Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Respons Puteri Komarudin Usai Dikabarkan Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo – Page 3

    Respons Puteri Komarudin Usai Dikabarkan Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo – Page 3

    Prabowo mencopot lima menterinya dari Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding.

    Posisi yang ditinggalkan Sri Mulyani diisi Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara Kadir Karding diganti Mukhtarudin dan Ferry Joko Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi. Posisi Menko Polkam dan Menpora masih kosong.

    Mereka yang didepak adalah pejabat di era Jokowi. Istana membantah upaya reshuffle kali ini dianggap ‘bersih-bersih’ orang Jokowi di kabinet Prabowo.

    “Enggak ada, enggak ada,” tutur Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, tidak ada representasi perorangan dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Mereka yang terpilih menjadi menteri adalah putra-putri terbaik bangsa.

    “Enggak ada orang siapa-orang siapa, adalah orang putra terbaik bangsa Indonesia,” kata dia.

  • Babak Baru Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Kini Gugat Kabinet Prabowo

    Babak Baru Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Kini Gugat Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa pengelolaan lahan Hotel Sultan belum selesai. Perusahaan milik Pontjo Sutowo yakni PT Indobuildco kini menggugat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui sengketa Hotel Sultan telah terjadi sejak Maret 2023 atau pada era Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini sengketa masih berlanjut.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan bahwa gugatan terbaru yang dilayangkan oleh PT Indobuildco kepada pemerintah itu tertuang dalam gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

    “Perkembangan terakhir saat ini PT Indobuildco kembali mengajukan Gugatan Perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/9/2025).

    Adapun, sejumlah pihak yang digugat oleh PT Indobuildco tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

    Nusron menjelaskan, saat ini proses gugatan perdata yang dilayangkan oleh PT Indobuildco itu tengah dalam tahap pemeriksaan para saksi.  Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Nusron mengenai langkah lanjutan yang akan diambil negara pascagugatan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa sengketa Hotel Sultan saat ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    “Perkembangan gugatan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI, ini terdapat gugatan terus menerus melalui PN maupun PTUN oleh PT Indobuildco,” ujarnya.

    Hotel Sultan

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023. 

    Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.  

    Untuk diketahui sengkarut Hotel Sultan yang menyeret Pontjo Sutowo masih bergulir. Setelah hampir menginjak 2 tahun dari berakhirnya HGB Hotel Sultan, pemerintah hanya mampu memberikan ultimatum pada Pontjo Sutowo. Namun demikian, hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. 

    Terakhir, dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst yang dilayangkan Pontjo Sutowo, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.  

    “Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” demikian bunyi putusan perkara tersebut.

    Ultimatum

    Pada Maret 2025, Prabowo Subianto memberi somasi pengosongan Hotel Sultan. Informasi tersebut telah disampaikan Sekretariat Negara (Setneg) selaku pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

    “Sudah ada somasi dari Setneg untuk mengosongkan,” kata Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Lebih lanjut, Nusron memberi sinyal bahwa apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

    “Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” tambahnya singkat.

    Sebelumnya, Nusron menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.  

    Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.   

    Lobby Hotel Sultan

    Untuk diketahui sengkarut Hotel Sultan yang menyeret Pontjo Sutowo masih bergulir. Setelah hampir menginjak 2 tahun dari berakhirnya HGB Hotel Sultan, pemerintah hanya mampu memberikan ultimatum pada Pontjo Sutowo. Namun demikian, hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. 

    Terbaru, dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst yang dilayangkan Pontjo Sutowo, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.   

    “Dalam pokok perkara, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” demikian bunyi putusan perkara tersebut.

