Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Rektor UGM Ditantang Tunjukkan Ijazah Sarjana Muda Jokowi

    Rektor UGM Ditantang Tunjukkan Ijazah Sarjana Muda Jokowi

  • 6 JK Respons Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi Nasional

    6 JK Respons Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi Nasional

    JK Respons Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus fitnah terhadap dirinya, Silfester Matutina, yang belum juga dieksekusi ke penjara.
    JK  sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak yang berwenang.
    “Ah, urusan itu, urusan hukum itu,” ujar JK ketika ditanya terkait kasus Silfester Matutina saat ditemui di Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (27/8/2025).
    Diketahui, Silfester sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara pada 2019 lalu.
    Relawan pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu dinilai telah memfitnah dan mencemarkan nama baik JK serta keluarganya melalui orasi publik.
    Namun, sampai saat ini, Silfester tidak kunjung dieksekusi ke penjara.
    Belakangan, ia justru mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis yang dijatuhkan kepadanya.
    Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa PK yang diajukan Silfester tidak akan menghalangi eksekusi.
    Namun, Kejaksaan Agung menyebutkan, eksekusi terhadap Silfester merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Akhirnya Bebas

    Bambang Tri, Terpidana Kasus Ijazah Palsu Jokowi Akhirnya Bebas

    GELORA.CO – Bambang Tri Mulyono, terpidana kasus ujaran kebencian, ITE ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) dan penistaan agama menerima pembebasan bersyarat.

    Bambang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sragen pada Selasa (26/8/2025) pagi dan diantar langsung oleh petugas ke Blora.

    Kepala Lapas Kelas IIA Sragen Mohamad Maolana mengatakan pembebasan Bambang berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor : PAS-951.PK.05.03 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.

    Surat itu dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2025.

    “Pembebasan bersyarat ini diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Maolana seperti dikutip Inilahjateng, Selasa (26/8/2025).

    Maolana menambahkan pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan.

    Pemberian pembebasan bersyarat kepada yang bersangkutan, kata dia telah melalui proses penilaian yang ketat, termasuk aspek kelakuan baik, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pemenuhan syarat administratif dan substantif.

    “Kami berharap dengan adanya pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan dapat beradaptasi kembali di tengah masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” kata dia.

    Sebelum bebas, Bambang Tri Mulyono juga telah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani masa pidananya.

    Maolana mengatakan, dengan pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan tetap akan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

    Lapas Kelas IIA Sragen berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial, agar warga binaan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. 

    Sebagai informasi, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri Mulyono. Bambang Tri terbukti bersalah bersama-sama Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) menyebarkan ujian kebencian soal berita bohong ijazah palsu Presiden Jokowi hingga menimbulkan keonaran.

    Sidang vonis terhadap Bambang Tri ini dipimpin majelis hakim Moch Yuli Hadi, dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Aryanto. Sedangkan untuk jaksa penuntut umum (JPU) ada Apriyanto Kurniawan, Endang Sapto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardhias Adhi.

    “Mengadili Bambang Tri terbukti bersalah secara sah dengan menyiarkan berita bohong secara bersama-sama. Menetapkan Bambang Tri dipenjara selama 6 tahun,” kata Majelis Hakim Moch. Yuli Hadi membacakan putusan vonis di PN Solo, Selasa (18/4/2023).

  • Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
    Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
    Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
    “Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
    Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
    Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
    Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
    “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
    Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan. 
    Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit. 
    Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
    Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
    “Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
    “Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
    Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait. 
    Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hashim ungkap tak nyaman dianugerahi tanda kehormatan dari Prabowo

    Hashim ungkap tak nyaman dianugerahi tanda kehormatan dari Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hashim Djojohadikusumo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Hashim ungkap tak nyaman dianugerahi tanda kehormatan dari Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 08:00 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perasaannya yang kurang nyaman mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden dalam upacara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

    Hashim mengaku kurang nyaman karena Presiden Prabowo Subianto, yang juga kakak kandungnya yang menganugerahi tanda kehormatan itu secara langsung kepada dirinya.

    “Saya terus terang saja merasa, waktu saya diberitahu, saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri,” kata Hashim usai Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Tanda Kehormatan itu didapatkan Hashim atas jasanya dalam pelestarian satwa langka dan warisan budaya.

    Hashim mengaku bahwa Tanda Kehormatan ini merupakan keempat kalinya yang ia raih atas jasa pada bidang tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Wakil Presiden Ke-11 RI, Boediono, juga memberikan penghargaan. Kemudian, Hashim juga mendapat dua kali penghargaan saat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menjabat.

