Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Wakil Tetap RI Ungkap Negara-negara Dunia Sepakat PBB Harus Direformasi

    Jakarta –

    Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York, Umar Hadi mengungkapkan negara-negara anggota sudah menyepakati reformasi PBB. Alasannya, menurut Umar Hadi, karena perubahan situasi global yang terjadi sejak PBB didirikan 80 tahun lalu.

    Umar menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang berbeda kondisi PBB saat 80 tahun yang lalu dengan sekarang. Mulai dari jumlah negara anggota, perkembangan negara-negara anggota, hingga kehadiran dari berbagai perusahaan yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia lewat sisi ekonomi.

    “Jadi memang banyak negara sepakat bahwa PBB ini sebagai organisasi harus mengalami reformasi karena perubahan situasi tadi,” kata Umar Hadi dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Umar meyakini faktor-faktor inilah yang mempengaruhi atau menjadi dasar keinginan negara anggota agar PBB melakukan reformasi. Sebabnya, kata dia, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya.

    “Saya kira itu sebagai latar belakang. Karena itu yang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sepertinya tidak biasa-biasa saja,” ujar Umar.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, kata Umar, dalam sidang nanti menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme melalui PBB. Sekaligus juga menjelaskan tentang perkembangan dan apa yang menjadi prioritas Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.

    “Lalu juga tentunya kita perlu mengupdate negara-negara anggota PBB lainnya, mengenai perkembangan kita dan apa prioritas-prioritas kita ke depan yang tentunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” terang Umar.

    “Lalu kita juga kan perlu, faktanya sebetulnya Indonesia ini dalam berbagai isu global kita ada kepemimpinan dalam isu lingkungan hidup, dalam isu HAM, SDG, apalagi kalau isu Palestina, ada peran-peran kepemimpinan kita dan kontribusi kita kepada PBB termasuk dalam hal reformasi PBB itu sendiri,” pungkasnya.

    Sidang Umum ke-80 PBB sendiri telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu setelahnya, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.

    Kehadiran Prabowo bakal menjadi kali pertama Presiden RI sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

    Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di sidang tersebut. Prabowo akan berpidato pada Selasa (23/9) mendatang.

    “Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September),” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Menkeu Baru Optimistis Ekonomi Melesat di Atas 6% dalam 2 Tahun, Kapan Bisa 8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam kisaran 6% sampai dengan 6,5% dalam kurun waktu 2 tahun, syaratnya kontribusi pemerintah (government) dan swasta (private) secara berdampingan. 

    Purbaya menjelaskan, mesin perekonomian Indonesia pincang karena dalam beberapa waktu terakhir hanya mengandalkan kontribusi dari belanja pemerintah. Utamanya pada periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pembangunan infrastruktur secara masif. 

    Sebaliknya, pada periode sebelumnya yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan infrastruktur tidak semasif penerusnya. Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat di KSP hingga Kemenko Marves era Presiden Jokowi, mengakui bahwa ekonomi seperti direm. 

    “Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sector. Private sector-nya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%,” terangnya pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, kontribusi swasta terhadap perekonomian mencapai 90%, sedangkan pemerintah yakni 10%. Kemudian, pertumbuhan sektor swasta disebut rendah dalam beberapa tahun terakhir sedangkan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini baru berumur 10 bulan lebih. 

    Hal itu yang mendorong Purbaya menjalankan sejumlah program hasil cepat alias quick win untuk mempercepat pertumbuhan sektor swasta atau riil, salah satunya dengan menyuntik likuiditas kepada perbankan. Harapannya, industri keuangan itu bisa menyalurkan kredit ke sektor riil guna menggerakkan roda perekonomian. 

    Kemarin, Rabu (10/9/2025), dia mengumumkan pemerintah bakal memindahkan kas di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun untuk disuntikkan ke perbankan. Pada hari ini, dia menyebut dana itu akan efektif disalurkan ke enam himbara per Jumat (12/9/2025). 