  • 9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional

    9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional

    Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).
    Budi Arie resmi kena
    reshuffle
    oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.
    Posisinya sebagai menteri koperasi digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono.
    Padahal, pada siang harinya, Budi Arie masih menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
    Budi Arie tampak hadir dalam rapat Komisi VI DPR bersama dengan Ferry Juliantono.
    Dalam rapat tersebut, Budi Arie memaparkan perihal pagu anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 937.043.615.000 (Rp 937 miliar).
    Budi Arie pun mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 7.854.658.751.000 (Rp 7,8 triliun).
    “Usulan anggaran tambahan ini berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi existing,” ujar Budi Arie.
    Dalam rapat ini, Budi Arie juga mengharuskan Koperasi Desa Merah Putih untuk memanfaatkan digital, di mana
    cashless
    adalah wajib.
    Dengan begitu, kata Budi Arie, maka transaksi yang terjadi di suatu Koperasi Desa Merah Putih itu bisa terpantau.
    “Karena dengan
    cashless
    ini, kita memitigasi kemungkinan
    fraud
    dan salah kelola di Kopdes Merah Putih,” katanya.
    Ketika ditemui seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, siang kemarin, Budi Arie mengaku tidak tahu perihal
    reshuffle
    .
    Budi Arie menyebut dirinya fokus mengurus rakyat.
    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya. Fokus ngurus rakyat,” ujar Budi Arie.
    Selain itu, Budi Arie mengatakan, dirinya juga tidak diundang ke Istana.
    Dia malah menuding awak media menciptakan isu
    reshuffle
    sendiri.
    “Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri,” tukasnya.
    Sementara itu, Budi Arie berkali-kali mengingatkan bahwa
    reshuffle
    merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia turut tidak menjawab apakah betul Kementerian Koperasi bakal dilebur dengan Kementerian UMKM.
    “Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya. Halah, itu hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Presiden,” jelas Budi Arie.
    “Ah kamu bikin isu sendiri, ini sudah dipisah. Enggak-enggak. Itu hak prerogatif Presiden,” imbuhnya.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pada sore harinya, Prabowo melakukan
    reshuffle.
    Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.
    Kali ini, ada lima menteri yang kena
    reshuffle.
    Selain itu, ada pula satu menteri dan wakil menteri yang baru dibentuk.
    Berikut daftarnya:
    Mereka yang dilantik pun mengikuti sumpah jabatan yang didiktekan Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para menteri yang dilantik.
    Setelah pengucapan sumpah jabatan, mereka kemudian menandatangani berita acara pelantikan.
    Budi Arie lahir di Jakarta pada 20 April 1969, yang merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI).
    Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 jurusan Manajemen Pembangunan Sosial.
    Selama menjadi mahasiswa, Budi Arie pernah menjabat sebagai Presidium Senat Mahasiswa UI pada 1994-1995 dan menjabat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI pada 1993-1994.
    Setelah lulus, ia sempat mendapat kepercayaan menjadi Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) UI periode 1998 sampai 2000.
    Selain itu, dia juga pernah menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI pada 2016 sampai 2019.
    Budi Arie kemudian masuk ke dunia politik dan memilih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
    Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
    Pada Agustus 2013, ia mendirikan Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Joko Widodo (Jokowi).
    Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
    Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo.
    Pada Senin (17/7/2023), Presiden ke-7 Jokowi resmi melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.
    Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
    Lalu, pada Oktober 2024, Budi Arie dipercaya Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Koperasi.
    Sebelum kena
    reshuffle
    , nama Budi Arie Setiadi sempat mencuat ke publik setelah disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), para terdakwa yakni Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, Terdakwa III Alwin Jabarti Kiemas, dan Terdakwa IV Muhrijan alias Agus.
    Singkatnya, surat dakwaan menguraikan persentase jatah masing-masing dari praktik penjagaan situs judi online, namun hal ini hanya berdasarkan keterangan saksi.
    “Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan
    website
    yang dijaga,” ungkap jaksa.
    Pengakuan saksi ini sudah dibantah oleh Budi Arie dan menyatakan dirinya tak tahu-menahu dan tak terlibat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    GELORA.CO – Terungkap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi pernah meminta agar anggota polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil. 

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam sidang gugatan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 8 September 2025. 

    Awalnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menanyakan terkait alasan polisi menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepolisian. 

    “Kalau jabatan di luar kepolisian ada kaitannya kan, masih reasoning (beralasan). Tapi, kalau tidak? Nah, ini bagaimana ini?” kata Guntur. 

    Guntur merujuk pada penjelasan Eddy sebelumnya, yang menyebut bahwa anggota polisi aktif tetap bisa ditugaskan di jabatan sipil sepanjang penugasan tersebut dilakukan oleh Kapolri. 

    “Nah, itu juga menjadi apa (tidak jelas), setidaknya perlu ada lebih penjelasan lagi menyangkut (diperbolehkannya menduduki jabatan sipil) itu,” kata Guntur. 

    Eddy kemudian menjawab bahwa ada beberapa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak dilandaskan oleh penugasan Kapolri. 

    Karena ada beberapa instansi yang meminta secara langsung dengan syarat memenuhi profesionalisme, sehingga ada anggota polisi aktif yang menjadi direktur jenderal atau sekretaris jenderal dalam sebuah kementerian dan lembaga. 

    “Saya ingat persis, Yang Mulia, ketika poin ini dibahas dalam ratas di Istana, waktu itu Presiden (ke-7 RI) Joko Widodo meminta untuk ada resiprokal (timbal balik),” kata Eddy. 

    Atas dasar itu juga, kata Eddy, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ASN yang baru memungkinkan aparatur sipil negara menduduki jabatan di kepolisian. 

    “Nah, itu mengapa sampai ada prinsip resiprokal dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan itu ditulis secara ekspresif verbis dalam Pasal 20,” kata Eddy.

    Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menggugat Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

    Alasan mereka menggugat adalah karena saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT. 

    Para anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. 

    Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. 

    Pemohon juga menilai, norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.

  • 5 Fakta Reshuffle Prabowo, Benarkah Operasi ‘Sapu Bersih’ Loyalis Era Jokowi?

    5 Fakta Reshuffle Prabowo, Benarkah Operasi ‘Sapu Bersih’ Loyalis Era Jokowi?

    GELORA.CO –  Sebuah gebrakan politik besar telah terjadi. Presiden Prabowo Subianto secara resmi merombak total susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025), dalam sebuah langkah yang dilihat sebagai penegasan penuh atas kekuasaannya.

    Reshuffle besar pertama di eranya ini bukan sekadar pergantian biasa, melainkan sebuah pesan politik yang sangat kuat.  Berikut adalah 5 fakta terpenting dari gebrakan kabinet Prabowo:

    1. Pilar Ekonomi Era Jokowi Tumbang: Sri Mulyani Dicopot

    Fakta paling mengguncang dari reshuffle ini adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Sri Mulyani bukan sekadar menteri; ia adalah ikon tim ekonomi era Jokowi yang sangat dihormati di kancah internasional.

    Kepergiannya menandai akhir dari sebuah era kebijakan fiskal dan menjadi sinyal paling jelas bahwa Prabowo menginginkan arah ekonomi baru yang sepenuhnya sejalan dengan agenda ambisiusnya.

    2. Operasi “Sapu Bersih” Loyalis Era Lama

    Selain Sri Mulyani, Prabowo juga mendepak sejumlah menteri lain yang sangat identik dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya.  Di antaranya adalah Budi Arie Setiadi (Ketua Umum Projo, relawan militan Jokowi) dan Budi Gunawan (Menko Polhukam, figur kuat di dunia intelijen).

    Langkah ini dibaca sebagai operasi “De-Jokowisasi” sistematis untuk memastikan loyalitas tunggal di dalam kabinetnya.

    3. Manuver Populis: Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah

    Di tengah gebrakan “bersih-bersih” ini, Prabowo juga membuat satu manuver baru yang sangat cerdas dan populis: mengesahkan Kementerian Haji dan Umrah. 

