Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Ova Emilia Rektor UGM Tergugat Rp 29 M Kasus Bank BPR, Netizen: Tersandera Kasus Ternyata

    Ova Emilia Rektor UGM Tergugat Rp 29 M Kasus Bank BPR, Netizen: Tersandera Kasus Ternyata

    GELORA.CO – Pernyataan Rektor UGM dalam sebuah video dan wawancara di televisi swasta mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan warganet.

    Tidak hanya itu, netizen juga ungkap data jika Ova Emilia Rektor UGM tergugat Rp 29 M yang merupakan pemegang saham Bank BPR Tripilar Arthajaya.

    Diketahui dari putusan Pengadilan Negeri-Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yugyakarta nomor 156/PDT/2018/PT.YYK menyebutkan jika Ova Emilia merupakan pemegang saham dari Bank BPR Tripilar Arthajaya.

    Ova Emilia yang merupakan tergugat IV merupakan pemegang saham mencapai 99.8 persen atau pemegang saham mayoritas.

    Dari putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 156/PDT/2018/Pt TTK Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan Hukum.

    Adapun tergugat III adalah Abdul Nasil atau Jang Keun Won yang merupaka suami dari Ova Emilia yang merupakan Tergugat IV.

    Selain itu putusan ini juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2018, Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk yang dimohonkan banding tersebut.

    Dengan adanya kasus ini, membuat netizen menghubungkan bagaimana Ova Emilia yang merupakan Rektor UGM terlihat memberikan pembelaannya atas izajah Joko Widodo.

    Ova dalam video yang tersebar di media sosial menyampaikan jika UGM punya bukti dan data bahwa Joko Widodo resmi menjadi lulusan dari UGM.

    Dalam akun youtube @Universitas Gadjah Mada, Ova menyampaikan jika UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. 

    Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda.

    Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini.

    “Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang  bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985,” tambahnya.

    Menanggapi pernyataan Ova, dr Tifauzia Tyassuma di akun X @DokterTifa menyampaikan rasa penasarannya kenapa Rektor UGM tersebut sampai memberikan pernyataan tersebut.

    “Mbak Ova. Ngapain sih mbak, bikin video begini,” tanyanya.

    “Orang yang panjenengan bela itu yang seharusnya bikin video begini, BUKAN REKTOR UGM!,” tegas dr Tifa.

    Selain itu dr Tifa juga menuliskan kenapa tidak Joko Widodo sendiri yang memberikan bantahan dan membuktikan jika izajahnya asli serta menunjukan kepada rakyat.

    “UGM itu bukan milik Joko Widodo!, UGM itu bukan pegawainya Joko Widodo!, Rektor UGM itu bukan hamba sahayanya Joko Widodo!,” tulis dr tifa

    Selaian itu netizen juga ikut mengomentari Ova yang terjerat kasus tersebut dan menuding jika pembelaan Ova ke Joko Widodo untuk mengamankan kasusnya

    “Buseeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttt tersandera kasus ternyata,” tulis akun @AbaGhomel.

    “Oalah, pantesan membela yang mau membela dia. Ternyata politik balas Budi, politik saling sandera dan politik saling melindungi, masih dipakai di sini,” akun @TriWibowoST1 ikut mengomentari.

  • Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi menemui Wakil Presiden (Wapres) Ke-13 KH Ma’ruf Amin di kediaman pribadinya di Kota Depok, Jawa Barat, Minggu sore, dan keduanya berbincang-bincang dan berdiskusi membahas sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan KH Ma’ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke kediaman Ma’ruf Amin itu dibagikan oleh akun media sosial resmi Presiden RI, sebagaimana telah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    “Dalam kunjungannya, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antarpemimpin bangsa serta menegaskan semangat persatuan yang senantiasa menjadi landasan kokoh dalam perjalanan Indonesia,” demikian siaran resmi Presiden RI.

    Pertemuan itu berlangsung secara tertutup, tetapi beberapa foto yang dibagikan oleh siaran resmi Presiden RI, keduanya duduk berhadap-hadapan di salah satu ruang tamu rumah Ma’ruf Amin.

    Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet turut membenarkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan KH Ma’ruf Amin.

    Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Prasetyo dan Teddy, yang juga mengenakan kopiah berwarna hitam, juga terlihat mencium tangan Ma’ruf Amin pada sela-sela acara silaturahmi Presiden Prabowo itu.

    Sementara itu, KH Ma’ruf Amin dalam siaran resminya pada Minggu malam menyebut Presiden Prabowo menyambangi kediamannya dalam rangka silaturahmi.

    “Alhamdulilah, (saya telah) menerima kunjungan silaturahim Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di kediaman. Kami berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan ke depan, termasuk pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekayaan alam harus diberdayagunakan seutuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” kata KH Ma’ruf Amin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    Teddy Gusnaidi Tegaskan Pemerintah Bukan Penyedia Lapangan Kerja, Bagaimana dengan Janji Anak Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, merespons tagihan 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah dijanjikan putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Teddy, janji menciptakan 19 juta lapangan kerja itu merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak bakal terjadi.

    “Saya dapat pastikan bahwa itu tidak benar Prabowo-Gibran menyampaikan, mereka akan menyediakan 19 juta lapangan kerja,” kata Teddy di X @TeddGus (24/8/2025).

    Ditegaskan Teddy, posisi Pemerintah bukan sebagai penyedia lapangan kerja. Dan, masyarakat perlu memahami hal tersebut.

    “Pemerintah itu bukan pihak yang menyediakan pekerjaan, menerima para pekerja, bukan,” Teddy menuturkan.

    “Pemerintah itu membuka dengan kebijakan-kebijakannya itu akhirnya bisa membuka peluang terbukanya lapangan kerja,” tambahnya.

    Teddy bilang, tentang 19 juta lapangan pekerjaan mestinya tidak lagi terus dibicarakan jika semua pihak memahami situasinya.

    “Bicara 19 juta lapangan kerja, sudah clear yah bahwa narasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, ketika mereka menagih Pemerintah, dapat dipastikan itu adalah keliru,” kuncinya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, menyebut Indonesia merupakan negara yang besar. Untuk itu, pembangunan harus terus dilakukan agar merata di seluruh Indonesia.

    “Indonesia ini negara besar, kita harus mampu keluar middle income trap, kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Gibran saat menyampaikan visi dan misinya pada debat kedua Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

  • Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Gibran Pastikan IKN Berlanjut, Pakar Pertanyakan Modal karena Sepi Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.Gibran menyebut, hal itu dilakukan dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah luar Jawa.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyoroti kesanggupan fiskal negara dalam memodali pembangunan mega proyek IKN yang digagas pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, Wijayanto juga menyebut hingga saat ini pengembangan IKN belum memiliki ekosistem investasi yang baik. Sehingga, pemerintah tidak dapat mengandalkan pembangunan lewat suntikan modal swasta.

    “Fakta juga menunjukkan bahwa tidak banyak investor berminat dan saat ini kita tidak mempunyai kemampuan fiskal untuk mewujudkannya. Apalagi situasi ekonomi belum tentu akan membaik di tahun-tahun mendatang,” jelasnya kepada Bisnis.

    Berdasarkan hal itu, WIjayanto berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali rencana melanjutkan pengembangan IKN.

    Wijayanto berpandangan, minimnya modal negara hingga ketidakpastian ekonomi membuat IKN saat ini bukan lagi prioritas pembangunan nasional.

    Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa kehadiran IKN justru mempersulit koordinasi antar pemerintahan dan mengerek biaya operasional.

    “Jika targetnya untuk pemerataan pembangunan, yang kita pindah bukan ibu kota, tetapi seharusnya adalah hub-hub ekonomi nasional termasuk KEK, pusat industri, serta kantor pusat BUMN,” pungkasnya.

    Diketahui, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

  • Edy Mulyadi Bongkar Dugaan Jokowi Murka, Benarkah OTT Noel karena Tak Setuju Abraham Samad Dikriminalisasi?

