Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Disebut Layak Jabat Komisaris Usai Mati-matian Bela Ijazah Jokowi, Dian Sandi PSI: Tidak Semua Dibayar dengan Jabatan Bro

    Disebut Layak Jabat Komisaris Usai Mati-matian Bela Ijazah Jokowi, Dian Sandi PSI: Tidak Semua Dibayar dengan Jabatan Bro

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jubir PSI, Dian Sandi Utama, merespons santai anggapan bahwa dirinya telah layak mendapatkan jabatan komisaris di perusahaan BUMN usai mati-matian bela Jokowi dari tudingan ijazah palsu.

    Anggapan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sebab, Dian merupakan sosok yang mengunggah foto ijazah Jokowi di X lalu diteliti Roy Suryo Cs.

    Saat hasil penelitian Roy Suryo Cs mengatakan bahwa ijazah itu palsu, Dian tidak tinggal diam dan terus pasang badan.

    Bahkan, pria yang terus menggaungkan slogan anak desa itu rela dipenjara jika ijazah Jokowi betul-betul terbukti palsu.

    “Tidak semua yang diperjuangkan harus dibayar dengan uang dan jabatan Bro!,” kata Dian di X @DianSandiU (29/12/2025).

    Sebelumnya, Dian bahkan menantang siapa pun yang meragukan keaslian dokumen tersebut.

    “Penjarakan saya seumur hidup (Kalau foto ijazah yang saya upload tidak benar),” tegasnya.

    Dian memastikan dirinya tidak pernah bergeser sedikit pun terkait pendapatnya mengenai keaslian ijazah tersebut.

    “Satu juta kali anda tanyakan, satu juta kali saya akan jawab asli,” Dian menuturkan.

    Bagi Dian, sikapnya tidak akan berubah. Ia siap menanggung risiko apa pun jika pendiriannya dianggap salah.

    “Jika soal ijazah ini, sejengkal sekalipun saya tidak bergeser. Itu asli dan saya terima apapun resikonya,” tambahnya.

    Tidak hanya membalas tudingan tersebut, Dian juga menyinggung langkah Roy Suryo yang sebelumnya diketahui berada di Australia dengan alasan melakukan penelusuran data.

    “Ada yang ke luar negeri katanya mau cari tau tentang ijazah ternyata diam-diam sedang mencari suaka ke Pemerintah Australia,” kata Dian.

  • Gerindra: Pemilihan Kepala Daerah Lewat Pemilu Banyak Sisi Negatifnya

    Gerindra: Pemilihan Kepala Daerah Lewat Pemilu Banyak Sisi Negatifnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan.

    Hal itu disampaikannya usai memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan terkait semakin menguatnya dorongan dari partai politik dan fraksi di DPR mengenai Pilkada oleh DPRD serta kemungkinan revisi Undang-Undang Pilkada, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya mendengarkan seluruh aspirasi.

    “Kalau pemerintah ya pada dasarnya kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat,” ujar Prasetyo.

    Namun, dia juga menyampaikan pandangannya sebagai pengurus partai politik. Prasetyo menilai kajian dan pembelajaran terhadap proses demokrasi di Indonesia terus berlangsung, termasuk evaluasi atas sistem Pilkada langsung yang diterapkan selama ini.

    “Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi kami berpendapat, kita harus berani melakukan perubahan dari sistem manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” katanya.

    Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung. Menurut Prasetyo, biaya besar tidak hanya ditanggung oleh kandidat kepala daerah, tetapi juga oleh negara dalam penyelenggaraannya.

    “Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

    Berdasarkan kajian internal Partai Gerindra, Prasetyo menyebut pihaknya termasuk yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD.

    “Kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menegaskan bahwa koordinasi antar pimpinan partai politik berbeda konteks dengan koordinasi dalam pemerintahan. Pemerintah, kata dia, akan tetap mencermati dinamika dan aspirasi yang berkembang dalam pembahasan sistem demokrasi ke depan.

    Terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap gagasan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan mengenai perubahan sistem Pilkada telah berlangsung cukup lama di internal partai politik, bahkan sejak periode pemerintahan sebelumnya.

    “Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah banyak kita bahas mengenai kemungkinan revisi undang-undang pemilihan,” kata Prasetyo.

  • Sampai Saat Ini KPK Masih Terus Selidiki Kasus Korupsi Haji, Publik Tunggu Siapa Tersangkanya

    Sampai Saat Ini KPK Masih Terus Selidiki Kasus Korupsi Haji, Publik Tunggu Siapa Tersangkanya

    GELORA.CO –  Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 saat ini masih terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berbagai pihak mulai dari mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pengusaha travel, hingga ustaz kondang Khalid Basalamah pun telah dipanggil KPK untuk memberikan keterangan.

