Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    Ramalan Jayabaya 08 dan Warisan Goro Jokowi ke Gibran

    GELORA.CO -Ramalan politik di Indonesia selalu menyimpan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya, pujangga Jawa kuno, yang hingga kini masih sering dijadikan bahan perbincangan serius maupun guyonan politik.

    Dalam ramalan itu disebutkan, pemimpin Nusantara akan memiliki nama dengan akhiran No-To-No-Go-Ro. Frasa ini dimaknai sebagai noto nogoro, yang berarti “menata negara”. Meski sekilas terdengar simbolis, pola tersebut diyakini sebagian kalangan tetap relevan hingga hari ini.

    Jika ditelusuri, benang merah itu memang tampak pada sejumlah presiden RI. Soekarno, presiden pertama, menutup namanya dengan “No”. Soeharto, presiden kedua, berakhir dengan “To”. Lalu Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghadirkan akhiran “No” pada era kepemimpinannya. 

    Bahkan Joko Widodo pun kerap dimasukkan dalam pola tersebut. Alasannya, nama asli Jokowi saat lahir adalah Mulyono sebelum kemudian diganti menjadi Joko Widodo.

    “No lagi; Mulyono. Kenapa Mulyono? Jokowi itu saat lahir nama aslinya Mulyono, karena berulang kali sakit-sakitan ibunya lalu mengganti nama jadi Joko Widodo. Jadi Jokowi masuknya di No; Mulyono,” terang mantan politikus Gerindra Arief Poyuono saat berbincang dengan RMOL, seperti dikutip kembali pada Minggu, 21 September 2025.

    Namun, pola ini kerap menimbulkan pertanyaan ketika menyentuh nama Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ketiganya tidak dimasukkan ke dalam rangkaian karena dianggap memimpin dalam periode singkat, kurang dari lima tahun.

    Kini publik kembali berspekulasi apakah Presiden ke-8, Prabowo Subianto, masuk dalam kerangka ramalan Jayabaya? Dari sisi nama memang tidak persis cocok. Tapi namanya juga ramalan?”kadang pas, kadang harus dipas-paskan agar sesuai kenyataan.

    Lebih jauh, sebagian penafsir menyebut bahwa suku kata “Goro” dalam ramalan bukanlah tanda akhiran nama, melainkan gambaran situasi ketika seorang pemimpin berkuasa. Dalam bahasa Jawa, goro berarti dusta atau kebohongan. 

    Sementara goro-goro kerap dimaknai sebagai huru-hara atau kekacauan. Dua tafsir ini saling berkaitan yaitu kebohongan bisa menjadi pemantik utama munculnya kegaduhan sosial maupun politik.

    Lalu, di manakah posisi Joko Widodo dalam konteks ramalan ini?

    Beberapa penafsir meyakini Jokowi berada di fase goro. Mereka menilai, sejak awal kepemimpinannya sudah tampak bayangan potensi kekacauan, berupa kekecewaan, pengkhianatan, hingga kemarahan publik. Kondisi inilah yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai goro-goro, sebuah masa penuh gejolak yang mengiringi kepemimpinan.

    Meski Jokowi kini telah lengser, sebagian kalangan percaya bahwa “warisan goro” itu tidak berhenti begitu saja. Aura itu diyakini berpindah ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Apakah tafsir ini benar adanya atau sekadar ramalan yang dipaksakan agar selaras dengan realitas politik, hanya waktu yang bisa menjawab. 

    Namun satu hal pasti ramalan Jayabaya akan terus hidup di ruang obrolan politik Indonesia, dari warung kopi hingga ruang seminar, sebagai jalinan antara mitos, sejarah, dan drama kekuasaan.

