Tag: joko widodo

  • Abu Bakar Ba’asyir Nasihati Jokowi: Kembali Amalkan Hukum Islam dengan Baik

    Abu Bakar Ba’asyir Nasihati Jokowi: Kembali Amalkan Hukum Islam dengan Baik

    Liputan6.com, Jakarta Pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Abu Bakar Ba’asyir memberikan nasihat perihal penerapan hukum Islam kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu dia sampaikan saat silaturahmi ke rumah Jokowi, Senin (29/09/2025).

    Pantauan Liputan6, Abu Bakar Ba’asyir tiba di kediaman Jokowi yang beralamat di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Banjarsari, Solo sekira pukul 12.35 WIB. Kedatangan Abu Bakar disambut langsung oleh Jokowi.

    Kemudian Abu Bakar Ba’asyir yang didampingi satu orang itu langsung berjalan masuk ke dalam rumah Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Abu Bakar Ba’asyir berlangsung secara tertutup.

    Setelah melakukan pertemuan hampir setengah jam, kemudian Ba’asyir yang memakai alat bantu tongkat untuk berjalan, keluar dari rumah Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu tampak berjalan di belakang Ba’asyir.

    Abu Bakar Ba’asyir mengatakan pertemuan dengan Jokowi dilakukan untuk memberikan nasihat kepada mantan presiden dua periode tersebut. Adapun nasihat yang disampaikan terkait sikap untuk membela Islam.

    “Saya hanya menasihati, orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin dan orang kafir harus dinasihati. Pak Jokowi ini orang yang kuat jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja,” kata Ba’asyir.

    Ketika disinggung terkait nasihat yang disampaikan kepada Jokowi, Ba’asyir menegaskan bahwa nasihat tersebut agar mantan Wali Kota Solo itu untuk mengaplikasikan hukum Islam dengan baik.

    “Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang minta suapya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya kirimi lewat surat,” ucapnya.

    “Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati, menasihati rakyat, menasihati orang kafir dan menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya,” tambahnya.

    Sementara itu, Jokowi mengaku kaget atas kedatangan Ba’asyir ke rumah pribadinya

    “Ya sangat kaget kedatangan beliau. Intinya. Beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Udah gitu aja,” ucapnya.

    Kemudian, saat melepas kepulangan Ba’asyir, Jokowi tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Ia juga menjawab ucapan salam yang disampaikan Ba’asyir.

    “Wa’alaikumsalam warahmatullah. Matur nuwun ustaz,” kata Jokowi.

  • 9
                    
                        Abu Bakar Ba'asyir Nasihati Jokowi, Ini Pesannya
                        Regional

    9 Abu Bakar Ba'asyir Nasihati Jokowi, Ini Pesannya Regional

    Abu Bakar Baasyir Nasihati Jokowi, Ini Pesannya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Abu Bakar Ba’asyir mengungkap alasan bertemu dengan mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di wilayah Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (29/9/2025).
    Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup selama lebih kurang 30 menit.
    Dalam pertemuan itu, Abu Bakar Ba’asyir tampak mengenakan pakaian serba putih, sedangkan Jokowi mengenakan kemeja batik lengkap dengan kopiah.
    Usai pertemuan, Abu Bakar Ba’asyir menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan kewajiban seorang ulama untuk menasihati.
    “Saya hanya menasihati. Orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasihati,” kata Abu Bakar Ba’asyir.
    Terkait pilihannya menasihati Jokowi, ia menilai Presiden ke-7 RI tersebut merupakan sosok yang berpengaruh.
    “Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat. Jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya,” jelasnya.
    Ba’asyir mengatakan, sejumlah nasihat ia sampaikan langsung kepada Jokowi. “Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab, saya ini sedang berjuang minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam,” jelasnya.
    Selain kepada Jokowi, ia juga menyebut pernah menyampaikan hal serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat ya, itu saja. Hanya nasihati itu kewajiban-kewajiban seorang ulama menasihati,” ucapnya.
    Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut menegaskan, menasihati merupakan bagian dari kewajiban agama.
    “Menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya, ya. Gitu ya, itu saja, enggak ada tujuan lain,” lanjutnya.
    Diketahui, Abu Bakar Ba’asyir mendapatkan pembebasan murninya pada Januari 2021 setelah menjalani masa pidana 15 tahun terkait kasus terorisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil dan Kekayaan Agus Suparmanto Eks Kader PKB yang Terpilih jadi Ketum Baru PPP

    Profil dan Kekayaan Agus Suparmanto Eks Kader PKB yang Terpilih jadi Ketum Baru PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Agus Suparmanto resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Dia terpilih melalui aklamasi dalam sidang Paripurna VIII oleh pimpinan Qoyum Abdul Jabbar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9/2025) dan ditetapkan pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

    “Aklamasi pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan,” jelas Qoyum dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).