    Edy Mulyadi Bongkar Dugaan Jokowi Murka, Benarkah OTT Noel karena Tak Setuju Abraham Samad Dikriminalisasi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wartawan senior Edy Mulyadi mengaitkan penangkapan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer alias Noel, dengan dugaan kriminalisasi Abraham Samad.

    Edy mengungkapkan analisisnya terkait dugaan alasan Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    Dikatakan Edy, ada kemungkinan sikap Noel yang belakangan tidak sejalan dengan Jokowi memicu situasi ini.

    “Gegara bela Abraham Samad dan serang Silfester, Noel jadi korban Jokowi?,” kata Edy di X @CAMERALIVE6849 (24/8/2025).

    Ia menjelaskan, Noel sebelumnya secara terbuka mendukung mantan Ketua KPK Abraham Samad yang disebut-sebut mengalami kriminalisasi.

    “Noel tak mau bela Jokowi. Dia terang-terangan dukung Abraham Samad yang dikriminalisasi,” ungkap Edy.

    Bukan hanya itu, Noel juga pernah melontarkan kritik terhadap Silfester Matutina, sosok yang juga dikenal sebagai pendukung Jokowi.

    “Noel juga serang Silfester, Jokowi pun marah. Jadilah Noel kena OTT KPK. Begitu?” tandasnya.

    Untuk diketahui, sebelum diamankan KPK melalui OTT pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Immanuel Ebenezer sempat tampil di salah satu program televisi nasional.

    Dalam acara tersebut, ia membahas turut polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Noel mengaku tidak terkejut jika Abraham Samad, mantan Ketua KPK, mengalami kriminalisasi terkait isu ijazah palsu Jokowi.

    Sebagaimana diketahui, Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada 13 Agustus 2025 dalam kasus tersebut. Samad sendiri menilai langkah itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya.

  • Survei: Abolisi dan Amnesti Tak Guncang Hubungan Prabowo-Jokowi – Page 3

    Survei: Abolisi dan Amnesti Tak Guncang Hubungan Prabowo-Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hasil survei nasional Polling Institute menunjukkan mayoritas publik tidak percaya bahwa hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), retak usai kebijakan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

    Dalam survei yang digelar pada 4–7 Agustus 2025 itu, sebanyak 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut. 

    Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8).

    Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo tersebut lebih sebagai langkah politik yang berorientasi pada rekonsiliasi, bukan pemicu disharmoni. 

    “Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.

     

  • Proyek Anti Macet Bandung, Ada LRT & Tol Dalam Kota-Ini Rutenya

    Proyek Anti Macet Bandung, Ada LRT & Tol Dalam Kota-Ini Rutenya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemacetan di Kota Bandung yang kian parah membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan dua proyek besar, yakni pembangunan LRT Bandung Raya dan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Keduanya tengah dalam tahap kajian mendalam sebelum benar-benar dieksekusi.

    Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna mengatakan, kajian LRT Bandung Raya masih terus berjalan.

    “Kajian proyek LRT Bandung Raya masih berjalan ya, kami terus excercise LRT tersebut,” kata Sumasna kepada CNBC Indonesia, Minggu (24/8/2025).

    Dia menuturkan, rute LRT yang disiapkan meliputi jalur Barat-Timur (West-East) dan Utara-Selatan (North-South). Namun, jalur Utara-Selatan menjadi prioritas karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi.

    “Sejauh ini rencananya Barat-Timur dan Utara-Selatan, seperti apa keduanya nantinya, tapi yang utama ya Utara-Selatan,” ujarnya.

    Rute Utara-Selatan ini dirancang menghubungkan Ledeng hingga Leuwipanjang. Jalur tersebut dipilih lantaran ruas jalan di kawasan ini sempit sementara volume kendaraan roda dua maupun roda empat sangat tinggi.

    “Jadi misalkan dari Ledeng ke Leuwi Panjang itu kalau seandainya ada LRT mungkin akan beda. Penggunaan masyarakat tidak harus semuanya gunakan roda 2 atau roda 4 yang akhirnya, karena jalan di kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” jelas Sumasna.