    “Zaman Pak Jokowi dapat dua kali penghargaan, dari Menteri Lingkungan Hidup, maka ini keempat kali ya dapat penghargaan akhirnya saya terima juga,” kata Hashim.

    Putra bungsu dari pasangan Soemitro Djojohadikoesoemo dan Dora Marie Sigar itu mengaku telah berjuang selama 20 tahun dalam melestarikan satwa dan warisan budaya di Indonesia, termasuk wayang hingga arkeologi nasional.

    Atas penghargaan yang didapatkannya ini, ia mengaku semakin semangat dalam melestarikan budaya nasional.

    Adapun Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada tokoh yang berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Penganugerahan ini diberikan kepada 141 tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78/TK/2025. Presiden Prabowo menegaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa para putra-putri bangsa.

    Sumber : Antara

  • Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

    Dino Patti Djalal: Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Setara Bobot Sejarah Bung Karno

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada urutan ketiga, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Lula, dalam forum internasional tahunan tersebut.

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme. 

    Dia menekankan, pidato Prabowo di forum tersebut harus mampu memberikan masukan konstruktif terkait “state of the world” serta arah tata dunia baru. 

    “Sekarang sudah ada konsensus bahwa orde dunia lama sudah selesai. Tapi yang baru belum jelas. Indonesia punya peluang memberi konsep tentang the Next World Order. Itu akan sangat strategis,” jelas pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut.

    Dino bahkan membandingkan bobot pidato Prabowo di PBB dengan pidato Presiden Sukarno tahun 1960 bertajuk “To Build the World A New”. Bedanya, dia menilai kini posisi negara-negara kekuatan menengah (middle powers) seperti Indonesia, Turki, Korea Selatan, Brasil, dan Afrika Selatan justru semakin menentukan arah perubahan dunia.

    “Konteksnya sama penting dengan pidato Bung Karno, tapi kali ini middle powers sedang naik daun. Jadi pidato Presiden Prabowo berpotensi memberi dampak besar,” ujarnya.

    Dino juga menyebut momentum ini sebagai kesempatan mengembalikan Indonesia ke kancah multilateralisme, setelah pada masa Presiden Joko Widodo, Indonesia dikritik karena tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Selama ini kritik kami kepada Presiden Jokowi adalah beliau tidak pernah datang ke PBB, bahkan saat menjadi Ketua G20. Jadi pidato Prabowo nanti bisa jadi penyegar, sekaligus kebangkitan peran Indonesia di diplomasi multilateral,” imbuhnya. 

    Dengan posisi diplomatik yang kuat, mulai dari keanggotaan Indonesia di G20, BRICS, APEC, hingga kedekatan hubungan bilateral dengan negara-negara besar, Dino yakin Prabowo memiliki modal politik yang besar untuk memainkan peran global.

    “Indonesia sekarang tidak menghadapi tekanan besar dari luar. Kita punya kaki di mana-mana, hubungan baik dengan banyak negara kunci, dan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sedang tinggi. Tantangannya tinggal bagaimana memanfaatkannya,” katanya.

    Dino menegaskan harapan publik Indonesia maupun komunitas internasional kini bertumpu pada pidato Presiden Prabowo di forum PBB tersebut. 

    “Saya optimis, ini akan membuat kita bangga sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai pemain penting dalam membentuk tata dunia baru,” pungkasnya.

  • Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19 Nasional 26 Agustus 2025

    Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19 Nasional 26 Agustus 2025

    Eks Menkes Terawan Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo, Berjasa Atasi Pandemi Covid-19
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (25/8/2025).
    Eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto dinilai berjasa pengembangan pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.
    “Beliau berjasa luar biasa dalam pengembagan layanan kesehatan di Indonesia. Beliau adalah seorang dokter militer dan akademisi yang dikenal atas inovasi di bidang kesehatan untuk terapi stroke dan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar pembawa acara pemberian tanda kehormatan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penganugerahan Tanda Kehormatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73, 74, 75, 76, dan 78/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.
    Prabowo pun mengucapkan secara langsung rasa terima kasihnya kepada 117 tokoh dalam pidatonya di acara tersebut.
    “Saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo.
    Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto lahir 5 Agustus 1964 di Sitisewu, Yogyakarta. Terawan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1990.
    Ia kemudian melanjutkan pendidikan dalam bidang militer dengan masuk Sepawamil 1990. Sekarang, pendidikan ini dikenal sebagai Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia.
    Dalam bidang kedokteran, Terawan melanjutkan studinya ke jenjang S2 di Universitas Airlangga (Unair) dengan mengambil spesialis radiologi dan lulus pada 2004.
    Setelah itu, Terawan melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia berhasil mendapatkan gelarnya pada 2013.
    Karier Terawan di kemiliteran dimulai saat menjadi dokter militer di TNI Angkatan Darat pada 1990. Tugas pertamanya adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Angkatan Darat di Mataram, Lombok selama delapan tahun, mulai dari 1990-1998.
    Terawan juga pernah tercatat sebagai anggota Tim Dokter Kepresidenan pada 2009. Selain itu, ia merupakan dokter ahli di RSPAD Gatot Soebroto.
    Setelah itu, Terawan menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto dan memiliki pangkat mayor jenderal pada 2016.
    Ia kemudian ditunjuk menjadi Menkes pada Oktober 2019 oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Terawan resmi pensiun dari dunia kemiliteran.
    Jabatan sebagai Menkes tersebut hanya diemban Terawan Agus Putranto selama satu tahun. Saat itu, posisinya sebagai Menkes digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

    Gibran Tak Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Bagaimana dengan Wapres Sebelumnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada ratusan tokoh dalam rangka HUT ke-80 RI di Istana Negara, pada Senin (25/8/2025). 

    Namun, ada momen menarik lantaran dari 141 daftar tokoh yang diberikan tanda jasa oleh Prabowo, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut. 

    Ketiadaan nama Gibran dalam daftar menimbulkan pertanyaan publik, apakah seorang wakil presiden memang otomatis mendapat tanda kehormatan dari presiden yang sedang menjabat? 

    Wapres yang Pernah Dapat Tanda Kehormatan 

    Sebagai perbandingan, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin diketahui juga tidak mendapat tanda kehormatan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo hingga akhir masa pemerintahannya pada 2024. 

    Memang, sejumlah wakil presiden memang pernah menerima tanda kehormatan dari presiden yang menjabat, baik ketika masih aktif maupun setelah purna tugas. Beberapa diantaranya Mohammad Hatta. Wapres pertama RI ini menerima Bintang Republik Indonesia Adipurna, penghargaan tertinggi negara, atas jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan.

    Lalu, Hamzah Haz yang juga merupakan mantan wapres periode 2001–2004 mendapat Bintang Mahaputera Adipradana setelah purna jabatan, sebagai bentuk pengakuan jasa di pemerintahan.

    Tak hanya itu, Boediono juga merupakan Wapres 2009–2014 yang menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pengabdiannya di bidang ekonomi dan pemerintahan. 

    Terakhir ada Jusuf Kalla (JK) yang dua kali menjabat sebagai wapres (2004–2009 dan 2014–2019) dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adipurna oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 2019, usai mengakhiri masa jabatan keduanya.

    Untuk diketahui, pemberian tanda kehormatan kepada seorang wakil presiden tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada keputusan presiden yang sedang menjabat.

    Kadang diberikan saat masih aktif, tetapi tidak jarang pula baru diberikan setelah masa jabatan berakhir, dengan pertimbangan jasa, politik, dan simbol penghormatan sejarah.

    Dasar Hukum Pemberian Tanda Jasa 

    Adapun, terdapat dasar hukum pemberian gelar dan tanda kehormatan. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menetapkan bahwa Presiden memiliki kewenangan memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada individu atas jasa luar biasa mereka kepada negara

    Aturan ini membagi penghargaan menjadi tiga jenis utama yaitu “Gelar” yang diberikan untuk pahlawan nasional atau tokoh yang gugur / meninggal karena pengabdian luar biasa. Kedua, ada “Tanda Jasa” yaitu medali kepada yang berjasa dalam bidang tertentu, dan “Tanda Kehormatan” yang mencakup Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha

    Ketiga, ada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 sebagai Pelaksana Mengatur detail teknis pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2009, seperti Persyaratan calon penerima (lampiran riwayat hidup, rekomendasi dari pejabat terkait) serta Tata cara pengajuan dan verifikasi usulan

    Kemudian, ada Peraturan Presiden (Perpres) No. 90 Tahun 2011 yang mengatur hak keuangan dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

    Sehingga, Wakil Presiden tak secara otomatis mendapat gelar atau tanda kehormatan. Sebab, pemberian gelar atau tanda kehormatan sepenuhnya merupakan kebijakan Presiden yang sedang menjabat dan diputuskan berdasarkan pertimbangan seperti usulan atau rekomendasi dari instansi terkait dan hasil pembahasan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormata 

    Meski begitu, Kepala negara tetap bisa memberikan semasa jabatan Wapres atau setelah purna tugas, tergantung konteks dan kebijakan Presiden.

  • Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

    Deretan Konglomerat hingga Jenderal TNI/Polri yang Dapat Gelar Kehormatan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bintang jasa dan kehormatan dalam rangka HUT ke-80 RI kepada 141 tokoh. Para penerima bintang jasa dan kehormatan mulai dari pejabat, konglomerat, anggota TNI-Pori yang masih aktif, hingga purnawirawan.

    Pemberian tanda kehormatan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin siang (25/8/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo menyematkan tanda kehormatan tersebut  satu per satu kepada tokoh-tokoh yang menjadi penerima. 

    Dalam pidato singkat, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian para tokoh tersebut, termasuk mendiang yang diwakili ahli waris dalam penerimaan penghargaan Bintang

    “Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir ahli waris juga atas nama negara dan bangsa terima kasih kami Republik Indonesia atas pengabdian saudara sekalian semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus, terima kasih,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (25/8/2025). 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menilai negara selama ini masih kurang dalam memberikan penghormatan kepada berbagai individu yang sebenarnya berhak.

    “Presiden Prabowo menilai, selama ini negara masih kurang memberikan penghormatan, sebab dari 141 penerima anugerah tahun ini, banyak di antaranya yang sebelumnya belum pernah memperoleh penghargaan dari negara,” katanya di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

    Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa dari lintas bidang dan profesi adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi.

    “Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas di bidangnya yang melebihi panggilan tugas,” ujarnya.

    Prasetyo menjelaskan tradisi pemberian penghargaan ini perlu terus dijaga karena selama ini masih banyak tokoh yang berjasa, namun belum pernah memperoleh penghormatan dari negara.

    Menurutnya, penerima tahun ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kemanusiaan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, hingga riset dan penemuan vaksin.

    Bintang Mahaputra Utara untuk Haji Isam dan Hashim

    Selain menteri dan mantan pejabat negara, Prabowo juga pemberian tanda jasa kehormatan kepada seorang tokoh konglomerat. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan Bintang Mahaputra Utama kepada Pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Isam.

    “Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad, beliau berjasa luar biasa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau [Haji Isam] membangun kiprah bisnisnya terutama di sektor pertambangan batu bara, transportasi dan infrastruktur yang membuka lapangan pekerjaan,” demikian disampaikan pembawa acara (MC) di Istana Negara. 

    Sebagai catatan, perusahaan grup Haji Isam menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

    Meski jarang terlihat, Prabowo memang dikabarkan dekat dengan Crazy Rich Kalimantan tersebut. Bahkan, ada empat orang kepercayaan Haji Islam yang kini menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

    Selain Haji Isam, konglomerat lain yang mendapat tanda jasa dari Prabowo adalah Hashim Djojohadikusumo.

    Meski demikian, Hashim Djojohadikusumo mengaku sempat merasa kurang nyaman saat diberitahu akan menerima tanda kehormatan negara, mengingat Presiden Prabowo Subianto merupakan kakak kandungnya.

    Namun, dia akhirnya menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kiprahnya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

    “Terus terang saja saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri. Tapi ini merupakan yang ketiga kali saya mendapat penghargaan. Sebelumnya dari Presiden SBY melalui Wapres Boediono, lalu dari Presiden Jokowi dua kali melalui Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini sudah yang keempat kali,” kata Hashim usai acara penganugerahan di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

    Penghargaan yang diterima Hashim kali ini diberikan atas jasanya dalam pelestarian satwa langka sekaligus warisan budaya Indonesia. Ia menyebut telah aktif selama lebih dari 20 tahun memperjuangkan keberlangsungan fauna Indonesia yang kian terancam punah serta warisan budaya seperti wayang dan peninggalan arkeologi. 

    “Ya, Saya ingin lebih mengabdi lagi ya lebih berjasa lagi ya karena banyak apa hewan kita, banyak satwa liar kan terancam punah. Saya sudah 20 tahun ya berjuang untuk melestarikan dan juga budaya indonesia, budaya nusantara juga saya merasa terancam saya juga hampir 20 tahun bantu melestarikan warisan budaya indonesia termasuk wayang, termasuk arkeologi dan sebagainya,” pungkas Hashim.