    Dengan berjalannya pemerintah dan swasta, Purbaya memperkirakan perekonomian bisa tumbuh di atas 6% dalam waktu sekitar dua tahun ini. 

    “Jadi [pertumbuhan] 6,5% sampai 6,5% enggak susah-susah amat dalam satu tahun, dua tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Jadi itu satu modal utama kita,” paparnya. 

    Di sisi lain, pertumbuhan di atas 6% itu dinilai Purbaya bisa terwujud dengan mengatur permintaan domestik dan kebijakan fiskal. Beberapa faktor lain yang bisa mendorong hal itu adalah perbaikan sektor manufaktur.

    Dengan itu, dia menyebut target pertumbuhan 8% sebagaimana harapan Presiden Prabowo bisa semakin dekat. “Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, [pertumbuhan ekonomi 7%-8% sudah kelihatan di ujung sana,” terangnya.

  • DPR dan Kemenpar Bahas RUU Pariwisata, Ini Poin-Poin Perubahannya

    DPR dan Kemenpar Bahas RUU Pariwisata, Ini Poin-Poin Perubahannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Pariwisata pada hari ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia (Panja) RUU Kepariwisataan Chusnunia Chalim menyampaikan terdapat setidaknya enam substansi baru dalam rancangan beleid ini dibandingkan UU sebelumnya.

    “Pertama, adanya pergeseran cara pandang dalam kepariwisataan. RUU Kepariwisataan merekonstruksi landasan filosofis kepariwisataan, beralih dari pendekatan yang hanya berorientasi pada sumber daya menjadi pendekatan yang berpusat pada hak asasi manusia, pembangunan peradaban, dan penguatan identitas bangsa,” katanya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Berikutnya atau poin kedua, dia melanjutkan bahwa draf ini juga memperkenalkan istilah baru yaitu ‘ekosistem kepariwisataan’ dan ‘warisan budaya’, serta memperbaharui definisi ‘wisata’, ‘pariwisata’, dan ‘kepariwisataan’. Hal ini diarahkan agar pengelolaan kepariwisataan lebih holistik dan terintegrasi.

    Ketiga, Chusnunia menyebut bahwa RUU ini memperkenalkan 4 bab baru yang secara fundamental merestrukturisasi tata kelola kepariwisataan, yaitu Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata yang terpadu, dan bab Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk digitalisasi.

    Keempat, salah satu kebaruan yang dinilai paling menonjol dalam RUU ini adalah penempatan masyarakat dan budaya sebagai pilar sentral pembangunan kepariwisataan. Pihaknya memperkenalkan sistem klasifikasi pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata, yang dibagi menjadi empat tahap, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. 

    “RUU memberikan definisi yang jelas untuk setiap klasifikasi berdasarkan kriteria seperti pengembangan potensi, ketersediaan sarana, tingkat kunjungan, dan kesadaran masyarakat,” ujarnya.

    Chusnunia melanjutkan bahwa poin kelima mencakup pengakuan dan pelembagaan atas penggunaan budaya sebagai instrumen soft power dalam diplomasi dan pemasaran pariwisata, salah satunya dalam pasal 17T yang secara eksplisit menyebutkan pemanfaatan budaya dan diaspora Indonesia untuk memperkuat citra positif negara.

    Pada poin keenam, RUU ini juga disebut memodernisasi kerangka hukum terkait hak, kewajiban, partisipasi, dan pendanaan untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

    “Di bidang pendanaan berkelanjutan, misalnya, diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menarik pungutan dari Wisatawan mancanegara. Dana yang terkumpul dari pungutan ini secara spesifik dialokasikan kembali untuk kegiatan pengembangan kepariwisataan,” jelas Chusnunia.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pembahasan RUU Kepariwisataan sempat tertunda pada akhir periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan disepakati untuk dibahas pada era pemerintahan berikutnya.