    Ini adalah langkah yang akan disambut sangat positif oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia, karena menjawab keluhan panjang terkait pengelolaan haji. Secara politis, ini juga menciptakan satu kursi menteri baru untuk mengakomodasi sekutu politiknya.

    4. Total 5 Menteri Kunci Didepak dari Kabinet

    Secara keseluruhan, ada lima menteri dari Kabinet Merah Putih yang harus angkat koper. Daftar lengkapnya adalah:

    Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)Budi Gunawan (Menko Polhukam)Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia)5. Pesan Politiknya Jelas: Era Baru Telah Dimulai

    Ini adalah kesimpulan terpenting. Reshuffle ini bukan lagi tentang transisi. Ini adalah deklarasi. Dengan menyingkirkan pilar-pilar kuat dari era sebelumnya dan membentuk kementerian baru, Prabowo mengirimkan pesan yang tak bisa disalahartikan: era bayang-bayang telah berakhir, dan era kepemimpinan Prabowo yang sesungguhnya telah dimulai.

    Bagaimana menurut Anda gebrakan Prabowo ini?

    Apakah ini langkah yang tepat untuk memulai eranya? Diskusikan di kolom komentar!

  • Bahlil bantah jabatan Menpora Dito Ariotedjo ditukar dengan BP2MI

    Bahlil bantah jabatan Menpora Dito Ariotedjo ditukar dengan BP2MI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah ada penukaran jabatan dengan dicopotnya kader Golkar, Dito Ariotedjo, dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga dengan masuknya Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Pernyataan Bahlil tersebut berkaitan dengan perombakan susunan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” kata Bahlil usai menghadiri Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan dan perombakan susunan menteri Kabinet Merah Putih itu, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sejumlah menteri, salah satunya Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari Menpora.

    Bahlil menegaskan bahwa pemberhentian Dito Ariotedjo yang merupakan kader Partai Golkar dalam kabinet merupakan hak prerogatif atau hak istimewa yang dimiliki Presiden Prabowo.

    “Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden ya, menyangkut pelantikan menteri ataupun pencopotan reshuffle, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Karena itu, kita hargai,” kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Saat ditanya lebih lanjut soal alasan Muktaruddin sebagai Kepala BP2MI, Bahlil kembali menegaskan bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden.

    Namun demikian, Bahlil mengakui bahwa pihaknya mewakili partai berlambang pohon beringin itu hanya merekomendasikan nama Muktaruddin sebagai kader kepada Presiden Prabowo.

    “Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Bahlil.

    Sementara untuk posisi Menpora, Bahlil mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang akan menggantikan Dito Ariotedjo yang telah memimpin kementerian tersebut sejak 2023 saat dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana bantah reshuffle untuk hapus menteri pemerintahan Jokowi

    Istana bantah reshuffle untuk hapus menteri pemerintahan Jokowi

    Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah perombakan susunan menteri (reshuffle) di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin ini bertujuan menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut menanggapi pertanyaan awak media perihal para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan pada reshuffle atau perombakan susunan kabinet. “Enggak ada, enggak ada,” kata Prasetyo Hadi membantah isu tersebut dan menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada Senin ini merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” kata Pras melanjutkan.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Jokowi.

    Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan dilantik pada 21 Oktober 2024 saat Kabinet Merah Putih baru terbentuk saat itu.

    Presiden Prabowo, pada Senin, melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

    Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

    Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Bagan Isu Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR Versi Diaspora, Mungkinkah Sebuah Kebetulan?

    Viral Bagan Isu Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR Versi Diaspora, Mungkinkah Sebuah Kebetulan?

    GELORA.CO –  Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya bagan isu pemakzulan Wapres Gibran versus Bubarkan DPR yang dibuat oleh sejumlah Diaspora. 

    Munculnya bagan ini menimbulkan banyak spekulasi politik Indonesia yang baru saja  diguncang aksi demonstrasi hingga memakan korban jiwa.