    Namun, hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan nama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

    Menyoroti lamanya waktu penanganan kasus tersebut, mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa ada kebijakan yang berbeda di lembaga antirasuah itu.

    “Dulu itu, tidak akan mungkin menyatakan proses penyidikan dilakukan tanpa menyebut tersangka,” ucap Bambang dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Minggu, 28 Desember 2025.

    “Jadi, begitu ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka tersangka sudah harus ditetapkan,” lanjutnya.

    Menurutnya, publik dibuat menunggu dan ada ketidakpastian yang timbul ketika kasus sudah naik ke tahap penyidikan tapi belum ada tersangka yang ditetapkan.

    “Apakah kebijakan seperti ini mau diteruskan? Karena ternyata publik, pencari keadilan, dibikin menunggu-nunggu dan dibuat tidak pasti apakah seseorang atau proses penyidikan belum ada tersangkanya,” terangnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengungkapkan ada beberapa hal menarik yang mengikuti perjalanan kasus dugaan korupsi kuota haji.

    Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Terungkap dari DPR

    Bambang mengatakan bahwa kasus kuota haji tersebut terbongkar dari DPR.

    “Ada skandal politik yang menjadi awal karena ada begitu banyak atau hebat DPR bertarung dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan di situ Presiden Joko Widodo disebut-sebut,” ucapnya.

    “(Jokowi) Dipakai pada saat itu bahwa kasus ini karena kebijakan Presiden Jokowi,” lanjutnya.

    Menyeret Ormas Islam Terbesar di Indonesia

    Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu juga menyebutkan bahwa dugaan korupsi telah menyeret salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia

    “Itu kemudian sebagiannya diduga mempengaruhi apa yang terjadi hari ini, bukan hanya soal isu tambangnya,” tambahnya.

    “Bukan intervensi, itu menjadi penyebab karena kemudian ditarik-tarik juga tuh isu ini ke salah satu organisasi Islam terbesar,”sambungnya.

    Banyak Pihak Dimintai Keterangan oleh KPK

    Bambang lantas menyoroti sejumlah pihak yang telah dipanggil oleh KPK terkait kasus kuota haji.

    “Ratusan biro umrah travel, umrah haji, beberapa nama kondang juga disebut. Kalau masih ingat ada Khalid Basalamah. Jadi, kasus ini dapat perhatian publik dan jadi spotlight,” kata Bambang lagi.

    Mengingat dalam beberapa bulan ke depan akan masuk Idul Adha dan masa haji, Bambang mengatakan bahwa kasus tersebut akan makin menarik perhatian masyarakat.

    “Kalau sampai kasus ini tidak bisa dibongkar, masa sudah setahun lebih, mau menjelang Idul Adha belum selesai juga?” tuturnya.

    Pelanggaran Pembagian Kuota Jadi Akar Dugaan Korupsi

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini bermula dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi sejumlah 20.000.

    Menurut aturan Undang-Undang kuota tambahan harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

    Persoalan pembagian kuota tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Dalam realisasinya, kuota yang diberikan kemudian menjadi 50:50 hingga ada ada dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.***

  • Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

    Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

    GELORA.CO -Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil (RK) memiliki sejumlah kesamaan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini diungkapkan oleh politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Minggu 28 Desember 2025.

    Guntur mengatakan, RK dan Gibran sama-sama orang bermasalah yang didukung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    “Bedanya, RK gagal terpilih, Gibran terpilih,” tulis Guntur.

    Ridwan Kamil yang didukung koalisi gemuk 12 parpol gagal menumbangkan jagoan PDIP Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Diketahui, sepanjang 2025, Ridwan Kamil menghadapi sejumlah permasalahan.

    Antara lain terkait kasus korupsi iklan bank bjb, dugaan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, digugat cerai sang istri, Atalia Praratya.

    Terbaru Ridwan Kamil tersandung isu dugaan perselingkuhannya dengan Aura Kasih yang menjadi topik perbincangan hangat netizen.

  • Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

    Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto harus berani tampil sebagai antitesa pemerintahan Joko Widodo jika ingin mendapat kepercayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Pengamat Standarkiaa Latief mengatakan, sikap Prabowo itu penting karena publik sudah pesimis lantaran pemerintahan sebelumnya melakukan state crime atau kejahatan negara berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

    “Khususnya di periode sebelumnya, rezim Jokowi satu dekade yang sampai hari ini masih menunjukkan watak state crime, ketika negara menjadi pelaku kejahatan. Konteks korupsi menjadi bagian di dalam state crime,” kata Standarkiaa dalam diskusi akhir tahun bertajuk Anomali Pemberantasan Korupsi 2025. Harapan untuk 2026 di Tjikko Koffee, Menteng, Jakarta, Minggu, 28 Desember 2025.