    Selain LRT, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian pada pembangunan Tol Dalam Kota Bandung. Sumasna menuturkan rute Barat-Timur untuk tol ini sudah lama dibahas, namun masih perlu evaluasi mendalam.

    Foto: Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)
    Jalan mulus menghubungkan Soreang-Rancabali-Cidaun. (Dok. Hutama Karya)

    “Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) masih terus kami kaji ya. Nah, yang kami sedang bahas itu rute Barat-Timur,” katanya.

    Ia mengakui pembahasan jalur Barat-Timur ini cukup pelik karena berkaitan langsung dengan aspek sosial masyarakat.

    “Lintas Barat-Timur itu sudah PR lama. Memang kemarin ada PR yang harus kami selesaikan di cara mengeksekusinya. Dan ini melibatkan kementerian juga, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum,” tutur Sumasna.

    Lebih jauh, ia menegaskan ada banyak dinamika yang masih harus diselesaikan, mulai dari resistensi warga hingga dampak sosial. “Kami juga berharap ini bisa diakselerasi. Terlepas dari dinamikanya ya, biasanya suka ada ya. Dinamikanya apakah urusan sosialnya atau urusan-urusan lain. Urusan sosial misalnya ketika tol ini dibangun, ke dalam umum ada asistensi. Terus lintasan, ternyata ada resitensi juga,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengkaji proyek ini setelah Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia. Berdasarkan laporan, rata-rata perjalanan per 10 kilometer di Bandung butuh waktu 32 menit 37 detik. Tingkat penyumbatan arus lalu lintas mencapai 48% dengan waktu hilang per tahun pada jam sibuk sekitar 108 jam.

    Tol Dalam Kota Bandung sendiri sudah masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak masa Presiden Joko Widodo, dengan nilai investasi mencapai Rp7,83 triliun. Rencananya, konstruksi dimulai pada 2026. Jalur awalnya dari Gerbang Tol Pasteur, melewati Jalan Pasupati dan Jalan Gasibu, lalu berakhir di Simpang Susun Cileunyi.

    Ada dua opsi rute yang disiapkan: alternatif pertama melewati Cicaheum, sementara alternatif kedua lewat Jalan Supratman hingga Jalan Antapani. Proyek ini diharapkan bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar distribusi barang di Jawa Barat, khususnya Bandung.

    Dengan begitu, baik LRT maupun Tol Dalam Kota Bandung digadang-gadang menjadi dua solusi kunci untuk mengurai simpul kemacetan di kota kembang yang semakin mengkhawatirkan.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi – Page 3

    Survei: Mayoritas Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi – Page 3

    Jika dilihat lebih spesifik, pola serupa juga muncul: 43,2 persen tidak percaya sama sekali, 27,7 persen kurang percaya, 13,7 persen percaya, 1,9 persen sangat percaya, dan 13,4 persen tidak menjawab.

    Kennedy menilai hasil ini memperlihatkan bahwa publik cenderung menolak isu tersebut.

    “Survei ini menegaskan bahwa hoaks politik, terutama yang menyerang legitimasi pendidikan mantan presiden, tidak sepenuhnya berhasil mempengaruhi opini publik. Mayoritas masyarakat lebih rasional dalam menilai isu sensitif ini,” jelasnya.

    Survei Polling Institute dilakukan pada 4–7 Agustus 2025 dengan 1.206 responden melalui sambungan telepon, margin of error sekitar ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Dokter Tifa Skak Pernyataan Ova Emilia, Nah Rektor Bilang Sendiri Jokowi Bukan Mahasiswa di Program Sarjana!

    Dokter Tifa Skak Pernyataan Ova Emilia, Nah Rektor Bilang Sendiri Jokowi Bukan Mahasiswa di Program Sarjana!

    GELORA.CO –  Tanggapi Ova Emilia, Dokter Tifa skak pernyataan Rektor Universitas Gajah Mada.

