Tag: joko widodo

  • Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    GELORA.CO  – Usai pensiun jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, mata publik baru terbuka.

    Karena mulai banyak orang yang berani membongkar sikap buruknya.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, ungkap unek-unek yang sudah lama dipendam.

    Sebagai mantan diplomat, Dino memiliki jarinagn luar negeri yang luas dan kredibel.

    Karena itu Dino sangat tahu sikap politik luar negeri Jokowi saat dua periode menjabat.

    Ternyata, Jokowi menjadi salah satu Presiden RI yang paling enggan mengikuti acara pemimpin dunia lewat berbagai forum atau organisasi.

    Entah karena kendala bahasa Inggris yang tak lancar, atau persoalan lain.

    Yang pasti, kata Dino, Jokowi sering mendelegasikan acara penting itu kepada para menteri atau Wakil Presiden saat dijabat Jusuf Kalla.

    Hal ini diungkap Dino di kanal YouTube Total Politik, Rabu (24/9/2025), yang dikutip Tribunnews.com.

    Menurut Dino, Jokowi bukanlah sosok presiden yang tertarik dengan politik luar negeri.

    Dino mengungkapkan hal itu sudah terlihat ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014 lalu.

    Adapun contohnya ketika Jokowi enggan menghadiri forum G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

    Bahkan, kata Dino, Jokowi juga tidak tertarik akan pertemuan dengan negara anggota ASEAN.

    Baca juga: Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Ahli: Sebagai Eks Presiden, Ini Menyedihkan

    Jokowi, sambung Dino, menyebut bahwa pertemuan semacam itu tidak menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Saya ingat waktu beliau menjadi Presiden diminta untuk ke G20 dan KTT APEC, setelah beliau disumpah jadi Presiden, susah banget karena beliau tidak tertarik.”

    “Bahkan ASEAN pun, banyak cerita-cerita diplomat, beliau sempat bilang ini apa sih perkumpulan hanya ngomong-ngomong aja,” katanya.

    Keengganan Jokowi untuk hadir dalam pertemuan internasional semakin terlihat ketika dirinya juga enggan untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jokowi memang tidak pernah menghadiri langsung Sidang Umum PBB selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Dia selalu memerintakan Menteri Luar Negeri (Menlu) ataupun Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), untuk menghadirinya.

    Dino pun sempat memperoleh cerita ketika Jusuf Kalla bercerita ke Jokowi terkait padatnya rangkaian acara di PBB.

    Menurut Dino, hal tersebut turut menjadi alasan Jokowi enggan untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Pernah ada cerita, beliau nanya ke pak JK, Pak JK waktu itu sedang di New York ‘pak saya hari ini 5-10 meeting, sibuk. Pak Jokowi lalu bilang ‘ya karena itulah saya nggak mau ke sana’. Nah jadi interest-nya emang nggak ada,” tuturnya.

    Selanjutnya, mantan juru bicara SBY tersebut juga menyebut bahwa kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia saat konflik kedua negara tersebut terjadi hanya untuk pencitraan di dalam negeri.

    Jokowi memang pernah pergi ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelenskyy pada 29 Juni 2022 lalu.

    Dikutip dari laman Presiden RI, Jokowi menyebut bahwa kunjungan ke Ukraina adalah wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

    Sehari setelahnya, Jokowi pun sempat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow dan mengatakan siap menjembatani agar kedua negara berdamai.

    “Kita lihat waktu konflik Rusia-Ukraina, beliau datang ke Ukraina dan Rusia dan saya dan kita semua kan senang, ya,” ujarnya.

    “Tetapi ternyata, dan mohon maaf sekali untuk para pendukung Jokowi, tapi ternyata ini lebih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menyelesaikan konflik. Kalau kita benar-benar mau bantu, ya bantu,” lanjut Dino.

    Dino lantas membandingkan kepemimpinan Jokowi dan SBY di mana mantan atasannya itu memiliki keseimbangan dalam mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    “Ini Pak SBY, dalam negeri bagus secara politik, ekonomi, demokrasi, reformasi, tetapi (urusan) luar negeri aktif dan berdampak,” tuturnya.

    Dia pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto mencontoh cara kepemimpinan SBY di masa lalu.

