Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Jangan Arogan Prabowo, Ingat Kemenangan Pilpres 2024

    Jangan Arogan Prabowo, Ingat Kemenangan Pilpres 2024

    GELORA.CO – Ketua Umum relawan Jokowi, We Love Jokowi, Yanes Yosua Frans merasa gusar mendengar kabar pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

    Diketahui Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Budi Arie pada Senin (8/9/2025) dan langsung melantik Ferry Juliantono menjadi Menkop yang baru.

    Ferry Juliantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) mendampingi Budi Arie.

    Pencopotan Budi Arie ini tentu tidak hanya membuat kaget yang bersangkutan, melainkan juga para relawan Jokowi.

    Mewakili para relawan, Yanes mengecam tindakan Prabowo yang melakukan reshuffle terhadap salah satu loyalis Jokowi, Budi Arie.

    Yanes, meminta Prabowo tak bersikap arogan meskipun ia seorang Presiden, orang nomor satu di negeri ini.

    “Pak Prabowo anda jangan terlalu arogan, terlepas anda memiliki hak prerogratif tapi anda tidak menggunakan itu sesuka hati anda,” kata Yanes dikutip dari WartaKotaLive.com pada Rabu (10/9/2025).

    Pihaknya pun mempertanyakan alasan Prabowo menyingkirkan orang-orang kepercayaan Jokowi di kabinetnya.

    “Saya mau bertanya kepada anda, idola kami Budi Arie yang jadi icon relawan Jokowi di sana.”

    “Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” lanjut Yanes.

    Padahal, kata Yanes, Jokowi dan para relawannya telah banyak berjasa bagi Prabowo.

    Terutama dalam memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.

    Ia pun meminta Prabowo untuk kembali mengingat upaya yang telah dilakukan Jokowi dan para relawannya dalam mendukung Prabowo.

    “Orang-orang Jokowi seakan-akan mau dipinggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat anda sebagai Menhan. Dia mengangkat anda sebagai Jenderal kehormatan, masih kurang apa?” kata Yanes.

    Yanes juga menyinggung bagaimana sikap Prabowo saat menginginkan bantuan Jokowi menuju Pilpres 2024.

    “Pada pilpres 2024, dia (Jokowi) telah membantu anda. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya, Gibran, ikut jadi wapres.”

    “Kami semua relawan Jokowi sudah diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami kepada Anda,” ujar Yanes.

    Dengan berbaliknya sikap Prabowo ini, Yanes merasa jerih payahnya selama ini dikhianati. 

    Jika memang Prabowo membenci Jokowi, maka sama saja Prabowo melawan banyak orang.

    “Tapi sebenarnya kami keliru, karena anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi sama saja dengan membenci relawan Jokowi,” tandasnya.

  • Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    GELORA.CO – Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin diperkirakan menggeser dominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan mengamati dari 5 pos menteri yang diganti Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

    Ia menyebutkan nama-nama seperti Dito Ariotedjo yang sebelum reshuffle menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Budi Arie yang menjabat Menteri Koperasi, dan Abdul Kadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dibilang sebagai titipan Jokowi.

    “Pelan tapi pasti, Prabowo sudah berani secara terbuka untuk menyatakan keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ujar Yusak kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.

    Dosen FISIP UNPAM itu memperkirakan, reshuffle kemarin menandakan sikap Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.

    Ia menilai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo sudah mulai mengikis pengaruh Jokowi.

    “Saya kira itu pesan penting dari reshuffle kemarin,” demikian Yusak menambahkan. 

  • Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Menkeu Purbaya Sebut Demo Akhir Agustus akibat Salah Kebijakan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terjadi karena tekanan ekonomi yang berakar dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

    Purbaya mengingatkan pelajaran terpenting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat akan membuat likuiditas di sistem kering sehingga menekan kinerja sektor riil.

    Dia mencatat sejak medio 2023, pertumbuhan uang primer alias base money terus menurun mencapai 0% pada medio 2024. Akhirnya perekonomian melambat.

    Hanya saja, ujar Purbaya, pemerintah seakan menyalahkan ketidakpastian global. Padahal, dia menilai bahwa 90% perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

    Empat bulan pertama tahun ini uang beredar kembali meningkatkan, yang ditandai uang beredar tumbuh 7% pada April 2025. Sayangnya, mulai Mei kembali turun hingga capai 0% pada Agustus.

