Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

    Pemerintahan Prabowo Semakin Kehilangan Arah Menerapkan Kebijakan

    GELORA.CO – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyoroti kembalinya otoritarianisme yang ditandai dengan maraknya penangkapan aktivis dan masyarakat sipil secara sewenang-wenang. Menurut dia, situasi sekarang ini merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Sejak zaman Presiden Jokowi telah terjadi pelemahan masyarakat sipil dengan meningkatnya represi terhadap aktivis. “Mereplikasi era Soeharto,” kata Busyro dalam forum refleksi akhir Tahun 2025 yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

    Menurut Busyro, pelemahan terhadap masyarakat sipil hampir terjadi di semua lini. Dia menyindir kampus yang tidak banyak bersuara tentang Proyek Strategis Nasional yang merugikan masyarakat sipil, misalnya, proyek food estate, Rempang Eco City, dan sejumlah proyek strategis lain yang dihapus dari PSN belum lama ini, seperti Pantai Indah Kapuk dan penambangan batuan andesit di Wadas.

    Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyindir akademisi kampus yang tak berani bersuara. Busyro mengibaratkan mereka sedang minum pil tidur dan terlena. Sikap diam akademisi, kata Busyro, berbahaya karena sama halnya dengan membiarkan kejahatan dan tidak bertanggung jawab.

    Selain itu, dia mengkritik pelemahan berbagai lembaga negara. Menurut dia, sumber malapetaka pelemahan itu adalah Undang-Undang Partai Politik yang muncul sejak pemerintahan Jokowi. Contohnya, lemahnya kaderisasi hingga praktik dinasti politik yang ditandai dengan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden.

    Busyro menyebut Indonesia kehilangan arah kepemimpinan. “Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan,” ujar Busyro.

    Dia juga menyingung peran lebih TNI dalam sejumlah proyek strategis seperti makan bergizi gratis, food estate, dan penanganan bencana di Aceh. Sejumlah akademisi UII dalam forum itu menyoroti menguatnya militerisasi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII menyatakan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang meniru Rezim Orde Baru.

    Kedua, pusat studi UII itu mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk militerisasi berbagai program prioritas pemerintah, menghentikan penunjukan TNI dan Polri aktif menduduki jabatan sipil. TNI dan Polri harus dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai pengawal pertahanan dan keamanan negara. Adapun jabatan sipil tetap tunduk pada paradigma meritokrasi.

    Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Eko Riyadi mengatakan peran militer menguat dalam seluruh aktivitas pemerintahan, dari yang remeh temeh hingga jabatan penting kenegaraan. Contohnya tentara ikut mengelola pangan hingga menduduki jabatan sipil. Penguatan peran militer ini menurut Eko menunjukkan Presiden Prabowo menganggap militer lebih kompeten ketimbang sipil.

    Eko mencontohkan, pemerintahan Prabowo-Gibran banyak menempatkan personel TNI dan Polri melalui cara-cara militeristik ketika menjalankan sejumlah program strategis seperti MBG, lumbung pangan, dan Koperasi Merah Putih. Dalam struktur Badan Gizi Nasional tercatat ada lima purnawirawan TNI, satu purnawirawan Polri. Militer mendominasi program MBG dengan pola terpusat.

    Di program lain seperti lumbung pangan, pemerintah melibatkan Kementerian Pertahanan dan pembentukan batalyon teritorial pembangunan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi. Dukungan militer dalam pembangunan Koperasi Merah Putih dianggap sebagai operasi militer selain perang.

    Menurut Eko, pelibatan militer dalam sejumlah pelaksanaan program strategus nasional berdampak terhadap melemahnya supremasi sipil dalam negara demokratis. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah hilang dalam mengelola program berdasarkan konteks lokal. “Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer,” kata Eko.

    Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Masduki menyatakan tidak ada negara dengan anasir militer yang berhasil membawa masyarakat berubah dari otoritariansisme menuju tatanan yang demokratis. Dia mencontohkan Thailand dan Myanmar yang dikuasai junta militer.

    Di Indonesia, otoritarianisme yang pernah terjadi pada masa Orde Baru kembali hidup. Sebagian orang, menurut dia, malah bernostalgia dengan Orba melalui berbagai slogan, misalnya, piye kabare? Iseh penak zamanku to?

    Slogan yang membangkitkan memori itu punya arti zaman Soeharto lebih baik dan paling berhasil memimpin Indonesia. Kondisi itu menunjukkan justifikasi terhadap otoritarianisme yang anti-demokrasi. “Demokrasi dan reformasi telah berhenti,” kata Masduki.

