Tag: joko widodo

  • Bambang Tri Tetap Yakin Ijazah Jokowi Palsu meski Pernah Dipenjara: Justru Tambah Kuat

    Bambang Tri Tetap Yakin Ijazah Jokowi Palsu meski Pernah Dipenjara: Justru Tambah Kuat

    GELORA.CO  – Mantan terpidana kasus ijazah Jokowi, Bambang Tri Mulyono, menegaskan tetap yakin ijazah sang presiden ke-7 RI palsu. Bambang mengatakan keyakinannya tetap kuat meski pernah dipenjara terkait tudingan tersebut.

    “Sejak saya selesaikan penulisan buku itu, kan saya sudah yakin (ijazah Jokowi palsu),” ujar Bambang Tri dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang ‘Back Up’ di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Dia mengatakan, keyakinannya justru semakin menguat usai pakar telematika Roy Suryo dkk turut menyuarakan tudingan ijazah palsu Jokowi.

    “Apalagi ini kan ditambah teman-teman yang para ahli ini, yang doktor-doktor ini, tambah yakin dong,” kata Bambang.

    Dia menegaskan, vonis penjara yang telah dijalani tidak pernah mengubah keyakinannya atas ijazah palsu Jokowi.

    “Sama sekali nggak (berubah), tiap hari tambah kuat itu,” tegas dia.

    Diketahui, Bambang Tri bebas per 26 Agustus 2025 lalu.Dia telah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Sragen. 

    Pembebasan bersyarat Bambang Tri berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) nomor PAS-951.PK.05.03 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tertanggal tanggal 12 Juni 2025. 

    “Pemberian pembebasan bersyarat kepada Bambang Tri Mulyono dilakukan setelah melalui proses penilaian yang ketat, termasuk aspek kelakuan baik, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pemenuhan syarat administratif dan substantif. Kami berharap dengan adanya pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan dapat beradaptasi kembali di tengah masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Kepala Lapas Kelas IIA Sragen Mohamad Maolana dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025). 

    Sebelum bebas, kata dia, Bambang Tri juga telah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani masa pidananya.

    “Dengan pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan tetap akan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” tutur dia.

    Adapun Bambang Tri Mulyono divonis 6 tahun penjara oleh PN Solo atas dakwaan penyebaran ujaran kebencian mengenai ijazah Jokowi pada 2023 lalu. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi 4 tahun pada tingkat pengadilan tinggi.

    Bambang Tri pun mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Sidang perdana telah digelar pada 3 Juli 2025 lalu.

  • Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    GELORA.CO  – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan menjawab tudingan pakar telematika Roy Suryo soal ijazah palsu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai tudingan Roy Suryo mengada-ada.

    “Ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau wapres mengaku bahwa dia S2, sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya,” ujar Ade dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang ‘Back Up’ di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Dia mengaku tidak pernah mendengar Gibran mengakui dirinya lulusan S2.

    “Saya tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita mana pun, Mas Gibran mengakui dia adalah (lulusan) S2. Itu yang pertama biar masyarakat juga tahu,” kata dia.

    Ade pun menilai data yang ditampilkan Roy Suryo tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Jangan juga kita ke mana-mana, karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini, ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini saya rasa gak bisa lho,” tutur dia.

    Sepengetahuannya, kata Ade, Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Sekolah itu setara SMA.

    Dia pun menduga Roy Suryo akan meminta Gibran menunjukkan ijazah asli seperti desakan kepada Presiden ke-7 RI sekaligus ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini pasti buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih, ‘Mana ijazahnya?’ Nah ini,” kata Ade

    Sumber: inews 

  • Ijazah S2 Gibran Ternyata Setara SMK

    Ijazah S2 Gibran Ternyata Setara SMK

    GELORA.CO  – Pakar telematika Roy Suryo membongkar terkait keaslian ijazah S2 yang diklaim milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Roy turut menampilkan bukti dari publikasi resmi yang pernah ditampilkan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

    Roy menuturkan, mendukung penuh langkah Subhan Palal yang menggugat ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

    “Saya sebenernya mendukung apa yang dilakukan Pak Subhan Palal, untuk melihat kecarut marutan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi, kalau dulu kita ditantang Jokowi sudah tidak menjabat lagi, sekarang kita bongkar ijazahnya dan itu tidak kalah parahnya,” ucap Roy dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk ‘Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang Back Up’ disiarkan di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Roy menerangkan, berdasarkan publikasi resmi yang pernah ditampilkan saat mendaftar sebagai cawapres, masyarakat dipengaruhi seolah-olah Gibran sudah lulus S1 dan S2.

