Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Membaca Penjelasan Rektor UGM yang Masih Menyisakan Tanda Tanya

    Membaca Penjelasan Rektor UGM yang Masih Menyisakan Tanda Tanya

    Oleh: Beathor Suryadi, Politisi Senior PDIP

    Membaca penjelasan Rektor UGM, saya melihat ada benarnya, tetapi tetap terasa belum lengkap.

    Bagi saya, ijazah pada dasarnya adalah milik pribadi seorang alumni, selama dokumen itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

    Namun, status itu akan berubah ketika seorang alumni mencalonkan diri di ruang publik, misalnya dalam Pilkada atau Pemilihan Presiden.

    Contohnya, ijazah Joko Widodo dari tahun 1985 hingga 2005 tentu sepenuhnya menjadi milik pribadinya.

    Tetapi ketika beliau mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo, ijazah itu otomatis berubah status menjadi dokumen publik.

    Prosesnya ditentukan oleh berita acara verifikasi yang dilakukan KPUD Solo bersama pihak UGM.

    Dalam tahap ini, dokumen yang dibawa partai politik untuk mendaftarkan kandidat akan dicocokkan dengan arsip yang ada di Fakultas Kehutanan UGM.

    Nah, berita acara verifikasi itu sangat penting. Dari situ bisa diketahui apakah dokumen yang dibawa ke KPUD identik dengan yang ada di UGM, atau justru ada perbedaan.

    Jika berbeda, berarti ada dua dokumen yang tidak sama.

    Boleh saja Ibu Rektor UGM menyatakan bahwa ijazah yang ada di kampus adalah asli.

    Namun, yang menjadi pertanyaan adalah: mengapa dalam Pilkada Solo tahun 2005 dan 2010, nama ijazah UGM tidak pernah terdengar?

    Baik ketika Jokowi menjabat Wali Kota maupun saat berkampanye, isu ijazah itu seolah tak pernah muncul.

    Baru pada tahun 2012, ketika mendaftar di KPUD DKI sebagai calon gubernur, nama ijazah UGM disebut dan dipublikasikan.

    Inilah yang kemudian menimbulkan polemik: apakah ada dua versi ijazah atas nama Joko Widodo, yakni yang diterbitkan UGM dan yang disebut-sebut berasal dari Pasar Pramuka?

    Saat ini, menurut informasi, dokumen atas nama Jokowi baik yang ada di UGM, di rumah beliau, maupun di KPUD Solo sudah berada di tangan pihak Polda Metro Jaya.

    Bahkan, ada kabar menarik dari Budi, anak almarhum Dumatno. Ia menyebut bahwa foto di salah satu ijazah Jokowi justru menampilkan wajah ayahnya.

    Pertanyaan pun muncul: apakah ijazah yang diterbitkan UGM itu sama dengan yang disebut-sebut dari Pasar Pramuka?

    Salam juang,

    Beathor Suryadi

    Klarifikasi Resmi dari UGM

    Sebagai catatan penting, pada Jumat, 22 Agustus 2025, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, telah menegaskan bahwa ijazah Sarjana Presiden Joko Widodo adalah asli dan sah.

    UGM, kata Ova, memiliki dokumen lengkap perjalanan akademik Jokowi, mulai dari penerimaan mahasiswa, masa studi, hingga kelulusan pada 5 November 1985.

    Ijazah pun diberikan resmi saat wisuda pada 19 November 1985.

    UGM juga menegaskan bahwa tanggung jawab kampus selesai ketika seorang mahasiswa dinyatakan lulus.

    Setelah itu, penggunaan dan perlindungan dokumen adalah tanggung jawab alumni.

    Dengan pernyataan ini, pihak kampus berharap polemik seputar ijazah Presiden Jokowi bisa diluruskan dan tidak lagi menjadi perdebatan yang berlarut-larut.***

  • Terlalu Berani Melawan Oligarki Pendukung Jokowi, Benarkah Jadi Ancaman untuk Prabowo?

    Terlalu Berani Melawan Oligarki Pendukung Jokowi, Benarkah Jadi Ancaman untuk Prabowo?

    GELORA.CO – Berbagai situasi sosial, ekonomi hingga politik yang semakin panas, ditengarai merupakan dampak Matahari Kembar atau rivalitas Prabowo dengan Jokowi.

