Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Profil Agus Suparmanto yang Klaim Menang Aklamasi Muktamar X PPP, Harta Kekayaannya Capai Rp1,65 Triliun

    Profil Agus Suparmanto yang Klaim Menang Aklamasi Muktamar X PPP, Harta Kekayaannya Capai Rp1,65 Triliun

    YOGYAKARTA – Nama Agus Suparmanto sedang ramai diperbincangkan setelah mengklaim sebagai pemenang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lantas, seperti apa sosoknya? Untuk mengetahuinya, simak profil Agus Suparmanto dalam artikel berikut ini.

    Melansir VOI, Muktamar ke-10 PPP di yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September 2025 melahirkan dualisme kepemimpinan. Kedua calon ketua umum, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim kemenangan dalam muktamar itu.

    Pada Sabtu malam, Mardiono lebih dulu menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Dia mengklaim sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 PPP mengambil langkah cepat dan memilih ketua umum secara aklamasi.

    Akan tetapi, besoknya, pernyataan itu dibantah oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengatakan bahwa peserta Muktamar X partainya telah memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    “PPP telah memiliki pemimpin baru, Bapak Agus Suparmanto,” ujar Rommy dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP, Minggu, 28 September 2025.

    Romy menilai Agus Suparmanto memenuhi syarat sebagai calon ketua umum, lantara memiliki kartu tanda anggota PPP dan berpengalaman di lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Panitia Muktamar X PPP juga telah memeriksa KTA Agus Suparmanto dalam sidang paripurna pertama hingga kedelapan muktamar.

    Rommy menyebut bahwa Agus bersama 12 formatur diberi waktu selama 30 hari untuk menyusun kepengurusan PP yang baru.

    Terkait hal ini, Agus Suparmanto mengatakan bahwa dirinya akan segera mendaftarkan kepengurusan baru partainya ke Kementerian Hukum.

    “Kami akan lakukan segera, pendaftaran ke Kementerian Hukum,” ujar Agus.

    Profil Agus Suparmanto

    Profil Agus Suparmanto merupakan Menteri Perdagangan RI pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni periode 2019-2024. Akan tetapi, jabatan tersebut tidak lama diemban Agus. Dia dilantik Jokowi sebagai Mendag mada 23 Oktober 2019 dan dicopot pada 22 Desember 2020.

    Sebelum diangkat sebagai menteri, pria kelahiran Jakarta, 23 Desember 1965 itu merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partainya itu termasuk salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

    Selain terjun ke politik, Agus juga menggeluti bidang olahraga dengan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) sebanyak dua periode, yakni 2014-2018 dan 2018-2022, dikutip dari Antara.

    Tak cukup sampai disitu, profil Agus Suparmanto juga merupakan seorang pengusaha sukses. Ia menjadi Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB) yang beroperasi di Bangka Belitung.

    Pada 2016, perusahaan yang dipimpin Agus mengerjakan proyel pembangunan dok kapal di Manggar,tepatnya di pinggir aliran sungai Manggar, Belitung Timur. Proyek itu dikerjakan bersama anak usaha PT Timah Tbk, yakni PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK).

    Secara lebih rinci, berikut perjalanan karier Agus Suparmanto yang mengklaim menjadi pemenang Muktamar PPP:

    Ketua Umum PB IKASI periode 2014-2018 dan 2018-2022Wakil Presiden Fencing Confederation of ASIA (FCA) periode 2017-2020, terpilih melalui General Assembly FCA di Tokyo, Jepang.Direktur Utama PT GMB di Belitung TimurKader Partai Kebangkitan BangsaMenteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju (2019/2020/satu tahun) di bawah Presiden Jokowi.Calon Ketum PPP di Muktamar X PPP 2025.

    Harta Kekayaan Agus Suparmanto

    Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPM) tanggal penyampaian 31 Maret 2021, total harta kekayaan Agus Suparmanto mencapai Rp1.625.410.685.152.

    Harta tersebut terdiri atas:

    15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Badung, dan Singapura. Total nilainya mencapai RP896.443.102.000.Dua alat transportasi berupa mobil Lexus RX 300 Luxury 4×2 AT tahun 2019 Rp 1.300.000.000 dan mobil Lexus GS 300 AT Tahun 2006 senila Rp250.000.000 (hasil sendiri).Harta bergerak lainnya senilai RP950.000.000, surat berharga RP766.272.000.000, kas dan setara kas RP51.214.209.476.

