Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Sudah Tiga Kali Didorong Tapi tak Direspons DPR

    Sudah Tiga Kali Didorong Tapi tak Direspons DPR

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengklaim jika dirinya sangat aktif mendorong RUU Perampasan Aset ke DPR saat masih menjabat sebagai presiden. Bahkan Jokowi mengaku sudah tiga kali mendorong agar DPR segera membahas RUU Perampasan Aset.

    Menurutnya, dalam usaha tersebut, fraksi-fraski di DPR belum menindaklanjuti RUU Perampasan Aset hingga dirinya lengser.

    “Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting. Seingat saya sudah tiga kali mendorong RUU Perampasan Aset,” kata Jokowi saat ditemui di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dikutip, Jumat (12/9/2025).

    Jokowi mengaku, terakhir kali mendorong RUU tersebut pada Juli 2023. Namun setelah itu, DPR tak kunjung membahas RUU tersebut hingga saat ini.

    “Saya sudah tiga kali, kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga kirimkan surat ke DPR untuk segera RUU Perampasan Aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjuti saat itu,” ungkapnya.

    Dia mengaku belum mengetahui alasan pasti mengapa DPR belum membahas RUU Perampasan Aset hingga saat ini. Jokowi menduga salah satu faktor RUU tersebut mandek karena belum adanya kesepakatan khususnya dari para ketua umum partai.

    “(Kendala apa?) Ya kayak fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya biasanya atas perintah ketua-ketua partai,” bebernya.

    Dia menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membahas RUU tersebut. Pasalnya publik sudah mendesak DPR agar segera merampungkan RUU Perampasan Aset.

    “Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU berapa sana segera dibahas dan itu juga mau menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU Perampasan Aset,” ungkap Jokowi.

    Salah satu urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset itu, kata Jokowi, bisa merampas harta pelaku koruptor. Dirinya sendiri mengaku lupa kapan mendorong RUU tersebut.

    “Itu kalau nanti selesai kan yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. (Tiga kali mendorong tahun berapa?) Lupa terakhir Juni 2023,” ujar dia.

  • Yaqut Double Job Dibayar Rp7 Juta Sehari

    Yaqut Double Job Dibayar Rp7 Juta Sehari

    GELORA.CO – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 12 September 2025.

    Maksud kedatangannya bertujuan menyerahkan dokumen terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

    “Saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, yaitu surat tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat 29 April 2024 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Pak Faisal, ini tanda tangan dengan barcode,” ujar Boyamin.

    Boyamin menjelaskan, dalam dokumen itu disebutkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) bersama sejumlah orang lainnya ditugaskan melaksanakan pemantauan ibadah haji 2024.

    Itu artinya yang bersangkutan menjalankan fungsi double job lantaran sebelumnya telah menjabat sebagai amirul hajj.

    Menurut dia, tugas pemantauan itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “Jadi Menteri Agama dan Staf Khusus nggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri Agama itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian,” bebernya.

    Ia menuding Yaqut diduga menerima uang tambahan sebesar Rp7 juta per hari. “Nah, diduga juga diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas, sehari Rp7 juta, ya kali 15 hari ya berapa itu,” kata Boyamin.

    Selain itu lanjut Boyamin, patut dicurigai adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019.

    “Pengawas luar itu DPR, BPK, dan BPKP segala macam, pengawas internal itu adalah dari APIP. APIP itu orang-orang Inspektorat Jenderal, inspektur lah, pengawasnya Kementerian Agama. Maka di sini menjadi double, bukan sekadar double anggaran, tapi nggak boleh sebenarnya, nggak boleh Menteri Agama, Staf Khusus jadi pengawas, karena pengawas harus APIP atau orang dari Inspektorat Jenderal,” tutupnya.

    Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas disebut membuat surat keputusan menteri terkait pembagian kuota haji tambahan 2024.

    KPK mengungkapkan, dalam payung hukum itu, ada 20 ribu kuota tambahan usai permintaan atau lobi dari asosiasi haji kepada Kemenag.

    Disebutkan, permintaan tersebut usai pertemuan bilateral Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    “Jadi, tidak sendiri-sendiri untuk travel agent ini, tapi mereka tergabung di dalam asosiasi,” ungkap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa 9 September 2025 malam.