    Melalui berbagai instrumen yang masih berada di pemerintah, Jokowi yang didukung oleh para kelompok Machiavelli terus berusaha menggerogoti kredibilitas Prabowo.

    Karena itu, rakyat Indonesia perlu secara lebih mendalam dapat memahami potensi adanya ketegangan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi.

    Dengan runtuhnya kredibilitas Presiden Prabowo di masyarakat, Jokowi melalui para penerusnya akan kembali mendapat panggung bernama Kekuasaan Indonesia.

    Pernyataan terkait adanya potensi rivalitas antara Presiden Prabowo dengan Presiden Ketujuh Indonesia tersebut, merupakan pandangan Selamat Ginting selaku Analis Politik dan Militer.

    Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Analis Politik asal Universitas Nasional ini menduga para pendukung Jokowi belum sepenuhnya ikhlas melepas dominasi politiknya.

    Kedatangan Jokowi saat peringatan HUT RI ke-80 di Istana Negara pada 17 Agustus lalu, justru membuat publik mempertanyakan urgensi kehadirannya.

    Jokowi, menurut Selamat perlu lebih berusaha untuk bisa menunjukkan rasa malu kepada masyarakat Indonesia sebagaimana dilakukan oleh Megawati yang justru absen.

    “Mestinya ada fase dimana dia nge-rem untuk memberikan kesempatan, bahwa sekarang penguasanya adalah Prabowo Subianto,” jelasnya.

    Sebagai figur yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, Selamat menilai upaya Prabowo untuk mempersatukan para mantan penguasa cukup tinggi.

    Meski terdengar sempurna, Selamat menilai Presiden Prabowo saat ini justru harus lebih bisa membatasi diri dari para mantan Pejabat Presiden.

    Setiap Presiden sejak dari era SBY hingga Jokowi, menurut Selamat memiliki tantangan psikologis politik berbeda yang dapat berdampak pada kepemimpinannya.

    Hal terbaik yang perlu dilakukan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya, adalah dengan fokus kepada pencapaian program rancangannya.

    Kendala yang saat ini perlu ditangani secara khusus oleh Prabowo adalah berbagai warisan kebijakan dari Presiden pendahulunya.

    Selain disampaikan oleh Selamat Ginting, pernyataan terkait adanya perang Matahari Kembar juga sempat diutarakan Ketua Dewan Direktur Great Institut.

    Menurut Syahganda Nainggolan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang sudah direncanakan hanya berjalan selama dua tahun.

    Untuk membuat Presiden Prabowo terperangkap dalam kesulitan, para rival politiknya terus melakukan berbagai upaya delegitimasi.

    Melalui pajak, pengangguran, korupsi, kesehatan, tambang, isu pertahanan dan geopolitik, langkah Presiden Prabowo terus dijegal.

    “Semangat untuk menghilangkan korupsi terlalu kuat, sehingga oligarki berusaha agar tidak dicintai rakyat,” jelas Syahganda dikutip Ayojakarta dari YouTube Forum Keadilan TV. ***

  • Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien

    Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, Sabtu malam (23/8/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, di Astana Giri Bangun, Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu malam.

    Ziarah tersebut juga bertepatan dengan hari lahir almarhumah Ibu Tien Soeharto, yang lahir pada 23 Agustus 1923 dan tutup usia pada 28 April 1996.

    “Alhamdulillah rangkaian acara nyekar ke seluruh presiden yang sudah wafat, sudah terselesaikan malam ini. Di malam yang terakhir kami alhamdulillah berkesempatan untuk nyekar di Astana Giri Bangun untuk menyekar Presiden Kedua Republik Indonesia dan alhamdulillah semuanya lancar,” kata Kaesang di Astana Giri Bangun, Sabtu malam.

    Kaesang mengenang Pak Harto, sapaan akrab Soeharto, sebagai Bapak Pembangunan yang banyak membangun infrastruktur yang hingga hari ini masih berdiri kokoh menopang berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Presiden Kedua ini adalah bapak pembangunan Indonesia, banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh beliau,” ujarnya.

    Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula Pak Harto, yang tidak luput dari kesalahan semasa hidupnya. Meski demikian tidak bisa dipungkiri jasa Soeharto masih bisa dirasakan hingga saat ini. Ia pun mengutip falsafah Jawa mikul duwur mendem jero yang mempunyai makna menjunjung tinggi kebaikan orang lain, sambil memendam dalam-dalam kekurangan orang lain.

