Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

    Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

    Bisnis.com, JAKARTA – Unggahan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kembali viral usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adapun, warganet kembali mengungkit unggahan Immanuel Ebenezer di media sosial X. Unggahan tersebut tentang dirinya yang tengah menandatangani pakta integritas hukuman mati bagi pejabat negara yang melakukan korupsi.

    “Bersama Kepala Badan BP2MI menandatangani pakta integritas hukuman mati jika pejabat negara melakukan korupsi, Benny Ramdani sosok pejabat di Pemerintahan Jokowi yang memiliki komitmen perang melawan korupsi dan HTI,” tulis unggahan Ebenezer pada Februari 2021.

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Rabu (20/8/2025).

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

    “Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Fitroh menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

  • KPK Sita 15 Mobil dan 7 Motor dari OTT Immanuel Ebenezer, Said Didu: Jokower 24 Karat, Ternyata Rampok Besar

    KPK Sita 15 Mobil dan 7 Motor dari OTT Immanuel Ebenezer, Said Didu: Jokower 24 Karat, Ternyata Rampok Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu turut mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer.

    Diketahui, Noel-sapaan akrab Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam operasi senyap pada Rabu malam. Dalam operasi itu, KPK menyita banyak barang bukti berupa kendaraan roda empat dan ruda dua.

    Said Didu menegaskan bahwa tokoh yang ditangkap KPK itu merupakan pendukung setia mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini salah satu Jokower 24 karat. Masih percaya sama teriakan Termul?,” kata Said Didu pada akun media sosialnya.

    Said Didu bahkan menyebut, tindakan Immanuel tersebut bahkan dikategorikannya sebagai perampokan besar-besaran. Betapa tidak, jumlah kendaraan yang disita KPK dalam operasi ini mencapai 22 unit.

    Kendaraan yang disita KPK itu berupa 15 unit mobil serta 7 unit sepeda motor. Puluhan unit kendaraan itu dipastikan memiliki harga yang cukup fantastis. “Ternyata rampok besar,” tandas Said Didu.

    Sebelumnya diberitakan, Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer tampaknya cukup banyak.

    Deretan kenderaan roda empat maupun dua itu kini diparkir di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dari daftar kendaraan yang disita KPK itu, setidaknya ada 22 kendaraan yang telah disita KPK. Rinciannya berupa 15 mobil dan 7 sepeda motor.

    Diketahui, Immanuel Ebenezer ditangkap oleh KPK atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaanterkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (fajar)

  • Riset BBC: Penyebaran Berita Bohong Berdampak ke Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

    Riset BBC: Penyebaran Berita Bohong Berdampak ke Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyebaran disinformasi dan misinformasi dinilai dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Manajer Riset BBC Media Action, Rosiana Eko di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Rosiana mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan riset yang dikembangkan pada April 2024 hingga Maret 2025 dan melibatkan survei nasional terhadap 5.036 responden berusia 15 tahun ke atas, analisis media sosial menggunakan Brandwatch, serta wawancara mendalam. 

    Hasilnya, kata Rosiana menunjukkan bahwa 9% responden menganggap bahwa akses terhadap informasi kredibel sebagai salah satu kekhawatiran yang utama, di tengah rendahnya kepercayaan terhadap berita (hanya 39% pada 2023).

    “Informasi disorder dapat mendorong keputusan buruk yang memengaruhi keamanan ekonomi, seperti maraknya skema ‘buy now, pay later’ yang disertai penipuan, serta peningkatan judi online,” tuturnya.

    Dia juga menjelaskan sekitar dua pertiga responden mengkhawatirkan kenaikan biaya hidup dan inflasi di Indonesia. Hal itu juga diperburuk oleh penyebaran informasi palsu seperti penipuan keuangan dan judi online.

    Selain itu, menurut Rosiana, selama Pemilu 2024, disinformasi seperti deepfake berupa video Presiden Joko Widodo yang berbicara dalam bahasa Mandarin juga mengganggu investasi asing di Indonesia.

    Maka dari itu, Rosiana menekankan perlu ada literasi digital yang lebih baik, terutama di kalangan usia muda dan perkotaan yang mendominasi penggunaan TikTok sebesar 55% per hari.

    “Bisnis harus berinvestasi dalam konten kredibel untuk membangun kepercayaan, karena 44% responden memercayai sesama warga sebagai sumber informasi terpercaya,” ujarnya.

  • Dokter Tifa Tolak Disumpah saat Diperiksa terkait Kasus Ijazah Jokowi, Kenapa?

