Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Fenomena Rumah Subsidi ‘Hantu’ Masih Ada di RI, Ini Biang Keroknya

    Fenomena Rumah Subsidi ‘Hantu’ Masih Ada di RI, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak rumah subsidi yang tidak ditempati oleh penerimanya hingga muncul fenomena ‘rumah hantu’. Meski demikian, berdasarkan data BP Tapera, pada tahun 2023 sebanyak 65.162 rumah atau 92,53% dari rumah yang disurvei terisi sesuai ketentuan.

    Sayangnya banyak rumah yang tidak dihuni sesuai ketentuan. BP Tapera mengungkapkan bahwa ada sejumlah alasan mengapa banyak penerima subsidi FLPP ini tidak menempati rumahnya.

    “Sebanyak 7% ini (tidak menempati) dikarenakan ada beberapa faktor, salah satu hasil monev kami misal baru pindah setelah masa kontrakan lamanya selesai, atau menunggu anak selesai sekolah, atau pindah kerja,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di kantornya, Jumat (26/9/2025).

    Meski demikian BP Tapera mengklaim bahwa penerima tingkat hunian rumah subsidi KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) semakin tinggi dari tahun ke tahun.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    Pada 2022, rumah dihuni sesuai ketentuan hanya 41.435 rumah atau sebanyak 71,62% dari total rumah yang disurvei, sehingga ketika di tahun 2023 tingkat keterisian mencapai 92,53%, maka angka itu mengalami peningkatan 20.91% dari capaian Tahun 2022.

    Sedangkan di tahun 2024 rumah yang dihuni sesuai ketentuan sebanyak 62,294 angka 93,62% dari total rumah yang disurvei. Capaian ini mengalami peningkatan 1.11% dari capaian Tahun 2023.

    Sedangkan progress sampai dengan Agustus Tahun 2025, rumah dihuni sesuai ketentuan sebanyak 48.936 atau 92.71% dari rumah yang disurvei.

    “74% dari penerima FLPP ini dari pekerja swasta, dimana mobilitas pekerjaannya cukup tinggi,” kata Heru.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cerita di Balik Jokowi Jadi Penasihat Bloomberg New Economy

    Cerita di Balik Jokowi Jadi Penasihat Bloomberg New Economy

    Jokowi telah resmi ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Penunjukan bergengsi ini diumumkan pada 9 April 2025 di New York, Amerika Serikat (AS).

    Jokowi akan bergabung dengan 21 tokoh global lainnya yang memiliki rekam jejak kepemimpinan luar biasa di berbagai sektor.

    Para anggota dewan penasihat ini berasal dari kalangan bisnis, pemerintahan, dan institusi multilateral, membentuk sebuah forum elite yang bertujuan mencari solusi atas tantangan ekonomi global.

     

  • Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Kembali Eks Bendahara Amphuri

    Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Kembali Eks Bendahara Amphuri

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi. 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaran ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).

    Dari pantauan Bisnis, Tauhid hadir dalam pemeriksaan KPK pada 09.42 WIB. Kendati Budi belum menyampaikan detail materi pemeriksaan.

    Sebelumnya, Tauhid dipanggil KPK pada Jumat (19/9/2025). Dia mengaku ditanya mengenai tugas dan fungsinya selama menjabat sebagai bendahara Amphuri.

    “Tadi ditanyain tugas dan fungsi sebagai bendahara asosiasi,” kata Tauhid usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Dia mengaku tak ditanya penyidik terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum pejabat Kemenag dalam praktik jual beli kuota haji khusus tambahan.

    “Nggak, nggak dibicarakan KPK,” ujar Tauhid.

    Dia juga tidak mengaku tak mengetahui terkait besaran kuota haji khusus tambahan yang dikelola Amphuri.

    Sebagai informasi, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    Dugaan lainnya adalah kuota haji dijual ke jemaah dan ke sesama biro travel. Terbaru, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban PT Muhibbah milik Ibnu Massud. 

    Khalid yang mulanya ingin berangkat menggunakan haji furoda, berpindah menggunakan haji khusus lantaran ditawari oleh PT Muhibbah. Perusahaan ini menyampaikan surat keputusan pembagian kuota sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari Kemenag.

    Alasan lainnya adalah harga kuota haji khusus bisa langsung berangkat seperti haji furoda dengan harga yang lebih murah.