    “Ada satu quote yang menurut saya baik juga untuk kita ilhami yaitu mikul duwur mendem jero. Kalau ada kebaikan ya kita tinggikan, tapi kalau ada keburukan ya kita tanam baik-baik. Kenapa? Mau bagaimana pun manusia itu bukan makhluk yang sempurna, pasti punya kesalahan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus menghormati seluruh presiden yang sudah berjasa untuk republik ini,” tuturnya.

    Kaesang mengawali rangkaian ziarah ke makam para presiden RI dengan berziarah ke makam Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/8) pagi. Selain ke makam Habibie, di TMP Kalibata Kaesang juga berziarah dan menggelar tabur bunga di makan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

    Kemudian Perdana Menteri Pertama RI Sutan Sjahrir, dan Wakil Presiden ke-3 RI yang juga pendiri Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Adam Malik, serta sejumlah pahlawan nasional lainnya.

    Masih pada hari yang sama, Kaesang selanjutnya menuju Jawa Timur untuk berziarah ke makam Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat sore.

    Setelah berziarah ke makam Bung Karno,Kaesang mengakhiri rangkaian ziarahnya dengan ziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Penolakan Amnesti Noel Buktikan Pemerintah Komit Berantas Korupsi

    Penolakan Amnesti Noel Buktikan Pemerintah Komit Berantas Korupsi

    GELORA.CO -Audit menyeluruh harus dilakukan usai ditangkapnya eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Menurut Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, audit ini termasuk menelusuri relasi kuasa yang diduga menjadi akar praktik korupsi.

    “Kami percaya bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu,” katanya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, di Jakarta, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Irham juga menolak segala bentuk permohonan amnesti yang diajukan oleh mantan Ketua Relawan Jokowi Mania itu dan aktor utama terkait. 

    “Penolakan amnesti korupsi akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak akan berkompromi dengan pelaku yang merugikan buruh dan bangsa,” sambungnya.

    Irham memandang bahwa peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini dianggap sebagai bukti rapuhnya tata kelola dan akuntabilitas di tubuh kementerian. 

    “Integritas Kementerian Ketenagakerjaan adalah kunci utama untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menarik investasi berkelanjutan,” katanya. 

    Ia lantas menyoroti bahwa praktik korupsi, terutama dalam pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), tidak hanya membahayakan nyawa para pekerja, tetapi juga menggerus kepercayaan investor. 

    Dia mengacu pada kondisi ekonomi saat ini yang diwarnai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. 

    “Tindakan ilegal seperti pemerasan dan transaksi di bawah meja dapat mengikis kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan menghambat penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya. 

  • Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung korban gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Usai melihat kondisi lapangan di Desa Tangkura, Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya dengan membesuk para pasien di RSUD Poso, Jumat (22/8).

    Setibanya di RSUD Poso, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Poso Kota Utara, Gibran disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur RSUD, dr. Jemy Oktovian Wololy. Bersama jajaran rumah sakit, Gibran langsung menuju Ruang Mawar, tempat sejumlah korban gempa dirawat intensif.

    Wapres Gibran menyapa satu per satu pasien dan keluarga. Ia juga menyampaikan doa serta dukungan moril agar mereka segera pulih.

    Namun, ada kejadian unik tertangkap kamera saat kunjungan itu. Warga yang penasaran nekat membuka gorden jendela ruangan pasien yang tengah di jenguk Gibran. 

    Warga itu juga mencoba mengambil dokumentasi Gibran. Sontak Putra Sulung Joko Widodo itu langsung menegur dan memperingati tindakan warga itu. 

    “Bu tutup dulu ya, kasihan bapaknya,” ujar Gibran dikutip dari Instagram pribadinya. 

    Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menjelaskan, kehadirannya guna memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik.

    “Yang paling penting adalah memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik dan cepat pulih. Pemerintah hadir dan terus memantau situasi,” ucap Gibran.

    Menurut data RSUD Poso, total terdapat 16 korban gempa yang telah ditangani. Rinciannya, 11 orang masih menjalani perawatan di ruang bedah, satu pasien dirujuk ke Palu untuk penanganan lanjutan, dua pasien meninggal dunia, dan dua lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang.

    Plt. Direktur RSUD Poso, dr. Jemy Oktovian Wololy, menilai kunjungan Wapres sangat berarti bagi pasien maupun tenaga medis.