    Dalam LHKPN, Agus tercatat memiliki hutang sebanyak RP91.018.626.324. dengan demikian, total harta kekayaan Agus Suparmanto setelah dikurangi hutang sebesar RP1.625.410.685.152.

    Demikian informasi tentang profil Agus Suparmanto. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Adian Napitupulu, menyinggung isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut meminta relawan mendukung Prabowo-Gibran hingga dua periode, meski pemerintahan baru berjalan kurang dari setahun.

    Dikatakan Adian, pembahasan tentang “paket 2029” sama sekali tidak menjawab kebutuhan dasar rakyat saat ini.

    “Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas,” ujar Adian dikutip pada Selasa (30/9/2025).

    “Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029,” tambahnya.

    Ia menegaskan, seorang negarawan seharusnya fokus menyelesaikan problem rakyat, bukan sekadar bicara kepentingan politik atau dinasti.

    “Kalau seorang negarawan dia akan menjawab problem-problem rakyatnya. Bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu berbicara tentang pemilu ke depan,” sindirnya.

    Adian menyebut wajar jika rakyat merasa kecewa. Selama ini, kata dia, masyarakat dituntut patuh bayar pajak, tetapi tidak mendapat kepastian soal masa depan mereka.

    “Wajar gak mereka kecewa? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi gak dipikirin. Kan itu yang ada di kepala mereka,” tegasnya.

    Ia menambahkan, publik sesungguhnya hanya meminta hal sederhana, kepastian kerja dan penghasilan layak setelah lulus sekolah.

    “Mereka (rakyat) beli apa-apa bayar pajak. Mereka bilang ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta,” lanjutnya.

  • Hasan Nasbi dan Denny Siregar Saling Sindir di Medsos: Sekadar Jadi Penjilat Saja Anda Kurang Kompeten

    Hasan Nasbi dan Denny Siregar Saling Sindir di Medsos: Sekadar Jadi Penjilat Saja Anda Kurang Kompeten

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi dan Aktivis Media Sosial Denny Siregar terlibat saling sindir di platform X.

    Denny Siregar mulanya menyindir cuitan Hasan Nasbi tentang penjilat kekuasaan. Ia mengatakan, Hasan Nasbi sejatinya tidak memiliki moral dan etika dalam kontestasi politik.

    “Ukurannya Hasan Nasbi itu cuman “menang kalah” di pilpres, cuman angka. Disana ga ada moral dan etika. Jadi semisal calonnya adalah monster dan dianggap bisa berkuasa, maka dia akan menjilatnya,” kata Denny lewat akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (30/9/2025).

    Hasan Nasbi lantas membalas sindiran itu dengan narasi yang lebih pedas. Ia menyinggung soal ‘jilat menjilat’ pihak yang sedang berkontestasi.

    Hasan Nasbi yang kini menjabat komisaris Pertamina mengejek Denny Siregar yang tidak kompeten ‘menjilat’ pihak yang berkontestasi.

    “Hehe mohon maaf saya luruskan sedikit soal jilat menjilat ya. Yang saya jilat menang dan berkuasa. Yang anda jilat kalah dan ga berkuasa. Sekadar jadi penjilat pun anda kurang kompeten. Tapi biasa itu, yg kurang marah2 sama yang lebih itu wajar,” tuturnya pedas.

    Tak sampai disitu, Hasan juga mencemooh Denny Siregar yang diketahui pernah mendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama dua periode.

    Kemudian pada Pilpres 2024, Denny mendukung Ganjar Pranowo karena dia menganggap calon PDI Perjuangan itu akan didukung Jokowi dan barisan relawannya.

    “Masih teringat jelas selama 9 tahun ada orang yang “menjilat” kekuasaan dengan rumusan langkah catur. Dikit2 langkah catur,” ungkap Hasan Nasbi.

  • Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021 Nasional 30 September 2025

    Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021 Nasional 30 September 2025

    Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali di ambang perpecahan setelah Muktamar X yang digelar pada 27-28 September 2025 tidak berjalan baik.
    Forum untuk memilih dan menetapkan ketua umum PPP itu justru berujung kericuhan dan dualisme kepemimpinan.
    Muktamar X yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, melahirkan dualisme kepemimpinan. Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.
    Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara dalam konferensi pers, Sabtu (27/9.2025).
    Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
    “Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Dualisme kepemimpinan di PPP sendiri bukan yang pertama terjadi. Terbelahnya partai berlambang Ka’bah itu pernah terjadi pada 2014, dimulai ketika Suryadharma Ali tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Lantas, bagaimana perpecahan PPP dulu terjadi dan berakhir seperti apa partai berlambang Ka’bah saat itu? Berikut kilas baliknya:
    Pada Kamis (2/7/2015), Menteri Agama (Menag) yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).
    Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP pun memutuskan memecat Suryadharma Ali dari posisi ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    “Memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali (dari) jabatan Ketua Umum DPP PPP,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP saat itu Romahurmuziy atau Rommy saat menggelar konferensi pers, pada Rabu (10/9/2014).
    Setelah pemecatan itulah, konflik internal di PPP muncul dan melahirkan dua kubu. Muktamar yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, menetapkan Rommy sebagai ketua umum PPP pada 15 Oktober 2014.
    Namun, Muktamar lain juga digelar setelahnya dan menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP pada 2 November 2014.
    Baik kubu Rommy dan Djan Faridz mengeklaim bahwa Muktamar Surabaya maupun Jakarta merupakan forum yang sah.
    Dualisme kepemimpinan PPP di bawah Rommy dan Djan Faridz pun berujung kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang tidak mengesahkan kepemimpinan dua kubu tersebut.
    Pada 7 Januari 2016, Kemenkumham justru memutuskan bahwa kepengurusan DPP PPP dikembalikan kepada hasil Muktamar pada 2011 yang digelar di Bandung, Jawa Barat.
    Muktamar Bandung itu diketahui menetapkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. Serta Rommy sebagai Sekretaris Jenderal PPP.
    Suara dan desakan kader PPP pun menguat pada pertengahan 2016 yang menuntut kedua kubu untuk islah atau berdamai.
    Akhirnya, PPP kembali menggelar Muktamar pada 9 April 2016 yang menetapkan Rommy sebagai ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    Muktamar yang digelar di Jakarta itu turut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan sesepuh PPP KH Maimoen Zubair.
    Akhirnya, Kemenkumham mengesahkan kepengurusan PPP yang berada di bawah kepemimpinan Rommy.
    Rommy saat itu mengajak Djan Faridz untuk bergabung dalam kepengurusan PPP di bawah kepemimpinannya, tetapi ajakan tersebut ditolak.
    Singkat cerita, Djan Faridz akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta dan digantikan oleh Humprey Djemat pada 30 Juli 2018.
    Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
    Djan Faridz kembali muncul di acara PPP dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I yang digelar pada 12 Maret 2021.
    Saat itu, Rommy sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PPP karena tersandung kasus jual beli jabatan di Kemenag pada 2019.
    Pengganti Rommy saat itu adalah Suharso Monoarfa yang memimpin Rapimnas I PPP yang turut dihadiri Djan Faridz.
    Dalam Rapimnas tersebut, Djan Faridz mengaku siap membantu Suharso Monoarfa yang memimpin PPP saat itu.
    “Puji Syukur kehadirat Allah SWT, sahabat tercinta saya menjadi Ketum PPP. Selain doa, saya siap kok bantu beliau (Suharso Monoarfa),” kata Djan dalam Rapimnas I.
    Selain itu, Djan Faridz juga berharap partai berlambang Ka’bah itu dapat tetap eksis dan semakin berjaya dalam dunia politik.
    “Kita harus melihat ke depan, bagaimana PPP ini tetap eksis di dunia politik dan manfaat untuk umat Islam khususnya. Jadi jangan sampai kita ini sudah bersatu, saya sudah bersatu dengan beliau, terus manfaat buat PPP-nya malah kurang,” ujar Djan Faridz yang saat itu ditunjuk menjadi anggota Majelis Kehormatan PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Sungkem ke Ustaz Abu Bakar Baasyir, Peneliti ISEAS: Setelah Terpojok, Dia Merangkul Lawan-lawan yang Dulu Dia Hajar

    Jokowi Sungkem ke Ustaz Abu Bakar Baasyir, Peneliti ISEAS: Setelah Terpojok, Dia Merangkul Lawan-lawan yang Dulu Dia Hajar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Jokowi yang terlihat sungkem terhadap Ustaz Abubakar Baasyir saat datang ke rumahnya mendapat sorotan banyak pihak.