    “Yang kemarin demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya melihat otoritas fiskal dan moneter seakan lupa pelajaran dari peristiwa 1998, 2008, dan pandemi 2020.

    Dia menyinggung kembali pengalaman Indonesia pada krisis moneter 1997—1998. Kala itu, Bank Indonesia sempat menaikkan bunga hingga di atas 60% demi menjaga rupiah, sementara uang primer justru tumbuh 100%.

    Akibatnya, kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan. Saat itu, sambung Purbaya, pemerintah secara tidak sadar membiayai kehancuran ekonomi sendiri.

    Sebaliknya, pada 2008—2009 pemerintah menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga, sehingga pertumbuhan terjaga di tengah krisis finansial global.

    Purbaya mengaku merekomendasikan pola serupa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini ekonomi Indonesia terancam menghadapi krisis kembali karena base money sempat -15,3%, apalagi pada Maret 2020.

    Dia mengaku saat itu Jokowi merespons rekomendasinya sehingga diyakini bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pada Mei 2021, Bank Indonesia (BI) menyalurkan Rp300 triliun ke sistem perbankan sehingga pertumbuhan uang naik lagi ke 11% dan terus dijaga hingga bisa di atas 20%.

    Oleh sebab itu, dia berkomitmen untuk menjaga agar bauran kebijakan fiskal dan moneter bisa tetap mendukung likuiditas.

    Strategi Menkeu Purbaya Genjot Ekonomi

    Setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya mengaku telah melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ujar Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    “Saya pernah ditanya Pak Jokowi, ‘Pak, kalau uangnya dibalikin ke sistem, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga,’ ‘Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, enggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, enggak bangun saja, tapi ekonominya bisa jalan, kalau itu yang dimanfaatkan untuk sektor riil’,” jelasnya.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    Purbaya menutup dengan membandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6% karena laju pertumbuhan uang primer mencapai 17%, sehingga kredit swasta bisa tumbuh 22%.

    Sedangkan pada era Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata sedikit di bawah 5% lantaran uang beredar hanya tumbuh sekitar 7%, bahkan sempat 0% dalam dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Oleh sebab itu, dia akan berupaya agar menggabungkan kekuatan sektor swasta seperti yang ditunjukkan era SBY dengan fiskal pemerintah seperti yang ditunjukkan era Jokowi. Dengan demikian, mantan Ketua DK LPS itu meyakini pertumbuhan ekonomi 6,5% bukan mustahil tercapai.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” ujar Purbaya.

  • Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Menkeu Purbaya Wanti-Wanti Kebijakan Ekonomi Prabowo Bisa Lebih Mencekik dari Jokowi-SBY

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto bisa lebih buruk dari era dua presiden sebelumnya, apabila tidak mendorong perputaran uang lebih besar di sektor swasta (privat).

    Purbaya menjelaskan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mesin ekonomi pincang karena perekonomian lebih banyak dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, sektor swasta yang disebut berkontribusi hingga 90% berhenti atau diperlambat.

    Dia menyebut perputaran uang harus didorong melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

    “Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya, dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati,” terangnya pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menceritakan bahwa pernah bekerja di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era SBY, dia menyebut pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 6% sejalan dengan pertumbuhan peredaran uang tunai atau dikenal basis moneter.

    Pertumbuhan basis moneter atau M0 pada zaman SBY, terang Purbaya, rata-rata tumbuh 17%. Hal itu mendorong likuiditas di perbankan cukup sehingga kredit juga melesat.

    “Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi,” tuturnya.

    Sektor swasta yang hidup, jelasnya, turut berkontribusi terhadap rasio pajak. Hal itu karena kontribusi penerimaan pajak dari dunia usaha sehingga dia menyebut rasio pajak era SBY 0,5% lebih tinggi dari zaman Jokowi.

    Berbeda dengan SBY, lanjut Purbaya, pertumbuhan M0 era Jokowi hanya 7%. Bahkan, pertumbuhannya pernah 0% pada saat dua tahun sebelum krisis pandemi Covid-19. Dia mengaku pernah menyampaikan bahwa mesin ekonomi saat itu pincang karena hanya pemerintah yang jalan, sedangkan swasta berhenti maupun melambat.