    “Dan saya kira dari sekarang, Pak Prabowo harus bisa berpikir bagaimana saya jadi Presiden di dalam negeri secara politik dan ekonomi sukses tapi juga luar negeri, kita bisa berdampak. Itu susah sekali,” pungkasnya

  • Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jakarta

    Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasihat Global. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi salah satu anggota dewan penasihat.

    Dewan Penasihat Global ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi.

    Lantas, apa tugas Jokowi sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy?

    Bloomberg New Economy sendiri didirikan tahun 2018, merupakan komunitas global yang terdiri dari para CEO multinasional, pejabat publik, inovator, dan pemodal.

    Bloomberg New Economy telah mendorong kolaborasi global dan memobilisasi modal untuk kepentingan publik melalui program-programnya lewat pertemuan yang diadakan di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, dan Sao Paulo.

    Dilihat detikcom dari situs Bloomberg, Dewan Penasihat baru dibentuk pada April 2025 untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengalaman yang dimiliki, baik pengalaman di pemerintahan hingga bisnis, mereka diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan.

    “Kami membentuk Dewan Penasihat Global baru pada April 2025 untuk membantu menghadapi tantangan kompleks yang dihadirkan dunia saat ini. Kelompok penasihat ini menghadirkan pengalaman di tingkat tertinggi dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral, dan masukan mereka akan menjadi kunci dalam mengarahkan upaya kami,” tulis Bloomberg di situsnya, Rabu (24/9/2025).

    Bloomberg New Economy lahir untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergeser, dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan. Faktor demografi, globalisasi, dan digitalisasi jadi penggerak utamanya.

    Bloomberg New Economy lahir pada 2018 untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergerak dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan, didorong oleh demografi, globalisasi, dan digitalisasi.

    Negara-negara berkembang kini menyumbang porsi pertumbuhan yang lebih besar, sementara kesenjangan pembangunan perlahan bisa mengecil berkat pendidikan, teknologi, perdagangan, dan investasi yang terus meningkat.

    “Perubahan ini menghadirkan banyak harapan, tapi juga tantangan yang rumit. Karena itu, kami mencoba mencari jawabannya dengan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia,” tulis Bloomberg.

    Komunitas ini kini berisi lebih dari 1.500 tokoh termasuk kepala negara, menteri, pimpinan organisasi internasional, CEO, pendiri bisnis, investor, inovator, sampai aktivis.

    “Misi kami sederhana: menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan membuka dialog untuk menemukan solusinya,” jelas Bloomberg.

    Berikut jajaran Dewan Penasihat:

    – Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia
    – Marc Rowan, Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    – Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional
    – Ravi Menon, Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim
    – Suresh Prabhu, mantan Menteri Perdagangan dan Industri India
    – Noubar Afeyan, Co-Founder Moderna dan CEO Flagship Pioneering
    – Charles Phillips, Co-Founder & Managing Partner Recognize
    – Kai-Fu Lee, CEO 01.AI dan Chairman Sinovation Ventures
    – Jorge Paulo Lemann, Chairman Lemann Foundation
    – Dawn Fitzpatrick, CEO & CIO Soros Fund Management
    – Strive Masiyiwa, Chairman & Founder Econet
    – David Vélez, Co-Founder & CEO Nubank
    – Josephine Wapakabulo, Founder & Managing Director TIG Africa
    – Steven Rattner, Chairman & CEO, Willett Advisors LLC
    – Jing Qian, Co-Founder Pusat Analisis China, Institut Kebijakan Masyarakat Asia

    Tonton juga video “Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Guntur PDIP: Demi Putranya” di sini:

    (acd/acd)

  • Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi kembalinya Indonesia di podium dunia. Setelah satu dekade absen kehadiran langsung, Presiden RI Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir menyampaikan pidato perdananya pada Selasa (23/9/2025). 

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa, yakni urutan ketiga. Prabowo berpidato setelah pembukaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebagai informasi, Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun Menteri Luar Negeri.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16.

    Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3 saat pidato, salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Prabowo di hadapan hadirin di markas PBB, Selasa (23/9/2025). 

    Berikut Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB

    1. Prabowo Cerita Masa Penjajahan RI dan Penderitaan Kolonialisme 

    Presiden Prabowo Subianto menggunakan panggung Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2025), untuk mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mengalami penderitaan panjang akibat kolonialisme. Pesan ini disampaikan sebagai ajakan agar negara-negara bersatu melawan ketidakadilan dan penindasan global.