    “Jadi ini publikasi resmi dimuat diberbagai koran, dia seolah-olah, si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore (MDIS), Singapura. S2-nya, S2 loh hebat di University of Technology Sydney, Australia,” kata dia.

    Namun, Roy menyebut, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui ijazah S2 di University of Technology Sydney, Australia hanya setara jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).

    “Tapi ternyata, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui (Gibran) telah menyelesaikan pendidikan ‘Grade 12’, itu berarti SMA di UTS Insearch, jadi UTS Insearch hanya disetarakan setara sekolah menengah kejuruan,” ucapnya.

    Roy menuturkan, surat penyetaraan dari UTS Insearch ditandatangani Dr Suranto dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen)

    “Jadi artinya, apa yang dikatakan dia S2 itu bohong. Kedua, surat ini harus dipertanyakan, karena apa? Kalau UTS berarti itu kan matrikulasi, setara dengan kalau kita kursus. Kenapa yang disetarakan ini? bukannya SMA? Dia kan SMA-nya nulis adalah Orchard Park Secondary School itu hanya dua tahun, mana ijazahnya? ga ada ijazah SMA-nya. Jadi, ini salah besar,” tuturnya

  • Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    Gatot Nurmantyo Dianggap Kuat Jadi Menko Polkam Ketimbang Jenderal Lain, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gatot Nurmantyo dianggap sosok lebih kuat mengisi kursi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ketimbang tokoh lain dari militer.

    Itu diungkapkan Pengamat Politik Refly Harun. Melalui video yang diunggah di YouTube pribadinya.

    Menurutnya, Gatot layak mengisi kursi tersebut. Bahkan kandidat yang diperhitungkan.

    “Kalau Gatot Nurmantyo menjadi Menko Polkam bukan Menko Polhukam, rasanya layak sekali. Karena urusannya hanya soal politik dan keamanan,” kata Refly dikutip dari Selasa, (16/9/2025).

    “Gatot Nurmantyo itu kandidat yang sangat diperhitungkan,” tambahnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot beruntung karena tidak terikat pada kekuatan politik lain. Berbeda dengan jenderal lainnya.

    “Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang relatif independen dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Gerindra, karena dia tidak gabung dengan kekuatan partai politik manapun. Seperti Moeldoko, seperti Andika Perkasa,” jelasnya.

    Ia mengatakan sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Kalaupun bukan dari militer, harus yang berwibawa.

    “Sosok Menko Polkam harus sosok yang senior. Atau paling tidak orang yang memiliki wibawa sendiri kendati dia sipil, seperti Mahfud MD dulu. Ada Purnomo Yus Giantoro, dan sebelumnya Jono Sudarsono,” ujarnya.

    “Berarti dia membawahi Kementerian Pertahanan, kemudian saya tidak tahu polisi di mana. Apakah urusan hukum, apakah urusan keamanan gitu ya. Kemudian bidang pertahanan dan berbagai macamnya,” sambungnya.

    Apalagi, kata dia, Gatot Nurmantyo adalah tokoh yang dipersepsi sebagai anti Jokowi. Mengingat ia bagian dari koalisi yang kerap mengkritik Jokowi.

  • Jokowi Digugat Alumnus UGM terkait Ijazah Palsu, Ini Isi Petitumnya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 September 2025

    Jokowi Digugat Alumnus UGM terkait Ijazah Palsu, Ini Isi Petitumnya Regional 16 September 2025

    Jokowi Digugat Alumnus UGM terkait Ijazah Palsu, Ini Isi Petitumnya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu.
    Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa (16/9/2025) siang.
    Perkara bernomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto.
    Tergugat dalam perkara ini terdiri dari Jokowi sebagai tergugat I, Rektor UGM Prof Ova Emilia sebagai tergugat II, Wakil Rektor UGM Prof Wening sebagai tergugat III, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai tergugat IV.
    “Tadi dibuka sidang perkara tersebut kurang lebih pukul 11.30 WIB, di ruang Sidang Suryadi,” kata Humas PN Solo, Subagyo, saat dihubungi, Selasa (16/9/2025) sore.
     