    “Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang 90% berhenti, atau diperlambat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengatakan tugasnya sebagai Bendahara Negara yang baru adalah untuk menghidupkan mesin moneter dan fiskal. Salah satu yang sudah akan dilakukannya adalah untuk menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,” ungkapnya.

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi.

    “Di government side, saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi,” tutupnya.

  • Purbaya Jelaskan Beda Kondisi Ekonomi di Era SBY & Prabowo

    Purbaya Jelaskan Beda Kondisi Ekonomi di Era SBY & Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ekonomi di jaman Presiden Prabowo Subianto bisa lebih parah dibanding ekonomi di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu bisa terjadi jika kesalahan mengelola kebijakan fiskal dan moneter di masa lalu terulang lagi.

    “Zaman Pak Prabowo bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibandingkan dua jaman sebelumnya,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi di jaman SBY rata-rata tumbuh 6% karena dari sisi kebijakan moneter mendukung banjirnya likuiditas. Alhasil perbankan memutar uangnya di masyarakat dan sektor swasta dalam bentuk penyaluran kredit.

    “Zaman Pak SBY rata-rata (uang beredar) tumbuh 17% lebih. Akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh 22%. Jadi pada waktu jaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan tax rasio, ketika private sector jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah,” beber Purbaya.

    Sementara di jaman Jokowi, Purbaya menilai pemerintah hanya fokus dari sisi kebijakan fiskal melalui pembangunan infrastruktur. Di sisi lain kebijakan moneternya tidak mendukung ekspansi likuiditas.

    “Memang ekonomi sedang dicekik, cuma saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). Begitu 2020 saya diminta bantu (ke LPS), saya kaget. Pak kenapa begini, bapak bangun LPS mati-matian pun nggak bisa karena mesin ekonomi kita pincang, hanya pemerintah yang jalan sedangkan 90% berhenti atau diperlambat,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, di jaman Prabowo ini, Purbaya mau menghidupkan perekonomian dari kedua mesin yakni fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal akan mempercepat belanja dan dari sisi moneter akan mengguyur likuiditas ke sistem perbankan.

    “Saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu,” tambahnya.

    (aid/kil)

  • Amien Rais Ingatkan Prabowo Soal Orang-orang Dekat Jokowi

    Amien Rais Ingatkan Prabowo Soal Orang-orang Dekat Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Partai Ummat, Amien Rais kembali menyindir pedas cawe-cawe Joko Widodo terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan ketua MPR RI itu menyebut segelintir orang dekat Jokowi yang berada di sekitar Prabowo sebagai manusia berbahaya.

    “Saya berpendapat, seharusnya circle inti di sekitar Pak Prabowo sudah sangat memahami apa yang sedang dan terus dilakukan oleh manusia berbahaya yang terus nempel ke Jokowi memberikan berbagai usulan bagaimana melemahkan kepemimpinan Prabowo,” kata Amien Rais, dilansir dari unggahannya di Instagram, Rabu (10/9/2025).

    Menururnya, apa yang dilakukan pihak tersebut merupakan strategi untuk menjebak Prabowo dengan berbagai skenario politik.

    Selain itu, Amien juga mengutip pandangan Prof. Sutoyo mengenai tujuh tantangan besar yang harus dihadapi Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa tantangan ini sangat nyata dan tidak boleh dianggap sepele.

    “Menurut Prof. Sutoyo, ada tujuh tantangan yang harus dihadapi Prabowo,” Amien menuturkan.

    Pertama, orang-orang terdekat dari keluarga yang berbeda pandangan dengan Presiden.

    Amien menilai perbedaan visi dalam lingkaran keluarga bisa menjadi celah untuk memecah fokus kepemimpinan Prabowo. Kedua, tokoh kuat yang menyembunyikan agenda pribadi.

    “Menurut saya itu Luhut Binsar Pandjaitan dan Jokowi,” kata Amien secara terang-terangan.