    Salah satunya datang dari Peneliti ISEAS Yosuf-Ishak Institute, Antonius Made Tony Supriatma. Dia menilai, Jokowi meraih kekuasaan karena berhasil membelah pemilih Islam dan menakuti pemilih minoritas.

    “Banyak orang dulu memilih dia karena dianggap anti radikalisme. Di bawah dia, gerakan Islam yang progresif ditindas habis. Dan, dia berhasil berkuasa karena membelah pemilih Islam dan menakut-nakuti pemilih minoritas. Jadilah pemilih minoritas memilih dia dengan angka sekitar 90%,” ungkapnya.

    Kini setelah dia terpojok, lanjut Made Supriatma, Jokowi merangkul lawan-lawan yang dulu dia hajar dengan keras. “Seolah tidak ada rasa bersalah. Tidak ada masa lalu. Yang konstan adalah kepentingan. Yang lain boleh bergerak ke mana saja,” kritiknya.

    Tinggallah orang-orang yang dulu mendukungnya. Bagaimana harus bersikap? Golongan pertama tetap setia hingga ke bulu dubur. Mereka mulai bikin pembenaran, seperti rajin ngomong rekonsiliasi dan persatuan misalnya.

    Yang kedua garuk-garuk apa aja yang tidak gatel. Sambil berusaha memahami: kok bisa begini ya? Yang ketiga merasa dikhianati dan marah.

    “Kita tidak tahu mana yang lebih banyak sekarang di kalangan para pendukungnya itu,” ujarnya.

    Politik, sambung Made Supriatma, akan lebih baik dan berguna kalau para politisi punya tulang belakang. Kalau para politisi mau jujur menyatakan di pihak mana dia berdiri.

  • Pemakzulan Bisa Terjadi Jika Ijazah Gibran Terbukti Bermasalah

    Pemakzulan Bisa Terjadi Jika Ijazah Gibran Terbukti Bermasalah

    GELORA.CO -Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan di ruang publik. 

    Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, ikut menanggapi isu tersebut dengan menekankan bahwa dampak hukumnya bisa serius bila terbukti ada pemalsuan atau ketidakabsahan dokumen.

    “Ini yang disebut like father like son. Saya jarang ngomongin karena kurang tertarik sebenarnya sama isu itu, tapi bukannya enggak pernah sama sekali. Dampak hukum tata negaranya apa? Karena buat saya tidak menarik ngomongin investigasi. Biarkan orang-orang yang menguji soal itu,” kata Bivitri di kanal Youtube Hendri Satrio, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

    Ia menegaskan, jika terbukti ada kebohongan dalam proses pendaftaran calon wakil presiden, maka konsekuensi hukum dapat mengarah pada pemakzulan.

    “Kalau misalnya terbukti bahwa belum pernah ada penyetaraan atau ijazahnya tidak diakui, dan ternyata ada kebohongan waktu mendaftar sebagai calon wakil presiden, ya bisa (dimakzulkan),” tegasnya.

    “Kan ada pasal 7 soal pemakzulan, salah satunya kalau ada perbuatan tercela, berbohong ketika melakukan pendaftaran. Bahkan bisa ada pidananya kalau melakukan kebohongan publik,” jelas Bivitri.

    Meski demikian, Bivitri menilai isu ijazah bukanlah hal yang ia anggap prioritas untuk diperbincangkan, sebab masih banyak persoalan hukum tata negara yang lebih berdampak luas. 

    “Kalau digoreng, aduh 17 + 8 tuntutan rakyat saat demonstrasi saja enggak kelar-kelar. Jadi saya lebih tertarik bicara soal reformasi partai politik, hal-hal yang implikasinya memang lebih banyak buat masyarakat luas,” tambahnya.

    Sebagai catatan, Gibran menyelesaikan pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002-2004), lalu melanjutkan ke UTS Insearch Sydney, Australia (2004-2007). Dua lembaga ini oleh KPU dikategorikan setara dengan SMA di Indonesia.

  • Sindir Jokowi Tak Pernah ke PBB, Gus Umar: Demi Apa Anda Puji-puji Prabowo?

    Sindir Jokowi Tak Pernah ke PBB, Gus Umar: Demi Apa Anda Puji-puji Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, ikut menanggapi pernyataan mantan Presiden Jokowi yang memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Gus Umar menilai sikap Jokowi terkesan janggal. Ia menyindir bahwa selama menjabat dua periode, Jokowi justru tidak pernah hadir dalam forum PBB.