    “Asosiasi inilah yang kemudian menghubungi para oknum pejabat yang ada di Kementerian Agama untuk mengatur bagaimana caranya supaya kuotanya itu yang masuk kuota khusus menjadi lebih besar,” imbuhnya.

    Usai lobi, pada tanggal 15 Januari 2024, Yaqut menandatangani Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur pembagian kuota 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus (50:50).

    Namun, SK tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur penetapan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

    Di mana, kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Lalu, 92 persen untuk kuota haji reguler.

    Seharusnya pula, tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dibagikan untuk jemaah haji reguler. Rinciannya, 18.400 atau setara dengan 92 persen, dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 atau setara dengan 8 persen. Itu berarti, kuota haji reguler yang awalnya hanya 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang.***

  • Jokowi: Pihak yang Persoalkan Ijazah Pasti Ada yang Back Up

    Jokowi: Pihak yang Persoalkan Ijazah Pasti Ada yang Back Up

    Jokowi menduga, ada permainan di balik polemik laporan ijazah palsu yang menyerang keluarganya. Sebab, persoalan ini telah berlangsung lama. 

    “Iya ini tidak hanya sehari, dua hari. Sudah empat tahun yang lalu. Kalau yang napasnya panjang itu kalau tidak ada yang membackup kan tidak mungkin. Gampang-gampangan saja,” ucapnya. 

    Jokowi meluruskan soal Ijazah Gibran. Usai lulus dari SMP Negeri 1 Solo melanjutkan sekolah tingkat menengah atasnya di Singapura. Jokowi memastikan Gibran menempuh pendidikan setingkat SMA di Singapura.

    “Iya di Orchid Park Secondary School. Wong yang nyarikan saya kok,” kata dia.

    Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasannya memilih menyekolahkan Gibran di luar negeri, tepatnya di Singapura untuk tingkat SMA. Menurut Jokowi, keputusan untuk menyekolahkan di luar negeri itu dilakukan agar Gibran dapat belajar hidup lebih mandiri.

    “Biar mandiri saja,” singkatnya.

  • Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pembicaraan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bertemu di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).

    AHY mengatakan, Gibran berkunjung ke Cikeas until memberi ucapan dan mendoakan SBY yang sedang berulang tahun.

    “Oh iya, tadi beliau (Gibran) datang ke Cikeas menyampaikan ucapan ulang tahun karena Pak SBY hari ini berusia 76 tahun, tentunya menyampaikan secara langsung dan mendoakan yang baik-baik,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    AHY sendiri tak ikut dalam pertemuan tersebut sehingga tak mengetahui secara detail hal-hal yang dibahas SBY dan Gibran. Namun, kata dia, para tokoh kerap mendikusikan soal kondisi Indonesia terkini.

    “Tidak tahu saya, saya tidak ikut di peetemuan itu, tapi yang jelas pasti selalu mendiskusikan juga tentang bangsa. kita ingin Indonesia juga semakin baik, kondisinya, ekonominya, dan kita terus kawal pembangunan yang dijalankan pemerintahan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur itu.

  • Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Wapres Gibran Bertemu SBY, Jokowi: Bagus Biar Dapat Wejangan

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pembicaraan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bertemu di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).

    AHY mengatakan, Gibran berkunjung ke Cikeas until memberi ucapan dan mendoakan SBY yang sedang berulang tahun.

    “Oh iya, tadi beliau (Gibran) datang ke Cikeas menyampaikan ucapan ulang tahun karena Pak SBY hari ini berusia 76 tahun, tentunya menyampaikan secara langsung dan mendoakan yang baik-baik,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    AHY sendiri tak ikut dalam pertemuan tersebut sehingga tak mengetahui secara detail hal-hal yang dibahas SBY dan Gibran. Namun, kata dia, para tokoh kerap mendikusikan soal kondisi Indonesia terkini.

    “Tidak tahu saya, saya tidak ikut di peetemuan itu, tapi yang jelas pasti selalu mendiskusikan juga tentang bangsa. kita ingin Indonesia juga semakin baik, kondisinya, ekonominya, dan kita terus kawal pembangunan yang dijalankan pemerintahan yang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur itu.

  • Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Menurut Jokowi, nama Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sosok yang telah lama dikenalnya. Sebelumnya ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani jadi kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat, saya kira indek harga saham gabungan juga kembali rebounf, kembali naik. Kemudian dollar terhadap Rupiah juga melemah, Rupiah menguat. Artinya, pasar bisa menerima,” ujar dia.

