Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Prabowo: Indonesia kembali ekspor beras dan jagung, petani pun senyum

    Prabowo: Indonesia kembali ekspor beras dan jagung, petani pun senyum

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR mengungkapkan keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi pangan sehingga Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung ke negara-negara sahabat setelah sempat absen selama puluhan tahun.

    “Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Jakarta, Jumat.

    Di hadapan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat, Presiden Prabowo menjelaskan pencapaian itu karena program-program ketahanan pangan pemerintah yang berjalan selama kurang lebih 10 bulan terakhir. Hasilnya, Presiden mengumumkan Indonesia saat ini surplus produksi beras, dan stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia.

    “Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain,” kata Presiden Prabowo.

    Tidak hanya ekstensifikasi lahan pertanian, Presiden melanjutkan, pemerintah juga melakukan intensifikasi, di antaranya dengan mendorong produksi pangan di desa-desa, memotong birokrasi penyaluran pupuk hingga pupuk langsung diterima oleh petani, dan pemerintah juga menyalurkan bantuan alat-alat pertanian kepada para petani.

    “Kami juga tingkatkan harga harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah menindak keras para pelaku usaha yang melakukan manipulasi, penipuan, dan kecurangan-kecurangan. Pernyataan itu disampaikan Presiden di tengah kasus beras kualitas biasa yang dijual dalam kemasan beras premium.

    “Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan,” ujar Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo yakin pasal 33 UUD 1945 benteng pertahanan ekonomi Indonesia

    Prabowo yakin pasal 33 UUD 1945 benteng pertahanan ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

    “Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, pasal 33 ayat 1 menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan asas konglomerasi.

    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    Presiden mengatakan bahwa komoditas seperti beras dan penggilingan padi merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Namun, ada sebagian pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat.

    “Sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima,” ujar Prabowo.

    Pada ayat 3, konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Sedangkan ayat 4 mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

    “Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Selanjutnya, BJ Habibie yang dianggap sebagai sosok yang memperkenalkan teknologi tinggi, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi 1998.

    Lalu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antar suku, agama dan ras. “Sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh,” kata Prabowo.

    Megawati Soekarnoputri sebagai penyelesai proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Prabowo mengapresiasi Megawati yang telah menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang collapse akibat krisis moneter 1998, dan sukses menggelar pemilu langsung untuk pertama kalinya.

    “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang merata dan terencana,” pungkas Prabowo.

     

  • Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

    Prabowo Pamer Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Dirinya Diakui Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan peralihan kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke dirinya diakui dunia. Menurutnya, transisi kepala negara didasari dengan semangat dan penuh kedewasaan politik.

    Pernyataan itu disampaikan di depan lebih dari 604 anggota legislatif dan pejabat penting lainnya saat membuka pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat (15/8/2025).

    “Saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan penuh kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” kata Prabowo, Jumat (15/8/2025). 

    Prabowo menilai tidak semua negara dapat melakukan transisi kepemimpinan yang baik seperti di Indonesia saat ini.

    Dia bercerita ketika berkunjung ke negara lain, banyak para pemimpin yang menanyakan bagaimana caranya untuk melakukan pergantian pemimpin negara dengan baik.

    “Kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ucap Prabowo.

    Bagi Prabowo, demokrasi di Indonesia merupakan warisan yang diberikan nenek moyang sehingga sejalan dengan budaya tanah air. Sebab, katanya, Indonesia menganut budaya gotong royong yang mempererat kesatuan dan persatuan.

    Ketum Partai Gerindra itu juga menyinggung bahwa sebuah negara membutuhkan pengawasan untuk mencegah dan mengentaskan korupsi serta mendorong transparansi.

    “Jika tidak ada kekuasaan yang diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup, kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut,” jelasnya .

  • Prabowo: Transisi kepemimpinan dari Jokowi diakui dunia berjalan baik

    Prabowo: Transisi kepemimpinan dari Jokowi diakui dunia berjalan baik

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya berjalan dengan penuh kehormatan dan kedewasaan politik, bahkan diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi itu menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia matang dan kuat.

    “Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin, berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia, sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden menekankan bahwa tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti itu.

    Berdasarkan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo menceritakan banyak pemimpin negara sahabat menanyakan transisi kepemimpinan itu kepadanya.

    “Banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, ‘How did you do it?’. ‘How did Indonesia manage?’ Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia,” kata Kepala Negara.