  • 9 Projo Ungkap Arahan Jokowi buat Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode Nasional

    9 Projo Ungkap Arahan Jokowi buat Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode Nasional

    Projo Ungkap Arahan Jokowi buat Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Fredy Damanik berbicara mengenai arahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama dua periode.
    Fredy menyampaikan, dukungan para pendukung Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran sebenarnya sudah dilakukan sejak Pilpres 2024.
    “Ini komitmen untuk menjaga kesinambungan pemerintahan agar program pembangunan berjalan lancar. Salah satu tema kampanye waktu itu adalah keberlanjutan. Projo dan sejumlah organ relawan sebelumnya sudah menginisiasi Musyawarah Rakyat untuk mencari pelanjut Jokowi. Pak Prabowo lah pelanjut Pak Jokowi,” ujar Fredy kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Fredy memaparkan, dukungan terhadap Prabowo-Gibran selama dua periode bertujuan untuk memastikan program-program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif terhadap rakyat banyak.
    Menurutnya, waktu lima tahun terlalu singkat untuk mewujudkan program-program Prabowo-Gibran.
    “Dalam setiap pertemuan dengan relawan maupun tokoh-tokoh relawan pasca Pilpres, Presiden Jokowi kerap kali menyatakan, relawan harus mengawal dan memastikan serta mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhasil menjalankan program-programnya,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) mengakui secara terbuka bahwa dirinya telah memberikan arahan kepada para relawannya untuk mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua periode.
    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Saat ditanya apakah instruksi tersebut merupakan keinginan pribadinya, Jokowi enggan menjawab secara gamblang.
    Namun, ia kembali menegaskan arahan tersebut.
    “Ya memang sejak awal saya menyatakan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dua periode. Itu saya sampaikan ke relawan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Jelaskan Upaya Oknum Kemenag Gaet Khalid Basalamah Gunakan Haji Khusus

    KPK Jelaskan Upaya Oknum Kemenag Gaet Khalid Basalamah Gunakan Haji Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan oknum Kementerian Agama (Kemenag) mengiming imingi pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour Khalid Basalamah agar beralih dari haji furoda ke haji khusus.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut oknum Kemenag berjanji menyediakan fasilitas berupa maktab yang dekat dengan Mina.

    “Tapi si oknum pegawai Kemenag ini meyakinkan kepada Ustaz KB itu bahwa ini loh ada furoda khusus dan ini pasti berangkat di tahun ini juga,” kata Asep, Kamis (18/9/2025).

    Alhasil Khalid Basalamah berpindah dari haji furoda ke haji khusus. Selain itu, Khalid juga ditawari penginapan yang tidak jauh dari tempat lempar jumroh. 

    “Kemudian terkait dengan penginapan yang dekat dengan tempat jumroh dan lain-lain itu salah satu yang mengapa Ustaz KB ini kemudian mau, gitu ya, dari haji furoda pindah ke haji khusus,” tuturnya.

    Asep menyampaikan kemungkinan praktik itu dilakukan juga oleh travel lain, sehingga sampai saat ini KPK masih mendalami perakara kuota haji.

    “Itu lah yang membuat, ini khusus yang ke Ustaz Khalid Basalamah ya. Kemungkinan yang lain juga, di travel yang lain, jemaah yang lain itu juga iming-imingnya seperti itu. Kemungkinan ya,” kata dia.

    Tak hanya itu, alasan Khalid ingin menggunakan haji khusus adalah keterangan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Yaqut selaku Menteri Agama pada era itu. 

    Tawaran diberikan oleh Ibnu Masud, pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, sehingga Khalid bersama 122 jemaah dari Uhud Tour termasuk dalam rombongan PT Muhibbah.

    Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika Presiden ke-7 Jokowi bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023, membahas penambahan kuota haji. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji untuk jemaah Indonesia

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Dalam realisasinya, pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. Sejumlah pihak telah diperiksa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi kuota haji yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.

    Penyidik juga mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar. 

    Uang tersebut diduga mengalir ke pegawai Kementerian Agama. Terbaru, penyidik mendapatkan informasi adanya juru simpan yang menampung uang tersebut.