    “Selama berabad-abad, orang Indonesia telah hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan kejahatan. Kita diperlakukan lebih rendah dari binatang di negeri kita sendiri,” ujar Prabowo lantang.

    Pernyataan itu disambut hening penuh perhatian di ruang sidang Majelis Umum PBB. Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia menjadi bukti nyata bahwa penjajahan hanya meninggalkan luka mendalam, kemiskinan, dan keterbelakangan bagi bangsa yang ditindas.

    Dia menambahkan, rakyat Indonesia juga tahu bagaimana rasanya ditinggalkan keadilan, hidup dalam sistem yang timpang, dan kehilangan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia.

    “Kami tahu bagaimana artinya hidup dalam apartheid, bagaimana artinya hidup dalam ketidakadilan dan kekacauan,” katanya.

    Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan tak pernah dilakukan sendiri. Solidaritas dunia, kata dia, menjadi penopang penting. Banyak negara berdiri bersama Indonesia, memberikan dukungan diplomatik maupun bantuan nyata di masa-masa sulit.

    “Solidaritas dunia membantu kami dalam perjuangan untuk kemerdekaan, mengatasi penderitaan, penyakit, dan kekacauan. Dukungan itu datang dari berbagai bangsa yang peduli terhadap keadilan,” ucapnya.

    2. Prabowo Ingatkan Peran Penting PBB

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai benteng perdamaian dunia.

    Prabowo menyoroti bahwa dunia saat ini dipenuhi konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang mengancam masa depan umat manusia. Ia menekankan bahwa menyerah pada pesimisme bukanlah pilihan.

    “Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus mendekat, bukan menjauh,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas global. Menurutnya, dunia pasca Perang Dunia II hanya bisa bertahan berkat kerja sama internasional dan institusi multilateral. PBB, lanjutnya, adalah wujud nyata dari semangat itu.

    “PBB lahir dari pengorbanan jutaan jiwa. Dia diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua orang. Kita harus terus memperkuatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia telah merasakan langsung manfaat kerja sama internasional. Melalui PBB dan lembaga-lembaganya, Indonesia mendapat dukungan penting dalam pembangunan setelah kemerdekaan. Hal itu, katanya, menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada kerja sama multilateral.

    3. Prabowo Pamer RI Swasembada Beras

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian penting Indonesia di sektor pangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan bahkan sudah mulai mengekspor ke sejumlah negara, termasuk memberikan bantuan pangan ke Palestina.

    “Kami sekarang cukup untuk diri sendiri, bahkan mulai membantu negara lain. Indonesia telah mengirimkan beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas,” ujarnya, Rabu (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kebijakan pertanian, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, keberhasilan itu dicapai berkat kombinasi modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta dukungan langsung kepada petani.

    “Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, dari desa hingga ke pasar dunia,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu syarat penting bagi stabilitas global.

    “Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Tanpa pangan, tidak ada keadilan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Prabowo Desak Reformasi Tata Kelola Global

    Prabowo menekankan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan kepentingan semua negara, terutama negara-negara berkembang di belahan dunia selatan atau Global South.

    Prabowo menyoroti ketimpangan besar dalam struktur lembaga internasional yang menurutnya masih didominasi oleh negara-negara besar.

    “Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil. Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global,” ujar Prabowo, Selasa (23/9/2025).

    Dia menyebut masalah perubahan iklim, krisis pangan, energi, hingga konflik bersenjata, justru banyak membebani negara berkembang.

    “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyerukan agar lembaga internasional, termasuk PBB, direformasi agar lebih demokratis dan responsif. Dia menyinggung perlunya memperluas partisipasi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas global dalam mengatasi tantangan bersama.

    “Kita tidak bisa menghadapi krisis iklim, pandemi, atau konflik hanya dengan pendekatan sepihak. Kita butuh tata kelola baru yang benar-benar bekerja untuk semua,” ujarnya.

    5. Prabowo Ingin Kirim 20.000 Pasukan Perdamaian 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tawaran besar Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan mengirimkan hingga 20.000 pasukan untuk memperkuat misi perdamaian PBB.

