Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Sarjan Tersangka Penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Ternyata Pemain Lama, Sepak Terjang Dibongkar KPK

    Sarjan Tersangka Penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Ternyata Pemain Lama, Sepak Terjang Dibongkar KPK

    GELORA.CO  – Terkuak sepak terjang Sarjan, tersangka penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di kasus penerimaan uang proyek senilai Rp9,5 miliar. 

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik suap yang dilakukan Sarjan, bukan hanya dilakukan terhadap Bupati Ade Kuswara. 

    Hal ini beralasan setelah ditemukan fakta bahwa Sarjan telah menjadi vendor penyedia barang dan jasa sejak era bupati sebelum Ade Kuswara menjabat. 

    Ada kemungkinan Sarjan melakukan praktik suap di periode pemerintahan sebelumnya.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi informasi awal mengenai rekam jejak Sarjan sebagai kontraktor rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

    “Kami mendapatkan informasi awal bahwa Saudara SJ ini juga sebagai vendor atau penyedia barang dan jasa untuk beberapa proyek di periode bupati sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).

    Atas temuan tersebut, penyidik KPK kini memperluas jangkauan penyidikannya.  

    Fokus utamanya adalah menelisik apakah modus operandi ijon proyek yang digunakan Sarjan kepada Ade Kuswara juga diterapkan kepada kepala daerah periode sebelumnya demi memenangkan tender.

    “KPK juga akan menelisik, apakah Saudara SJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus (waktu) atau pada periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Apakah modus-modus serupa juga dilakukan, itu yang akan kami dalami,” ujar Budi.

    Upaya menelusuri jejak permainan masa lalu Sarjan ini diperkuat dengan temuan bukti baru. 

    Pada hari Rabu (24/12/2025), penyidik KPK menggeledah kediaman Sarjan di Kampung Gabus Sangkil, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

    Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait proyek tahun 2025–2026 serta Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa flashdisk. 

    Budi Prasetyo menyebut isi dari perangkat elektronik tersebut akan segera diekstrak dan dianalisis.

    Bukti digital ini dinilai krusial untuk membongkar riwayat komunikasi dan kesepakatan bawah tangan yang mungkin pernah terjadi. 

    Terlebih, KPK sebelumnya mendapati adanya indikasi upaya penghilangan jejak melalui penghapusan riwayat percakapan di ponsel tersangka.

    “Nanti akan didalami dan dianalisis terkait informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut,” jelas Budi.

    Siapa sebenarnya Sarjan? 

    Sarjan selama ini dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus kontraktor lokal di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

    Meski demikian, Sarjan juga dekat dengan dunia politik.

    Ia pernah digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Bupati Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, meski berakhir gagal.

    Pria bergelar sarjana hukum ini kerap mengunggah kesehariannya di akun TikTok pribadi, @sarjangabus.

    Unggahan terakhirnya sebelum diciduk KPK, Rabu (17/12/2025), Sarjan mengunggah foto dirinya dengan backsong cover lagu Idgitaf berjudul “Sedia Aku Sebelum Hujan”.

    Ia juga mengunggah momen dirinya menyumbang bahan bangunan untuk pembangunan musala Nurul Hikmah di Tambun Utara.

    Sebelumnya, pada 5 Desember 2025, Sarjan juga mengunggah foto bantuan berupa mi instan untuk korban bencana banjir di Sumatra.

    Beberapa waktu lalu, Sarjan menjadi sorotan karena mengundang Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam acara Mancing Mania Kali Gabus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 26 Oktober 2025.

    Dalam kesempatan itu, Gibran terlihat tampil kasual mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang dipadukan celana dan topi hitam, serta sepatu Vans.

    Tak hanya mengundang Gibran dalam acaranya, Sarjan ternyata juga pernah berkunjung ke rumah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah.

    Momen ini terlihat dari unggahannya di TikTok pada 15 September 2025.