    Bagan itu memuat timeline mulai dari Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim oleh sejumlah purnawirawan TNI ke DPR April 2025 lalu. Diaspora menyebut hal ini menjadi  polemik yang jauh lebih besar: wacana pembubaran DPR.

    Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago mengungkapkan, munculnya dua isu ini bukan sekadar kebetulan. Ia melihat adanya pola dan keterkaitan yang mencurigakan.

    “Kalau surat pemakzulan itu tidak masuk ke DPR, saya yakin DPR tidak akan jadi target serangan. Polanya terlihat jelas, ada benang merah antara pemakzulan Gibran dan wacana pembubaran DPR,” kata Pangi, Senin, 8 September 2025.

    Di media sosial, warganet ramai membedah kronologi peristiwa ini. Bahkan, kini beredar bagan visual yang memetakan hubungan dan urutan kejadian antara isu pemakzulan Gibran dengan wacana pembubaran DPR. Bagan itu menampilkan tanggal, aktor politik, dan langkah-langkah yang diduga menjadi bagian dari skenario besar.

    Kemunculan bagan ini memicu kehebohan publik, memancing perdebatan sengit, dan menimbulkan pertanyaan serius: apakah DPR sedang digiring ke dalam jebakan politik tertentu?

    Pangi juga menyoroti peran kelompok politik yang ia sebut sebagai “Geng Solo”, yang diduga berada di balik ketegangan politik yang belakangan memuncak. Ia mengkritik sikap pasif para menteri yang dikaitkan dengan kelompok ini, terutama saat peristiwa “Agustus Kelabu” yang sempat memicu gejolak nasional.

    “Hampir semua menteri dari ‘Geng Solo’ diam seribu bahasa. Mereka tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Ini menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang mereka bela?” sindirnya tajam.

    Isu dihembuskan Diaspora

    Isu ini lalu merembet ke diaspora Indonesia di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia di berbagai negara mengaku khawatir, bahkan menilai gejolak politik ini berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan jika tidak segera ditangani.

    Menurut Pangi, kunci penyelesaian ada pada transparansi. DPR dan pemerintah diminta segera memberi penjelasan terbuka agar isu ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional.

    “Kalau pemerintah dan DPR terus bungkam, narasi liar akan semakin liar. Pada akhirnya, publik bisa kehilangan kepercayaan, bukan hanya kepada DPR, tapi juga pada negara,” pungkasnya.

    Kini, publik menunggu jawaban: apakah ini sekadar dinamika politik biasa, atau pertanda adanya “operasi politik besar” yang bisa mengguncang pondasi demokrasi Indonesia?

    Berikut isi Bagan Pemakzulan Gibran vs Bubarkan DPR:

    17 APRIL Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR/DPR.

    26 MEI Forum Purnawirawan TNI menyurati MPR/DPR usulan pemakzulan Gibran sebagai Wapres.

    2 JUNI Surat usulan pemakzulan Gibran disampaikan ke MPR/DPR.

    6 JUNI Jokowi menanggapi surat purnawirawan TNI bahwa pemilihan Presiden dan Wapres 1 paket.

    12 JUNI Jokowi bertemu kelompok Youtuber Nusantara.

    2 JULI Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki MPR/DPR jika surat usulan pemakzulan Gibran tidak ditindaklanjuti untuk diproses.

    3 JULI Gibran bertemu Youtuber Nusantara.

    15 JULI Pimpinan DPR mengkaji surat pemakzulan Gibran.

    25 JULI Fenomena seruan memasang bendera One Piece berlangsung di semua platform medsos secara serentak.

    12 AGUSTUS Politisi DPR bicara Sulit Cari yang Halal di DPR, Gaji DPR 3P (Pasti) dan Tunjangan Rumah 50 juta.

    15 AGUSTUS Insiden joget joget anggota DPR setelah rangkaian sidang paripurna.

    19 AGUSTUS Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke MPR/DPR menanyakan tindak lanjut proses surat pemakzulan yang dikirimkan.