    “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wapres. Ini menjadi suntikan semangat bagi para pasien, keluarga, sekaligus tenaga medis yang telah bekerja tanpa henti sejak hari pertama bencana terjadi,” ungkap dr. Jemy.

    Ia menegaskan, seluruh pasien ditangani sesuai standar medis. Bila diperlukan, pasien juga akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pemulihan pascagempa tidak hanya soal memperbaiki infrastruktur, tetapi juga pemulihan fisik dan psikologis warga yang terdampak bencana.

  • 3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    Tiada Tawa Tanpa Noel
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    “
    Humor adalah senjata orang-orang yang tidak bersenjata. Humor membantu orang-orang tertindas untuk tersenyum pada situasi mereka terluka
    ”. – Simon Wiesenthal.
    BAGI
    penyintas kekejaman holocaust Nazi, Simon merasakan betul kekuatan dari humor. Setelah lulus dari Universitas Teknik Praha di 1932, hidupnya bahagia usai menikahi Cyla Muller.
    Namun, kebahagian singkat yang dirasakan Simon segera sirna setelah ditangkap tentara Nazi yang merebut Kota Lwow di Polandia.
    Nasib Simon seperti “dipermainkan” keadaan, dirinya lolos dari eksekusi di kamp konsentrasi Mauthasen, tapi orangtua beserta 89 orang kerabatnya tewas meregang nyawa. Sedih berlarut-larut bagi Simon harus berganti menjadi “humor” yang menyembuhkan.
    Berkat caranya, Simon berhasil membangun jaringan intelijen internasional untuk memburu penjahat-penjahat Nazi yang masih buron.
    Ratusan orang yang diduga penjahat perang berhasil ditangkap, di antaranya Adolf Eichmann – arsitek genosida Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi.
    Berkat Simon pula, Karl Jose Silberbauer yang bertanggung jawab atas penangkapan remaja putri Belanda, Anne Frank berhasil dicokok.
    Kisah Anne Frank yang “ngumpet” di belakang rak buku rumah di Amsterdam selama pendudukan Nazi menjadi buku harian legendaris yang mengungkap deritanya sebagai buronan Nazi.
    Mungkin Simon Wiesenthal lekat dengan humor, bahkan pernah terlanjur mengungkapkan kisah bualannya.
     