    Selanjutnya, Agus bersama dengan tim formatur akan segera menyusun struktur kepengurusan baru PPP yang mencerminkan kekuatan internal partai.

    Hanya saja, ketetapan Agus menjadi pimpinan partai berlogo Ka’bah ini menuai polemik. Pasalnya, pihak pengurus kubu Mardiono menilai bahwa terpilihnya Agus ini tidak sesuai dengan AD/ART partai. Salah satunya terkait dengan jumlah peserta sidang tidak sesuai kuorum.

    Adapun, usai dinyatakan terpilih, Agus Suparmanto, menyatakan bahwa dirinya akan menyiapkan strategi agar PPP bisa kembali ke Senayan.

    “Kita akan meraih kemenangan berikutnya, yaitu bagaimana PPP ini bisa kembali ke Senayan,” tutur Agus.

    Profil Agus Suparmanto

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Agus merupakan pria kelahiran 23 Desember 1965. Dia merupakan lulusan sarjana ekonomi di Universitas Nasional Jakarta.

    Dalam perjalanan hidupnya, Agus menekuni bidang bisnis serta olahraga. Tercatat, dia sempat menjabat sebagai Dirut PT Galangan Manggar Biliton (GMB). 

    Perusahaan tersebut merupakan penggarap proyek pembangunan dok kapal di Pelabuhan Sungai Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

    Di sektor olahraga, Agus tersohor sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI). Dia tercatat menjabat posisi tersebut dalam dua periode berturut-turut yakni 2014-2018 dan 2018-2022.

    Kemudian, Agus diangkat menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) di era Presiden ke-7 Joko Widodo menggantikan Enggartiasto Lukita. Namun, kariernya sebagai menteri terhitung cukup singkat.

    Agus dilantik Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan dicopot pada 22 Desember 2020. Jabatan Agus itu kemudian diisi oleh Muhammad Luthfi. Di samping itu, Agus juga tercatat sempat menjadi kader PKB.

    Kekayaan Agus Suparmanto

    Adapun, Agus Suparmanto tercatat memiliki harta senilai Rp1,6 triliun. Kekayaan itu tercatat dalam LHKPN yang dilaporkan Agus saat menjabat sebagai Mendag pada 31 Maret 2021.

    Mayoritas kekayaan Agus berada di tanah dan bangunan senilai Rp896 miliar. Aset ini tersebar di Jakarta, Singapura, Badung hingga Bandung.

    Selain itu, Agus juya memiliki dua mobil Lexus Rp1,5 miliar. Kemudian, harta bergerak lainnya Rp950 miliar; surat berharga Rp766 miliar; kas dan setara kas Rp51 miliar.

    Kala itu, Agus juga mencatatkan bahwa dirinya memiliki utang Rp91 miliar.

  • Menilik Sosok Agus Suparmanto yang Berhasil Duduki Kursi Ketum PPP, Kekayaannya Tak Main-Main

    Menilik Sosok Agus Suparmanto yang Berhasil Duduki Kursi Ketum PPP, Kekayaannya Tak Main-Main

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Agus Suparmanto mendadak jadi perbincangan publik. Pria kelahiran 23 Desember 1965 ini pernah menjabat Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi sejak 23 Oktober 2019 hingga 22 Desember 2020.

    Selain dikenal sebagai politikus, Agus juga aktif di dunia olahraga.

    Ia sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) serta menjabat sebagai Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB).

    Sebelum maju di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Agus tercatat sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Namun, jelang Muktamar ke-10 PPP, dirinya sudah berstatus non-partai. DPW PPP Jawa Barat memastikan Agus segera dimasukkan sebagai kader PPP agar bisa maju sebagai calon ketua umum.