    21 AGUSTUS Postingan provokatif untuk demo ke DPR di platform medsos X oleh akun @Ndrewstijan, @mas_veel, @Herabotics, @tekad007 yang terindikasi pendukung Gibran.

    23 AGUSTUS Seruan unjuk rasa ke DPR melalui pesan berantai di grup whatsapp dengan redaksi pesan ajakan demonstrasi membubarkan DPR dari kelompok yang mengatasnamakan Revolusi Rakyat Indonesia.

    25 AGUSTUS DPR di demo oleh massa tanpa organisasi, tanpa pimpinan, tanpa tuntutan yang sistematis tetapi dengan tema besar Bubarkan DPR

    27 AGUSTUS Forum Purnawirawan TNI mengirim kembali surat kedua kepada MPR/DPR terkait surat pemakzulan Wapres Gibran untuk segera diproses. 

    28 AGUSTUS Aksi massa besar bersamaan menyebut aksi Buruh yang mengendarai becak listrik dan driver Ojol.

    29 AGUSTUS Demonstrasi menyebar di berbagai kota di Indonesia dibarengi dengan aksi anarkis.

    30 AGUSTUS Rumah anggota DPR (Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio) digeruduk massa dan dijarah.

  • Hoaks! Artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang ke rumahnya

    Hoaks! Artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang ke rumahnya

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook yang diunggah pada 31 Agustus menampilkan tangkapan layar artikel yang diklaim berisi pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, menantang demonstran untuk datang ke rumahnya.

    Narasi tersebut muncul setelah maraknya aksi perusakan rumah sejumlah pejabat, seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani.

    Berikut narasi judul artikel dalam unggahan tersebut:
    “Jokowi Cs Tantang Pendemo Pengecut Coba ke Rumah Saya kalau Berani Saya Akan Lawan”

    Unggahan tersebut juga ditambahkan narasi:

    “Mahasiswa Lanjutkan ke Rumah Mulyono, Mulyono Minta Tolong Bersih-bersikan Rumahnya.”

    Namun, benarkah artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang kerumahnya?

    Unggahan yang menampilkan tangkapan layar artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang kerumahnya. Faktanya, tangkapan layar artikel tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul sebagaimana terlihat pada tangkapan layar tersebut.

    Namun, ANTARA menemukan artikel dengan foto, waktu, dan penulis yang sama, tetapi dengan judul berbeda, yaitu “Jokowi Berdukacita Ojol Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis”.

    Dalam artikel asli, Presiden Joko Widodo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya driver ojek online Affan Kurniawan yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob.

    Dengan demikian, unggahan yang menarasikan Jokowi menantang demonstran untuk datang ke rumahnya merupakan hasil suntingan.

    Klaim: Artikel Jokowi tantang demonstran untuk datang ke rumahnya

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kemungkinan Puteri Anetta Komarudin bakal menggantikan posisi Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bahlil mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Bahlil menyatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
    Begitu pula mengenai keputusan mengganti Dito Ariotedjo yang sudah menduduki kursi Menpora di periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo.
    “Semuanya itu pengangkatan pemberhentian menteri, itu hak prerogatif Presiden, karena menteri pembantu Presiden,” ucapnya.
    Partai Golkar, lanjut Bahlil, hanya merekomendasikan.
    Termasuk ketika merekomendasikan Mukhtarudin yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pengganti Abdul Kadir Karding.
    “Sekali lagi itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif presiden,” tandas dia.
    Lewat reshuffle terbaru, Prabowo melantik empat menteri dan satu orang wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih.
    Satu menteri dilantik karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sementara menteri lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
    Kelima menteri yang dicopot adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pengganti Dito Ariotedjo kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo pasca pelantikan, Senin.
    Ia menyatakan, pelantikan untuk Menpora baru bakal dijadwalkan pada hari-hari berikutnya.
    “Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.