    Simon pernah menyatakan kalau tentara Nazi membuat sup dari mayat orang Yahudi di kamp konsentrasi. Bertahun-tahun kemudian pengakuan ini dibantahnya.
    Dalam sepuluh bulan terakhir ini pun, kita telah “dihibur” dengan aksi-aksi mirip Dedi Mizwar dalam film komedi “Jenderal Nagabonar”.
    Lengkap dengan baju kebesarannya bertabur empat bintang di pundaknya. Dirinya selalu mengenalkan dengan lantang: “Saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer!”
    Lagak dan gayanya membuat ciut nyali pengusaha yang menahan ijazah para karyawannya. Kerap gayanya menggebrak meja, duduk “ngglosor“ di lantai, bahkan secara berulang-ulang menyebut dirinya mendukung hukuman mati untuk koruptor bajingan.
    Di berbagai panggung media, entah di studio televisi atau di program siniar, komentarnya begitu galak dan menciutkan nyali koruptor.
    Tekadnya begitu keras, tidak lembek dan garang terhadap penyelewengan yang dilakukan orang-orang di lingkar kekuasaan presiden.
    Noel menangis dan ciut nyalinya saat ditampilkan di depan para pewarta yang memadati kantor KPK, Jumat (22 Agustus 2025).
    Noel tidak lagi mengenakan seragam kebesarannya berbintang empat. Noel merajuk saat mengenakan rompi orange KPK dengan tangan terborgol.
    Tidak ada lagi geratakan garang atau perkenalan nama dan jabatannya di awal pertemuan. Noel malah meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.
    Kali ini, Noel pasti melawak. Sidang kasusnya pun belum digelar dan vonis hakim pun belum inkrah.
    Maraknya fenomena humor satir yang membungkus persoalan politik dan sosial sekarang ini seperti menunjukkan dua sisi sikap publik: antara kedewasaan sekaligus keletihan.
    Bayangkan, di saat masyarakat di Sumenep, Madura, masih dicekam wabah campak dan pemerintah provinsinya tidak berdaya, kita masih harus menelan kegeraman dengan ulah pejabat-pejabat ‘tengik’ di Kementerian Ketenagakerjaan yang memalak calon tenaga kerja yang butuh sertifikasi K-3.
    Di saat ada balita dari keluarga miskin bernama Raya asal Sukabumi yang meninggal karena ada kiloan cacing bersemayam di tubuhnya, masih ada anggota Dewan yang terhormat menyebut tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk tempat tinggal adalah kewajaran.
    Kemiskinan ada di mana-mana, sementara ada ketimpangan pendapatan dan pemerintah begitu abai.
    Di saat guru dan dosen masih menggugat rendahnya pendapatan dan tunjangan, menteri keuangan malah melontarkan wacana pembiayaan dari partisipasi mayarakat.
    Saya pun yakin dengan Anda, para pembaca, kalau Sri Mulyani kali ini tidak sedang membuat humor. Di saat semua peluang pajak dijajaki pemerintah dan ketika efisiensi anggaran berimbas ke semua lini kehidupan, maka dipastikan beban rakyat akan semakin berat.
    Sekali lagi, kita semua tidak yakin kalau Sri Mulyani paham dengan urusan dapur di rumah-rumah di pinggir Kali Code di Yogyakarta atau di Kampung Keling di Medan, Sumatera Utara.
    Jangan salahkan publik yang menyikapinya dengan rasa humor ketika ada pejabat terjerat kasus korupsi.
    Kekecewaan sekaligus melihat kemunafikan para pejabat kita, dialihkan publik dengan humor. Publik secara sadar menyikapi setiap kejadian politik di negeri ini, dengan “menyalurkannya” dalam humor-humor satir.
    Melalui humor, publik juga memperlihatkan ketidakberdayaannya atau rasa letihnya. Rasa tidak ada harapan melihat karut-marut program kerja yang dijalankan pemerintah.