    Sosok yang akrab disapa Kia ini khawatir, banyak kasus korupsi terbongkar hanya sebatas simbolik dan tebang pilih.

    “Nah, kalau mau kita optimis pemberantasan korupsi, presidennya harus berani tampil sebagai antitesa perilaku kekuasaan sebelumnya,” tegas Kia.

    Jika Presiden Prabowo tidak berani tampil sebagai antitesa pemerintahan sebelumnya, maka jangan harap rakyat akan percaya terhadap pemerintahan saat ini.

    “Lu harus menjadi antitesa dari state crime. Apa? Welfare state, negara yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Kalau lu mau menampilkan itu, maka lu harus berani mengubah itu semua, menangkap kasus-kasus besar sudah bosan kita sebut,” pungkas Kia. 

  • Jokowi Masih Dilindungi Penguasa

    Jokowi Masih Dilindungi Penguasa

    GELORA.CO -Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya diselesaikan murni lewat meja hukum tanpa intervensi pihak manapun.

    Namun pada praktiknya, kasus tersebut kental dengan intervensi penguasa sehingga putusan aparat hukum dinilai janggal. Aroma intervensi penguasa ini tercium kental saat pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi dengan cepat diproses hukum.

    “Tampaknya kekuasaan saat ini masih berupaya melindunginya. Roy Suryo, Eggi Sudjana dkk ditetapkan tersangka dan dicekal ke luar negeri,” kritik Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Minggu, 28 Desember 2025.

    Contoh lain dialami Bambang Tri Mulyono yang menulis buku Jokowi Undercover justru dijebloskan ke penjara. Padahal jika ijazah Jokowi asli, maka hanya cukup dibuktikan melalui data valid. 

    “Kalau memang benar ijazah Jokowi asli, maka fakta, data, dan sejarah sekolah Jokowi dari SD, SMP, SMA hingga UGM dengan mudah dibuktikan berdasarkan riwayat hidup dan riwayat pendidikan, termasuk riwayat kuliahnya,” terang Muslim.

    Muslim memilih untuk menyerahkan kepada publik siapa sosok penguasa yang diduga melindungi Jokowi. Yang jelas, kata dia, polemik keaslian ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi perdebatan. Polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika kasusnya dibuka secara terang-benderang.

    “Kalau memang benar riwayat hidup dan pendidikan Jokowi asli, mengapa harus melindungi semua itu dengan kekuasaan dan penekanan pemenjaraan dan menersangkakan pihak-pihak yang mempertanyakan?” pungkas Muslim.

  • Narasi Gorong-gorong Disentil Lagi, Dian Sandi Utama Beri Jawaban Telak

    Narasi Gorong-gorong Disentil Lagi, Dian Sandi Utama Beri Jawaban Telak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, memberikan respons telak terhadap serangan warganet yang kembali mengungkit narasi “gorong-gorong” untuk menyudutkan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Perdebatan itu terjadi di platform X setelah sebuah unggahan menyinggung kembali momen Jokowi yang masuk gorong-gorong di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 13 tahun silam.

    Narasi tersebut kerap digunakan sebagian pihak untuk mengejek gaya kepemimpinan Jokowi di masa lalu.

    Menanggapi hal itu, Dian Sandi Utama justru membalikkan serangan dengan menyebut sejumlah capaian pembangunan yang berangkat dari kebijakan era Jokowi.

    Dalam cuitannya, Dian menyebut bahwa dari kebijakan tersebut, berbagai sektor mengalami perubahan signifikan.

    “Iya, dari sini anggaran Dana Desa jadi bermilyar-miliyaran pertahun,” ujar Dian di X @DianSandiU (28/12/2025).

    Bukan hanya itu, kata Dian, kebijakan Jokowi juga mempersembahkan jalan tol sehingga akses darat lebih mudah bagi pengendara.

    “Jalan Nasional terbangun, libur lebaran-tahun baru tidak macet lagi,” sebutnya.

    Alih-alih terpancing, Dian memilih membeberkan dampak kebijakan yang dinilainya nyata dan terukur.

    “Dari sini sirkuit, transportasi dan fasilitas2 kelas internasional terbangun. Dari sini Indonesia jadi disegani Dunia!,” tandasnya.

    Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas komentar pengguna X bernama Raisa Tjokrodinata yang menyindir Jokowi.

    “Memang biang kerok itu berawal dari gorong-gorong,” kata Raisa. (Muhsin/fajar)

  • WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

    WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

    GELORA.CO – Banyaknya persoalan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) asal China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia.

    Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons soal WN China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

    “Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.