    Penggagas Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme ini menyebutkan demokrasi di Indonesia hanya menekankan pada prosedur, bukan substansi.

    Hasilnya, pemerintahan menjalankan praktek otokratik legalisme yakni pemerintahan dengan pemimpin otoriter yang menggunakan prosedur hukum seperti undang-undang dan berbagai produk hukum lainnya untuk memperkuat kekuasaan, mengendalikan masyarakat, dan melemahkan fungsi kontrol dalam negara yang demokratis.

  • Lagu Republik Fufufafa Bikin Panas, Herwin Sudikta Bilang Politik Ditelanjangi di Ruang Publik

    Lagu Republik Fufufafa Bikin Panas, Herwin Sudikta Bilang Politik Ditelanjangi di Ruang Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali bicara soal lagu terbaru Slank berjudul Republik Fufufafa yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

    Lagu tersebut dianggap sarat kritik terhadap kondisi politik nasional.

    Herwin pun menuturkan pandangannya mengenai wajah politik Indonesia saat ini.

    Ia menyebut politik kerap dipersepsikan sebagai entitas yang kehilangan etika dan rasa malu.

    “Banyak yang bilang politik itu entitas hidup tanpa kemaluan. Tak tahu malu, tak kenal etika, apalagi rasa bersalah,” ujar Herwin di X @bangherwin (30/12/2025).

    Namun menurutnya, kondisi politik di era kepemimpinan Presiden Jokowi lalu saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi Wapres justru membawa situasi ke tingkat yang lebih rendah.

    “Tapi perlakuan Jokowi dan Gibran terhadap politik membawa politik ke level yang lebih rendah bahkan nista,” tegasnya.

    Lanjut dia, politik tidak lagi sekadar kehilangan moral, melainkan telah dipertontonkan secara terbuka tanpa rasa tanggung jawab.

    “Bukan sekadar tak punya kemaluan, tapi rela menelanjangi politik di ruang publik,” katanya.

    Ia juga menyinggung bagaimana kekuasaan Jokowi diperlakukan seolah sebagai warisan, lalu dibungkus dengan narasi stabilitas demi pembenaran.

    “Bukan sekadar tak punya kemaluan, tapi rela menelanjangi politik di ruang publik,” Herwin menuturkan.

    “Memakainya sebagai alat warisan kekuasaan, lalu menyebutnya stabilitas,” tambahnya.

    Di titik tersebut, Herwin bilang bahwa politik telah kehilangan makna dan martabatnya.

    “Di titik ini, politik bukan cuma amoral. Ia dinistakan, diperas maknanya, dikosongkan martabatnya tanpa sisa,” kuncinya.

  • Penelitian Terkait Ijazah Mantan Presiden Diyakini Ilmiah dan Sah, Playing Victim Jokowi Sangat Aneh

    Penelitian Terkait Ijazah Mantan Presiden Diyakini Ilmiah dan Sah, Playing Victim Jokowi Sangat Aneh

    Fajar.co.id, Jakarta — Hasil penelitian pakar digital forensik, Rismon Sianipar, pakar telematika, Roy Suryo, dan ahli epidemiologi Dokter Tifa dinilai tak mampu dibantah secara ilmiah dan transparan. Apalagi, hasil penelitian itu telah dibukukan.

    Hal itu disampaikan sejumlah ilmuwan, salah satunya oleh akademisi Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. Dia bahkan menegaskan bahwa analisis neuropolitik Dr. Tifa terkait polemik ijazah Presiden Jokowi adalah karya ilmiah yang sah, bukan tindakan kriminal.

    Ridho menjelaskan bahwa penelitian tersebut menggabungkan neurosains, psikologi kognitif, critical thinking, dan forensik dokumen. Dr. Tifa menganalisis lebih dari 35 cuplikan wawancara Jokowi untuk membaca pola kognitif dan konsistensi memori.

    “Dia melihat pola kognitif, delay kognitif, hipokampus menyediakan memori autobiografis,” kata Ridho.

    Ia menolak anggapan bahwa kajian itu adalah tuduhan tanpa dasar. “Ini karya ilmiah, untuk membantah harus dengan karya ilmiah juga, bukan kriminalisasi,” tegasnya.

    Sementara itu, advokat Ahmad Khozinudin merespons pernyataan Jokowi melalui Relawan Bara JP yang mengaku memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama yang mengulik ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Sebenarnya, ungkapan ‘Jokowi memaafkan’ itu terdengar sangat aneh. Terlihat sekali, Jokowi sedang playing victim,” kata Khozinudin, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Jokowi memaafkan, siapa yang minta maaf?” sambungnya.