    “10 tahun jadi presiden anda gak pernah mau hadir di forum PBB,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (28/9/2025).

    Dikatakan Umar, pujian yang dilontarkan Jokowi terhadap pidato Presiden Prabowo justru menimbulkan tanda tanya besar.

    “Demi apa Anda puji-puji Prabowo seperti ini?” lanjut Umar.

    Ia bahkan menyebut publik sudah mulai muak dengan gaya politik Jokowi yang disebutnya penuh gimmick.

    “Siapa yang muak lihat gimmick Jokowi ini ges?” tegasnya.

    Sebelumnya, Jokowi memberikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat.

    Menurut Jokowi, pesan yang disampaikan Prabowo dalam forum dunia tersebut sangat kuat.

    “Ya sangat bagus. Sangat bagus pesan yang beliau sampaikan. Bapak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas,” ujar Jokowi kepada awak media.

    “Saya kira sangat bagus, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

    Selain isi pidato, Jokowi juga menyoroti gaya komunikasi Prabowo yang disebutnya memberi warna tersendiri di forum internasional.

    Ia mencontohkan, Prabowo yang tampak berulang kali mengentakkan meja saat menyampaikan pernyataan di hadapan delegasi negara lain.

  • Abu Bakar Ba’asyir Mendadak Sambangi Kediaman Jokowi, Ini yang Dibahas

    Abu Bakar Ba’asyir Mendadak Sambangi Kediaman Jokowi, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (29/9/2025) siang.

    Kedatangan Abu Bakar Ba’asyir untuk menyampaikan nasihat secara langsung kepada Jokowi.

    “Saya hanya menasihati. Orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin dan orang kafir. Harus dinasihati. Pak Jokowi ini orang yang kuat,” ujar dia dikutip dari Solopos pada Selasa (30/9/2025).

    Abu Bakar Ba’asyir berharap Jokowi bisa menjadi pembela Islam yang kuat. “Mudah-mudahan menjadi pembela Islam yang kuat. Nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Saya sedang berjuang, minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam,” tegas dia.

    Abu Bakar Ba’asyir mengaku juga menasihati Presiden Prabowo Subianto melalui surat tertulis. 

    Perihal orang yang dinasihati mau menjalankan nasihat atau tidak, menurut Abu Bakar Ba’asyir, hal itu yang menentukan Allah SWT. 

    Sementara itu, Jokowi mengaku kaget dengan kedatangan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir di rumahnya di Jalan Kutai Utara Nomor 1 Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (29/9/2025) siang. 

    Namun, Jokowi menyambut kedatangan Ba’asyir sebaik yang dia bisa.

    “Ya sangat kaget saya kedatangan beliau,” ungkap Jokowi saat dimintai tanggapan wartawan ihwal kedatangan Ba’asyir siang itu.

    Jokowi mengatakan kedatangan Ba’asyir untuk menyampaikan nasihat tentang Islam.

    “Intinya beliau [Abu Bakar Ba’asyir} menasihati saya untuk mengabdi kepada Islam,” tutur dia.

     

  • Eks Kader Nasdem Gabung PSI, Ceritakan Momen Sowan ke Jokowi Nasional 29 September 2025

    Eks Kader Nasdem Gabung PSI, Ceritakan Momen Sowan ke Jokowi Nasional 29 September 2025