    Dokter Tifa Tolak Disumpah saat Diperiksa terkait Kasus Ijazah Jokowi, Kenapa?

    GELORA.CO  – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menolak disumpah saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (21/8/2025). Apa alasannya?

    Pengacara Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri mengatakan kliennya menolak karena penandatanganan sumpah bukan kewajiban saksi.

    “Jadi sumpah itu biasanya sumpah itu untuk ahli, bukan untuk saksi. Kami melihat, kami bertanya, ‘Lho ini kok saksi disumpah?’ Akhirnya dugaan kami, memang di KUHAP ada tapi bukan keharusan, itu jelas,” ujar Abdullah, Kamis (21/8/2025).

    Dia menuturkan jika sampai kliennya menandatangani sumpah, ada kemungkinan saat kasus tersebut bergulis di persidangan kliennya tidak dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU). 

    “Nah kalau tidak dihadirkan kan tidak bisa menjelaskan, sehingga dengan adanya sumpah itu jaksa bisa membacakan saja tanpa kehadiran yang bersangkutan, nah ini kami tidak mau,” tuturnya.

    Diketahui, Dokter Tifa memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya seraya membawa buku Jokowi’s White Paper yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu.

    “Sebagai warga negara yang taat hukum, saya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya sebagaimana teman-teman 12 aktivis lainnya. Jadi, hari ini jadwal saya. saya memenuhi panggilan seperti yang ada pada surat panggilan yang saya terima,” ujar Tifa di Polda Metro Jaya, Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya, selain dia seharusnya ada seorang aktivis Rustam Effendi yang dipanggil hari ini. Namun, Rustam tak bisa hadir karena orang tuanya meninggal dunia.

    “Pak Rustam tidak jadi karena orang tuanya meninggal, jadi hari ini saya sendiri. Insya Allah besok Pak Rismon Sianipar,” katanya

  • Dokter Tifa Syok Ijazah Jokowi Sudah Tak Ada di Polda Metro Jaya Megapolitan 21 Agustus 2025

    Dokter Tifa Syok Ijazah Jokowi Sudah Tak Ada di Polda Metro Jaya Megapolitan 21 Agustus 2025

    Dokter Tifa Syok Ijazah Jokowi Sudah Tak Ada di Polda Metro Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dokter Tifa alias Tifauzia Tyassuma mengaku syok saat mengetahui ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah dikirimkan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri.
    Hal ini ia ketahui dari penyidik saat menjalani pemeriksaan sebagai terlapor terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kamis (21/8/2025).
    “Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan syarat, ‘Ijazah asli atau ijazah dari Joko Widodo ada di meja ini’,” kata Dokter Tifa usai menjalani pemeriksaan.
    “Nah ternyata ada sebuah jawaban yang membuat saya
    surprise
    . Karena ternyata kata pemeriksa saya, pemeriksa saya itu sampaikan bahwa ijazah itu sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya,” ucap dia melanjutkan.
    Menurut Dokter Tifa, informasi ini tidak pernah disampaikan polisi kepada media massa.
    Sebab, fisik ijazah yang diberikan Jokowi sebagai barang bukti dalam laporan polisinya sudah berada di Mabes Polri.
    “Kita semua tidak tahu. Dan posisi dari ijazah itu sekarang ada di Mabes dan sedang atau sudah dilakukan uji forensik,” tegas dia.
    Karena itu, ia malah mencecar sejumlah pertanyaan kepada penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
    “Harusnya kan secara transparan Polda Metro Jaya harus sampaikan dong bahwa si ijazah itu sudah tidak ada di sini. Nah kalau memang demikian, ya tidak ada relevansinya untuk bertanya kepada kita,” tegas dia.
    Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Kamis (10/7/2025).
    Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani enam laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah.
    Sementara itu, lima laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara dalam lima laporan tersebut adalah penghasutan.
    “Lima laporan terbagi dua. Yang tiga LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. Dan dua laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.
    Setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini adalah Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein.
    Dalam kasus ini, Jokowi menjerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Pamerkan 22 Kendaraan Hasil OTT Noel

    KPK Pamerkan 22 Kendaraan Hasil OTT Noel

    GELORA.CO -Sebanyak 22 kendaraan mobil dan motor hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel dan 13 orang lainnya dipamerkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pantauan RMOL, KPK memamerkan hasil OTT perkara dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore, 21 Agustus 2025.