    Jokowi melanjutkan, jika pasar menerima artinya investor dan aliran uang akan kembali masuk ke negara Indonesia. Jokowi menilai kondisi yang sangat bagus.

    “Saya kira itu bagus,” ucapnya.

     

  • 3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Usut Dugaan Penurunan Kualitas Bansos Era Presiden Jokowi

    KPK Usut Dugaan Penurunan Kualitas Bansos Era Presiden Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) menduga adanya penurunan kualitas bantuan sosial (Bansos) Presiden Covid-19 di wilayah Jabodetabek, Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

    Upaya pendalaman materi dilakukan KPK dengan memanggil Kepala Cabang PT Sungai Budi Group, Michael Setiaputra (MS) sebagai saksi pada hari Selasa (9/9/2025).

    Selain itu KPK juga menduga adanya praktik penggelembungan dana pengadaan bansos.

    “Apakah sesuai atau ada dugaan-dugaan pengkondisian sehingga bisa menurunkan kualitas barang ataupun me-markup dari nilai barang tersebut. Sehingga tentu itu penting dalam penelusuran lebih lanjut terkait dengan penyediaan bansos tersebut,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (12/9/2025).

    Pasalnya, PT Sungai Budi Group salah satu perusahaan agribisnis besar yang dikenal dengan merek minyak dan tepung Rose Brand yang ikut serta dalam pengadaan bansos.

    Selain Michael, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain dari perusahaan vendor pada hari sama, antara lain Vloro Maxi Sulaksono (wiraswasta/Direktur PT Cipta Mitra Artha), Agung Tri Wibowo (wiraswasta/Direktur PT Mesail Cahaya Berkat), serta Floreta Tane (Direktur PT Dwimukti Graha Elektrindo).

    Sebelumnya, terdapat beberapa perusahaan yang berpeluang ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan penyelewengan barang bantuan sosial

    Hal ini merespons keterlibatan Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha (ALA), Teddy Munawar, dalam proyek yang diduga sarat praktik korupsi.

    “KPK masih membuka peluang baik itu individu maupun korporasi,” ujar eks Jubir KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).

    Kasus dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 26 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara ditaksir mencapai Rp125 miliar.

    Setidaknya terdapat enam juta paket sembako dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam yang diduga dikorupsi. Setiap tahap terdiri atas dua juta paket, dengan nilai kontrak total sekitar Rp900 miliar.

  • Soal Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Lempar Bola ke Kejari Jaksel Nasional 12 September 2025

    Soal Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Lempar Bola ke Kejari Jaksel Nasional 12 September 2025

    Soal Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Lempar Bola ke Kejari Jaksel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menegaskan, eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menjadi wewenang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.
    Hal itu disampaikan Anang saat ditanya wartawan mengenai perkembangan eksekusi putusan pengadilan terhadap Silfester, yang dikenal sebagai relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemilu lalu.
    “Itu kan sudah ranahnya eksekutornya Kejari Jakarta Selatan,” kata Anang saat ditemui di Kejagung, Jumat (12/9/2025).
    Anang menyebut, Kejari Jakarta Selatan sempat memanggil kembali Silfester. Namun, ia mengaku Kejagung tidak mengetahui kelanjutan proses tersebut.
    “Seingat saya (Kejari) sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Coba dicek lagi nanti ke Kejari Jakarta Selatan selaku eksekutornya. Langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh yang bersangkutan?” ucapnya.
    Diketahui, Silfester Matutina divonis 1,5 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019 karena menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla.
    Putusan tersebut dikuatkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
    Meski sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), eksekusi terhadap Silfester hingga kini belum dilaksanakan oleh Kejari Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyayangkan munculnya tudingan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ada di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Opini tersebut menurutnya merupakan bentuk adu domba jahat.

    Pangeran Mangkubumi menyebut upaya itu bertujuan untuk membenturkan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik,” tegas Pangeran dalam keterangan tertulis dilansir pada Jumat (12/9/2025).

    Lebih jauh ia menyoroti narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran atau PSI sedang memainkan peran ganda adalah tafsir politis yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

    Pangeran menegaskan Gibran adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, bukan bermain di balik aksi anarkis itu.

    “Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu artinya mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.