    Dilihat pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, Agus tercatat memiliki harta Rp1,65 triliun.

    Diyakini, jumlah tersebut telah mengalami penambahan. Kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan Rp896 miliar, alat transportasi Rp1,5 miliar, surat berharga Rp766 miliar.

    Bukan hanya itu, Agus juga memiliki kas dan setara kas Rp51,2 miliar. Sementara untuk kendaraan, ia memiliki mobil Lexus RX 300 Luxury 4 x 2 AT, dan Lexus GS 300 AT.

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat, mengakui hal tersebut.

    “Beliau kini non-partai. Tentu kami harus masukkan beliau jadi kader partai (untuk diusulkan),” kata Pepep.

    Ia menambahkan, pihaknya telah memastikan dengan teliti hubungan Agus dengan PKB.

    “Menurut penuturan Agus, ada beberapa peristiwa yang membuatnya semakin yakin pindah ke PPP,” sebutnya.

  • Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah Nasional 29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.
    Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), sudah memanas sejak pembukaan. Pemilihan ketua umum yang semestinya dilangsungkan Minggu (28/9/2025) mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.
    Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Parta Kabah untuk periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.
    Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun kedepan.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025).
    Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
    ”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Suasana Muktamar X memang sudah memanas sejak Plt Ketua Umum PPP Mardiono membuka Muktamar, Sabtu sore.
    Aksi saling teriak bersahutan terjadi antara pendukung Mardiono yang meminta agar kepemimpinannya dilanjutkan lima tahun mendatang, dengan kubu Agus Suparmanto yang mendorong terjadinya perubahan. 
    Tensi di ruangan pun kian meninggi. Mardiono bahkan beberapa kali menghentikan pidatonya. Untuk mendinginkan suasana, pembawa acara bahkan sempat meminta kader melantunkan shalawat.
    Meski suasana memanas, pada malam harinya Sidang Paripurna I dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib muktamar, tetap digelar. 
    Di tengah jalannya sidang, gelombang interupsi terjadi karena pendukung  Agus Suparmanto tidak setujuh sidang dipimpin oleh Amir Uskara yang terindikasi menjadi Ketua Tim Pemenangan Mardiono. 
    Menurut Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X PPP Rusman Yakub, dari kubu Agus Suparmanto mengatakan bahwa muktamirin meminta agar Amir Uskara diganti oleh Ketua dan Sekretaris SC. Namun, protes ini tak diindahkan Amir.
    “Pak Amir (kemudian) mengungkapkan kalimat yang menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta muktamar dengan pernyataan, ‘Meski kalian DPW DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu’,” jelas Rusman.
    Usai pernyataan itu dilontarkan, situasi menjadi tidak kondusif dan Muktamar tidak bisa dilanjutkan.
    Para pimpinan sidang kemudian meninggalkan ruangan dan terjadi kekosongan.
    Padahal, semestinya pemilihan ketua umum baru digelar pada Minggu malam, setelah Sidang Paripurna II untuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP 2020-2025 dan Sidang Paripurna III untuk mendengarkan pandangan umum DPW digelar. 
    Konferensi pers itu turut dihadiri Mardiono beserta 30 pimpinan dewan pimpinan wilayah (DPW) yang mendukungnya. 
    Mardiono mengungkapkan, agenda pemilihan ketua umum dipercepat karena situasi yang tidak kondusif. Ia kemudian menggunakan Pasal 11 AD/ART PPP yang menyatakan bahwa pemilihan dapat dipercepat dalam kondisi darurat.