    Ketiga, mantan rekan yang kini menjadi musuh dalam selimut. Amien bilang, mereka yang tampak mendukung di permukaan, tetapi sesungguhnya menyimpan sikap antipati, termasuk dalam kategori ini.

  • Anggota DPR Tunggu Kebijakan Out of The Box Menkeu Baru

    Anggota DPR Tunggu Kebijakan Out of The Box Menkeu Baru

    Jakarta –

    Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan sejumlah pesan dan harapan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat. Salah satunya, Purbaya diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang inovatif atau out of the box.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng menyoroti target pemerintah dalam menyasar pertumbuhan ekonomi tinggi, mencapai 8%. Lebih dari sekadar angka, menurutnya pemerintah juga harus memastikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi terasa bagi masyarakat.

    Menurutnya, masyarakat Indonesia membutuhkan kebijakan yang langsung berdampak nyata. Selaras dengan hal ini, ia berharap Purbaya dapat menciptakan suatu kebijakan yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.

    “Menurut hemat saya, di hatinya Pak Prabowo dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi, saya harap Pak Menteri yang baru duduk, sekarang hari ketiga, buatlah kejutan. Jangan kejutan yang kayak kemarin itu bikin pusing, (tapi) kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Jadi, kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka kesejahteraan mereka itu baru APBN yang berkualitas,” kata Mekeng dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

    Mekeng berharap, Purbaya dapat menciptakan kebijakan yang berkualitas, bukan hanya sekadar target pertumbuhan stabil di 5% hingga target penurunan angka kemiskinan. Menurutnya target-target kuantitatif tersebut belum tentu dapat menggambarkan realitas di lapangan.

    “Kalau yang tadi disampaikan itu, itu kebijakan saya sudah dengar 25 tahun, selama saya di Komisi XI dengarnya kayak gitu mulu. Jadi kalau bisa rapat-rapat berikutnya nggak perlu terlalu panjang, nggak perlu pakai baca-baca begitu kan Pak Menteri PhD. Kasih outline-nya, jelasin saja supaya lebih enak masuk di otak kita, nggak perlu baca-baca kayak tadi,” ujarnya.

    Sekuritisasi Aset buat Bayar Utang

    Sebagai contoh dari kebijakan yang out of the box, ia menyinggung asset backed securities yang dicanangkan oleh Almarhum Rizal Ramli yang sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, kebijakan serupa dapat diadopsi untuk pemerintahan saat ini.

    “Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita, kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya agak ringan. Kalau cuma ngandelin generik dari pajak, PNBP, sampai kita sudah di dunia lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak nguber kebutuhan dengan pendapatan, harus ada out of the box. Nah, saya tunggu out of the box dari pak menteri,” kata Mekeng.

    Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig juga menyoroti tentang target ambisius pemerintah untuk mengejar pertumbuhan tinggi. Ia menyinggung pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dalam 10 tahun mengejar pertumbuhan hingga 7%, namun tidak pernah tercapai.

    “Tentu kita ingin semuanya bisa tercapai. Tapi tentu ini punya sebuah skenario, kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang agak mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan yang bisa kita pegang bersama-sama bahwa pencapaian itu tentu akan diukur dalam perjalanan pak menteri,” ujar dia.

    (shc/ara)

  • 7 Babak Baru RUU Perampasan Aset: Masuk Prolegnas Prioritas Usai Prabowo Minta Kebut Nasional