    KPK memang tengah mendalami kasus ini dan memanggil beberapa pihak yang diduga mengetahui perkara era Presiden ke-7 Jokowi itu. Terbaru pekan ini KPK masif menggelar pemeriksaan terhadap travel haji.

  • Bukan Main! Nilai Bisnis Halal Dunia Tembus US,36 T, di RI Berapa?

    Bukan Main! Nilai Bisnis Halal Dunia Tembus US$3,36 T, di RI Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut potensi industri halal dunia bakal terus tumbuh, bukan hanya makanan namun juga pada berbagai sektor seperti farmasi, kosmetik hingga fashion.

    “Tahun 2023 konsumsi umat Muslim akan demand sektor syariah tembus US$2,43 triliun. Bisa dibayangkan berapa besar potensi pasar, dan akan meningkat jadi US$3,36 triliun dalam 2 tahun. Potensi terjadi peningkatan luar biasa,” kata Agus dalam Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) IHYA 2025, Kamis (25/9/2025).

    Lalu berapa nilai bisnis halal di Indonesia?

    Kata Agus, nilai bisnis halal di Indonesia sendiri pada tahun 2020 tercatat sebesar US$184 miliar. Tahun 2025 ini, berpotensi jadi US$282 miliar atau naik 53% dalam 5 tahun.

    Ia pun membeberkan upaya pemerintah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Ia menyebut alasan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengejar pertumbuhan manufaktur industri halal bukan karena karena kecenderungan ke kanan-kananan atau tidak peduli dengan Pancasila.

    “Tapi (alasan karena) adanya kebutuhan pasar domestik maupun pasar global untuk industri halal sehingga semua dasarnya potensi ekonomi, potensi pasar baik itu domestik maupun global,” kata Agus.

    Perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari lifestyle modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

    “Oleh sebab itu ketika diminta Presiden Jokowi ketika itu membantu di Kemenperin , salah satu kebijakan pertama saya gimana kita bisa kejar ketertinggalan industri halal kita dibanding negara lain. Saya bentuk PPIH atau Pusat Pemberdayaan Industri Halal setingkat eselon 3, dan perjalanannya kita ganti nomenklatur jadi pusat industri halal,” sebut Agus.

    Merujuk pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan adalah menjadi pusat industri halal dunia.

    Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki enam program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jokowi Ingin Gibran Dampingi Prabowo Dua Periode, PKB: Kalau Belum Saatnya Salat, Jangan Azan Dulu

    Jokowi Ingin Gibran Dampingi Prabowo Dua Periode, PKB: Kalau Belum Saatnya Salat, Jangan Azan Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Jokowl Widodo mengarahkan kelompok relawannya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

    Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai instruksi tersebut terlalu dini dan terkesan tergesa-gesa mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

    Gus Jazil, sapaan karibnya berpesan kubu Jokowi sebaiknya bersabar dan fokus mengawal program pemerintah ketimbang memikirkan untuk periode kedua.

    Gus Jazil pun melontarkan sindiran halus kepada Jokowi.

    “Ojo kesusu, kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

    “Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu, ojo kesusu,” tegasnya lagi.

    Yang pasti kata Jazilul, PKB di bawah komando Muhaimin Iskandar tetap mendukung Prabowo sepenuhnya.

    “Terkait Pilpres, tergantung Pak Prabowo,” tukasnya.

    Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengakui telah mendapat titah dari Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP, menekankan, jika Prabowo-Gibran berpisah di tengah jalan maka dirinya memprediksi akan terjadi gejolak politik dahsyat yang berbuntut pada kekacauan yang sulit dikontrol.

    “Ketika (Prabowo-Gibran) dipecah di tengah jalan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol,” kata David seperti dilansir di kanal YouTube KompasTV.

  • Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi yang memerintahkan relawannya kembali memenangkan Gibran sebagai Wapres pada 2029 hingga kini masih jadi sorotan tajam publik.

    Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pernyataan Jokowi tersebut terlalu dini, mengingat Presiden Prabowo belum genap satu tahun memimpin Indonesia.

    “Dibungkus dengan bahasa berkelas, Jokowi minta relawan dukung penuh ‘Prabowo-Gibran 2 periode’ belum menjabat 1 tahun, apa enggak kepagian bicara konteks 2 periode?” ujar Pangi kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

    Dia menilai, yang saat ini mendesak adalah bagaimana suksesi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming menunaikan janji-janji politiknya. Terutama program-program prioritas yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

    Pengamat Politik yang juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bertanya-tanya maksud Jokowi melontarkan instruksi tersebut. Mengingat, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang berjuang dan berusaha terlepas dari himpitan ekonomi.