    Kendaraan dimaksud terdiri dari 15 kendaraan mobil, dan 7 kendaraan motor. Di antaranya, 1 unit mobil Jeep Cherokee, 1 unit mobil Suzuki Jimny, 2 unit mobil Hyundai Palosade, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero, 1 unit mobil BMW seri 3, 1 unit mobil Toyota Corolla Cross Hybrid, 1 unit mobil Toyota Hilux, 1 unit mobil Nissan GTR, 3 unit mobil Honda CRV, 1 unit mobil Hyundai Stargazer, 2 unit mobil Mitsubishi  Expander, 5 unit motor Ducati, dan 2 unit motor Vespa.

     

     

    “Barang bukti kendaraan 15 roda empat dan 7 kendaraan roda dua,” kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore, 21 Agustus 2025.

    Budi mengatakan, sejak Rabu malam, 20 Agustus 2025 hingga Kamis, 21 Agustus 2025, KPK mengamankan Wamenaker Noel, serta 13 orang pejabat dan ASN Kemnaker.

    “Tim telah mengamankan 14 orang,” terang Budi.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, dalam kegiatan ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dan kendaraan.

    “Ada uang, ada puluhan mobil dan motor Ducati,” kata Fitroh kepada RMOL saat membeberkan barang bukti yang diamankan, Kamis siang, 21 Agustus 2025.

    Fitroh menyebut bahwa, Noel diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    “Sudah (Noel sudah di Gedung Merah Putih KPK)” pungkas Fitroh.

    Noel yang juga ketua kelompok relawan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang bernama kelompok Jokowi Mania (JoMan) hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

  • Tangkap Juga Bahlil Lahadalia, Budi Arie, Bobby Nasution Dan Lain-lainya

    Tangkap Juga Bahlil Lahadalia, Budi Arie, Bobby Nasution Dan Lain-lainya

    GELORA.CO -Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel patut disyukuri. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyebut KPK sudah berubah, berani menyikat pendukung penting Joko Widodo. 

    “KPK insaf, alhamdulillah,” ujarnya Adhie melalui sambungan telepon kepada RMOL di Jakarta sesaat lalu, Kamis 21 Agustus 2025.

    “Rakyat sekarang menunggu kapan Bahlil (Lahadalia), Budi Arie, dan nama-nama lain yang dikirim Joko Widodo masuk kabinet ditangkap. Juga ketua blok Medan Bobby Nasution, Silfester Matutina,” sambungnya.

    Adhie yang kerap mengkritik kinerja dan integritas KPK mengatakan respon cepat KPK atas kegusaran publik harus dihormati.

    “Joko Widodo ketar-ketir pengaruh sihirnya sirna. Begundal Genk Solo terus diburu. Noel bos Jokowi Mania menyusul bekas Menag Yaqult yang diproses KPK,” tukasnya.

    Diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan adanya operasi tersebut. “Benar, ada giat tangkap tangan,” kata Fitroh.

    Fitroh juga membenarkan bahwa salah seorang yang ditangkap adalah Wamenenaker Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel.

    Penangkapan Noel bersama belasan ASN Kemenaker terkait pemerasan perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

  • Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 telah menetapkan tiga nama kandidat yang akan melangkah ke tahap berikutnya.

    Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Ketua Pansel, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1 Agustus yang lalu.

    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sri Mulyani menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas.

    Dari proses seleksi yang berlangsung sebelumnya, Pansel telah meloloskan tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner .

    Berbagai profil mulai dari bankir hingga birokrat turut meramaikan bursa calon pejabat lembaga strategis ini. 

    Profil Calon Ketua DK LPS

    Agresius R. Kadiaman

    Bankir kawakan ini memiliki pengalaman luas di industri perbankan. Melansir laman resmi China Construction Bank Indonesia (CCB), Agresius sudah berkarier di dunia perbankan sejak tahun 1991 dan sempat bekerja di sejumlah bank besar seperti Citibank, Danamon, dan Bank Bali.

    Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000. 

    M. Iman NHB Pinuji

    Saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Iman memiliki jejak karier yang cukup matang di bidang pengawasan keuangan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran serta Direktur Grup Analisis Resolusi Bank di LPS. Awal kariernya diawali sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sosok yang menarik perhatian karena latar belakangnya yang dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS saat ini, Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut. 

    Ia juga pernah menjadi Staf Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi di Kantor Staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Kedekatannya dengan Luhut menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi ini.

    Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan Istana di era Presiden Joko Widodo.

    Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu.

    Setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat, Pansel DK LPS telah menetapkan total enam nama, terdiri dari tiga calon Ketua dan tiga calon Anggota DK bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Selanjutnya, nama-nama tersebut akan disaring dan dikirim ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin lembaga strategis yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

    Menanggapi proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan DK LPS harus mengedepankan asas independensi.