    Majelis hakim yang memeriksa perkara terdiri dari Putu Gde Hariadi, Sutikna, dan Fatarony. Dalam sidang perdana, para tergugat hadir secara langsung kecuali Polri.
    “Kemudian Majelis Hakim terhadap perkara tersebut, memanggil lagi tergugat empat yg belum hadir, pada sidang pada hari Selasa tanggal 30 September 2025, untuk hadir di persidangan,” paparnya.
    Isi petitum gugatan yang diajukan penggugat adalah sebagai berikut:
    – Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
    – Menyatakan Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat tiga dan Tergugat empat, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    – Menyatakan bahwa Ijazah sebagaimana tersebut pada Bukti P-1 adalah Palsu.
    – Menghukum Tergugat satu untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat.
    – Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Tegaskan Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Tidak Terkait Pilpres 2029

    KPU Tegaskan Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Tidak Terkait Pilpres 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan aturan nomor 731 tahun 2025 tidak dimaksudkan untuk mengatur Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Pasalnya, aturan tersebut berisikan tentang pembatasan akses publik terhadap 16 dokumen milik capres-cawapres, di mana salah satunya adalah ijazah. Hal ini menuai polemik mengingat belakangan publik tengah diterpa isu ijazah Jokowi dan Gibran. 

    “Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan ini murni bagaimana pengelolaan data ini hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers, Selasa (16/9/2025).

    Alhasil dalam kesempatan tersebut, dia mengumumkan mencabut aturan yang dianggap untuk kepentingan segelintir pihak.

    “Memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikam KPU,” kata Mochammad Afifudin.

    Dia menjelaskan aturan itu dibuat bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dan hanya mengikuti aturan berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi Publik No.14 tahun 2008 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 tahun 2022.

    Dia meminta maaf kepada masyarakat karena keputusan menuai polemik dan beranggapan bahwa keputusan ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu.

    “Sebagai bagian dari langkah kami untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dan juga saran perbaikan untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan,” ucapnya.

    Dia menuturkan nantinya pengungkapan dokumen capres-cawapres tetap berlandaskan pada klausul pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 14, di mana dokumen yang dikecualikan bisa dibuka dengan persetujuan tertulis.

    “Kami dalam proses pendaftaran calon presiden, wakil presiden termasuk calon kepala daerah itu ada formulir yang isinya permintaan persetujuan ya untuk disampaikan ke publik,” paparnya.

    Afif akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengkaji ulang aturan pengecualian dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga menghasilkan aturan yang komprehensif.

  • Soal Putusan KPU, Palti Hutabarat: Hal Beginilah yang Bikin Publik Yakin Ijazah Gibran Bermasalah

    Soal Putusan KPU, Palti Hutabarat: Hal Beginilah yang Bikin Publik Yakin Ijazah Gibran Bermasalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial, Palti Hutabarat, ikut merespons keputusan KPU yang menetapkan dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan.

    Dikatakan Palti, keputusan tersebut justru memperkuat kecurigaan publik, khususnya terkait keaslian ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Hal-hal beginilah membuat publik jadi yakin Ijazah Gibran Rakabuming bermasalah,” ujar Palti di X @PaltiWest (16/9/2025).

    Ia pun merasa heran ketika publik ramai membicarakan keaslian ijazah keluarga Jokowi, tiba-tiba lahir aturan baru yang terkesan menjadi tameng.

    “Ngapain coba dibuat aturan supaya Ijazah Gibran tidak perlu dilihat publik. Aneh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan sejumlah dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

    Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan KPU FI Nomor 731 Tahun 2025 yang diteken Ketua KPU Affifuddin pada 21 Agustus 2025.

    Total ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, salah satunya ijazah.

    “Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikecualikan selama jangka waktu lima tahun,” tulis KPU dalam putusan tersebut, dikutip Senin (15/9/2025).

    Kecuali, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Dan, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

    KPU menjelaskan, dokumen persyaratan capres-cawapres seperti ijazah, surat tanda tamat belajar, maupun keterangan lain yang dilegalisasi sekolah atau program pendidikan, masuk kategori data pribadi.

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Kala Video Iklan Keberhasilan Pemerintah Ganggu Penonton Bioskop

    Kala Video Iklan Keberhasilan Pemerintah Ganggu Penonton Bioskop

    JAKARTA – Video iklan dalam pemutaran film di bioskop kerap menganggu. Penonton tak pernah membayar untuk menonton iklan. Mereka ingin tonton film yang jadi pilihannya. Iklan dianggap jadi hal yang mengganggu dan buang waktu.