    Daftar Pengusaha/Konglomerat yang menerima tanda jasa kehormatan dari Prabowo 

     1.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM, pengusaha asal Papua
     2.⁠ ⁠Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian, pengusaha perkebunan
     3.⁠ ⁠Hashim Djojohadikusumo – pengusaha, adik Prabowo
     4.⁠ ⁠Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) – pengusaha batubara Kalsel
     5.⁠ ⁠Angky Retno Yudianti – eksekutif BUMN/swasta
     6.⁠ ⁠Abdul Rasyid – pengusaha sawit, Kalteng

    Deretan Jenderal TNI/Polri yang Dapat Tanda Jasa dari Prabowo 

    Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Tanda kehormatan tertinggi negara itu diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Hoegeng, yang diwakili oleh cucunya, Krisnadi Ramajaya Hoegeng (Rama), bersama sang istri Sheila R Hoegeng.

    “Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang keamanan dan pelayanan masyarakat melalui kepemimpinan kepolisian yang dikenal bersih dan berintegritas,” demikian petikan kalimat pembawa cara penganugerahan dikutip dari Antaria. 

    Momen penganugerahan berlangsung penuh khidmat. Saat nama Hoegeng disebut, pembawa acara menegaskan jasa besar mantan Kapolri periode 1968–1971 tersebut, yang dikenal luas sebagai pemimpin kepolisian bersih dan berintegritas.

    “Penindakan tegas terhadap korupsi, perjudian, dan penyelundupan serta pelayanan publik yang humanis,” katanya menambahkan.

    Jenderal Hoegeng dikenang publik sebagai figur polisi yang sederhana, jujur, dan tegas dalam menegakkan hukum. Komitmennya untuk menindak praktik korupsi, perjudian, hingga penyelundupan membuatnya menjadi simbol integritas institusi kepolisian.

    Selain sosok Hoegeng yang melegenda, Prabowo juga memberikan tanda jasa kehormatan kepada jenderal-jenderal TNI yang masih aktif maupun yang telah menjadi purnawirawan. Berdasarkan catatan Bisnis dari total 141 orang, ada 26 tokoh TNI/Polri yang menerima gelar kehormatan pada HUT ke-80 RI. 

    Beberapa jenderal TNI yang menerima Bintang Republik Indonesia Utama, yaitu Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Menkopolhukam Wiranto, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, serta ⁠Almarhum Letjen TNI (purn) sekaligus eks Mensesneg Moerdiono. 

    Sementara itu untuk tokoh militer muda, Prabowo memberikan penghargaan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang dikenal atas dedikasinya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Teddy dinilai memiliki disiplin, ketegasan, serta loyalitas tinggi dalam pengabdiannya.

    “Beliau aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif bagi masyarakat,” kata pembawa acara di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

    Berikut daftar tokoh TNI/Polri yang mendapatkan tanda jasa kehormatan dari Prabowo

     1.⁠ ⁠Wiranto – Jenderal TNI (Purn)
     2.⁠ ⁠Agum Gumelar – Jenderal TNI (Purn)
     3.⁠ ⁠Subagyo Hadi Siswoyo – Jenderal TNI (Purn)
     4.⁠ ⁠AM Hendropriyono – Jenderal TNI (Purn)
     5.⁠ ⁠Hoegeng Imam Santoso – Jenderal Polisi (Kapolri)
     6.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
     7.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
     8.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
     9.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Tarub
    10.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
    11.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
    12.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin (tokoh Brimob)
    13.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
    14.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
    15.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
    16.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin
    17.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
    18.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Mung Parhadimulyo
    19.⁠ ⁠Letjen TNI (Purn) Rais Abin
    20.⁠ ⁠AKBP (Purn) H. Soekitman
    21.⁠ ⁠Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
    22.⁠ ⁠Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
    23.⁠ ⁠Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi (militer & seniman biola)
    24.⁠ ⁠Lettu (Purn) Isa Mangun
    25.⁠ ⁠Terawan Agus Putranto – dokter, eks Menkes
    26.⁠ ⁠Letkol Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (Seskab)

     

  • Video Roy Suryo soal UGM Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi: Abal-abal

    Video Roy Suryo soal UGM Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi: Abal-abal

    Pakar telematika Roy Suryo mengkritik video soal polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditayangkan di kanal YouTube Universitas Gadjah Mada.

    Menurut Roy, video itu terkesan abal-abal karena tidak menunjukkan bukti apapun. Roy menilai video podcast ini hanya berisi narasi saja.