    Menurut Saiful, permasalahan WN China karena pemerintah terlalu memberikan angin segar kepada WN China di Indonesia.

    “Jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi WN China di Indonesia, maka tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini kita lihat dan kita dengar,” terang Saiful.

    Saiful melihat, WN China di Indonesia sudah menggerogoti semangat nasionalisme bangsa, mereka seolah-olah menjadi penghuni kelas utama dibandingkan dengan warga negara sendiri.

    “Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur kepada WN China di Indonesia,” tutur Saiful.

    Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, dengan berbagai macam problematika WN China di Indonesia, mestinya pemerintah segera berbenah dan tidak lagi memberikan karpet merah bagi mereka.

    “Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia, karena jika tidak mareka menjadi ngelunjak dan seakan-akan semuanya menjadi hak mereka dengan tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai WNA di Indonesia,” pungkas Saiful. 

  • Viral Foto Silfester Santai Bersama Relawan Jokowi, Netizen: Mosok Kejaksaan Gak Bisa Nangkap?

    Viral Foto Silfester Santai Bersama Relawan Jokowi, Netizen: Mosok Kejaksaan Gak Bisa Nangkap?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Silfester Matutina kembali menjadi perbincangan panas di media sosial.

    Kali ini, warganet blak-blakan menantang Kejaksaan untuk menangkap Silfester setelah beredar foto yang memperlihatkan dirinya berada di Jakarta Selatan.

    Foto itu dilihat pada unggahan akun @Threads hengkyag2868, yang memposting foto Silfester Matutina bersama orang dekatnya. Salah satunya Andi Azwan yang dikenal sebagai relawan terdepan Jokowi.

    “Ini foto Silfester Matutina, Buronan Kejaksaan RI. Hari ini di Jaksel, Mosok Kejaksaan gak bisa nangkap?,” kata akun itu dikutip pada Minggu (28/12/2025).

    Sebelumnya, aksi Kejagung yang kembali memamerkan tumpukan uang sitaan senilai Rp6,6 triliun di hadapan Presiden Prabowo Subianto memantik beragam respons di ruang publik.

    Di tengah klaim penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara, sejumlah pegiat media sosial justru mempertanyakan makna keadilan yang sesungguhnya dari langkah tersebut.

    Salah satu komentar datang dari Herwin Sudikta. Ia menyebut langkah tersebut menimbulkan ironi di tengah masih lemahnya penegakan hukum terhadap sejumlah figur kontroversial.

    Dikatakan Herwin, penegakan hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka fantastis hasil sitaan, tetapi juga harus tercermin dari keberanian aparat menindak semua pihak tanpa pandang bulu.

    “Agak ironis ketika Jaksa Agung memastikan Rp6,6 triliun disebut sebagai hasil penegakan hukum,” kata Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (25/12/2025).

    Ia membandingkan pameran uang sitaan tersebut dengan kasus lain yang belum tersentuh hukum secara serius. Salah satunya menyangkut Silfester Matutina.

  • Kritik Publik soal MBG Jangan Dianggap Tak Bersyukur

    Kritik Publik soal MBG Jangan Dianggap Tak Bersyukur

    GELORA.CO -Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan publik melalui berbagai hasil survei yang merekam tingkat kepuasan sekaligus kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

    Pengamat Politik Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, mengungkapkan bahwa berdasarkan rangkaian atau akumulasi survei nasional maupun daerah yang dilakukan dalam lima bulan terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo patut memperoleh apresiasi sekaligus evaluasi dari publik.

    Hasil survei menunjukkan adanya penilaian positif masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagai capaian paling menonjol pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Sebagian besar publik menilai MBG sebagai program presiden yang paling bermanfaat dan layak dilanjutkan,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Desember 2025.

    Menurutnya, terjadi pergeseran sikap masyarakat, dari semula menolak dan ragu, kini justru merasa puas setelah program dijalankan.

    “Dalam konteks ini, MBG telah menjadi wajah Presiden Prabowo, sebagaimana pembangunan infrastuktur dan sembako pernah menjadi wajah Presiden Jokowi,” ungkapnya.

    Namun demikian, Nurul mengingatkan bahwa justru karena MBG telah menjadi wajah presiden, maka berbagai persoalan dalam implementasinya tidak boleh dianggap sepele. Kasus keracunan makanan, pengelolaan dapur umum, hingga kualitas makanan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

    “Kritik atau keluhan masyarakat harus dimaknai sebagai peringatan atas lemahnya implementasi kebijakan, bukan sebagai bentuk sikap rakyat yang dianggap tidak bersyukur sebagaimana dituduhkan oleh pejabat BGN baru-baru ini,” pungkasnya.