    “Diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    Di tengah konferensi pers yang berlangsung, pendukung Agus Suparmanto mendekat ke arah Mardiono dan kembali meneriakkan “Perubahan, perubahan”.
    Teriakan ini memancing amarah pendukung Mardiono yang meminta mereka menghentikan perbuatannya karena dinilai mengganggu jalannya konferensi pers.
    Kericuhan pun kembali pecah. Kedua belah pihak pendukung terlibat perkelahian. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy sampai dievakuasi dari lokasi. 
    Pihak keamanan internal PPP berupaya meredam kericuhan, tetapi tak diindahkan. Bahkan, salah seorang kader PPP yang terpojok sempat menjadi sasaran bulan-bulanan massa.
    Petugas keamanan yang berusaha melerai juga tak lepas dari amukan kader. 
    Saat situasi mereda, percekcokan kembali terjadi. Secara tiba-tiba kursi melayang dan membuat keributan kembali pecah.
    Di tengah suasana memanas, putra almarhum KH Maimoen Zubair, salah satu tokoh PPP, Taj Yasin Maimoen, meminta kader yang rusuh membaca shalawat Asyghill. 
    Tensi kader pun kembali mereda. Namun, setelah Yasin pergi, keributan kembali terjadi. 
    Akibat kerusuhan ini, tiga kader mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan.
    Sementara itu, di tengah pelaksanaan Sidang Paripurna I yang ditinggalkan, muktamirin yang berada di lokasi menuntut agar sidang dilanjutkan dan mereka menunjuk sejumlah pengurus partai untuk menjadi pimpinan sidang yang baru.
    Secara bergantian, ada beberapa nama yang memimpin jalannya sidang paripurna Muktamar.
    Mereka adalah: Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yaqin, Dahlia Umar, Mustafa Nuur, dan Dony Ahmad Munir.
    Setelah menentukan majelis pimpinan sidang, Muktamar X PPP lanjut membahas sejumlah hal. Mulai dari teknis pelaksanaan Muktamar hingga hal lain yang bersinggungan dengan AD/ART partai.
    Mardiono yang sejak kericuhan pecah sudah meninggalkan ruang sidang sempat diminta untuk kembali ke lokasi Muktamar.
    Ia sempat ditelepon sebanyak tiga kali oleh Waketum PPP Musyafa. Namun, Mardiono tetap tidak hadir.
    Tanpa Mardiono, muktamirin melanjutkan sidang dan sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP periode 2020-2025.
    “Dalam sidang paripurna, pandangan umum tersebut, Ketua DPP seluruh Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025,” lanjut Rusman.
    Kemudian, sidang membahas dan mengubah AD/ART partai terkait dengan persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan AD/ART.
    Dalam sidang yang sama, perubahan AD/ART ini disetujui oleh semua peserta di ruangan. Lalu, peserta sidang juga menyepakati tata tertib pemilihan ketum dan ketua formatur.
    Usai aturan-aturan teknis ini disetujui, pendaftaran caketum PPP kembali dibuka. Pada tahap ini, hanya satu orang yang mendaftar, yaitu Agus Suparmanto.
    Lalu, verifikasi pendaftaran dilakukan dan Agus Suparmanto dinyatakan sebagai calon tunggal.
    “Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat satu calon yang bernama bapak Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” kata Rusman.
    Setelah nama Agus dinyatakan lolos verifikasi, pimpinan sidang kemudian meminta pendapat dari para peserta yang hadir.
    Seluruh DPW dan DPC yang hadir di lokasi menyepakati secara aklamasi dan memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
    Rusman menegaskan, proses Muktamar X PPP berjalan lancar. Ia membantah pencalonan Agus melanggar AD/ART partai.
    “Hasil Muktamar X PPP melahirkan pimpinan baru, Ketum baru yaitu bapak Agus Suparmanto untuk menahkodai PPP lima tahun ke depan,” kata Rusman lagi.