    “Menit 01:12 ….Proses kuliah selama menempuh Sarjana Muda…”

    Nah! Artinya Rektor sendiri menyatakan bahwa Joko Widodo bukan Mahasiswa yang diterima di Program studi SARJANA!

    Artinya apa?

    Artinya, JOKO WIDODO tidak mungkin ada di daftar penerimaan Mahasiswa Baru yang lulus Ujian PP-1 yang diumumkan di Surat Kabar Nasional tanggal 18 Juli 1980, seperti yang disampaikan oleh BARESKRIM!

    Demikian tweet akun X Dokter Tifa, dikutip pada Sabtu (23/8).

    “Mbak Ova sebagai Rektor pasti tahu, bahwa Mahasiswa yang diterima di Program Sarjana Muda, bukanlah Peserta Ujian PP-1, tetapi mengikuti jalur penerimaan mahasiswa baru tersendiri, dan pengumuman penerimaannya sebagai Mahasiswa Program Sarjana Muda, tidak melalui Surat Kabar Nasional!”

    Itulah sebabnya, Surat Kabar Nasional, yang ada di Jogja yaitu Kedaulatan Rakyat dan Berita Nasional atau Bernas, di tahun 1980, semuanya RAIB dari Perpustakaan Daerah.

    Dimana menurut Petugas Perpustakaan Daerah, koran-koran tersebut, telah DIAMANKAN oleh Polisi dan UGM!

    “Sudahlah mbak Ova, Bu Rektor, panjenengan daripada kalau ngomong malah blunder terus-terusan, saya sarankan, lebih baik diam.”

    Diam akan lebih baik bagi UGM.

    Dan diam akan lebih baik bagi mbak Ova sendiri.

    Ingat kasus BPR belum incracht, dan ada kasus gedung hitam yang sekarang ini sepertinya mangkrak juga saya lihat pembangunannya.

    Jangan nambah masalah dengan ikut-ikutan jadi tameng bagi kebohongan Jokowi Widodo!

    Hal sama juga ditweet akun X QNC Opposite Channel (REBORN).

    Rektor UGM TER-GUUUOOBLOK!!

    Bagaimana mungkin joko widodo dinyatakan sebagai alumni UGM??

    Ijazah setara sekolah menengah atas saja dia tidak punya!

    Kami memiliki semua alat bukti yang sah dari mulai Surat, Saksi, Persangkaan & Pengakuan.

    Tunggu saja saatnya ini Rektor kami gugat!

    Sekian lama ribut soal ijazah Jokowi asli atau tidak, baru kali ini ada pernyataan resmi dari Rektor Universitas Gajah Mada (UGM).

    Dinyatakan Rektor UGM Ova Emilia bahwa UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas, bahwa Joko Widodo alumni UGM.

    “Saya Ova Emilia Rektor UGM berikut pernyataan resmi terkait ijazah Joko Widodo,” ujarnya dikutip dari akun X baharirwan, dikutip pada Sabtu (23/8).

    “Pertama, UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo,” ujar Ova.

    Kedua, lanjut Ova, secara UGM menghormati

    hak warga negara untuk mempertanyakan isu apa pun dan untuk memcari jawaban atas pertanyaan tersebut.

    “Ketiga, UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas, bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gajah Mada.”

    Keempat, Ova menyebubt UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM.

    Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang berangkutan di UGM.

    “Mulai proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN hingga wisuda,” kata Ova.

    Menurutnya informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast.***

  • 1 Kekayaan Rp 17,62 Miliar, Ini Penampakan 2 Rumah Immanuel Ebenezer di Depok Megapolitan