    DPR RI dan Kemenpar pun sepakat untuk mulai kembali membahas RUU Kepariwisataan pada awal tahun ini, tepatnya Senin (3/2/2025).

  • KPK Ungkap Agen Travel Terancam Tak Dapat Kuota Haji Jika Tak Bayar Setoran ke Kemenag

    KPK Ungkap Agen Travel Terancam Tak Dapat Kuota Haji Jika Tak Bayar Setoran ke Kemenag

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa agen travel terancam tidak mendapatkan kuota haji khusus jika tidak memberikan uang ke oknum dari pihak Kementerian Agama (Kemenag).

    “Ya, kuotanya dari Kementerian Agama, kuota hajinya. Jadi, itu lah tindakan kesewenang-wenangan kadang meminta sesuatu di luar. Kalau tidak diberikan, ya nanti kuota hajinya bisa enggak kebagian, seperti itu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, dikutip pada Kamis (11/9/2025).

    Untuk itu, dia menjelaskan agen travel sangat bergantung kepada Kemenag untuk mendapatkan kuota haji, termasuk pembagian kuota haji tambahan.

    Dengan begitu, Asep menyebut pihaknya terus mendalami pembagian kuota haji khusus tersebut karena penambahan kuota haji juga terjadi pada tahun 2023.

    “Sebelumnya pada 2023 juga ada, tapi tidak sebesar yang di tahun 2024, dan juga pembagiannya itu masih sesuai, kalau tidak salah ya, sesuai dengan aturan yang ada,” tandas Asep.

    Duduk Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji yang kini ada di tahap penyelidikan.

    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

    “Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. 

    Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.

    Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.

    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

    “Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

    Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.

    “Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.

  • Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana.

    Dikatakan Heru, langkah itu sekaligus menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Saya mengatakan bahwa Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyinggung permintaan Budi Arie terkait tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

    Menurut Heru, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

    “Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa,” tegasnya.

    Heru menilai, langkah Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Ini menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie,” jelasnya.

    Kata Heru, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi.

    “Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk,” tukasnya.

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Pengamat: Indonesia butuh Menko Polkam yang kuat dan menenangkan

    Pengamat: Indonesia butuh Menko Polkam yang kuat dan menenangkan

    “Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pemerintah membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

    “Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Kuat menurut Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat.

    Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.

    Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara.

    Upaya menciptakan keamanan negara dilakukan Menko Polkam dengan menjadi koordinator beberapa instansi strategis seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.

    Karenanya, dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman matang di bidang politik, hukum maupun keamanan negara untuk menempati posisi ini.

    “Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus,” jelas Fahmi.

    Fahmi pun menyoroti beberapa nama yang diperbincangkan masyarakat karena dianggap layak menjadi Menko Polkam setelah Budi Gunawan.

    Salah satunya yakni Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjadi Menhan sekaligus Menko Polkam ad interim.

    “Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim,” kata Fahmi.

    Fahmi menilai semua modal yang dimiliki Sjafrie dari mulai pengalaman di bidang pertahanan dan kedekatan dengan Prabowo sangat mendukung untuk menjadikan dirinya sebagai Menko Polkam definitif.

    Dia juga menanggapi nama lain seperti Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Panglima TNI dan Menko Polkam era Presiden Joko Widodo.

    “Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini,” terang Fahmi.

    Yang terakhir ada nama Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Karirnya yang cemerlang sebagai Kapolri membuat pria kelahiran Palembang ini dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri era Presiden Joko Widodo.

    “Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan,” kata Fahmi.

    Namum terlepas dari nama-nama besar yang muncul di permukaan, Fahmi berharap presiden dapat memilih sosok yang memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi Menko Polkam.

    “Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan,” terang Fahmi

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan

    Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan

    GELORA.CO -Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sugeng Teguh Santoso menyoroti pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pasca demo yang berakhir rusuh hingga memakan korban pada akhir Agustus 2025 lalu.