    Rommy menilai, klaim Mardiono terpilih secara aklamasi tak berdasar. 
    Menurutnya, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV.
    ”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan tertulis.
    Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut.
    Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar.
    ”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia.
    Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono.
    ”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.
    Sementara Qoyum menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.
    ”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sejumlah terobosan untuk membangun rumah subsidi terutama di tengah kota. Salah satu rencana besar dia adalah membangun proyek itu di DKI Jakarta.

    “Bagaimana ada rumah subsidi di kota. Saya akan bertemu Pak Gubernur Jakarta untuk membahas rencana program rumah subsidi dalam bentuk Rusun,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).

    Ara menyatakan sebelumnya sudah dua kali bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melahirkan satu terobosan, yaitu membangun rumah subsidi di tengah kota. Ia memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak.

    Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Dalam hal ini ia mengatakan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pada Senin (29/9/2025) mendatang, akan melakukan akad massal bagi 25 ribu debitur rumah subsidi di Bogor.

    “Dilakukan di Bogor karena pertimbangannya di sana, pengembangnya bagus, berkualitas, sudah kita cek. Yang kedua juga di Bogor dari data kami kemiskinan ekstrim itu dari segi jumlah paling banyak di Kabupaten Bogor. Itu data yang kami terima dari BPS,” sebt dia.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dipercaya Kaesang Masuk Struktur DPP PSI, Pengunggah Ijazah Jokowi: Sebagai Anak Desa, Saya Berterimakasih

    Dipercaya Kaesang Masuk Struktur DPP PSI, Pengunggah Ijazah Jokowi: Sebagai Anak Desa, Saya Berterimakasih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi melantik jajaran pengurus DPP PSI periode 2025-2030.

    Seperti diketahui, pelantikan tersebut digelar di sebuah teater kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Di antara nama-nama yang dilantik, Dian Sandi Utama sontak mencuri perhatian publik.

    Ia merupakan sosok yang pernah mengunggah ijazah mantan Presiden Jokowi lalu dijadikan bahan penelitian oleh Roy Suryo Cs.

    Dian kini dipercaya mengemban posisi Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial DPP PSI.

    Sekjen PSI Raja Juli Antoni membacakan langsung susunan kepengurusan, termasuk nama Dian Sandi.

    Bagi Dian, masuk ke struktur DPP bukan hal baru. Ia menuturkan sudah cukup lama berproses di PSI.

    Mulai dari menjabat Ketua DPW PSI NTB pada masa Grace Natalie, lalu menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusra di era Giring Ganesha.

    “Sudah 3 kali pergantian kepemimpinan saya berada di Partai ini, dari awal dulu sebagai pengurus daerah. Lalu ditarik sebagai Korwil Bali Nusra,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Minggu (28/9/2025).

    Sekarang, di bawah kepemimpinan Kaesang, dirinya kembali didapuk di tingkat pusat.

    “Kemarin dilantik jadi Pengurus Pusat,” sebutnya.

    Dian mengaku tidak menyangka bisa dipercaya masuk dalam jajaran DPP.

    Ia menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan pengurus lain untuk membawa PSI lolos ke parlemen.

    “Sebagai anak desa, saya berterima kasih karena dipercaya,” tegasnya.

    Diketahui, Dian sempat jadi sorotan publik usai mengunggah foto ijazah mantan Presiden Jokowi di media sosial X. Unggahan itu berujung pada proses hukum hingga pemeriksaan kepolisian.

  • Eks Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali Temui Jokowi Usai Dilantik Kaesang jadi Ketua Harian PSI – Page 3

    Eks Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali Temui Jokowi Usai Dilantik Kaesang jadi Ketua Harian PSI – Page 3

    Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali diumumkan sebagai Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. Ahmad Ali mengatakan dirinya memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sehingga keanggotaannya di NasDem pun resmi gugur.

    Pasalnya, seorang politikus tidak diperbolehkan memiliki KTA ganda. Dengan bergabungnya Ahmad Ali ke PSI, maka otomatis dia tak lagi menjadi kader Partai NasDem.

    “Hari ini ketika saya berKTA PSI, maka keanggotaan saya di NasDem gugur. Kan dengan saya secara otomatis hari ini menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia,. Maka anggotaan saya di partai sebelumnya pasti gugur. Jadi secara administrasi kan seperti itu, karena keanggotaannya enggak boleh ganda,” jelas Ahmad Ali usai dilantik menjadi pengurus DPP PSI di Djakarta Theater Jakarta Pusat, Jumat 26 September 2025.

    Dia mengaku tak berbicara ke Partai NasDem soal bergabung ke PSI. Ahmad Ali juga belum sempat berpamitan dan bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

    “Belum sempat,” ucapnya.

    Ali menuturkan hubungannya dengan Surya Paloh baik-baik saja. Menurut dia, berpindah partai bukan berarti silaturahmi dengan NasDem dan Surya Paloh menjadi berhenti.

    “Pak Surya sampai hari ini hubungan saya baik-baik saja Beliau kakak, beliau adalah orang tua saya, beliau adalah guru saya,” ujar dia.

    “Tapi bahwa kemudian berbeda partai itu kan sesuatu hal yang biasa saja, tidak menjadi alasan untuk memutus silahturahmi. Sampai kapanpun saya akan tetap menetapkan beliau sebagai orang tua dan guru saya,” sambung Ali.