    Prabowo menegaskan, dunia menghadapi gelombang konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. Diperlukan langkah nyata untuk melindungi warga sipil, mencegah genosida, dan menghentikan agresi bersenjata.

    “Indonesia siap memainkan peran lebih besar. Kami menawarkan hingga 20.000 pasukan terlatih untuk membantu misi penjaga perdamaian PBB, di mana pun dibutuhkan,” ujarnya tegas.

    Menurut Prabowo, kontribusi ini merupakan kelanjutan dari tradisi panjang Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia sudah menempatkan lebih dari 2.700 personel di berbagai misi, menjadikannya salah satu dari 10 besar kontributor dunia.

    “Namun situasi global saat ini menuntut lebih. Kami percaya Indonesia, dengan sejarahnya sebagai bangsa pejuang kemerdekaan dan prinsip politik bebas-aktif, memiliki legitimasi moral untuk memperluas peran di kancah internasional,” imbuhnya.

    Prabowo menyebutkan bahwa pasukan perdamaian tambahan dari Indonesia dapat dikerahkan ke sejumlah titik konflik yang paling mendesak, termasuk di Gaza, Ukraina, Sudan, dan kawasan lain yang dilanda krisis kemanusiaan.

    “Kami tidak hanya menawarkan pasukan, tetapi juga tenaga medis, insinyur, dan ahli logistik untuk mendukung stabilisasi,” jelasnya.

    6. Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Perang Israel vs Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara (two states solutions) dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.

    Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.

    “Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis ingin diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini,” katanya.

    Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil. Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.

  • Tere Liye Sindir Pedas Jokowi Arahkan Pendukungnya Menangkan Prabowo-Gibran Dua Periode: Pilpres Masih 4 Tahun Lagi

    Tere Liye Sindir Pedas Jokowi Arahkan Pendukungnya Menangkan Prabowo-Gibran Dua Periode: Pilpres Masih 4 Tahun Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis kondang, Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama pena Tere Liye menyindir Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat selama dua periode.

    Padahal Prabowo-Gibran belum genap satu tahun memerintah sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    “Pilpres masih 4 tahun lagi, bapak yang satu ini sudah siap-siap,” tulis Tere Liye di Instagram, dikutip pada Rabu (24/9/2025).

    Dalam unggahan tersebut, penulis novel Hafalan Shalat Delisa itu menyertakan tangkapan layar sebuah artikel berita yang berjudul “Projo Ungkap Arahan Jokowi Buat Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode”.

    Tere Liye menyindir lagi dengan menduga-duga tujuan Jokowi mengarahkan pendukungnya mendukung pasangan pemenang Pilpres 2024 tersebut untuk lanjut ke periode kedua.

    “Entahlah, karena sayang betul sama anaknya, atau khawatir kalau tersingkir, bisa panjang itu urusan,” sindirnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik menegaskan bahwa relawan harus mengawal, memastikan, dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhasil menjalankan program-programnya.

    Senada dengan itu, Sekjen Projo, Handoko menegaskan sejak awal relawan garis keras Jokowi ini telah bertekad mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Komitmen ini bahkan telah dicetuskan sejak tahun 2024 lalu.

    “Dukungan tersebut sudah menjadi komitmen sejak sebelum Pilpres 2024. Projo tetap konsisten. Bapak Presiden Prabowo juga sudah mengetahuinya sejak awal,” tutur Handoko.

  • Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    GELORA.CO – Isi pembicaraan pertemuan antara eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Hasan Masyhur–bos Maktour Travel, dan sejumlah pelaku bisnis haji dan umroh, yang fotonya beredar baru-baru ini perlahan terungkap.

    Informasi  yang berhasil dihimpun dari berbagai kalangan menyebut, pertemuan terjadi saat Yaqut masih menjabat sebagai menteri. Isi pembahasannya, ya terkait pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.

    Sejatinya, kuota tambahan sebanyak 20.000 ribu itu, 92 persennya dialokasikan untuk haji reguler sisanya 8 persen untuk haji khusus. Tetapi karena ketidaksiapan pembiayaan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Yaqut mengambil keputusan untuk membagi rata, 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Nah, di pertemuan yang fotonya beredar dan viral itu lah diduga terjadi pembicaraan dan pembagian kuota haji. Benarkah?