    Kecaman yang sama hadir kala video iklan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan bendungan muncul di banyak bioskop. Video iklan Jokowi dianggap sampah visual. Bermuatan politis pula. Video iklannya ramai-ramai dianggap sebagai penyalagunaan kekuasaan: kampanye terselubung.

    Protes kemunculan iklan dalam pemutaran film bioskop hadir di mana-mana. Iklan yang secara paksa diputar dianggap sudah mengganggu hak konsumen. Suatu hak penonton yang datang dan membayar untuk nonton film yang disukai, bukan iklan.

    Kondisi itu terjadi pula di Indonesia pada September 2018. Iklan bukan datang dari produk jenama ternama. Iklan justru hadir dari kubu pemerintahan Jokowi. Bioskop di seantero Indonesia menayangkan iklan keberhasilan pembangunan sejumlah bendungan di tanah air.

    Iklan itu memiliki judul 2 Musim, 65 Bendungan. Iklan itu menampilkan suara dari Presiden Jokowi sendiri. Tentunya lengkap dengan slogan kaku khas pemerintah #MENUJUINDONESIAMAJU. Video berdurasi 4:30 menit itu melulu menampilkan kesuksesan pemerintah.

    Cuplikan iklan terkait keberhasilan pembangunan bendungan ala pemerintahan Jokowi yang banjir kecaman. (Youtube Jokowi)

    Visual pembangunan bendungan coba dihadirkan. Jokowi bak menghadirkan pesan terkait jaminan produksi pangan yang melimpah. Dulu produksi pangan Indonesia hanya satu kali panen. Namun, kini panen bisa dilakukan lebih dari satu kali.

    Bagian itu menegaskan bahwa urusan jaminan produksi pangan dibutuhkan ketersediaan air yang melimpah. Alhasil, pembangunan bendungan jadi sesuatu yang penting.

    Sambutan masyarakat yang menyaksikan video iklan kebanyakan negatif. Alih-alih mendapatkan sambutan meriah, video propaganda politik Jokowi justru berbuah kecaman. Namun, pemerintah berkelit. Mereka menegaskan video yang muncul di bioskop adalah amanat Undang Undang.

    “Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, atau proyek yang sudah selesai, atau masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, 14 September 2018.

    Jadi Kontroversi

    Langkah pemerintah pasang iklan di bioskop jadi polemik. Kritik dan hujatan muncul di mana-mana. Penonton bioskop merasa terganggu dengan video propaganda Jokowi. Mereka memandang iklan bermuatan politis tak layak muncul di bioskop karena orang niatnya ke bioskop butuh hiburan.

    Video Jokowi juga dianggap terlalu memaksa bak sampah visual. Penonton meyakini iklan itu seraya memaksa yang hadir untuk menonton. Propaganda politik dipandang tak layak muncul di bioskop. Beberapa lainnya menganggap pemerintahan Jokowi harusnya kreatif mencari medium lain.

    Komentar lain juga muncul dari kubu oposisi. Kubu Prabowo Subianto menganggap iklan Jokowi sebagai atraksi politik yang kebablasan. Kondisi itu karena video yang muncul justru bertepatan dengan tahun politik. Alias, satu tahun sebelum Pilpres 2019 digelar.

    Jokowi dipandang curi start kampanye Pilpres. Bagian itu dianggap sebagai bukti Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan langkah ke periode dua kekuasaan. Banyak yang meminta iklan Jokowi dicopot. Keinginan itu diungkap pula politisi senior partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli Zon yang setia jadi oposisi bersama Prabowo juga memandang rezim Jokowi sudah melakukan pemborosan. Anggaran pemerintah digunakan Jokowi untuk kampanye. Bukan untuk hal yang punya urgensi tinggi.

    Fadli pun meragukan pula capaian-capaian yang dilakukan Jokowi. Capaian yang diungkap tak sesuai dengan kenyataan. Kondisi itu karena Jokowi bak melulu butuh suara supaya menang dalam Pilpres 2019. Oleh sebab itu, segala macam strategi –umbar keberhasilan– dilakukan untuk mengemis suara.

    “Iklan itu tidak pada tempatnya, ketika orang mau datang ke bioskop, bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi lain melakukan hal yang sama, berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan. Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir untuk apa membayar iklan ke bioskop, ditonton juga lebih sedikit orang.”

    “Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain yang lebih bermanfaat. Capaian-capaian itu harus diverifikasi, benar atau tidak, jangan-jangan hoaks gitu kan. Dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan,” ujar Fadli sebagaimana dikutip laman kompas.com, 14 September 2018.