    Presiden menekankan bahwa demokrasi yang khas dan dianut Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling menjatuhkan, saling memaki, menghujat dan membenci. Demokrasi itulah yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.

    “Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan. Budaya gotong-royong. Budaya ‘Mikul duwur mendem jero’. Budaya saling mengisi. Budaya saling mendukung. Budaya tepo seliro. Budaya menahan diri. Budaya yang iso rumongso. Bukan rumongso iso,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

    Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

    “Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

    Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

    Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

    Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

    Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

  • Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik.

    Tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bakal membuat mantan Presiden Jokowi terus berada di jurang kecemasan.

    Salah satunya sutradara film ‘Sayap-sayap Patah’, Denny Siregar. Ia melihat keputusan itu tidak bakal disukai oleh Jokowi.

    “Mulyono tidak suka ini,” kata Denny di X @Dennysiregar7 (15/8/2025).

    Penunjukan kembali sebagai Sekjen itu secara tidak langsung mengembalikan kekuatan Hasto yang sempat menjadi korban kriminalisasi.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

  • Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya telah menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai rawan diselewengkan pada awal 2025.

    “Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menjelaskan dana tersebut di antaranya berasal dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi dan “bancakan”.

    Kepala Negara mengatakan dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar NKRI. Oleh karena itu, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.

    “Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujarnya.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Prabowo Tak Pakai Baju Adat saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

    Bisnis.com, JAKARTA— Ada suasana berbeda di ruang utama Gedung Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025) pagi. Tak tampak baju adat dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selama satu serta menjadi simbol kuat keberagaman Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI.

    Seperti halnya sidang tahunan tahun-tahun sebelumnya, tamu perempuan yang hadir dalam sidang tahunan MPR RI tetap mengenakan kebaya, sebagai simbol pakaian tradisional Indonesia.

    Pertama, Puan Maharani mengenakan kebaya berwarna hijau bermotif bunga dengan dikombinasikan selendang merah. Penampilannya dilengkapi dengan kain batik berwarna cokelat.

    Sedangkan Titiek Soeharto mengenakan kebaya berwarna biru langit senada dengan warna dasi Prabowo. Penampilannya dilengkapi dengan selendang dengan corak bermotif biru lebih tua.

    Alih-alih mengenakan baju adat daerah seperti Jokowi, Presiden Prabowo Subianto memakai setelan jas abu-abu gelap dengan dasi berwarna biru muda. Penampilan Prabowo yang formal, tegas, dan sederhana. Berbeda dengan tampilan Jokowi yang berganti-ganti mengenakan baju adat dari berbagai wilayah di Nusantara selama 10 tahun terakhir. 

    Tiba pada pukul 08.33 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan mengenakan dasi berwarna biru muda. Kehadirannya pun didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo sebagai kepala negara. Dan sejak langkah pertamanya memasuki ruang sidang, sebuah pergeseran tradisi langsung terasa, tidak ada lagi parade busana adat yang selama ini menyemarakkan hari-hari menjelang peringatan kemerdekaan RI.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun tampil serasi dalam jas formal yang sempat berganti dasi dari merah ke biru muda, sementara istrinya, Selvi Ananda, tetap anggun dengan kebaya krem.

    Ketika ditanya soal hilangnya pakaian adat di acara tahun ini, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid hanya menjawab singkat bahwa pakaian tersebut adalah simbol patriotisme.

    “Pak Prabowo patriot, jadi pakai (baju) nasional [setelan jas],” katanya singkat kepada wartawan, Jumat (15/8/2025)

    Tentu, ini kontras dengan suasana satu dekade terakhir. Sebab, era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) identik dengan ragam budaya yang diwujudkan lewat busana adat. Dari Suku Badui di Banten, Sasak dari NTB, sampai Tanimbar dari Maluku, Jokowi tak hanya mengenakan baju, tapi juga menyisipkan pesan filosofis tentang persatuan, identitas, dan penghargaan terhadap keberagaman.

    Setiap tahun, kehadiran Jokowi selalu ditunggu, bukan hanya karena isi pidatonya, tapi juga karena rasa penasaran akan pakaian adat apa yang akan dia kenakan. Tahun lalu, sebagai penutup masa jabatannya, Jokowi memilih baju Ujung Serong khas Betawi yang merupakan simbol perpisahan yang dalam kepada Jakarta sebagai ibu kota lama negara.

  • Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

    Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

    “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

    Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.