran majelis hakim yang menangani perkara impor gula Tom Lembong.

    “Menindak lanjuti laporan kami ke Komisi Yudisial. Mengenai ke kahawatiran proses sidang terutama prilaku para hakim ya majelis hakim,” ujar Tom di KY, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia menambahkan, pemberian abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk mendorong serangkaian proses hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

    “Ya supaya bersama sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tiga hakim yang menangani sidang Tom Lembong yaitu Hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua. Sementara dua hakim anggotanya, yakni Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah. Tiga hakim itu juga telah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA).

  • Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Minggu (10/8/2025) menjadi momentum bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena jabatan tinggi yang kosong seperempat abad kini diisi kembali.
    Sebab, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, sekaligus menandai berakhirnya kekosongan 25 tahun pada jabatan strategis ini.
    Bersamaan dengan itu, Tandyo Budi Revita juga naik pangkat menjadi Jenderal bintang empat.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sekitar tahun 1999-2000.
    Jabatan itu kemudian dihapus oleh Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.
    Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2019 dan kini untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, posisi itu diisi kembali melalui Perpres 84 Tahun 2025.
    Sebelum dilantik, nama Tandyo Budi Revita sudah digadang kuat bakal menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
    Adapun jabatan Tandyo sebelumnya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
    Dalam susunan acara (rundown) upacara kehormatan militer yang beredar, nama Tandyo tercantum sebagai pejabat yang akan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.
    Salah satu sinyal kuat Tandyo akan menjadi Wakil Panglima TNI juga terlihat pada 1 Agustus 2025, ketika ia menjadi satu-satunya wakil kepala staf yang hadir dalam pertemuan di Hambalang bersama Presiden Prabowo.
    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga kepala staf angkatan, yakni KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
    Tandyo dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Sebelum menjabat Wakasad, ia pernah mengemban sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam hingga pejabat di Kementerian Pertahanan.
    Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025) kemarin.
    Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
    Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai reaktivasi jabatan Wakil Panglima TNI merupakan respons atas semakin kompleksnya tugas Panglima TNI di era sekarang.
    Menurut Anton, posisi tersebut kembali dihidupkan karena peran yang selama ini diemban kepala staf umum (kasum) TNI tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
    “Peran yang selama ini dimainkan kepala staf umum (kasum) TNI kelihatannya dirasa tidak cukup untuk mengimbangi kompleksitas tugas, sehingga pos Wapang dihidupkan,” kata Anton dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
    Anton berpandangan, ada beberapa faktor utama yang mendorong TNI kembali menghidupkan jabatan wapang.
    Pertama, luasnya peran, tugas, dan ruang gerak TNI sebagai konsekuensi dari UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
    Kemudian, terbitnya Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang mengubah pola hubungan Kemenhan dan TNI.
    Kondisi ini membuat Panglima TNI memerlukan “backup” untuk menjalankan tugas sehari-hari.
    “Keberadaan ketentuan baru ini sedikit banyak mengubah ruang lingkup dan pola hubungan Kementerian Pertahanan-TNI terkait pengelolaan pertahanan negara,” ujar Anton.
    “Dengan demikian, mau tidak mau, seorang Panglima TNI akan membutuhkan ‘backup’ dalam menjalankan tugas sehari-hari,” imbuh dia.
    Pada Perpres 84 Tahun 2025 tidak diatur mengenai tugas dan prasyarat menduduki posisi Wakil Panglima TNI. Di situ hanya tertulis bahwa jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh perwira tinggi bintang 4.
    Namun pada Perpres 66 tahun 2019 dicantumkan empat tugas Wakil Panglima TNI.
    Pertama, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.
    Kedua, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.
    Ketiga, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap.
    Keempat, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Dalam Perpres 66 Tahun 2019 juga disebutkan Wakil Panglima berperan sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Letjen Fadjar yang Dipuji Prabowo: Dulu Ajudan Jokowi, Kini Pangkostrad Nasional 11 Agustus 2025