    Khozinudin menilai dalam kasus ijazah palsu ini, Jokowi berusaha membangun narasi untuk mediasi. Dari menyewa aktivis bayaran yang akhirnya gagal membangun jembatan mediasi melalui Komisi Reformasi Kepolisian, hingga upaya memecah belah para terlapor agar ada yang sowan ke Solo dan meminta maaf.

  • Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    Utang PLN Tembus Rp 711 Triliun, Said Didu Kembali Salahkan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Said Didu menyorot tajam persoalan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

    Kondisi BUMN saat ini menurut Said Didu dalam keadaan yang memprihatikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengungkap ada yang jadi penyebab kondisi memprihatinkan di BUMN.

    Tegas Said Didu menyebut rezim mantan Presiden Joko Widodo yang merusak BUMN.

    “Semua BUMN dirusak oleh rezim Jokowi,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Sebelumnya, salah satu perusahaan BUMN PT PLN (Persero) tengah menjadi sorotan tajam.

    Di tengah statusnya sebagai pemegang hak monopoli kelistrikan nasional tanpa pesaing.

    Disebutkan perusahaan pelat merah ini justru mencatatkan paradoks keuangan yang mengkhawatirkan sepanjang tahun 2024.

    Dari data yang dihimpun CBA, kondisi neraca keuangan PLN menunjukkan tren negatif yang signifikan.

    Berikut rincian beban kewajiban yang harus ditanggung:
    Total Utang (2024): Tembus Rp 711,2 triliun.

    Kenaikan: Melonjak Rp 56,2 triliun dibandingkan posisi tahun 2023 (Rp 655 triliun).

    Rincian Kenaikan:
    Utang Jangka Pendek: Naik menjadi Rp 172 triliun (sebelumnya Rp 143,1 triliun).

    Utang Jangka Panjang: Naik menjadi Rp 539,1 triliun (sebelumnya Rp 511,8 triliun).

    Belum lagi ironi persoalan profitabilitas. Meski menguasai pasar tunggal, laba bersih PLN pada 2024 tercatat hanya Rp 17,7 triliun.

    Angka ini anjlok drastis sebesar Rp 4,3 triliun jika dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp 22 triliun.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jutaan Rakyat Tak Percaya Foto Pria Berkacamata dalam Ijazah adalah Jokowi

    Jutaan Rakyat Tak Percaya Foto Pria Berkacamata dalam Ijazah adalah Jokowi

    GELORA.CO -Secara hierarki struktural, Pratikno bukan bawahan Joko Widodo alias Jokowi. Namun dalam konteks kasus ijazah palsu, Pratikno dapat dianggap mempunyai peran dalam kasus tersebut.

    Demikian dikatakan kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    Jokowi sendiri, menurut Khozinudin, merasa keliru perhitungan politik. Karena yang dihadapi saat ini bukanlah aktor politik atau pejabat yang mudah dikendalikan, diancam kasusnya dibongkar atau diiming-imingi uang dan jabatan. 

    “Lawannya adalah Roy Suryo cs, yang diback up oleh sejumlah advokat yang berlatar aktivis,” kata Khozinudin.

    Yang lebih berat lagi, lanjut Khozinudin, Jokowi tidak hanya menghadapi Roy Suryo cs. Melainkan, menghadapi jutaan rakyat yang memiliki keyakinan sama dengan Roy Suryo yakni ijazah Jokowi palsu.

    “Keyakinan itu sederhana dasarnya. Mayoritas rakyat, tak percaya foto pria berkacamata dalam ijazah adalah foto Jokowi,” kata Khozinudin.

    Mulanya, kata Khozinudin, tim Roy Suryo cs masih ragu. Apakah ijazah yang beredar, seperti yang diunggah oleh Dian Sandi kader PSI, atau dokumen ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU dan KPUD, sama dengan yang dimiliki Jokowi.

    Tanggal 15 Desember 2025, semua terungkap. Ternyata, ijazah Jokowi yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus adalah ijazah yang sama.

    “Ijazah dengan foto pria berkacamata dan berkumis tipis adalah foto pria lain yang mustahil itu foto Jokowi,” kata Khozinudin.

  • Slank Siuman dari Jokowi

    Slank Siuman dari Jokowi

    Oleh:Erizal

    AKHIRNYA band Slank siuman, setelah tertidur cukup lama. 