    Mereka menuangkannya dalam humor satir, bahkan cenderung sarkastis. Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis yang semula dianggap membantu kehidupan rakyat miskin karena anak-anaknya sudah ditanggung makan siang gratis, kini menimbulkan tanya.
    Orangtua mulai sadar, di saat ada program makan gratis untuk anak-anaknya, tetapi lapangan kerja mulai susah didapat dan pemerintah malah mengurangi program bantuan sosial.
    Banyak orang yang mem-
    posting
    dan me-
    reposting
    untuk mengungkapkan humor politik di berbagai linimasa. 
    Usai Noel dicokok KPK, bertaburan “humor” tentang Ketua Umum Relawan Jokowi Mania itu seperti; “Di dalam hartamu yang sedikit, ada hak para pejabat”; “Imanuel artinya Tuhan Beserta Kita. Ebenezer artinya Tuhan Menolong Kita. Tapi KPK tidak melindunginya”.
    Patut disadari, humor itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Orang bisa menolak perbedaan agama, budaya, bahasa atau apapun, tetapi tidak ada yang bisa menolak humor.
    Segala sesuatu yang disampaikan dengan humor, meskipun menyakitkan, publik bisa menerimanya. Ada yang bisa membuat publik tersenyum senang, tetapi ada juga yang memang pahit dan tetap bisa ditelan karena humor.
    Humor adalah kekuatan yang tajam untuk mengkritisi apapun tanpa membuat orang menjadi marah.
    Penelitian di Towson University Maryland tahun 2011, menyimpulkan bahwa humor satir dan komedi politik merupakan faktor penting dalam demokrasi.
    Bahkan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau kebijakan pemerintah selain menambah kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tentu saja akhirnya adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
    Jadi publik seharusnya menanggapinya dengan humor ketika Noel “petantang-petenteng” dengan seragam berbintang 4. Toh baru 4, belum 5.
    Sekali lagi, humor bisa berfungsi sebagai terapi untuk mengatasi ketidakwarasan dengan cara yang positif secara mental dan fisik. Bahkan melalui terapi tertawa yang menyehatkan bisa mengurangi stres dan melepaskan hormon endorfin.
    Dengan tertawa, tubuh bisa melepaskan energi negatif dan menghasilkan energi positif, sehingga meningkatkan kualitas hidup seseorang.
    Ketika besaran gaji, tunjangan serta penggantian biaya perumahan bagi anggota DPR-RI mencuat ke publik, masyarakat menanggapinya dengan humor satir.
    Meme anggota Dewan yang terhormat menunjukkan pesona Rp 3 juta sehari, maka rakyat miskin pun juga menampilkan pesona “Rp 100.000 siang malam, kadang dapat kadang tidak”, sontak tersebar.
    Sahdan ada kisah mengenai anggota DPR yang mendapat pesan
    chat
    dari seorang perempuan. Perempuan ini minta segera ditransfer Rp 10 juta ke rekeningnya.
    Si anggota Dewan bertanya buat apa harus transfer segera? Balas perempuan tersebut, dia ingin kasus tidur barengnya bersama anggota Dewan tidak tersebar ke publik, apalagi bocor ke media online.
    Tanpa banyak pertimbangan, si anggota Dewan tersebut segera mengirim uang sejumlah yang diminta perempuan tersebut.
    Dirinya khawatir perempuan yang pernah tidur bareng tersebut membocorkan rahasianya. Apalagi anggota Dewan tersebut sampai lupa berapa banyak perempuan yang pernah diajaknya “bobo” bareng selama reses dan studi banding bersama mitra kerja.
    Toh, dengan gajinya yang Rp 100 juta lebih per bulannya masih berlebih. Apalah arti uang Rp 10 juta.
    Dasar perempuan lihai, dia mengirim kembali pesan
    chat
    agar anggota Dewan tersebut segera mentransfer lagi sebanyak Rp 25 juta.
     