    Profil Letjen Fadjar yang Dipuji Prabowo: Dulu Ajudan Jokowi, Kini Pangkostrad Nasional 11 Agustus 2025

    Profil Letjen Fadjar yang Dipuji Prabowo: Dulu Ajudan Jokowi, Kini Pangkostrad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ini profil Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Mohammad Fadjar yang menjadi komandan upacara dalam ‘Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer’ dan mencuri perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    Dia mencuri perhatian Prabowo karena meski Fadjar telah menyandang jenderal bintang 3 atau letnan jenderal (letjen), dia tetap mau menjadi komandan di upacara yang berlokasi di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025) kemarin.
    Ketika melihat Fadjar memimpin jalannya upacara dengan semangat, Prabowo menyatakan dirinya bangga.
    “Sekali lagi para prajurit, saya bangga melihat saudara-saudara. Terima kasih semangatmu,” ujar Prabowo.
    “Ini yang saya inginkan, seorang letnan jenderal memimpin dari depan, menjadi komandan upacara. Terima kasih, sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit, perhatian selesai,” kata Prabowo memuji.
    “Siap,” seru Fadjar membalas permintaan Prabowo.
    Mohammad Fadjar lahir di Ambon, Maluku, pada 14 Agustus 1971 silam. Kini dia berusia 56 tahun kurang tiga hari.
    Fadjar merupakan adik dari mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti.
    Fadjar adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus).
    Fadjar banyak menduduki jabatan strategis, di antaranya seperti Danyon 23 Grup 2 Kopassus, Dansepurhut Pusdikpassus, Kadep Mipatek Akmil, Dangrup 1/Para Komando, Koorspri Kasad, Danpusdikpassus Kopassus, dan Danpusdiklatpassus Kopassus.
    Kemudian, Fadjar juga pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.
    Selanjutnya, Fadjar menjabat sebagai Danrindam IV/Diponegoro pada 2016-2017, Paban III/Siapsat Sopsad pada 2017-2018, dan Danrem 023/Kawal Samudera pada 2018-2019.
    Lalu, Fadjar pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Danrem 031/Wira Bima, Danpusdikter Kodiklatad, Kasdivif 2/Kostrad, Ketua LP3M Unhan RI, dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

    Pada 21 Februari 2024, Fadjar ditunjuk menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi.
    Kemudian, pada bulan September, dirinya dipromosi sebagai Dankodiklat TNI.
    Kini, Fadjar menduduki posisi sebagai Pangkostrad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuma Tujuh Persen yang Percaya Ijazah Jokowi Asli, Itu pun Bots

    Cuma Tujuh Persen yang Percaya Ijazah Jokowi Asli, Itu pun Bots

    GELORA.CO – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa masih terus mengungkap temuan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terindikasi palsu. 

    Terbaru, Dokter Tifa mengumumkan hasil riset algoritma based termutakhir, di mana terungkap sebanyak 93 persen rakyat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu, dan hanya 7 persen yang percaya ijazah asli.

    “Terdeteksi bahwa 7 persen itu Bots, dan akun-akun buzzer bayaran, algoritma tampak artifisial atau tidak organik,” kata Dokter Tifa dikutip dari akun Facebook pribadinya, Senin 11 Agustus 2025.

    Menurut Dokter Tifa, selama 10 tahun Jokowi telah membuat kesal semua orang karena selalu berkelit untuk menunjukkan ijazah aslinya.

    “Bahkan makan korban, berupa ditahannya Bambang Tri dan Gus Nur,” kata Dokter Tifa.

    Dokter Tifa melihat saat ini Jokowi sedang kesal sendiri. Gara-garanya segala jurus, tipu muslihat, buzzer dan pendukung sudah diturunkan, namun tetap tidak mengubah nilai tujuh persen yang mempercayai ijazahnya betul-betul asli.

    “Kenapa 93 persen rakyat percaya bahwa ijazah palsu? Karena kami RRT The Musketeers pakai Ilmu, pakai riset ilmiah, bukan pakai urat leher asal teriak  dan kami tidak perlu bayar badut sirkus,” kata Dokter Tifa.