    Slank baru rilis lagu baru lagi, setelah vakum cukup lama. Judulnya “Republik Fufufafa”. Tahu sendirilah Fufufafa itu siapa? Biar lagu itu saja yang menyampaikan.

    Hampir mirip dengan Dewa 19, Slank juga kerap jadikan lagu sebagai sikap politiknya. Dewa 19 sikap politiknya sejak awal, Prabowo Subianto. 

    Bahkan Ahmad Dhani langsung menjadi kader Gerindra dan saat ini jadi anggota DPR.

    Sedangkan Slank sejak awal sikap politiknya adalah Joko Widodo alias Jokowi. 

    Bahkan salah seorang personelnya Abdee Negara, ditunjuk jadi Komisaris di PT Telkom Indonesia di Era Jokowi. Apa lagi kalau bukan itu jatah politik?

    Kini cukup lama gonjang-ganjing politik terjadi, Slank muncul dengan lagu Republik Fufufafa. 

    Sinyal peralihan sikap politik Slank kah? Agaknya begitu. Slank juga muak dengan kelakuan politisi yang sakau kuasa.

    Diksi “Sakau Kuasa” dipakai Slank dalam lagu Republik Fufufafa itu. Apakah diksi itu mengarah kepada seseorang? 

    Kalau dikatakan lagu Slank adalah sikap politik Slank, maka seseorang itu mudah saja ditebak.

    Sebetulnya, tak banyak syair yang ditulis dalam lagu Slank, Republik Fufufafa itu. Slank hanya berteriak tentang Fufufafa-Fufufafa saja. 

    Kesal sekali agaknya Slank dengan Fufufafa itu. Tapi pesannya sampai pada Slankers. Pesan adalah hal penting dari sebuah lagu.

    (Direktur ABC Riset & Consulting)

  • Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

    Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

    GELORA.CO -Bukan Joko Widodo alias Jokowi jika tidak playing victim. Lempar batu, sembunyi tangan. Bikin gaduh, sambil terus menuduh.

    Demikian dikatakan kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin merespons pernyataan Jokowi melalui Relawan Bara JP yang mengaku memaafkan 12 orang terlapor kecuali tiga nama yang mengulik ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Sebenarnya, ungkapan ‘Jokowi memaafkan’ itu terdengar sangat aneh. Terlihat sekali, Jokowi sedang playing victim,” kata Khozinudin, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Jokowi memaafkan, siapa yang minta maaf?” sambungnya.

    Khozinudin menilai dalam kasus ijazah palsu ini, Jokowi berusaha membangun narasi untuk mediasi. Dari menyewa aktivis bayaran yang akhirnya gagal membangun jembatan mediasi melalui Komisi Reformasi Kepolisian, hingga upaya memecah belah para terlapor agar ada yang sowan ke Solo dan meminta maaf.

    “Roy Suryo cs tetap konsisten. Pasca diperlihatkan ijazah saat gelar perkara khusus, Roy Suryo cs tetap menyimpulkan ijazah Jokowi palsu,” kata Khozinudin.

    Pasca sandiwara memperlihatkan ijazah, Jokowi segera mengkapitalisasi peristiwa itu seolah ijazah sudah dibuktikan asli. Seolah, Roy Suryo cs sudah bersalah dan meminta maaf.

    “Dibuatlah framing, Jokowi memaafkan. Seolah seorang ksatria dan negarawan. Padahal, penipu, pengecut, dan pengkhianat,” kata  Khozinudin.

  • Kaleidoskop 2025: Deretan Peristiwa Transportasi, Polemik Utang Whoosh hingga Bandara IMIP

    Kaleidoskop 2025: Deretan Peristiwa Transportasi, Polemik Utang Whoosh hingga Bandara IMIP

    Bisnis.com, Jakarta — Warna-warni peristiwa di sektor transportasi terjadi sepanjang 2025, bahkan sejak hari pertama pergantian tahun. Mulai dari rencana penutupan Stasiun Karet, macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok, persoalan utang kereta cepat Whoosh, hingga perkara Bandara IMIP.

    Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi sorotan utama tahun ini, setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyebutnya sebagai potensi “bom waktu” bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

    Usai Lebaran, regulator dan operator pelabuhan mendapat pukulan keras imbas penumpukan kendaraan yang menyebabkan macet horor di area Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi berhari-hari.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap transportasi massal.

    Misalnya, permintaan kenaikan status bandara internasional, melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) sektor transportasi, dan pengadaan tambahan gerbong KRL untuk mengurai kepadatan.