    Kali ini, anggota Dewan mulai berpikir siapa sebetulnya sosok perempuan itu. Anggota Dewan pun mengancam tidak akan mengirim uang yang diminta sebelum perempuan tersebut menyebutkan nama, mengirim foto dan menyebut lokasi tempat tidur bareng.
    Hanya saja, perempuan tersebut lebih gigih memintanya. Karena penasaran, akhirnya anggota Dewan itu mengirim Rp 25 juta ke rekening yang dipilih perempuan itu.
    Perempuan itupun akhirnya membocorkan jati dirinya usai menerima transfer ke dua sebesar Rp 25 juta, kalau dirinya adalah sama-sama yang “bobo” bareng di gedung parlemen saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan kemarin.
    Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025 kemarin, berlangsung selama 1 jam 15 menit. Ada 6.000 kata yang disampaikan Prabowo atau rata-rata 80 kata setiap menit yang diucapkan Prabowo.
    Sekali lagi, cerita perempuan yang tidur bareng dengan anggota Dewan di atas adalah cerita fiktif dan inilah humor politik.
    “Selain kekuasaan tanpa kehormatan, sesuatu yang paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan tanpa humor”. – Eric Sevareid (1912 – 1992), jurnalis senior di Amerika Serikat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.

  • Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
    Kunjungannya ini digelar dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Gibran datang ke lokasi menggunakan helikopter dari Kota Pontianak. Kedatangan Gibran disambut antusias meriah oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya suku Dayak.
    Setiap langkah Gibran di lokasi selalu diikuti puluhan warga yang mengerumuninya untuk foto atau sekadar bersalaman.
    Pantauan dari lokasi, Gibran dikalungkan syal serta dipakaikan rompi tradisional khas suku Dayak oleh pasukan merah TBBR.
    Sejumlah tari-tarian seperti tari Jubata juga dipersembahkan untuk menyambut Gibran.
    Sejumlah pejabat daerah hingga aparat penegak hukum juga hadir di lokasi bersama Gibran di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
    Di hadapan ribuan warga suku Dayak, Gibran menyatakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin pembangunan di Tanah Air bersifat Jawa sentris.
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan.
    “Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN,” ucap Gibran.
    Bukan hanya itu, Gibran menegaskan kepada masyarakat di Mempawah bahwa pembangunan IKN akan diselesaikan.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
    Menurut Gibran, pembangunan di IKN yang kini berjalan sudah sesuai rencana.
    Dia berpandangan IKN adalah simbol pemerataan di Indonesia.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ungkapnya.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun Istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Selain itu, Gibran meminta semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN.
    Dia mengimbau jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” tuturnya.
    Selain IKN, Gibran juga melakukan sosialisasi terkait program pemerintah Sekolah Rakyat.
    Gibran turut melakukan sosialisasi soal program Sekolah Rakyat kepada warga suku Dayak di Mempawah.
    Menurutnya, sekolah rakyat akan beroperasi seperti asrama atau boarding school.
    “Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil,” jelas Gibran.
    Gibran mengungkap bahwa mulai tahun depan Sekolah Rakyat akan dibangun di Kabupaten Mempawah.
    Bapak dua anak ini tidak ingin ada jarak atau gap antara pendidikan anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
    “Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” tegas dia.
    Lebih lanjut, Gibran pun meminta doa masyarakat suku Dayak agar program-program dari pemerintah bisa berjalan semua.
    Kemudian, Wakil Presiden RI ini mengajak masyarakat di Kalimantan mendoakan Presiden RI Prabowo Subianto agar selalu sehat.
    “Dan Bapak Ibu salam hangat dari Bapak Presiden, semoga Bapak Ibu sehat semua dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Gibran.
    Di hadapan Gibran, Panglima Jilah mengaku bersyukur daerahnya kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
    Bahkan, ia turut menyampaikan permintaan agar dibuatkan rumah adat. Sebab, sudah sejak lama, masyarakat Dayak di Kecamatan Toho tidak punya rumah adat.
    “Karena ini masih ada hutan besar. Tempat ini indah sekali. Jika ini dibangun sebagai rumah adat, saya pastikan ini sangat menyenangkan, Pak,” ungkapnya.
    Selain itu, pemimpin besar pasukan merah TBBR dari suku Dayak Kanayatn meminta Gibran mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Panglima Jilah meminta agar Gibran melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi di daerahnya.
    “Dulu dimulai dari ayahanda bapak, beliau banyak membangun daerah kami, terutama di perbatasan,” bebernya.
    Menurutnya, pembangunan di daerah juga merupakan tugas Gibran sebagai Wapres RI.
    “Jalan yang bapak lewati, besar juga harapan kami, bapak bisa melanjutkan pembangunan wilayah kami karena itu adalah tugas bagian bapak juga sebagai wapres, dan bisa menyampaikan ke pak presiden, karena kami semua pasukan merah mendukung mas Gibran dan Pak Prabowo,” tuturnya.
    Hal yang sama juga dimintakan oleh Panglima Jilah kepada kepala daerah setempat.
    “Kami bersyukur mempunyai Wakil Presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini,” tuturnya di hadapan Gibran.
    Salah seorang warga suku Dayak bernama Yato juga menyorot soal pembangunan di Kalimantan.
    Sebagai warga setempat, Yato ingin di desanya ada rumah adat serta pembangunan di Kalimantan diutamakan.
    “Ya, kami dari khususnya Pasukan Merah dari Bapak Wakil Presiden sangat mengharapkan pembangunan yang terutama di Pulau Kalimantan ini dan untuk rumah adat yang diminta oleh Pemimpin besar kami, Pangalangok Jilah,” ungkap dia.
    Anggota Pasukan Merah ini juga sangat mengapresiasi Wapres RI mau datang ke daerahnya.
    “Kami sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau dan kami sangat bangga beliau bisa hadir,” ungkap Yato.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional

    3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional

    Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI Perjuangan menjelaskan duduk perkara pencopotan sejumlah kader dari kursi jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P di sejumlah wilayah, termasuk Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Sumber Daya, Said Abdullah mengatakan, para kader banteng itu tidak dipecat, melainkan mengikuti aturan organisasi pasca-Kongres VI PDI-P di Nusa Dua, Bali, 2025.
    Aturan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai (PDI Perjuangan) Nomor 1 Tahun 2025.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa kader yang terpilih sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P tidak boleh merangkap jabatan, baik di atas maupun di bawah struktur partai.
    “Menyebutkan ketentuan sebagaimana berikut, ‘Anggota Partai atau kader Partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi DPP dan Pengurus Partai tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain’,” kata Said saat membacakan aturan tersebut, dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut Said, aturan itu menjadi dasar pemberhentian beberapa kader yang sebelumnya menjabat Ketua DPD, yakni Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), MY Esti Wijayanti (Plt Bengkulu), Bambang “Pacul” Wuryanto (Jawa Tengah), dan dirinya sendiri di Jawa Timur.
    “Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan di atas sebagai mekanisme yang memang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Partai,” ucap Said.
    “Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai,” sambungnya.
    Kini keempat nama tersebut sudah resmi masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025-2030 yang dibentuk langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
    Ia menyebutkan, aturan larangan rangkap jabatan ini bertujuan agar struktur partai di setiap tingkatan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
    Sebelum Said Abdullah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira lebih dulu mengungkap adanya aturan larangan rangkap jabatan dalam AD/ART terbaru.
    Andreas menerangkan, hal ini berlaku bagi semua kader, termasuk Bambang Pacul yang kini sudah ditetapkan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P periode 2025-2030.
    “Anggota atau kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi dewan pimpinan partai tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” ujar Andreas saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).
    Akibat pencopotan Pacul, posisi Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah kini diisi oleh FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) sebagai pelaksana tugas (Plt).
    Andreas menegaskan, aturan ini tidak hanya berdampak pada Pacul, tetapi juga bagi pengurus DPP lainnya yang sempat merangkap jabatan.
    “Juga bagi Ibu Esty Wijayanti yang masih merangkap Plt Ketua DPD Bengkulu, juga Ibu Sadarestuwati yang juga merangkap menjadi Plt Ketua DPC Kabupaten Jombang,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
    Kursi Ketua DPD Jawa Tengah memiliki bobot politik yang penting.
    Daerah yang pernah diduduki Bambang Pacul itu selama ini dikenal sebagai “kandang banteng” karena memang menjadi lumbung suara terbesar PDI-P.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P meraih 5,76 juta suara atau 29,71 persen dari keseluruhan perolehan suara di Jawa Tengah.
    Di ajang Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diusung PDI-P juga menang telak dengan 16,82 juta suara (77,29 persen).
    Namun, pada Pemilu 2024, dukungan terhadap PDI-P di Jawa Tengah menurun.
    PDI-P meraih 5,2 juta suara pada pemilihan legislatif, lebih rendah dibandingkan lima tahun sebelumnya.
    Di Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diusung PDI-P hanya mendapat 7,82 juta suara (34,34 persen).
    Angka ini terpaut jauh dari hasil Pilpres 2019.
    Sebaliknya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Jawa Tengah dengan 12,09 juta suara, sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya meraih 2,86 juta suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT Noel Ebenezer Penanda Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak?

    OTT Noel Ebenezer Penanda Hubungan Prabowo dan Jokowi Retak?

    GELORA.CO – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi diskursus soal hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Pasalnya, Noel yang kini terjerat dengan masalah hukum soal kasus pemerasan pada pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan seakan menjadi retaknya hubungan Prabowo-Jokowi. 

    “Menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya yang terjadi di eranya Pak Prabowo ini? Sehingga begitu banyak mereka yang dahulu sangat kuat mendukung Pak Jokowi lantas sekarang justru berhadapan dengan masalah hukum di era sekarang,” ucap pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dikutip dalam akun Tiktok pribadinya, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Sebelumnya, Ray membeberkan kasus-kasus yang menerpa mantan menteri Jokowi seperti Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas hingga relawan Jokowi seperti Silfester Matutina serta kasus proyek jalan di Sumatera Utara yang mengarah kepada menantu Jokowi, Bobby Nasution.

    Ia menyatakan mereka dahulu sulit tersentuh hukum. Namun kini di era Prabowo, satu per satu dihadapkan dengan masalah hukum.  

    “Nah ini yang saya sebut sebagai kenyataan yaitu roda dunia berputar kelihatan begitu cepat antara yang sebelumnya seperti tidak tersentuh hukum, sekarang mulai dipersoalkan secara hukum,” ungkapnya.

    “Apakah ini semacam penanda bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang sedang tidak baik lagi? Apakah ini juga semacam penanda Pak Prabowo sedikit demi sedikit sedang menarik diri dari pusarannya Pak Jokowi?” tegas dia.

    Ia semakin yakin ketika melihat kasus demi kasus yang melibatkan orang dekat Jokowi mulai diungkap oleh hukum.  

    “Banyak sekali mereka yang dahulu mendukung Pak Jokowi dan sekarang sebetulnya juga mendukung Pak Prabowo, yang dihadapkan dengan masalah hukum,” pungkasnya. 

    Saat di KPK, Noel berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Ia pun membantah telah melakukan pemerasan kepada beberapa perusahaan.

    “Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Kasus saya bukan pemerasan,” tegas Noel kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

    Sementara itu di hari yang sama, Presiden Prabowo justru meneken surat pemecatan Noel sebagai Wamenaker yang disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    “Bapak Presiden (Prabowo) telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Prasetyo.