    7 Babak Baru RUU Perampasan Aset: Masuk Prolegnas Prioritas Usai Prabowo Minta Kebut Nasional

    Babak Baru RUU Perampasan Aset: Masuk Prolegnas Prioritas Usai Prabowo Minta Kebut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Hal tersebut terjadi setelah Baleg DPR menggelar Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).
    “Terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu satu RUU tentang Perampasan Aset,” kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Selain tentang perampasan aset, dua RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan RUU tentang Kawasan Industri.
    Bob mengatakan, ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan.
    “Jadi, perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025,” ujar Bob.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah setuju dengan usulan Baleg DPR agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025.
    “Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025,” kata Supratman.
    Supratman kemudian berterima kasih kepada Baleg DPR RI karena memasukkan RUU itu dalam Prolegnas Prioritas 2025.
    Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
    “Hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan RUU tentang Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita
    sharing
    nanti,” ujar Supratman.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, surat presiden (surpres) rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset sudah diajukan ke DPR pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Tepatnya pada 2023, saat itu Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
    “Seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu,” ujar Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025).
    “Dan dalam surat presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasonna Laoly Menkumham pada waktu itu, untuk mewakili presiden membahas RUU ini. Hanya sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR,” sambungnya.
    Kini, Yusril mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR.
    Permintaan untuk membahas RUU Perampasan Aset juga sudah disampaikan Prabowo kepada Ketua DPR Puan Maharani.
    “Karena itu, Pak Prabowo menegaskan juga kepada Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini,” ujar Yusril.
    “Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan,” sambungnya.
    Supratman menyebutkan, keputusan DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan hasil perundingan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik (parpol).
    Supratman mengatakan, kesepakatan DPR RI dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset itu digodok tahun ini menjadi tanda bahwa pembicaraan Prabowo dengan pimpinan partai politik berlangsung baik.
    “Kan presiden sudah bertemu dengan ketum, ketua umum parpol. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya,” kata Supratman.
    Saat ini, pemerintah tinggal menunggu draf RUU Perampasan Aset yang disusun DPR RI karena menjadi inisiatif para anggota Dewan.
    Setelah menerima draf itu, presiden nantinya akan menyerahterimakan Surat Presiden (Surpres).
    Menurut dia, yang terpenting saat ini sudah terdapat keputusan politik antara pemerintah dan DPR bahwa RUU Perampasan Aset segera dibahas.
    “Kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua (Badan Legislatif),” ujar Supratman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Jakarta –

    Sri Mulyani di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pernah mengungkapkan merek dan tipe mobil pertama yang akan dibeli setelah pensiun dari jabatan menteri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Mobil impian Sri Mulyani setelah pensiun dari jabatan menteri Foto: Andhika Akbarayansyah

    Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore kemarin. Pelantikan Purbaya juga dibarengi dengan pelantikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umroh, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Kembali ke Sri Mulyani, sosok perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu pernah mengungkapkan kendaraan yang ingin dibelinya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

    Keinginan tersebut pernah disampaikan Sri Mulyani ketika mengunjung booth Toyota-Astra Motor di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE, BSD, di Tangerang (24/7/2019).

    Sri Mulyani mengaku akan membeli Toyota Prius PHEV setelah dia tak lagi jadi pejabat negara. “Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” ungkap Sri.

    Saat itu, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) menjadi salah satu model baru Toyota yang dipamerkan pada ajang GIIAS 2019. Prius PHEV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km.

    Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

    Toyota Prius PHEV generasi terbaru Foto: Dok. Toyota

    Sri Mulyani pada saat memberi sambutan di seminar internasional bertajuk ‘Indonesia Automotive Industry Readiness Towards Industry 4.0’, mengatakan bahwa Toyota Prius Hybrid menjadi tunggangannya saat tinggal di negeri Paman Sam.

    “Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” ungkap Sri.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    (lua/din)

  • Eks Menteri Jokowi yang Tersisa di Kabinet Prabowo – Page 3

    Eks Menteri Jokowi yang Tersisa di Kabinet Prabowo – Page 3

    3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

    Menko Perekonomian kini dijabat oleh Airlangga Artarto. Mantan Ketua Umum Golkar ini telah dipercaya Presiden Jokowi untuk duduk di kabinetnya sejak 2016 menduduki posisi Menteri Perindustrian, kemudian pada 2019 menjadi Menko Perekonomian. Kini di Kabinet Merah Putih, dia menduduki posisi yang sama.

    4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

    Mendagri di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini dijabat oleh Muhammad Tito Karnavian. Sebelumnya, pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini dipercaya oleh Presiden Jokowi di posisi yang sama sejak 2019 atau satu periode, dan kini dipercaya lagi di posisi yang sama.

    5. Menteri Kesehatan (Menkes)

    Prabowo mempercayai nama Budi Gunadi Sadikin untuk duduk sebagai Menkes kembali, di mana sebelumnya, pria yang Wakil Menteri BUMN I ini, dipercaya Presiden Jokowi untuk di posisi yang sama sejak 2020.