    “Pak Jokowi minta relawan dukung periode Prabowo-Gibran 2 periode, demi rakyat? atau demi Gibran dan kekuasaan keluarga Pak Jokowi?” tanya Pangi.

    Hal senada disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dia melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia.

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya.

    Dia menilai, politik di Indonesia sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya.

  • Titiek Soeharto Buka Suara Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran 2 Periode

    Titiek Soeharto Buka Suara Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, buka suara soal wacana Presiden Prabowo Subianto melanjutkan jabatan hingga dua periode.

    Dikatakan Titiek, saat ini Prabowo belum terpikirkan untuk membicarakan periode kedua sebagai Kepala Negara.

    Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi yang sebelumnya menginstruksikan para relawan mendukung duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.

    “Bapak juga belum memikirkan kali, ya, lima tahun berikutnya,” kata Titiek di Jakarta, Rabu (24/9/2025) kemarin.

    Ketua Komisi IV DPR RI itu menegaskan, Prabowo baru saja menjabat dan masih fokus menyelesaikan periode pertama.

    “Ah, itu nanti saja, ini baru setahun. Selesaikan lima tahun, mari buktikan,” sebutnya.

    Seperti diketahui, Jokowi secara terbuka menyampaikan arahan kepada relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran kembali maju pada Pilpres 2029 mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

    Pernyataan Jokowi itu juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik.

    Ia mengaku telah menerima langsung arahan dari Jokowi agar seluruh jaringan Projo memberikan dukungan penuh.

    “Sudah ada titah dari Pak Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran bisa dua periode,” ungkap Fredy.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, termehek-mehek menanggapi pernyataan Jokowi yang sempat meminta relawan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode, sampai Pemilu 2029.

  • Jelang 3 Tahun UU PDP Disahkan, Pelindungan Data Warga RI di Tangan Masing-masing

    Jelang 3 Tahun UU PDP Disahkan, Pelindungan Data Warga RI di Tangan Masing-masing

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir 3 tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang itu tak kunjung terbentuk. 

    Padahal keberadaan aturan turunan dan lembaga pengawas sangat penting. Kekosongan dua komponen tersebut membuat UU PDP kurang bertaji dan pelindungan data masyarakat dikembalikan kepada masing-masing individu.

    Pengamat teknologi informasi (IT) dan keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, menilai efektivitas UU PDP dalam mengurangi risiko kebocoran data akan sangat bergantung pada bagaimana lembaga pelindungan data pribadi yang dibentuk nantinya menjalankan pengawasan dan penegakan hukum.

    “Sejauh mana UU PDP dapat mengurangi resiko kebocoran data, itu tergantung dari bagaimana badan PDP yang dibentuk ini menjalankan pengawasan dan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi,” kata Alfons kepada Bisnis pada Rabu (24/9/2025). 

    Alfons menilai tanpa adanya tindakan tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, UU PDP hanya akan bernasib sama seperti aturan lalu lintas yang kerap dilanggar. Menurutnya, meski rambu sudah jelas, banyak pengguna jalan tetap melanggar karena tidak ada kesadaran mengikuti aturan, memilih jalan mudah, serta lemahnya penegakan hukum.

    Alfons menambahkan, posisi Indonesia masih lemah dari sisi kekuatan cyber army, meski potensinya besar mengingat jumlah pengguna internet di Tanah Air menduduki peringkat keempat dunia. 

    Menurutnya, potensi ini seharusnya dapat dikelola pemerintah agar talenta digital dalam negeri tidak memilih berkiprah di luar negeri.

    “Jika UU PDP tidak diterapkan dengan optimal maka hal ini tidak akan meningkatkan kesadaran kualitas pengelolaan data dan hal ini akan berakibat buruk bagi perkembangan dunia digital Indonesia karena pengelolaan data yang buruk akan mengakibatkan eksploitasi baik karena kebocoran atau hal lainnya,” katanya. 

    Ilustrasi hacker

    Hal tersebut  menurutnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kanal digital khususnya lembaga yang kerap mengalami kebocoran data dan secara tidak langsung akan memperlambat atau menghambat perkembangan di dunia digital. Lebih lanjut, Alfons menegaskan perlunya penegakan aturan yang tegas, adil, dan transparan.