  • Ketemu Jokowi, Ahmad Ali: PSI Jangan sampai Jadi Beban Pemerintah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        28 September 2025

    Ketemu Jokowi, Ahmad Ali: PSI Jangan sampai Jadi Beban Pemerintah Regional 28 September 2025

    Ketemu Jokowi, Ahmad Ali: PSI Jangan sampai Jadi Beban Pemerintah
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (28/9/2025) siang.
    Eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menyebut, kedatangannya sebagai bentuk solidaritas sekaligus temu kangen dengan Jokowi.
    Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mendapat sejumlah nasihat untuk memimpin PSI ke depan bersama kepengurusan periode 2025–2030.
    Ia menegaskan, PSI akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “PSI jangan menjadi problem. Jadi jangan menjadi beban bagi pemerintah. Kader-kader PSI harus menjadi bagian yang membantu pemerintah,” kata Ahmad Ali usai bertemu dengan Jokowi.
    Menurut dia, kader PSI harus ikut terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
    Apalagi, PSI bersama Partai Gerindra berada dalam satu koalisi.
    “Karena kita tahu hari ini bangsa Indonesia sedang banyak tantangan eksternal maupun internal yang sedang kita hadapi. Maka tantangan-tantangan ini harus kita pikul bersama-sama,” kata dia. 
    Menurut Ahmad Ali, kepengurusan baru harus memastikan harapan masyarakat dan janji politik dapat dikerjakan bersama demi menyejahterakan rakyat.
    Disinggung soal inisial J yang disebut-sebut akan menjadi Ketua Pembina Partai, Ahmad Ali membantah kedatangannya terkait hal itu.
    Ia menegaskan, komunikasinya dengan Jokowi sudah terjalin sejak sebelum pelantikan kepengurusan baru.
    “Oh, tidak-tidak, ini kan baru selesai pelatihan kemarin. Datang selesai pelatihan, datang melaporkan. Setelah selesai pelatihan dan kemudian selanjutnya sebelum melangkah, pasti arahan-arahan dari beliau,” ujarnya.
    Terkait sosok J tersebut, ia memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut dan menyerahkan pada keterangan resmi selanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti Saran Wapres Pakai AI, Virdian Aurelio Sindir Instruksi Jokowi ke Relawannya: Kesan Kuat Konflik Kepentingan

    Ikuti Saran Wapres Pakai AI, Virdian Aurelio Sindir Instruksi Jokowi ke Relawannya: Kesan Kuat Konflik Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan soal instruksi Jokowi ke relawannya untuk kembali memenangkan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2029 memang sudah jadi sorotan hangat.

    Jokowi berharap agar Wapres Gibran bisa menduduki posisinya itu selama dua periode lamanya. Padahal belum sampai setahun putra sulungnya itu jadi Wapres.

    Merespon hal ini, Eks Ketua BEM Universitas Padjajaran (Unpad) sekaligus konten kreator, Virdian Aurelio memberikan sorotan.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengunggah konten yang mengikuti saran dari Wapres Gibran.

    Dimana, dari saran tersebut Gibran meminta untuk lebih sering menggunakan AI.

    “Saya ingin membuka dengan mengikuti anjuran mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI,” katanya.

    Mengikut saran tersebut, Virdian kemudian menggunakan Chat GPT untuk mempertanyakan soal kemungkinan Gibran dua periode.

    “Etis atau tidak kalau mantan Presiden sudah bicara dua periode untuk anaknya di tengah baru setahun sudah menjabat dan masih banyak masalah bangsa?,” tanyanya.

    Dari pertanyaan tersebut, Chat GPT kemudian memberikan respon jawaban yang hasilnya berupa sindiran keras.

    “Kata Chat GPT sebagai mantan Presiden sekaligus ayah dari Wakil Presiden yang baru menjabat satu tahun dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik,” ungkapnya.

    “Alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya,” terangnya.

    Diketahui, Gibran saat ini juga dihadapkan terkait persoalan hukum soal ijazahnya. Pernyataan Jokowi yang ingin anaknya kembali berpaket dengan Prabowo dinilai blunder. (Erfyansyah/Fajar)