    Eks Kader Nasdem Gabung PSI, Ceritakan Momen Sowan ke Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bestari Barus menjadi salah satu mantan kader Partai Nasdem yang menyatakan diri untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum memutuskan untuk bergabung dengan PSI, Bestari menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam pertemuan tersebut, Bestari bertanya soal dirinya yang ingin bergabung dengan PSI. Kemudian, ia pun menyampaikan jawaban dari ayah Kaesang Pangarep itu.
    “Sebelum saya bergabung dengan PSI, saya terlebih dahulu bertemu dengan Pak Jokowi dan menyatakan, ‘Pak, saya bergabung deh, Pak’ gitu,” ungkap Barus saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (29/9/2025).
    “‘Oh, dengan senang hati,’ beliau jawab seperti itu,” sambungnya.
    Saat bertemu Jokowi, Bestari ditemani oleh Ahmad Ali yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.
    Pidato Jokowi, kata Bestari, saat Kongres PSI menjadi salah satu alasannya bergabung dengan partai berlambang gajah itu.
    Jokowi sebagai mantan kepala pemerintahan dengan rekam jejak yang panjang, Bestari melihat Jokowi tidak mengakhiri pengabdiannya meski sudah pensiun.
    “Kita pindah bukan karena nasib buruk, tidak, tidak, sama sekali tidak. Saya ingin, ini tantangan buat saya juga,” ujar Bestari.
    Sementara itu, Ahmad Ali mengungkapkan alasannya hengkang dari Partai Nasdem dan bergabung dengan PSI. Menurutnya, PSI merupakan partai masa depan.
    Di partai yang dipimpin oleh Kaesang itu, Ahmad Ali didapuk sebagai Ketua Harian PSI yang ditetapkan pada Jumat (26/9/2025).
    “Ya bagi saya partai PSI ini partai masa depan,” kata Ahmad Ali usai pelantikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Ia menuturkan, berpindah haluan adalah hal yang biasa dalam politik. Ahmad Ali pun mengaku berteman baik dengan kader-kader PSI selama ini.
    “Biasa kan dalam berpolitik kita pasti berteman dengan seluruh partai. Dan ya kebetulan nyangkut di kami. Kita ini punya relasi batin yang cukup kuat. Jadi emang tiba-tiba nyatu aja,” ujar Ahmad Ali.
    Di sisi lain, Ahmad Ali mengaku tidak sempat berpamitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelum dilantik menjadi pengurus PSI.
    Oleh karenanya, ia mengaku tidak mengetahui respons Surya Paloh atas pilihan politiknya ini. Ali menyatakan belum mengkonfirmasi kepada Nasdem terkait pilihan politiknya.
    “Saya enggak tahu (respons Surya Paloh). Belum sempat (pamitan). Belum ada (saya konfirmasi), sama juga ketika saya masuk Nasdem, tidak ada konfirmasi kan?” seloroh Ahmad Ali.
    PSI sendiri mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai periode 2025-2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Pengumuman ini dilakukan sekaligus pelantikan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melalui Surat Keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
    Dalam acara, Kaesang juga menyematkan pin dengan gambar gajah yang merupakan logo partai yang dipimpinnya kepada Ketua Harian PSI yang baru, Ahmad Ali, hingga Isyana Bagoes Oka.
    Ahmad Ali hadir sebagai pendatang baru, setelah sebelumnya merupakan politikus Partai Nasdem.
    “Ketua Umum Kaesang Pangarep. Ketua Harian, Ahmad Ali,” begitu kata Raja Juli Antoni saat membacakan nama-nama pengurus DPP PSI, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Chusnul Chotimah: Orangnya Jokowi Mulai Serang Program MBG

    Chusnul Chotimah: Orangnya Jokowi Mulai Serang Program MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, kembali berkomentar terkait polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.

    Ia menyinggung adanya perbedaan pernyataan dari lingkaran Istana terkait jalannya program tersebut.

    Lewat akun Threads pribadinya, Chusnul mengaitkan isu MBG dengan dinamika politik antara kubu Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Orangnya Jokowi mulai menyerang MBG,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (29/9/2025).

    Dikatakan Chusnul, ada kesan pihak tertentu mencoba melepaskan narasi program itu dari Prabowo dan mengaitkannya ke Solo.

    “Lalu termul di bawah ramai-ramai bikin narasi MBG itu programnya Prabowo, nggak mau dikaitkan dengan Solo. Prabowo dihajar dari segala arah,” tandasnya.

    Chusnul menyinggung laporan Qodari dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengungkap hanya 34 dari 8.583 dapur MBG yang mengantongi sertifikat higienis.

    Namun, di sisi lain, Nanik Deyang dari Badan Gizi Nasional (BGN), mempertanyakan dasar data tersebut.

    “KSP, Cuma 34 dari 8.583 dapur MBG yang kantongi sertifikat higienis,” tulisnya sambil mengunggah tangkapan layar pemberitaan media.

    Pernyataan KSP itu berbeda dengan respons dari BGN yang menegaskan bahwa data tersebut perlu diverifikasi lebih jauh.

    “BGN soal cuma 34 dapur MBG yang punya sertifikat higienis data dari mana?” tambahnya.

    Chusnul bilang, perbedaan sikap ini memperlihatkan bagaimana program MBG kini jadi sorotan sekaligus bahan serangan politik dari berbagai arah.

    (Muhsin/fajar)