    “Bukan macan ompong yang hanya bisa menggertak tanpa ada usaha persuasif dan tindakan tegas tidak akan mendorong kesadaran pengelolaan data yang baik,” imbuhnya .

    Dia juga menyinggung lambannya proses pembentukan lembaga PDP. Menurutnya, perjalanan UU PDP sejak perumusan hingga pengesahan sudah memakan waktu lama, dan setelah diundangkan pun lembaga pelaksananya belum terbentuk.

    Meski begitu, dia tetap berharap lembaga PDP segera terbentuk dan mampi menjalankan tugasnya dengan baik dan mengawal pelindungan data pribadi dari pengguna layanan digital di Indonesia. 

    “Dan akan sangat menggembirakan jika aturan UU PDP tersebut dijalankan dengan konsisten dan tidak pandang bulu,” ungkap Alfons.

    Dia menekankan, penerapan konsisten UU PDP akan meningkatkan kesadaran pengelola data untuk bertanggung jawab serta memperlakukan data pribadi masyarakat sebagai amanah yang wajib dijaga, bukan semata objek yang bisa dieksploitasi.

    “Harapannya UU PDP akan meningkatkan kesadaran pengelola data agar dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan data dan memperlakukan data itu sebagai amanah yang harus dijaga dan bukan hanya sebagai obyek yang dapat dieksploitasi tanpa mempedulikan pemilik data [masyarakat],” tutupnya.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan absennya dua instrumen penting itu membuat pelaksanaan UU PDP masih jauh dari harapan. 

    “Pelaksanaan UU PDP belum akan optimal selagi butir 1 [PP] dan 2 [LPPDP] belum ada,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembentukan LPPDP masih dalam tahap harmonisasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, proses pembahasan masih berjalan lantaran kompleksitas substansi pasal-pasal dalam UU PDP.

    “Lembaga PDP lagi diharmonisasi ya, lagi dibahas terus karena pasalnya banyak, lebih dari 200 ya jadi harus dilihat satu per satu pasal-pasal itu dan kami harapkan bisa segera selesai,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Senin (28/7/2025).

    Dia menargetkan proses harmonisasi rampung pada Agustus agar kejelasan institusi pelindung data pribadi segera tercapai, khususnya dalam konteks kerja sama internasional. 

    “Kalau bisa seperti ini jadi kami bisa speed up prosesnya sehingga kejelasan yang diminta itu kami bisa berikan,” lanjutnya.

    Ilustrasi hacker mencuri data pribadi

    Sejalan dengan itu, Komdigi juga menyebut aturan turunan dari UU PDP masih dalam tahap pembahasan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Pol Alexander, mengatakan rancangan peraturan pemerintah dari UU PDP terus dibahas secara rutin.

    “Itu [turunan UU PDP] ada 200-an pasal 200. Itu pembahasannya hampir tiap minggu, dan baru sampai pasal 90-an. Jadi masih berproses, semoga bisa segera,” kata Alexander di Komdigi, Jumat (9/5/2025).

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani berlakunya UU PDP pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini diyakini menjadi tonggak penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat dari pencurian maupun pemalsuan, sekaligus mengawal transformasi digital Indonesia menuju era Industri 5.0.

    Sebagai produk legislasi lex specialis, UU PDP memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding regulasi lain jika terjadi konflik pengaturan. Artinya, jika ada pertentangan dengan aturan lain, maka UU PDP menjadi rujukan utama.

    UU PDP juga mengatur detail terkait pengendalian data yang dilakukan individu, badan publik, hingga organisasi internasional. 

    Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan antara lain merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan kepatuhan, hingga menjatuhkan sanksi administratif.

    Meski UU PDP telah berlaku hampir tiga tahun, Indonesia masih masuk daftar negara dengan jumlah kebocoran data tertinggi di dunia. 

    Riset white paper bertajuk Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud yang dipublikasikan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-13 global sekaligus tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus kebocoran data.

    “Indonesia berada di peringkat ke-13 secara global untuk kebocoran data, tertinggi di Asia Tenggara, menurut Statistik Pelanggaran Data Global Surfshark [2004−2024],” demikian kutipan riset tersebut.

    Jumlah kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (52.030.140 kasus), Thailand (48.924.923 kasus), dan Singapura (34.731.337 kasus).

  • Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Fajar.co.id, Jakarta — Aksi Rocky Gerung yang meninggalkan forum saat diskusi publik di salah satu televisi swasta hingga kini jadi perbincangan.