    “Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang pengetahuan dan pengalamannya.  Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya,” ungkap Esther.

  • Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK

    Miris! Immanuel Ebenezer Sempat Posting Sidak Pabrik Sebelum Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ternyata masih aktif sehari sebelum terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Noel sapaan akrabnya, masih sempat aktif di media sosial Instagram @Immanuelenebenezer pada Rabu (20/8/2025).

    Dalam postingan terakhirnya itu, Noel mengunggah momen sidak terhadap salah satu pabrik pasta gigi di Depok, Jawa Barat. Video itu berdurasi 20 menit.

    Nampak, dia melakukan komunikasi dengan buruh pabrik saat mengunjungi pabrik tersebut. Dia juga sempat melakukan komunikasi dengan pihak pabrik melalui sambungan telepon. Pada intinya, Noel ingin menemui pihak pabrik untuk menyelesaikan persoalan di pabrik tersebut.

    Selain itu, Noel juga sempat masuk ke dalam pabrik itu melihat produksi. Adapun, tak lama eks Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) itu berada di pabrik itu, terlihat Wakil Walikota Depok dan pejabat kepolisian.

    “Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan ya Sampai ada seorang buruh dikasih yang namanya cek bodong, gila itu,” ujar Noel di akun Instagram-nya, Rabu (20/8/2025).

    Kemudian, Noel juga telah memerintahkan agar Kepala Dinas setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pabrik tersebut.

    Adapun, dia juga menyatakan tengah menyiapkan tim legal untuk melaporkan dugaan pelanggaran terkait ketenagakerjaan ini ke aparat hukum.

    “Tapi saya sudah perintahkan Kepala Dinas untuk segera memanggil pengusahanya atau owner-nya. Dan kita juga akan siapkan tim legal untuk melaporkan kasus ini,” ujar Noel.

    Di samping itu, Wamenaker memperingatkan kepada seluruh pemilik perusahaan yang berbuat nakal di era pemerintahan Prabowo Subianto, maka dirinya tak segan untuk melakukan penindakan.

    “Sekali lagi saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat,” pungkasnya.

    Terjerat OTT di Kasus Dugaan Pemerasan 

    Wakil Ketua KPK Fitroh mengatakan Immanuel Ebenezer terjerat dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ke Kemnaker RI.

    “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Adapun, Fitroh menyatakan dugaan praktik rasuah Noel berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang juga diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Sementara itu, pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

  • Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Kena OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Noel, sapaannya, menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama atau pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

    “Benar,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi K3 itu berbeda dengan perkara pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang saat ini diusut KPK di lingkungan Kemnaker.

    Pada perkara RPTKA Kemnaker, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka yang di antaranya adalah dua orang mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.

    Sebelumnya, Fitroh telah mengonfirmasi penegak hukum di KPK melakukan tangkap tangan kepada Noel. Dengan demikian, dia menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjaring OTT KPK.

    Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer 

    Berdasarkan situs resmi LHKPN KPK, Noel resmi melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2024. Berdasarkan dokumen yang diumumkan KPK per 17 Januari 2025, total kekayaannya mencapai Rp17,62 miliar. 

    Dalam laporan tersebut, harta Noel terdiri dari beberapa kategori utama seperti aset tanah dan bangunan yang angkanya tercatat Rp12,145 miliar yang apabila dijabarkan mantan Ketua Jokowi Mania (JoMan) itu memiliki lima aset di kota Depok dan Kabupaten Bogor. 

    Salah satu aset tetapnya yang memiliki nilai terbesar berupa tanah dan bangunan seluas 2.260 m² di Depok senilai Rp6,7 miliar yang tercatat sebagai hasil sendiri.

    Noel juga memiliki alat transportasi dan mesin hingga Rp3,336 miliar. Mulai dari Toyota Land Cruiser 300 VX tahun 2023 senilai Rp2,3 miliar, Toyota Fortuner 2022 Rp430 juta, Mitsubishi Pajero 2020 Rp500 juta, serta mobil KIA Picanto dan motor Yamaha NMax senilai Rp16 juta. 

    Untuk harta bergerak lainnya, Noel mencatatkan mengantongi harta sebesar Rp109,5 juta dengan kas dan setara kas mencapai Rp2,029 miliar

    Sementara itu, Noel melaporkan tidak memiliki utang, sehingga total kekayaan bersih yang tercatat sama dengan subtotal, yakni Rp17,620,260,877 atau Rp17,62 miliar.