     “Silaturahmi ke rumah Pak De, terima kasih Bapak @jokowi, sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu, amin,” tulis Sarjan, dikutip Tribunnews.com.

    Jadi ATM Bupati Ade Kuswara

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Ade Kuswara Kunang kerap meminta uang hasil proyek kepada Sarjan.

    Tak tanggung-tanggung, uang yang diminta pun termasuk untuk protek yang direncanakan pada 2026.

    Meski proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, Ade Kuswara telah berkomunikasi dengan Sarjan dan meminta sejumlah uang.

    “Proyek tahun 2026 dan seterusnya sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ, dan tersangka ADK kerap meminta uang, padahal proyeknya sendiri belum ada,” jelas Asep, Sabtu (20/12/2025), dikutip dari TribunBekasi.com.

    Praktik itu sudah dilakukan Ade Kuswara sejak terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029.

    Dalam kurun waktu satu tahun, Desember 2024-Desember 2025, Ade Kuswara diduga meminta ijon paket proyek melalui perantara, antara lain HM Kunang dan pihak lainnya.

    Total uang ijon yang diterima Ade Kuswara dan HM Kunang dari Sarjan mencapai Rp9,5 miliar, yang diberikan dalam empat kali penyerahan.

    Selain itu, sepanjang 2025 Ade Kuswara juga diduga menerima uang dari sejumlah pihak lain dengan total Rp4,7 miliar.

    Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta di rumah Ade Kuswara.

    Uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan yang diserahkan melalui perantara.

    Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

    Sementara itu, Sarjan selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

    KPK menahan para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Kamis (8/1/2026)

  • Cuitan Lama Prabowo Kembali Viral: Rakyat Saat Ini Kecewa

    Cuitan Lama Prabowo Kembali Viral: Rakyat Saat Ini Kecewa

    “Basis pemikirannya adalah ketidakmampuan rezim melakukan perubahan sesuai amanat ideologi dan konstitusi,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Kamis (18/12/2025).

    Ia menganggap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak, yang menurutnya merupakan dampak dari pemerintahan sebelumnya.

    Kritik tersebut, lanjut Rizal, juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum mampu menangkap aspirasi publik.

    “Prabowo tidak mampu menangkap aspirasi rakyat yang menghendaki perbaikan dan perubahan. Ia lebih banyak omon ketimbang menjalankan,” ucapnya.

    Rizal mengungkapkan, gagasan Reformasi II kembali ditegaskan dalam pertemuan antara Badan Pekerja Petisi 100, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), dan Aktivis Poros Jakarta-Bandung (APJB) yang digelar di Jakarta pada 17 Desember 2025.

    Ia menjelaskan, masing-masing kelompok membawa isu berbeda.

    Petisi 100 dikenal dengan agenda pemakzulan Presiden ke-7 Joko Widodo, FPP TNI mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara APJB menyerukan adili Jokowi dan makzulkan Gibran.

    Lanjut Rizal, dalam pertemuan tersebut muncul fokus baru, yakni evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

    Selain isu bencana Sumatra, polemik ijazah, dan dugaan korupsi, kepemimpinan nasional menjadi sorotan utama.

    “Nampak Prabowo tidak mampu menjalankan amanat rakyat dengan baik. Ketergantungan kepada Jokowi masih kuat,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan bahwa pemerintahan saat ini belum mandiri dan masih dibayangi pengaruh kekuatan lama, termasuk ketergantungan terhadap pihak asing.

  • Respons Jokowi soal Maafkan Tersangka Ijazah Palsu: Biar Berjalan Apa Adanya

    Respons Jokowi soal Maafkan Tersangka Ijazah Palsu: Biar Berjalan Apa Adanya

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar jika dirinya bersedia memaafkan sejumlah tersangka ijazah palsu. Jokowi menegaskan, memaafkan merupakan urusan pribadi. Sedangkan untuk urusan hukum tetap urusan hukum.