    “Enggak ada. Sudah selesai. Sudah jauh, sudah satu tahun tidak jadi menteri. Kok ada pembagian? kan sudah selesai. Dia tidak menteri,” kata Fuad saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Fuad juga membantah dirinya terlibat dalam pengaturan SK yang ditandatangani Yaqut terkait pembagian kuota tambahan haji khusus dan reguler tahun 2024.

    Pembagian ini diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. “Seribu persen. Seribu persen, saya bilang. Tidak pernah tahu,” ucapnya.

    Fuad menegaskan kembali, foto yang beredar memang benar diambil pada 2024, namun saat itu Yaqut sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama.

    “Sudah tidak menjabat. Beliau datang. Beliau sampaikan dan itu juga saya gak tau siapa yang janjian. Tentunya kita hormatin bekas Menteri mau silaturahmi,” ujar Fuad.

    Menurut Fuad, kedatangan Yaqut murni untuk silaturahmi dan patut dihormati. Dalam pertemuan itu, Yaqut juga menyampaikan agar hubungan baik dengan sejumlah pihak, khususnya biro travel, tetap dijaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat.

    Foto yang diperoleh Inilah.com di Jakarta, Senin (22/9/2025), memperlihatkan Yaqut melakukan pertemuan dengan Fuad Maktour dan sejumlah pemilik biro travel seperti CEO Alisan Hajj & Umrah Ali Mohammad Amin,  Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif, Stafsus Yaqut Gus Alex. Pertemuan diperkirakan berlangsung  di Kantor Maktour Jakarta.

    Dalam foto pertama, terlihat Yaqut berpose bersama sejumlah orang, termasuk Fuad dan Ali Mohammad Amin, di depan Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 2024 lalu. Yaqut mengenakan kemeja hitam, Fuad berkemeja biru, dan di sebelah Yaqut tampak pria dengan kemeja hitam yang diketahui sebagai Ali Mohammad Amin. Dalam foto kedua, tampak Yaqut, Fuad, dan Ali Mohammad Amin duduk bersama di meja makan.

    Konstruksi Perkara

    Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meski belum ada penetapan tersangka. KPK berjanji segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat informasi tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu menghasilkan terbitnya SK Menag tertanggal 15 Januari 2024, yang membagi kuota tambahan secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus itu, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Adapun 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur mendapat porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler langsung dikelola oleh Kemenag.

    Namun, pembagian kuota tambahan tersebut diduga melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum diserahkan ke pejabat Kemenag.

    Dana tersebut berasal dari penjualan tiket haji dengan harga tinggi kepada calon jemaah, dengan janji bisa berangkat pada tahun yang sama, khususnya pada 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Hasil dugaan korupsi kuota haji itu juga digunakan untuk membeli sejumlah aset. Salah satunya adalah dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) dengan nilai Rp6,5 miliar.

    Rumah tersebut diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen pembagian kuota tambahan haji yang melanggar aturan.

  • Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani ikut menanggapi instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029. Menurut Puan, pemilu umum (pemilu) 2029 masih sangat jauh.

    Selaij itu, lanjut Puan, Prabowo-Gibran belum genap satu tahun menjadi presiden dan Wapres Indonesia.

    “Pemilu masih jauh,” kata Puan saat dimintai tanggapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan pun mengajak semua pihak untuk lebih bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tutur mantan Menko PMK itu.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9) lalu. [hen/ian]

  • Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    GELORA.CO – Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) haus atau maruk kekuasaan dan berupaya menjaga dinasti politiknya.

    “Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan,” ujarnya dalam siniar Forum Keadilan Tv pada Selasa, 23 September 2025.

    Selamat menilai bahwa pernyataan terbuka Jokowi mendukung Prabowo-Gibran dua periode bukan hanya sekadar mendukung pasangan calon capres-cawapres mendatang.

    “Tapi juga strategi untuk menjaga dinasti politik Jokowi dan pengaruhnya untuk jangka yang akan panjang. Itu harus dibaca,” tandasnya.

    Upaya Jokowi terus memelihara pengaruh politik untuk menjadikan anak-anaknya sebagai pemimpin, itu tanpa memikirkan nasib bangsa ke depan.

    “Memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya enggak akan memaksakan Prabowo-Gibran dua periode,” ucapnya.