  • 6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi “Memory of the World”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah berpandangan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) berpotensi menjadi ‘Memory of the World’.
    Reza meyakini, pidato Prabowo juga akan dikenang seperti itu, layaknya pidato Presiden Soekarno di masa lampau.
    “Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB tahun 2025 ini berpotensi menjadi kenangan dunia, atau ‘Memory of the World’, sebagaimana halnya pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 silam, yang dikenal sebagai ‘Memory of the World’,” ujar Reza kepada
    Kompas.com
    , Minggu (21/9/2025).
    Reza menjelaskan, pidato Prabowo ini akan memuat filosofi, konstitusi, tradisi diplomatik, dan tantangan yang sedang dihadapi.
    Selain itu, kata dia, juga mengenai optimisme dengan perkembangan terkini di dunia yang menyimpan banyak harapan mulia, di tengah banyaknya krisis yang tidak terselesaikan.
    Maka dari itu, Reza menyampaikan sejumlah saripati yang dapat Presiden Prabowo sampaikan dalam Sidang Umum PBB.
    Pertama, perlunya kerja sama berkelanjutan antar peradaban secara lintas generasi, terlepas dari perbedaan peradaban itu sendiri.
    Sebab, dunia sedang menghadapi tantangan yang sama, seperti kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, meluasnya kerusakan di muka bumi, krisis keamanan yang tidak kunjung terselesaikan, terus bertambahnya jumlah penduduk bumi tanpa mengedepankan perbaikan kualitas hidup, serta adanya potensi kepunahan umat manusia karena penggunaan nuklir secara tidak semestinya.
    “Kedua, PBB yang telah berusia 80 tahun ini hendaknya terus diperkuat, dengan mengambil hikmah dari kenyataan dalam hubungan antar bangsa, yang sangat berbeda dengan saat PBB itu berdiri. Dalam hal ini, PBB diharapkan mampu dengan cepat menjawab tantangan global yang mendesak, pada tingkatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi,” paparnya.
    “Untuk itu, perlu dilakukan reformasi PBB, dengan memperkuat kedudukan Sekretaris Jenderal PBB, sehingga mampu memberdayakan Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, tanpa perlu tersandera oleh negara besar tertentu,” sambung Reza.
    Yang ketiga, masih dalam konteks reformasi PBB, Reza menyampaikan, perlu dilakukan pengubahan dalam komposisi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, dengan mengambil hikmah dari peran serta para anggota tidak tetap DK PBB selama ini, yang lazim dikenal sebagai Elected 10, yang bertugas masing-masing hanya 2 tahun.
    Menurutnya, dalam kenyataannya, idealisme 10 negara tersebut selalu kandas dalam Resolusi DK PBB, akibat Hak Veto yang digunakan secara serampangan.
    Dia berharap, ke depannya, DK PBB perlu diperkuat dengan penambahan 10 anggota baru.
    Kriterianya seperti perwakilan Peradaban Hindu dan Islam. Mengingat, China sudah mewakili peradaban Mandarin.
    Lalu, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga memiliki peradaban Greco-Judeo-Roman.
    Perwakilan selanjutnya adalah Benua Asia dan Afrika, yang merupakan bekas negara terjajah yang sekarang mulai mampu berkinerja secara modern.
    Kemudian, kata Reza, perwakilan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perwakilan negara pendukung perdamaian dunia lewat misi perdamaian PBB, hingga perwakilan negara yang mampu membangun secara berkelanjutan dan menjadi penyumbang bagi pertumbuhan dan perdamaian dunia.
    Sementara itu, terkait absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Umum PBB selama ini, Reza meyakini pasti ada penyebabnya.
    “Perihal absennya Presiden Joko Widodo, saya pikir disebabkan oleh beratnya masalah di dalam negeri, sehingga menuntut keberadaan beliau untuk secara langsung mengendalikan berbagai penyelesaian atas permasalahan tersebut,” kata Reza.
    “Karakter Presiden Prabowo adalah intermestik. Baginya, penyelesaian masalah di dalam negeri adalah mendesak dan harus selalu diprioritaskan. Namun, hendaknya diselesaikan berbarengan dengan penyelesaian atas masalah-masalah mendasar di luar negeri, sepanjang keduanya saling mempengaruhi, dan Indonesia mampu menanganinya sekaligus,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    KPK Bidik Keterlibatan Oknum PBNU Bukan Organisasinya

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya mendalami peran individu kader NU yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons beredarnya informasi yang menyebut bahwa KPK membidik organisasi keagamaan tertentu, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Sepanjang penyidikan sampai hari ini, tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” kata Budi seperti dikutip RMOL, Minggu, 21 September 2025.

    Budi menegaskan, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

    “Penyidikan murni berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” pungkas Budi.

    Sebelumnya, KPK sudah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pihak-pihak di PBNU dan organisasi yang berkaitan dengan PBNU, yakni Syaiful Bahri selaku staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) yang juga Ketua PBNU, dan Syarif Hamzah Asyathry selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

    Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

    Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Yaqut. Dari sana, tim penyidik mengamankan BBE, salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

    KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

    Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

    Selain itu, hingga Selasa, 2 September 2025, tim penyidik telah melakukan penyitaan dari beberapa pihak terkait, yakni uang dengan total 1,6 juta dolar AS, 4 unit kendaraan roda empat, dan 5 bidang tanah dan bangunan.

    Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

    Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

    Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

    Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

  • Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Presiden Prabowo, yang akan berbicara di hadapan para pemimpin dunia, menempati posisi strategis sebagai pemimpin negara yang dijadwalkan berpidato di awal sesi.

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, menjadi salah satu ikon diplomasi dunia.

    Kompleks besar di tepi East River itu, setiap bulan September, berubah menjadi pusat perhatian global ketika Sidang Majelis Umum PBB digelar.

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    ANTARA, pada Sabtu (20/9) waktu setempat, berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9).

    Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Pemandangan Jembatan Queensboro dilihat dari depan pusat media (media center) yang berada di area Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)Ruangan pusat media (media center) yang berada di area luar Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pernyataan Jokowi Terkesan Menyandera Prabowo untuk Bersama Gibran di Pilpres 2029

    Pernyataan Jokowi Terkesan Menyandera Prabowo untuk Bersama Gibran di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden ketujuh Jokowi terkesan menyandera Presiden Prabowo untuk tetap bersama Gibran di Pilpres 2029 nanti.

    Perintah Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo – Gibran dua periode dinilai aneh. Sebab saat ini Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

    Pernyataan politik Jokowi ini terkesan menyandera Prabowo sebagai Presiden kedelapan RI.

    Begitu analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan ayah Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini.

    “Perintah Jokowi kepada relawannya terkesan menyandera Prabowo untuk tetap bersama Gibran pada Pilpres 2029,” ujar Jamiluddin, Sabtu 20 September 2025.

    Terlebih, Presiden Prabowo sendiri jauh hari sudah menolak keinginan kadernya untuk dicalonkan kembali pada Pilpres 2029.

    Menurut Prabowo permintaan itu terlalu dini karena belum ada prestasi yang dicapainya.

    “Prabowo sendiri hanya akan kembali mencalonkan kembali bila janji-janjinya dapat diwujudkan. Karena itu, ada saatnya Prabowo menyatakan akan maju kembali atau tidak berdasarkan capaian kerjanya,” kata Jamiluddin.

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa perintah Jokowi kepada relawannya sama saja sudah mendahului keputusan Prabowo.

    “Jokowi berupaya mengikat Prabowo seolah harus maju dan hanya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2029,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua periode.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jumat 19 September 2025.**

  • Mahasiswa RI di New York Bangga Prabowo Jadi Presiden Pertama Tampil di PBB Setelah 10 Tahun – Page 3

    Mahasiswa RI di New York Bangga Prabowo Jadi Presiden Pertama Tampil di PBB Setelah 10 Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah diaspora Indonesia yang berasa di Amerika Serikat (AS) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di New York, Sabtu (20/09/2025). Merekatampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo bermalam selama di New York.

    Begitu mobil kepresidenan tiba, Prabowo turun dan langsung menghampiri barisan warga. Prabowo menyalami dan menyapa dengan senyum hangat. Suasana pun meriah dengan riuh tepuk tangan dan seruan semangat dari para diaspora.

    “Indonesia Indonesia Indonesia,” seru para diaspora dengan semangat, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (21/09/2025).

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir di antaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Prabowo kali ini terasa istimewa. Dia mengaku bangga Prabowo akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Selasa, 23 September 2025.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya.