    “Prosesnya biar berjalan apa adanya. Kita hormati proses hukum yang ada,” ucap Jokowi di Kota Solo, Rabu (24/12/2025).

    Meski demikian, kata Jokowi, jika ada ruang untuk memaafkan, hal itu tidak menutup kemungkinan. Namun, dia menegaskan memaafkan merupakan urusan pribadi. Sedangkan untuk urusan hukum tetap menjadi urusan hukum.

    Jokowi pun siap datang ke persidangan jika diminta oleh hakim. Terutama ketika diminta untuk menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA dan S1. “Saya siap (hadir),” ucapnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengapresiasi tim penyidik Polda Metro Jaya yang menunjukkan ijazah asli miliknya ke Roy Suryo Cs saat gelar perkara khusus. Jokowi menilai keterbukaan dan transparansi dari polisi sangat bagus.

    “Itu kan yang memang diminta (gelar perkara) oleh mereka (Roy Suryo Cs). Saya melihat keterbukaan, transparansi dari Kepolisian Polda Metro Jaya sangat bagus,” kata Jokowi.

    Menanggapi pernyataan pengacara Eggi Sudjana yang mengakui jika ijazah Jokowi asli, Jokowi menegaskan, ijazahnya memang asli. “Ya memang asli, artinya yang memang asli,” ucapnya

  • Nggak Berguru sama Mulyono sih, Jadi Ketangkep deh!

    Nggak Berguru sama Mulyono sih, Jadi Ketangkep deh!

    GELORA.CO –  Nama Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, tengah ramai diperbincangkan publik. Hal ini menyusul kabar bahwa Hellyana ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penggunaan ijazah palsu. Kasus ini memunculkan perbandingan dengan polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

    Akun pegiat media sosial Gobang Gacir menyoroti perbedaan penanganan kasus serupa antara dua pejabat tersebut. “SAMA-SAMA KASUS IJAZAH PALSU, TAPI BEDA TERSANGKANYA,” tulis Gobang dalam unggahannya di Facebook, dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (24/12/2025).

    Menurut Gobang, pada kasus ijazah Jokowi, tersangkanya adalah pihak ketiga seperti Roy Suryo cs. Sedangkan dalam kasus Wagub Babel, tersangkanya langsung pemilik ijazah. “Kenapa kasus ijazah Wagub Babel bisa lebih cepat terungkap dibanding kasus ijazah Jokowi?” tanya akun itu.

    Unggahan ini langsung menarik perhatian warganet. Banyak yang mengungkapkan keterkejutannya dan membandingkan perlakuan terhadap mantan presiden.

    “Karena Wagub Babel, Ibu Hellyana, tidak ada keterkaitan dengan Geng Solo, jadi cepat terungkap. Beda dengan Gubernur Sumut, meskipun banyak laporan, tak mungkin terungkap,” komentar seorang netizen.

    “Pejabat menengah ke bawah langsung ditetapkan tersangka, sementara atasan yang jelas-jelas bermasalah masih terlindungi. Yang diperiksa justru orang lain… Negeri ini bisa saja seperti Nepal,” tulis netizen lainnya.

    Ada juga yang menyindir dengan santai: “Ibu nggak berguru sama Mulyono sih, jadi ketangkep deh.”

    Dalam informasi resmi, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membenarkan Hellyana ditetapkan tersangka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan, “Benar, Hellyana menjadi tersangka.”

    Kasus ini berawal dari laporan polisi bernomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang dibuat oleh pelapor berinisial AS pada 21 Juli 2025. Penyidikan dimulai sejak awal November 2025. Ijazah yang dipersoalkan berasal dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra, sebuah universitas swasta di Jatinegara, Jakarta Timur.

    Perlu diketahui, Universitas Azzahra telah resmi ditutup oleh pemerintah melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 370/E/O/2024 pada 27 Mei 2024.