    “Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Tetapi dalam pergantian tersebut ada satu etika politik dan juga etika kenegaraan terkait dengan hak masyarakat untuk bisa mengetahui alasan dilakukan pergantian atau reshuffle, karena di sini masyarakat berhak tahu,” kata Sugeng dikutip dari RMOLJabar, Kamis 11 September 2025.

    Sugeng mempertanyakan, apakah pemberhentian Budi Gunawan sebagai satu bentuk hukuman atas terjadinya demo yang berakhir rusuh atau seperti apa.

    “Kalau dalam situasi kemarin sangat jelas adanya dugaan panunggangan oleh satu kelompok tertentu yang terkait dengan fungsi keamanan dan pertahanan,” kata Sugeng.

    Selain itu, lanjut Sugeng, Budi Gunawan merupakan Menteri yang berasal dari PDIP, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang juga berasal dari kelompoknya Jokowi. 

    “Artinya, apakah Pak Presiden ini sedang melakukan pembersihan atau seperti apa. Namun kembali ditegaskan bahwa itu hak prerogatifnya presiden untuk membangun solidnya pemerintahan, tapi ini tetap harus dijelaskan,” kata Sugeng.

    Sugeng menambahkan, posisi Menko Polkam harus segera diisi dan tidak bisa ad interim tanpa ada kejelasan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

  • Silfester Matutina Dicurigai Ngumpet di Solo

    Silfester Matutina Dicurigai Ngumpet di Solo

    GELORA.CO -Keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina raib bak ditelan bumi. Padahal Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk mengejar dan mengeksekusi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tersebut.

    Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyarankan aparat penegak hukum mencari Silfester di kediaman pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo 

    “Coba cari di Sumber di Solo?” tulis Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 11 September 2025.

    “Coba cari di Sumber di Solo?” tulis Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 11 September 2025.

    Kecurigaan Guntur Romli tersebut diamini banyak warganet.

    “Cari saja di Solo, di rumah majikannya,” kata Ikbal Rendy.

    “Mulyono memang luar biasa. Dari institusi Polri Kehakiman UGM dan masih banyak yg lain menjadi penjilat Mulyono,” komentar Jonatan Natan.

    Diketahui, Silfester Matutina menjadi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia diduga menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla saat berorasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu.

    Atas perbuatannya, Silfester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Terhadap putusan tersebut, Silfester mengajukan banding.

    Akan tetapi, pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Hingga kini, dia belum dieksekusi atas putusan tersebut.

    Lalu, pada pertengahan bulan Agustus 2025, Silfester mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Namun, Silfester berhalangan menghadiri sidang permohonan PK karena sakit. Oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Silfester dianggap tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam permohonan peninjauan kembali dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan.

    Hakim pun menyatakan permohonan PK Silfester gugur.

  • Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6,5% dengan menjaga likuiditas sehingga sektor swasta bisa lebih banyak ambil peran.

    Purbaya berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Dia mencatat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi rata-rata tumbuh mendekati 6% berkat rata-rata pertumbuhan uang primer atau base money di atas 17% dan lonjakan kredit hingga 22%. 

    Sebaliknya, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan hanya sedikit di bawah 5% seiring pertumbuhan base money yang melambat ke sekitar 7%, bahkan sempat stagnan 0% pada dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Menurutnya, lonjakan uang beredar dan kredit pada era pemerintahan SBY membuat sektor swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, era pemerintahan Jokowi yang pertumbuhan uang beredar menurun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pembangunan dari belanja pemerintah.

    Oleh sebab itu, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dimaksimalkan apabila dua model era SBY dan Jokowi digabungkan. Artinya, sektor swasta dan fiskal pemerintah sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Itu langkah simpel saja yang mungkin enggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya, mungkin [pertumbuhan ekonomi] 6,5% sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector [sektor swasta] bekerja,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/9/2025).

    Dia mengungkapkan langkah awal yang sudah ditempuh adalah menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun kas pemerintah di BI, sebagian dialirkan agar bisa memperlonggar likuiditas dan memberi ruang tumbuh bagi sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya.