Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Presiden Prabowo Bakal Pidato di PBB Besok Malam, Urutan Ketiga Setelah Lula dan Trump

    Presiden Prabowo Bakal Pidato di PBB Besok Malam, Urutan Ketiga Setelah Lula dan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Dikutip dari keterangan tertulis dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Presiden Ke-8 RI itu akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kehadiran Presiden Prabowo menandai salah satu agenda utama dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat.

    “Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025, pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB. Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” tuturnya kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

    Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia.

    Teddy menegaskan bahwa Indonesia membawa misi besar dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, yakni menguatkan posisi sebagai pemimpin Global South yang konsisten mendorong agenda reformasi tata kelola dunia.

    Bahkan, kata Teddy, kehadiran Prabowo di forum global ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia terhadap perdamaian, kerja sama internasional, serta pembangunan yang berkeadilan bagi semua negara, khususnya negara-negara berkembang.

    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” tandas Teddy.

    Adapun sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil & Presiden Amerika Serikat,” dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (20/9/2025).

    Di dalam forum internasional ini, setiap kepala negara ataupun pimpinan dunia akan mengungkapkan pandangan dan prioritas masing-masing dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sidang majelis umum ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan Gerakan 80 tahun berdirinya PBB.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih untuk tidak hadir dalam sidang PBB. Selama 10 tahun menjabat, Jokowi memilih tidak hadir langsung di Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Menteri Luar Negeri kala itu, Retno L. P. Marsudi, untuk mewakili Indonesia.

  • Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin negara urutan ketiga yang akan berpidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), di New York, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di laman resmi Sekretariat Negara, Minggu (21/9/2025).
    Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, kata Teddy, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali ke level tertinggi forum internasional tersebut.
    Kehadiran Prabowo di forum tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South.
    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy.
    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkap sejumlah isu yang akan disampaikan Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” ujar Nabyl.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri secara langsung Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.
    X @UN_News_Centre Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata perang Israel-Hamas pada Selasa (12/12/2023).
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum di New York, AS itu.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato di agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat. 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Gelaran kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Mengintip Ruang Sidang Majelis Umum PBB

    Beberapa jurnalis asal Indonesia berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9/2025).

    Dilansir dari Antara, pada Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Seusai meninjau pusat media, rombongan diarahkan menuju Gedung Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA). Dari sini, jurnalis Indonesia memperoleh akses ke lantai tiga, tepatnya menuju area balkon ruang Sidang Majelis Umum PBB. Balkon itu nantinya menjadi tempat untuk meliput pidato para kepala negara.

    Sebelum memasuki area balkon, para jurnalis bisa melihat beragam karya seni yang terpajang di kanan dan kiri lorong. Tampak pula dokumentasi-dokumentasi bersejarah, termasuk pesan kemanusiaan dan perdamaian yang terus digaungkan oleh PBB.

    Sayangnya, dalam tur kali ini, rombongan jurnalis Indonesia tidak bisa masuk ke dalam balkon. Area tersebut masih steril lantaran Sidang Majelis Umum baru akan digelar tiga hari mendatang. Rombongan jurnalis Indonesia hanya bisa mengintip dari sudut sempit di balik kaca yang mengarah langsung ke balkon dan ruang sidang

    Dari spot tersebut, nampak ruangan balkon berada di bagian atas, sementara di bawahnya berjejer kursi dan meja yang akan ditempati oleh para kepala negara maupun perwakilan dari 193 negara anggota. Kursi dan meja itu menghadap ke panggung besar yang berada di bagian depan.

  • 8 Di Mana Silfester Matutina? Pertanyaan untuk Hukum Indonesia Nasional

    8 Di Mana Silfester Matutina? Pertanyaan untuk Hukum Indonesia Nasional

    Di Mana Silfester Matutina? Pertanyaan untuk Hukum Indonesia
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    NAMA
    Silfester Matutina pernah berulang kali menghiasi layar televisi atau pemberitaan media. Sosoknya tampil penuh percaya diri, dengan suara lantang dan tubuh tegap, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan.
    Ia dikenal sebagai pembela paling keras Joko Widodo dan keluarganya. Siapa pun yang berseberangan atau berani mengkritik, tak jarang langsung dihadapinya dengan kata-kata pedas.
    Dalam berbagai forum, Silfester kerap hadir bak gladiator. Ia menantang lawan debatnya, bahkan figur-figur besar, tanpa gentar.
    Pernah, ia tak segan melontarkan tantangan keras kepada mantan Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Sunarko.
    Pada saat itu, publik melihatnya sebagai pribadi yang berani menghadapi siapa saja, demi mempertahankan sikap politiknya.
    Namun, panggung yang dibangunnya runtuh seketika. Begitu status hukumnya sebagai terpidana dalam kasus fitnah ke Jusuf Kalla terbuka ke publik, semua kegarangan itu lenyap tak tersisa.
    Vonis 1,5 tahun penjara untuknya sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi oleh kejaksaan belum dilakukan.
    Silfester hanya sempat tampil sejenak, mengumumkan bahwa ia telah bertemu dan berdamai dengan JK. Klaim itu sontak menjadi sorotan. Jubir dan putri JK segera mengklarifikasi, menegaskan pertemuan itu tidak pernah terjadi.
    Sejak saat itu, Silfester seakan menghilang. Nama yang sebelumnya begitu bising tiba-tiba tenggelam dalam diam dan entah kemana.
    Fenomena ini tentu bisa dibaca sebagai drama personal: kisah tentang seseorang yang hidup dalam sorotan dan publikasi, kemudian hilang ketika sorotan itu berubah menjadi sorotan hukum.
    Namun, jika kita berhenti pada narasi personal, kita kehilangan inti persoalannya. Sebab menghilangnya Silfester bukan semata-mata soal seorang pengacara yang tersandung masalah.
    Ini menyentuh pertanyaan lebih mendasar, yaitu tentang integritas penegakan hukum di negeri ini, tentang moralitas profesi hukum, dan tentang bagaimana loyalitas politik sering kali dipertaruhkan dengan cara yang justru merugikan.
    Profesi advokat sering disebut sebagai
    officium nobile,
    jabatan mulia. Ia menuntut para pemegangnya untuk menjaga kehormatan, bukan hanya ketika membela klien, tetapi juga ketika dirinya sendiri berhadapan dengan hukum.
    Di sinilah sesungguhnya Silfester diuji. Jika ia benar seorang advokat, semestinya ia tahu bahwa taat pada hukum adalah dasar pertama.
    Bagaimana mungkin seorang pengacara yang mengajarkan orang lain untuk menghormati proses hukum justru memilih menghindar ketika satu kasus menyentuh dirinya?
    Menghilang atau lari dari kewajiban menjalani putusan hukum sama saja dengan menampar wajah profesinya sendiri.
    Namun, persoalan ini tidak berhenti pada aspek personal. Mengingat posisi Silfester sebagai salah satu loyalis paling vokal Jokowi, hilangnya ia dari panggung publik ikut memberi efek politik.
    Publik mudah menarik kesimpulan: jika orang terdekat saja lari dari hukum, bagaimana citra orang yang dibelanya? Loyalitas yang semula ingin ditunjukkan sebagai kesetiaan total justru bisa berubah menjadi beban dan insentif negatif.
    Bagi publik, citra seorang pemimpin juga ditentukan oleh perilaku para loyalis atau orang-orang di sekelilingnya. Di sinilah letak bahayanya.
    Sebab dalam demokrasi, pemimpin tidak hanya diuji oleh tindakannya sendiri, tetapi juga oleh bagaimana lingkaran terdekatnya dalam bersikap dan memperlakukan hukum.
    Loyalitas personal yang buta justru seringkali menjebak pemimpin dalam citra buruk. Dan citra buruk itu tidak lahir dari fitnah, melainkan dari kelakuan nyata para pendukung atau loyalisnya itu.
    Lebih jauh lagi, hilang atau menghilangnya Silfester mengingatkan kita pada satu hal penting: integritas itu selalu atau akan diuji dalam saat genting.
    Pada saat orang tak punya pilihan lain kecuali menghadapi kenyataan, barulah kita bisa menilai siapa yang betul-betul berjiwa ksatria atau sesungguhnya adalah seorang pecundang.
    Orang boleh keras di luar, boleh gagah di depan kamera, tetapi semuanya tak ada artinya bila ia lembek, bahkan kabur atau bersembunyi ketika hukum mengetuk pintu rumahnya.
    Indonesia sudah terlalu sering melihat tokoh publik yang lantang bersuara, tetapi kemudian bungkam atau tak menampakkan diri ketika terseret kasus.
    Publik pun makin sinis dan gamang. Kata “integritas” yang dulu diagungkan kini terasa kehilangan bobotnya atau marwahnya.
    Bagaimana orang bisa percaya pada penegakan hukum kalau orang-orang yang mengaku penjaga hukum justru mangkir dan melarikan diri eksekusi hukum atau mungkin sengaja dibiarkan.
    Karena itu, kasus Silfester semestinya tidak dilihat sebatas gosip keberadaannya yang misterius. Negara punya kewajiban menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
    Tidak boleh ada kesan bahwa seseorang bisa hilang begitu saja hanya karena ia punya koneksi politik. Sebaliknya, hukum hanya akan dihormati jika ia ditegakkan dengan adil dan konsisten terhadap semua orang.
    Pertanyaan “di mana Silfester Matutina?” memang bisa dimaknai sebagai pencarian fisik—apakah ia bersembunyi, apakah ia kabur ke luar negeri, atau apakah ia diam-diam masih berada di Jakarta.
    Namun, pertanyaan itu lebih dalam daripada sekadar lokasi. Ia menyentuh soal keberanian moral: apakah seseorang memilih menghadapi konsekuensi dari tindakannya, atau memilih selamanya menjadi simbol kegagahan yang hancur oleh inkonsistensi.
    Dalam jangka panjang, publik mungkin akan melupakan nama Silfester. Namun, ingatan kolektif kita tentang integritas hukum tidak boleh dilupakan.
    Hukum yang dibiarkan kalah oleh panggung retorika dan drama politik hanya akan meninggalkan luka lebih besar, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat.
    Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, demokrasi tentu saja menjadi kehilangan rohnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato di perhelatan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Sidang Majelis Umum PBB kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam satu dekade kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo telah tiba di New York untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Bagi diaspora yang hadir, momen

    menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya dikutip dari Setpres RI, Senin (22/9/2025). 

    Misi Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan pihaknya belum dapat merinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global. Dia melanjutkan Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi menuturkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres melihat Jakarta sebagai mitra istimewa dari perserikatan.

    Pernyataan Sekjen Guterres tersebut disampaikannya kepada Watap Umar saat menyerahkan surat kepercayaan di Gedung Sekretariat PBB, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Jumat (19/9).

    Sekjen PBB, kata Watap Umar dalam pengarahan media di PTRI New York, Sabtu (20/9) malam, menyampaikan bahwa PBB terus mengikuti peranan aktif Indonesia dalam mendukung ide-ide reformasi sistem multilateral.

    “Ini terus diharapkan Indonesia berperan aktif. Karena PBB melihat Indonesia sebagai bagian atau salah satu negara yang emerging dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi Indonesia juga dianggap sebagai privilege partner of the UN,” katanya dilansir dari Antara, Senin (22/9/2025). 

    Umar turut menyampaikan bahwa PBB mengharapkan lebih banyak peran dan kontribusi Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada sesi Debat Umum pada 23 September dan akan mendorong reformasi sistem multilateral.

    “Sebab memang kepentingan banyak negara untuk terus mendorong tatanan dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan multipolar. Jadi ini bukan kata saya, tapi sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PBB. Jadi tentunya hadir saja sudah hebat,” ucap Umar.

    Selain berbicara pada sesi Debat Umum, lanjut Umar, Kepala Negara akan hadir pada sesi yang membahas mengenai solusi dua negara Palestina pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung pada 22 September sore waktu setempat. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Guterres.

    Lanjutkan Diplomasi Sang Ayah Soemitro Djojohadikusumo 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

  • Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    JAKARTA – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali digelar di New York, Amerika Serikat, pada September ini.

    Dengan mengusung tema “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”, sesi pembukaan sudah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, Manhattan.

    Indonesia akan hadir dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—menandai kembalinya kepala negara Indonesia di forum PBB setelah absen 10 tahun.

    Kehadiran ini menjadi sorotan, sebab dalam 16 tahun terakhir, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang relatif konsisten hadir dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengirim wakil, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Presiden, sehingga Indonesia jarang tampil lewat pidato langsung kepala negara.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi tanggal 23 September, dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di barisan awal pemimpin dunia yang menentukan arah pembahasan global.

    Sidang tahun ini juga menjadi momen krusial terkait isu Palestina. Sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Australia, hingga Portugal telah menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina di forum ini. Indonesia, yang konsisten vokal memperjuangkan Palestina, diperkirakan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas utama dalam pidato Prabowo.

    Bagi Indonesia, kehadiran langsung presiden di forum PBB tidak hanya menyangkut simbol diplomasi, melainkan juga menyuarakan posisi bangsa di tengah krisis global—mulai dari perang, perubahan iklim, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Dengan tampilnya Prabowo di podium PBB setelah satu dekade vakum, publik menantikan apakah Indonesia akan kembali memainkan peran diplomasi aktif di level tertinggi, seperti era SBY, sekaligus menandai perbedaan gaya kepemimpinan luar negeri dibandingkan Jokowi yang lebih menekankan diplomasi bilateral dan kerja sama ekonomi regional.

    Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

    Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

    Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

    Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.

  • Kompol Anggraini Disebut Terima Rp 50 Juta per Bulan dari Irjen KM, Dapat Apartemen di Kemang

    Kompol Anggraini Disebut Terima Rp 50 Juta per Bulan dari Irjen KM, Dapat Apartemen di Kemang

    GELORA.CO – Kompol Anggraini Putri, yang diduga sebagai selingkuhan Irjen KM, disebut-sebut menerima Rp 50 juta per bulan dari Irjen KM.

    Selain itu, Polwan ini juga disebut mendapatkan apartemen yang disebut berada di Kemang Village Jakarta Selatan.

    Ketiga, satu unit mobil Pajero yang kemudian diganti BAIC, disebut diterima juga oleh Kompol Anggraini.

    Keempat, Kompol Anggraini Putri ini disebut juga memegang kartu kredit milik Irjen KM.

    Uang bulanan dari Irjen KM sebesar Rp50 juta per bulan melalui staf pribadi Krishna yang disebut bernama UEL Hutagalung, staf pribadi Irjen KM.

    Isu perselingkuhan ini juga dibahas oleh Rismon Sianipar, salah satu akademikus dan peneliti yang dikenal sebagai penggugat ijazah Jokowi di akun You Tube @ Balige Academy.

    Dalam enam hari sejak diposting atau sejak 15 September 2025 lalu, postingan Rismon ini sudah dikomentari lebih 2.066 orang.

    Beberapa media sosial juga membahas masalah ini di postingannya.

    “Ia juga diduga mengalirkan dana rutin sebesar Rp50 juta per bulan melalui staf pribadinya,” tulis salah satu akun di media sosial @fozzed.

    Namun atas isu perselingkuhan dan kabar terkait Irjen KM dan Kompol Anggraini Putri belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait.

    Data-data mengenai apa yang diterima Kompol Anggraini Putri ini pertama kali diberitakan beberapa media online seperti Warta Sidik, Warta Polri, jurnalpatrolinews, dan mapikornewscom.

    Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan meminta klarifikasi resmi dari Polri terkait isu perselingkuhan Kompol Anggraini Putri alias Anggie dengan petinggi Polri Irjen KM.

    “Akan kita minta klarifikasi ya,” ucap Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, dikutip dari Jawapos, Rabu (17/9/2025).

    Isu yang beredar, Irjen KM menjalin hubungan asmara dengan Kompol Anggraini. Dimana Irjen KM masih memiliki istri yang sah yang bernama Nany AU SE.

    Kompolnas menyebut bahwa kasus ini diduga masalah rumah tangga. Namun meski begitu, Kompolnas akan tetap minta klarifikasi dari Polri.

    “Masalahnya pun diduga masalah rumah tangga. Setidaknya, jika ditarik ke norma kode etik ruangnya. Ruangnya ada pada pelanggaran etika kepribadian atau bisa juga etika kelembagaan,” ujarnya.

    “Tapi tentu ini tetap perlu Kompolnas mendapatkan klarifikasi,” kata Yusuf Warsim lagi.***

  • Nazlira Alhabsy: Jokowi Lebih Rakus dari Ken Arok, Fir’aun pun Usap Dada Lihat Kisruh Ijazah Gibran

    Nazlira Alhabsy: Jokowi Lebih Rakus dari Ken Arok, Fir’aun pun Usap Dada Lihat Kisruh Ijazah Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara sekaligus pegiat media sosial, Nazlira Alhabsy, kembali berkomentar tentang kisruh ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang kian ramai diperbincangkan publik.

    Ia melontarkan sindiran keras dengan membandingkan mantan Presiden Jokowi dengan sosok Ken Arok dan Fir’aun.

    Dikatakan Nazlira, jika melihat caranya mengurus polemik ijazah Gibran, Jokowi sudah seakan merasa memiliki Indonesia melebihi Ken Arok memiliki Kerajaan Singasari maupun Fir’aun dengan Mesirnya.

    Ia bahkan menyindir bahwa apa pun bisa dilegalkan demi sang anak.

    “Jangankan sertifikat bimbel, bahkan daun pisang di tangan Gibran dapat disulap Jokowi menjadi ijazah sarjana,” ujar Nazlira di X @Naz_lira (21/9/2025).

    Lanjut Nazlira, hal itu bisa dilakukan lantaran Jokowi memberikan titah kepada “Empu Menteri Guru” atau Mendikbud agar menyetarakan syarat-syarat tertentu dengan gelar strata-1.

    Lebih jauh, Nazlira menyinggung kisah Ken Arok yang kerap digambarkan sebagai simbol ambisi, pengkhianatan, dan perjalanan dari rakyat jelata menjadi raja meski penuh kontroversi moral.

    Namun, dalam pandangannya, Jokowi justru sudah melampaui sisi amoral Ken Arok.

    Ia menekankan bahwa Ken Arok hanya berkuasa selama lima tahun.

    Sementara Jokowi sudah sepuluh tahun berkuasa dan masih menunjukkan kerakusan serta ambisi untuk membangun dinasti politik.

    Kata Nazlira, ambisi itu terlihat jelas dalam upaya berbagai cara agar Gibran bisa menduduki singgasana kekuasaan yang sebelumnya telah dinikmati Jokowi.

    Nazlira bilang bahwa seandainya Ken Arok dan Fir’aun masih hidup, keduanya pun akan mengusap dada.

  • Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

    Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

    GELORA.CO -Bahlil Lahadalia seakan tidak pernah lepas dari kontroversi. Terbaru, sosok yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dihadapkan dengan ancaman PHK pegawai SPBU swasta akibat kehabisan stok.

    SPBU swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP selama tiga pekan terakhir tak punya stok BBM Ron 92, 95, dan 98 yang mereka jual. Penyebabnya adalah izin impor yang tidak diperpanjang oleh Kementerian ESDM, impor diperbolehkan maksimal hanya 10 persen dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.

    Imbasnya, SPBU swasta kini sepi karena tidak punya stok BBM yang bisa dijual. Bahkan SPBU Shell mengalihkan karyawannya untuk berjualan selain BBM, seperti kopi hingga pelumas di area SPBU.

    Pembatasan impor BBM ini hanya satu dari sederet kontroversial yang muncul akibat manuver Bahlil. Beberapa kali publik digemparkan dengan hasil kerja Ketua Umum Partai Golkar ini di kabinet Prabowo. 

    Pengecer Dilarang Jual Gas 3 Kg

    Di awal menjadi Menteri ESDM, Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas subsidi 3 Kg pada 1 Februari 2025. Gas melon ini hanya diperbolehkan dijual pangkalan berizin, masyarakat juga diharuskan melampirkan identitas jika ingin membeli gas melon.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang di pangkalan LPG. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan dikabarkan seorang warga meninggal dunia karena diduga kelelahan mengantre beli gas melon.

    Presiden Prabowo akhirnya turun tangan dengan mencabut kebijakan Bahlil setelah didesak publik karena sudah terjadi kelangkaan LPG di pasaran.

    Tambang Raja Ampat

    Bahlil kembali terseret keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada lima perusahaan tambang di wilayah ini, yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Keberadaan tambang ini dikhawatirkan merusak ekosistem Raja Ampat. Setelah gaduh, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat.

    Ada empat izin tambang yang akhirnya dicabut pada 10 Juni 2025, sementara untuk PT Gag Nikel hanya dibekukan untuk dievaluasi. Baru-baru ini, Bahlil kembali memberikan izin kepada PT Gag Nikel setelah melalui evaluasi ketat lintas kementerian selama tiga bulan.

    Gelar Doktor Kilat

    Tak hanya soal kebijakan, Bahlil juga tersandung kontroversi gelar Doktor kilat dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil hanya menyelesaikan masa studi 20 bulan, jauh lebih cepat dari standar normal yang membutuhkan waktu 3 tahun lebih.

    Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI juga diduga plagiat.

    Polemik gelar doktor kilat Bahlil ini pun diusut. UI akhirnya menangguhkan gelar Bahlil dan dinyatakan belum lulus.

    Singgung Raja Jawa

    Saat menjadi Ketum Golkar pada 21 Agustus 2024, Bahlil dalam pidatonya menyinggung sosok “Raja Jawa”. Kepada kader beringin, Bahlil meminta agar waspada terhadap sosok Raja Jawa jika tidak ingin celaka.

    Publik menduga sosok Raja Jawa ini diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meski belakangan dibantah Bahlil.

  • Dapat Data Baru soal Riwayat Pendidikan Wapres Gibran dari Australia, Dokter Tifa: Ampun Gusti Allah

    Dapat Data Baru soal Riwayat Pendidikan Wapres Gibran dari Australia, Dokter Tifa: Ampun Gusti Allah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa terus memberikan pembahasan soal riwayat pendidikan dari Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakanuming Raka.

    Kali ini yang disoroti oleh Dokter Tifa terkait beberapa kemungkinan yang bisa hadir dari riwayat pendidikan Wapres Gibran.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut beberapa kemungkinan bisa hadir.

    Seperti riwayat pendidikan Gibran disebut sangat problematik, rawan scam, potensial fake.

    Ia berani bicara terkait hal ini karena mengaku mendapatkan tambahan data terbaru soal isu ini.

    “Riwayat pendidikan Gibran sangat problematik, rawan scam, potensial fake,” tulisnya dikutip Minggu (21/9/2025).

    “Barusan dapat tambahan data fresh dari Australia yang bikin saya geleng kepala,” tuturnya.

    Dokter Tifa pun lanjut dengan menyindir terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang sudah berproses sangat lama.

    Dan kini muncul pembahasan dan pertanyaan besar soal riwayat pendidikan untuk Wakil Presiden yang saat ini menjabat.

    “Negara ini sudah bermusibah dengan Presiden berijazah palsu 10 tahun,” sebutnya.

    “Masa kita masih tahan dengan penderitaan 5 tahun ke depan gara-gara amburadulitas pendidikan Wapres?

    “Ampun Gusti Allah,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)