  • Tanggapi Gelar Perkara Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya, Jokowi: Keterbukaan Kepolisian Sangat Bagus Regional 24 Desember 2025

    Tanggapi Gelar Perkara Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya, Jokowi: Keterbukaan Kepolisian Sangat Bagus Regional 24 Desember 2025

    Tanggapi Gelar Perkara Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya, Jokowi: Keterbukaan Kepolisian Sangat Bagus
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi gelar perkara yang digelar Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan ijazah palsu.
    Dalam gelar perkara tersebut, Roy Suryo cs telah melihat langsung ijazah
    Jokowi
    .
    “Ya, itu kan memang yang diminta oleh mereka,” kata Jokowi saat ditemui di kawasan Sumber, Banjarsari, Rabu (24/12/2025).
    Usai gelar perkara, Jokowi mengapresiasi langkah
    Polda Metro Jaya
    yang dinilainya sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi dalam penanganan perkara.
    “Saya Melihat keterbukaan, transparansi dari Kepolisian dari Polda Metro, saya kira sangat bagus,” jelasnya.
    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus terkait kasus tersebut pada Senin (15/12/2025), menyusul permintaan para tersangka.
    Gelar perkara ini menghadirkan pelapor, kuasa hukum, tersangka, serta pengawas eksternal dari
    Kompolnas
    ,
    Ombudsman
    ,
    Komnas HAM
    , dan Komnas Perempuan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan.
    Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kehadiran berbagai pihak dalam gelar perkara khusus ini bertujuan untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas proses penyidikan.
    “Untuk menjamin transparansi, profesionalitas, dan proporsionalitas, kami telah mengundang peserta gelar perkara, baik itu dari pengawas eksternal, pengawas internal, para prinsipal,” ujar Iman di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/12/2025).
    Iman menjelaskan, gelar perkara ini melengkapi rangkaian penyidikan yang telah berjalan, termasuk pemeriksaan terhadap 130 saksi dan 22 ahli, penyitaan 17 barang bukti dan 709 dokumen, serta dua kali gelar perkara dan dua asistensi dengan pengawasan internal dan eksternal.
    Dalam gelar perkara tersebut, penyidik turut menunjukkan ijazah yang diklaim asli milik Jokowi. Dokumen itu diperoleh setelah dilakukan konfirmasi ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
    Menurut Iman, penyidik telah menyampaikan dan menunjukkan dokumen tersebut kepada para tersangka dan peserta forum gelar perkara khusus.
    “Di mana pelaksanaannya, ijazah tersebut sama-sama dibuka dari dokumen yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik tersebut. Dan ijazah tersebut adalah ijazah yang kami sita dari pelapor,” tutur Iman.
    Polisi menyebut tidak terjadi perdebatan terkait dokumen ijazah tersebut. Para tersangka justru mengajukan tambahan ahli untuk dimintai keterangan, yakni Dr. Ing. Ridho Rahmadi, Prof. Dr. Ir. Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto.
    “Kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli yang diajukan tersebut dan kami juga sedang menunggu saksi a de charge yang diajukan oleh para tersangka,” kata Iman.
    Selain itu, lima tersangka klaster pertama, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis, juga akan kembali dipanggil untuk diperiksa.
    “Tentunya kami sudah membuat proses perencanaan penyidikan. Kami akan berpedoman pada perencanaan penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik untuk sesegera mungkin melakukan pemberkasan terhadap semua klaster yang ada,” jelas Iman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dian Sandi PSI Geleng Kepala, Bilang Polemik Ijazah Jokowi Terlihat Seperti Lawakan Publik

    Dian Sandi PSI Geleng Kepala, Bilang Polemik Ijazah Jokowi Terlihat Seperti Lawakan Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, terus menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir.

    Apalagi, setelah gelar perkara khusus, Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khoziuddin, beberapa kali menegaskan bahwa ijazah yang ditampilkan di Polda Metro Jaya sama persis dengan foto unggahan Dian Sandi Utama.

    Menanggapi hal tersebut, Dian yang merupakan Jubir PSI, melihat bahwa pernyataan Ahmad dan kliennya justru saling bertentangan.

    Dian menyinggung perbedaan keterangan antara Ahmad dan Roy Suryo Cs dalam isu yang terus bergulir tanpa kejelasan tersebut.

    Dikatakan Dian, ketidaksinkronan itu justru memperlihatkan lemahnya narasi yang dibangun pihak-pihak tertentu.

    “Pengacara (Ahmad Khoziuddin) bilang sama, klien (Roy Suryo Cs) bilang beda!,” ujar Dian di X @DianSandiU (24/12/2025).

    Ia bahkan menyindir koordinasi internal kubu tersebut yang dianggap tidak matang sebelum tampil di ruang publik.

    Dian mempertanyakan apakah ada komunikasi yang cukup antara pengacara dan klien sebelum menyampaikan pernyataan ke media.

    “Ini mereka saling telponan gak sih sebelum ke acara TV?” lanjutnya.

    Tidak berhenti di situ, Dian bilang babwi polemik yang disajikan ke publik justru terkesan seperti tontonan semata, bukan upaya serius mencari kebenaran.

    “Ngelawak aja berdua,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menyebut, penampilan ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya justru memperkuat dugaan kebohongan yang selama ini disampaikan ke publik.

  • Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    Bongkar Skenario Geng Solo, Pensiunan TNI/Polri hingga Oligarki Bersatu Lengserkan Presiden Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mewaspadai bersatunya Geng Solo, Oligarki, parcok, partai dan bintang dalam melengserkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Geng Solo dilekatkan pada kubu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan bintang dilekatkan pada para pensiunan TNI/Polri. Sedangkan parcok (partai coklat) dilekatkan pada Polri.

    Apalagi kata dia, para bintang ini telah disebutkan oleh Presiden Prabowo sebagai oknum bekingi tambang ilegal dan perkebunan sawit.

    “Bisa saja mereka melakukan langkah, okelah Pak Prabowo ganggu kita maka kita ganggu dia,” ujarnya.

    Yang pasti kata dia adalah mendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka menggantikan Prabowo.

    “Karena bapaknya aja gak berani ganggu apalagi anaknya. Itu pemikiran. Tapi dia tak memikirkan keselamatan Negara,” ujarnya.

    Lanjut kata dia, sejauh ini tak ada dari para pensiunan ini yang mendukung gebrakan Presiden Prabowo melalui Menhan.

    Begitu pun dari partai politik. “Demokrat gak ngeluarin pernyataan. Golkar nggak mungkin mengeluarkan itu.

  • Kapolri hingga Presiden Tersandera? Guru Besar IPDN: Semua yang Bergaul dengan Jokowi akan Mengalami Kontaminasi

    Kapolri hingga Presiden Tersandera? Guru Besar IPDN: Semua yang Bergaul dengan Jokowi akan Mengalami Kontaminasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar IPDN, Prof Dr Ryaas Rasyid menyebut semua orang yang dekat dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terkontaminasi. 

    “Menurut saya semua orang yang bergaul dekat dengan Jokowi akan mengalami kontaminasi,” kata Prof Ryaas Rasyid dikutip Kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, (24/12/2025).

    Hal itu kata dia yang terjadi terhadap Kapolri Listya Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Termasuk Pak Prabowo, Pak Prabowo itu bukan kepribadian yang teriak-teriak hidup Jokowi. Itu bukan aslinya Prabowo,” tuturnya.

    Seperti diketahui, Polri kembali menjadi kontroversi setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur.

    Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK maupun UU Polri-UU ASN yang tegas melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, kecuali pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan reformasi polri dengan membantu tim reformasi polri. Hal ini merupakan respons presiden terhadap publik yang terus menuntut perbaikan di internal polri. (Selfi/Fajar)

  • Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    GELORA.CO  – Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara menertawakan Roy Suryo karena meneliti fotokopi yang diakui ijazah Jokowi. 