    Sikap itu diambil Rocky karena lelah menjelaskan tetapi sulit masuk ke nalar pendukung Jokowi yang ikut dalam diskusi. Diskusi dinilainya jadi tidak sehat.

    Terkait kejadian itu, mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah, turut menyampaikan pandangannya.

    “Rocky Gerung akhirnya meninggalkan forum. Ia lelah menghadapi mereka yang sejak lama saya sebut sebagai kaum OD,” tulisnya melansir akun media sosialnya, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Geisz kesabaran Rocky habis setelah berulang kali mencoba membangun abstraksi pemikiran: menyusun argumen dari potongan kejadian, menganalisis situasi, lalu memproyeksikan ke depan.

    Tentu saja, cara berpikir semacam itu tak bisa dibenturkan dengan teknis—apalagi dimintakan bukti empiris yang jelas-jelas mustahil tersedia untuk publik secara terbuka. “Ironisnya, mereka tahu hal itu, tapi tetap berpura-pura menuntutnya,” kritiknya.

    Generasi 80-an, lanjut Geisz, mengenal debat sebagai ajang intelektual: menuntaskan ratusan buku, mengikuti puluhan seminar, lalu menulis artikel atau jurnal di berbagai media. Semua itu menjadi fondasi diskusi.

    Kini, semua seakan tak berarti.
    Para “ternak” bisa bicara apa saja: tanpa data, tanpa kerangka teori, tanpa sistematika. Lebih parah lagi, sering kali mereka mengarang sendiri tanpa rujukan.

    “Saya pun berkali-kali mengalaminya. Dan memang, butuh kesabaran luar biasa untuk menghadapi ketololan kolektif itu,” tutup Geisz Chalifah. (sam/fajar)

  • Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sisir Biro Haji di Jakarta dan Jatim

    Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Sisir Biro Haji di Jakarta dan Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memperluas jangkauan mengusut perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan secara bertahap memeriksa biro haji yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini sebagai saksi.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membuka peluang memeriksa biro perjalanan haji di luar Jakarta dan Jawa Timur.

    “Dimungkinkan juga penyidik melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap biro perjalanan haji di wilayah lain,” ucap Budi, Rabu (24/9/2025).

    Kendati demikian, Budi menyampaikan pemeriksaan bergantung kepada kebutuhan penyidikan kasus. Pedalaman ini dilakukan agar penyidik mengetahui bagaimana proses pembagian kuota haji, siapa saja pihak yang terlibat, dan siapa saja pihak yang menerima aliran dana.

    Lebih jauh, pemeriksaan ini mampu menjawab bagaimana transaksi jual-beli kuota haji berlangsung, mengingat KPK mengendus kuota haji dijual oleh biro travel kepada jemaah dengan melancarkan modus-modus tertentu.

    “Saat ini penyidik masih fokus mendalami terhadap saksi-saksi dari biro perjalanan haji, khususnya yang di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    Sebelumya, pada 23 September, KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Saudaraku Muhammad Rasyid; Staf Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera Ali Jaelani; Direktur PT Al Andalus Nusantara Travel Siti Roobiah Zalfaa; Direktur PT Andromeda Atria Wisata Zainal Abidin; dan Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata Affif.

    Kemudian pada 24 September 2025, KPK memanggil MAA selaku Komisaris PT Shafira Tour and Travel; SH selaku Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; IJ selaku Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila; AS selaku Direktur PT Safari Global Perkara; IF selaku Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; DIS selaku Manajer Bagian Haji PT Saudaraku; serta SM selaku wiraswasta.

    Seperti diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya, pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    Dugaan lainnya adalah kuota haji dijual ke jemaah dan ke sesama biro travel. Terbaru, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban PT Muhibbah milik Ibnu Massud. 

    Khalid yang mulanya ingin berangkat menggunakan haji furoda, berpindah menggunakan haji khusus lantaran ditawari oleh PT Muhibbah. Perusahaan ini menyampaikan surat keputusan pembagian kuota sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari Kemenag.

    Alasan lainnya adalah harga kuota haji khusus bisa langsung berangkat seperti haji furoda dengan harga yang lebih murah. KPK memang tengah mendalami kasus ini dengan memanggil beberapa pihak yang diduga mengetahui perkara era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Terbaru pekan ini KPK masif menggelar pemeriksaan terhadap travel haji.