    Sementara itu, Dimas, mahasiswa New York University menyebut momen penyambutan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Menurut dia, kesempatan Indonesia berbicara di forum dunia adalah hal yang membanggakan.

    “Bangga sih, karena kan dengar-dengar juga kita urutan ketiga kan. Kita bisa berbicara di depan negara-negara yang penting lainnya, sebagai mahasiswa saya bangga sih,” ungkapnya.

    Hal senada diungkapkan Felice Nathania Pudya, mahasiswa Columbia University yang menyebut kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB sebagai sebuah kehormatan besar bagi Indonesia. Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pembicara ketiga dalam Debat Umum PBB patut dibanggakan.

    “Dari mahasiswa, kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Pak Prabowo di New York. Dan kami juga menantikan pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Dan kami selalu mendukung apa pun yang dapat memajukan Indonesia,” ucap Felice.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa 23 September 2025. Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy.

    Dia menyampaikan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia.

    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” tutur Teddy.

    Forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

    Sebagai informasi, kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi kali pertama setelah 10 tahun Presiden RI absen di forum internasional tersebut.

    Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi biasanya diwakili oleh Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk hadir di Sidang Umum PBB.

  • Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    GELORA.CO -Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai terlalu sering cawe-cawe di berbagai isu publik. 

    “Sejak awal menjabat, publik justru disuguhi komentar yang berlebihan. Dari membandingkan kinerja ekonomi era SBY, Jokowi, hingga Prabowo, menyindir balik kritikan akademisi, sampai cawe-cawe soal laporan direksi BUMN di media. Padahal yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata menjaga ekonomi, bukan polemik,” kata Direktur Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi  Murmahudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

    Menurut dia, posisi Menteri Keuangan adalah kunci stabilitas fiskal negara. Terlalu reaktif menanggapi kritik publik hanya akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari tugas utama.

    “Kalau setiap isu ditanggapi dengan komentar di media, kapan ada waktu merumuskan kebijakan fiskal yang kuat? Menkeu harus tunjukkan dulu hasil kerja. Adu argumen di ruang publik bukan prioritas, yang utama adalah kebijakan nyata untuk rakyat,” tegasnya.

    Murmahudi menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari pelemahan daya beli, ancaman perlambatan ekonomi global, defisit anggaran, hingga penerimaan negara yang harus dioptimalkan. Kondisi ini, kata dia, menuntut konsentrasi penuh dari Menkeu.

    “Menkeu merupakan ujung tombak pertahanan ekonomi nasional. Publik ingin kepastian bahwa APBN dikelola dengan hati-hati, subsidi tepat sasaran, dan fiskal tetap sehat. Jangan sampai energi habis untuk klarifikasi dan sindir-menyindir. Yang ditunggu publik langkah nyata, bukan drama,” pungkasnya.

  • Negara Sedang Diledek Silfester Matutina

    Negara Sedang Diledek Silfester Matutina

    GELORA.CO -Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk mengejar dan mengeksekusi Silfester Matutina.

    Namun hingga kini loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu urung ditemukan.

    Pengacara dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Ahmad Khozinudin menganggap kinerja kejaksaan dalam menangani kasus Silfester sangat buruk.

    “Pertanyaannya jaksa ngapain aja? kan ada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen harusnya juga bekerja, karena ini statusnya kan tidak diketahui,” ujar Khozinudin dalam Podcast Madilog bersama Darmawan Sepriyossa dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu malam, 20 September 2025.  

    Ia mengaku sering berinteraksi dengan kawan-kawan Silfester bahkan diledek karena hingga saat ini juga belum ada surat penangkapan.

    “Mereka bahkan terbuka di media mengatakan (Silfester) nggak kemana-mana, bahkan dalam tanda petik agak meledek ‘loh kita gimana mau dieksekusi wong suratnya nggak ada’, sampai seperti itu. Loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang seperti Silfester Matutina,” tegasnya.

    Kuasa hukum Roy Suryo dkk ini pun menjelaskan bahwa persoalan Silfester bukan lagi menyangkut masalah keluarga Jusuf Kalla, tetapi penegakan hukum dan marwah negara.

    “Ini sudah persoalan bangsa berkaitan dengan penegakan hukum,” tandasnya.