    Mardiansyah bahkan meragukan Roy Suryo sebagai peneliti. 

    Hal ini terungkap dalam acara dialog yang digelar Nusantara TV pada Selasa (23/12/2025). 

    Awalnya Mardiansyah mengkritik sikap Roy Suryo Cs yang terus menerus membangun opini tentang ijazah palsu Jokowi di media. 

    Dia menyebut opini Roy Suryo Cs kerap berubah tergantung dari kepentingan.

     

    Dia mencontohkan sikap Roy Suryo Cs yang awalnya mengakui polisi profesonal, namun kemudian mereka meragukan dengan meminta uji forensik independen dokumen Jokowi. 

    “Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri ke kiri, entar ke kanan, ke kanan gitu. Ya tergantung kepentingan dan arah angin. Jadi kalau enggak menguntungkan pasti dia berbicara,” kata Mardiansyah. 

    Karena itu, dia menyarankan Roy JGELORA.COSuryo Cs agar energinya itu difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan.

    Menurut Mardiansyah, Roy Suryo sudah seperti menteri propaganda zaman Nazi, Jacob Gobel. 

    “Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. itu aja,” katanya. 

    ” Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya,” tudingnya. 

    Tak terima dengan pernyataan Mardiansyah, Roy Suryo pun menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. 

    “Kalau seperti ini pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan harusnya diproses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Ini enggak usuah proses pelajaran aja biar masyarakat juga tahu ini fotokopian semua,” katanya. 

    “Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus masa kedua-duanya dikarakan identik,” tunjuk Roy Suryo. 

  • Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    Ijazah Asli Jokowi Dong Diteliti

    GELORA.CO  – Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara menertawakan Roy Suryo karena meneliti fotokopi yang diakui ijazah Jokowi. 

    Mardiansyah bahkan meragukan Roy Suryo sebagai peneliti. 

    Hal ini terungkap dalam acara dialog yang digelar Nusantara TV pada Selasa (23/12/2025). 

    Awalnya Mardiansyah mengkritik sikap Roy Suryo Cs yang terus menerus membangun opini tentang ijazah palsu Jokowi di media. 

    Dia menyebut opini Roy Suryo Cs kerap berubah tergantung dari kepentingan.

     

    Dia mencontohkan sikap Roy Suryo Cs yang awalnya mengakui polisi profesonal, namun kemudian mereka meragukan dengan meminta uji forensik independen dokumen Jokowi. 

    “Jadi kalau kepentingannya agak ke kiri ke kiri, entar ke kanan, ke kanan gitu. Ya tergantung kepentingan dan arah angin. Jadi kalau enggak menguntungkan pasti dia berbicara,” kata Mardiansyah. 

    Karena itu, dia menyarankan Roy JGELORA.COSuryo Cs agar energinya itu difokuskan dalam proses peradilan, bukan dalam narasi-narasi gitu di luar proses peradilan.

    Menurut Mardiansyah, Roy Suryo sudah seperti menteri propaganda zaman Nazi, Jacob Gobel. 

    “Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran. itu aja,” katanya. 

    ” Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel pas sampai sini, oh ternyata memang itu tujuannya,” tudingnya. 

    Tak terima dengan pernyataan Mardiansyah, Roy Suryo pun menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi. 

    “Kalau seperti ini pemirsa Nusantara TV pasti juga bisa melihat. Nah, ini kan harusnya diproses peradilan nih yang kayak gini-gini nih. Ini enggak usuah proses pelajaran aja biar masyarakat juga tahu ini fotokopian semua,” katanya. 

    “Yang ini kemarin ditunjukkan ketika gelar perkara khusus masa kedua-duanya dikarakan identik,” tunjuk Roy Suryo.