    Lebih lanjut Selamat menyampaikan, Jokowi terus berupaya memelihara pengaruh politiknya, khususnya di kalangan elite partai-partai besar.

    “Pangsa kekuasaan kepada elit-elit partai politik, termasuk misalnya Golkar PDIP, partai-partai yang besar di luar Grindra,” ucapnya.***

  • Daftar 22 Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy 2025, Ada Jokowi

    Daftar 22 Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy 2025, Ada Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi tercatat sebagai salah satu anggota Bloomberg New Economy Advisory Board yang diumumkan pada April 2025.

    Dikutip dari laman resmi Bloomberg New Economy, dewan penasihat global ini dibentuk untuk menghadapi tantangan kompleks dunia saat ini, dengan menghimpun tokoh-tokoh yang berpengalaman di bidang pemerintahan, bisnis, hingga organisasi multilateral 

    Dewan ini dipimpin oleh Michael R. Bloomberg, pendiri Bloomberg LP sekaligus mantan Wali Kota New York. Beberapa nama besar yang duduk bersama Jokowi di forum tersebut seperti Mario Draghi (mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa) dan Gan Kim Yong (Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri Singapura). 

    Bahkan, termasuk nama Gina Raimondo (mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat), Noubar Afeyan (Co-Founder Moderna) serta Gita Gopinath (ekonom Harvard University). 

    Masuknya Jokowi ke dalam jajaran penasihat global ini dianggap sebagai bentuk pengakuan internasional atas kiprahnya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran, transformasi digital, serta memainkan peran aktif dalam isu iklim dan transisi energi.

    Bloomberg menyebutkan, masukan dari tokoh-tokoh seperti Jokowi akan menjadi penting dalam menyusun rekomendasi strategis menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Berikut daftar lengkap Bloomberg New Economy Advisory Board 2025:

    Michael R. Bloomberg – Founder Bloomberg LP & Bloomberg Philanthropies, mantan Wali Kota New York (Chair)
    Mario Draghi – Mantan Perdana Menteri Italia; Mantan Presiden Bank Sentral Eropa (Co-Chair)
    Gan Kim Yong – Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri, Singapura (Co-Chair)
    Gina Raimondo – Mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (Co-Chair)
    Noubar Afeyan – Co-Founder Moderna; CEO Flagship Pioneering
    Dawn Fitzpatrick – CEO & CIO Soros Fund Management
    Gita Gopinath – Profesor Ekonomi Harvard University
    Merit Janow – Chair of the Board Mastercard; Dean Emerita Columbia University SIPA
    Kai-Fu Lee – CEO 01.AI; Chairman Sinovation Ventures
    Jorge Paulo Lemann – Chairman Lemann Foundation
    Strive Masiyiwa – Chairman & Founder Econet
    Ravi Menon – Ambassador for Climate Action, Pemerintah Singapura
    Takeshi Niinami – Mantan Chairman & CEO Suntory Holdings
    Eyal Ofer – Chairman Ofer Global
    Charles Phillips – Managing Partner & Co-Founder Recognize
    Suresh Prabhu – Mantan Menteri Perdagangan & Industri India
    Jing Qian – Co-Founder Center for China Analysis, Asia Society Policy Institute
    Steven Rattner – Chairman & CEO Willett Advisors LLC
    Marc Rowan – Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    David Vélez – Co-Founder & CEO Nubank
    Josephine Wapakabulo – Founder & Managing Director TIG Africa
    Joko Widodo – Mantan Presiden Republik Indonesia

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    GELORA.CO -DPP Partai Nasdem merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2029 masih sangat lama. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo belum genap setahun berjalan. 

    “Ya ini masih lama lah Pemilu kan,” tegas Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. 

    Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita fokus aja mendukung bagaimana program Pak Prabowo bisa berjalan sukses, lancar, semua program-program prioritasnya itu bisa diwujudkan, bisa memuaskan semua harapan dan keinginan rakyat,” tegas Wakil Ketua DPR ini. 

    Lebih jauh, Saan menegaskan bahwa hal-hal tersebut saat ini menjadi fokus Partai Nasdem. 

    “Kita konsentrasi mendukung dan menyukseskan semua program dan kebijakan prioritas dari Pak Prabowo,” pungkasnya.