    1 Kekayaan Rp 17,62 Miliar, Ini Penampakan 2 Rumah Immanuel Ebenezer di Depok Megapolitan

    Kekayaan Rp 17,62 Miliar, Ini Penampakan 2 Rumah Immanuel Ebenezer di Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) nonaktif Immanuel Ebenezer atau Noel tengah menjadi sorotan setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang disampaikan pada 17 Januari 2025, Noel tercatat memiliki total kekayaan Rp 17,62 miliar.
    Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12,14 miliar, termasuk sejumlah properti di Depok, Jawa Barat.
    Penelusuran
    Kompas.com
    pada Minggu (24/8/2025) mendapati Noel memiliki dua rumah di Perumahan Taman Manggis Permai, Sukamaju, Cilodong, Depok.
    Rumah pertama terletak di samping Musala Al Ikhlas, bercat dominan ungu dan putih, dengan garasi berpintu besi hitam serta gerbang putih sebagai akses utama.
    Lokasinya berada di nomor dua dari pintu masuk Jalan Tole Iskandar menuju kompleks.
    Menurut warga, rumah tersebut dulunya ditempati orangtua Noel sebelum ia pindah ke rumah lain di Blok P.
    “Katanya rumah yang dekat musala itu rumah orangtuanya, terus pindah ke sini setelah menikah,” kata Ina (31), tetangga Noel.
    Sementara itu, rumah kedua berada di Blok P Nomor 12, tepat di ujung jalan kompleks yang berbatasan dengan lapangan bola.
    Bangunan berlantai satu di bagian depan dan dua lantai di bagian belakang itu dicat putih dengan pagar besi bermotif floral.
    Pagar renggang membuat bagian dalam rumah terlihat jelas, termasuk carport luas yang dipenuhi mobil dan sepeda.
    Dinding carport dicat oranye, berpadu kontras dengan dominasi putih pada bangunan, sementara atap seng abu-abu menaungi rumah yang memanjang sekitar 15 meter ke belakang dan 10 meter ke samping.
    “Kalau dilihat dari luar, memang lebih baru dari rumah orangtuanya di dekat musala,” ujar Ina.
    Ina menyebut Noel sudah tinggal di Blok P 12 bersama istri dan dua anaknya sekitar lima tahun.
    “Saya di sini sudah lima tahun, kayanya bareng pindah sama bapak (Noel). Kalau suami saya asli sini, sudah sepuluh tahun tinggal di komplek ini,” katanya.
    Ia menambahkan, Noel memiliki dua anak laki-laki, masing-masing duduk di bangku SMA dan SMP.
    “Biasanya kalau pagi saya sering lihat beliau antar anak ke sekolah atau jalan pagi,” ujarnya.
    Rino (32), tetangga lain, mengatakan keseharian Noel tampak biasa saja.
    “Kadang keluar rumah buat olahraga pagi atau antar anak sekolah. Kalau ketemu suka senyum, nyapa, tapi enggak terlalu sering ngobrol lama,” tuturnya.
    Meski jarang terlibat dalam kegiatan RT, Noel dan istrinya beberapa kali hadir dalam acara 17 Agustus atau bazar warga. Noel juga disebut memiliki seorang asisten rumah tangga.
    “Ada asistennya, biasanya dipanggil kak. Tapi sehari-hari Noel juga sering kelihatan di rumah, karena mobilnya hampir selalu ada di carport,” kata Ina.
    Karena itu, warga mengaku terkejut ketika kabar Noel ditetapkan sebagai tersangka mencuat.
    “Enggak nyangka, soalnya kesehariannya biasa banget. Ramah juga, enggak kelihatan tertutup. Baru tahu dari berita kalau katanya dulu sempat jadi ojol,” kata Rino.
    KPK menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    Ia diduga mengetahui, membiarkan, bahkan meminta jatah dari praktik pemerasan yang dijalankan bawahannya.
    “Peran IEG (Immanuel Ebenezer) itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi, artinya proses yang dilakukan para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan, Noel seharusnya mencegah praktik tersebut, namun justru membiarkannya sejak 2019.
    “Sampai dengan 2025 praktik pemerasan ini masih berjalan. Bahkan saat tangkap tangan dilakukan, Noel mengetahui dan membiarkan,” kata Asep.
    Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana hingga Rp 3 miliar. Saat ini ia ditahan KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    Immanuel Ebenezer dikenal sebagai mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) yang kemudian mendirikan Relawan Prabowo Mania pada Pilpres 2024.
    Setelah Pilpres, ia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Wamenaker di Kabinet Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.