    Berikut Sejumlah Sorotan Peristiwa di Sektor Transportasi Sepanjang 2025

    Nasib Stasiun Karet

    Isu penutupan Stasiun Karet mulai muncul sejak 1 Januari 2025 dari Erick Thohir, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

    Rencana penutupan Stasiun Karet itu pun dibenarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Alasannya, jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun BNI City sehingga dinilai kurang efektif.

    Dalam perkembangannya, rencana tersebut terus mundur bahkan hingga penghujung 2025. Alih-alih ditutup, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutnya sebagai “integrasi”, meski nantinya naik-turun penumpang tidak lagi dilakukan di Stasiun Karet.

    Hingga kini, belum ada kabar resmi dan spesifik mengenai kapan pembukaan integrasi stasiun tersebut dimulai.

    Macet Horor Tanjung Priok

    Kemacetan parah terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu malam (16/4/2025) dan berangsur lancar mulai 19 April 2025. Musababnya, ada tiga kapal besar sandar di NPCT1 dengan total volume bongkar muat mencapai lebih dari 4.000 TEUs.

    Banyaknya kapal yang bersandar terpantau terjadi selang sepekan usai masa pembatasan angkutan barang selama periode Idulfitri berakhir pada 8 April 2025. Di samping itu, para pengusaha mengejar pengiriman barang menjelang perayaan Paskah.

    Belajar dari hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

    Prabowo Sulap 40 Bandara Jadi Internasional

    Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari dua minggu menerbitkan beleid yang menyatakan kenaikan status bandara komersial menjadi internasional. Total, kini Indonesia memiliki 40 bandara internasional—meski belum seluruhnya memenuhi persyaratan.

    Melalui kebijakan ini pula, muncul perkara baru terkait bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Fakta Bandara IMIP

    Kisruh Bandara IMIP bermula saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di area objek vital nasional Bandara IMIP, yang terletak dekat jalur laut strategis (Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III).

    Ia menyoroti absennya petugas bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut, meski telah ditetapkan sebagai bandara internasional.

    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan.

    Nyatanya, meski telah berganti status, Bandara IMIP belum memiliki izin pelayanan internasional. Bahkan, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian tertanggal 15 September 2025.

    Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan KM Nomor 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP menjadi melayani penerbangan domestik.

    Beleid tersebut sekaligus menjadi titik terang status Bandara IMIP, termasuk perlu atau tidaknya petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut.

    Polemik Utang Whoosh

    Saling lempar tanggung jawab utang KCJB alias Whoosh yang disebut sebagai “bom waktu” berlangsung cukup intens sejak Agustus lalu. Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat angkat tangan dan tidak ingin terlibat dalam pembayaran utang tersebut.

    Bos Danantara Rosan P. Roeslani, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipanggil bergilir ke Istana Negara oleh Prabowo.

    Bak bola liar, isu melebar dan saling menyalahkan terjadi, di saat Whoosh sudah terlanjur beroperasi.

    Prabowo pada akhirnya meminta agar seluruh pihak berhenti menambah kegaduhan atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Pada akhirnya, skema penggunaan APBN menjadi solusi untuk menangani kewajiban kereta cepat senilai Rp1,2 triliun per tahun.

    Danantara Suntik Modal Garuda Cs

    Danantara menyuntikkan dana senilai Rp23,7 triliun pada awal Desember kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan pesawat.

    Sebanyak 47% atau sekitar Rp11,2 triliun digunakan untuk penyehatan dan pemeliharaan armada PT Citilink Indonesia. Kemudian sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia.

    Sebagian injeksi modal juga digunakan untuk memenuhi kewajiban utang Citilink kepada Pertamina senilai US$225 juta.

    Tarif Transjakarta Bakal Naik

    Tarif Transjakarta diperkirakan bakal naik usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.

    Khusus Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 dari alokasi 2025 sebesar Rp4,51 triliun.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD).

    Sebelumnya, mencuat rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 per perjalanan menjadi Rp5.000 atau lebih tinggi, mengingat tarif tersebut tidak berubah selama 20 tahun.

    Meski demikian, hingga kini Pemprov DKI Jakarta maupun Transjakarta belum menyampaikan kepastian waktu kenaikan tarif.

    Kehadiran KRL Baru

    Masyarakat Jabodetabek pengguna KRL bersiap menikmati kereta-kereta baru. Selain sejumlah kereta baru yang telah tiba dari China maupun INKA, Prabowo juga meminta pengadaan 30 rangkaian kereta untuk tahun depan.

    Ia mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, layanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.

    “Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya saat hendak meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).

    Presiden juga memberikan tenggat waktu satu tahun untuk menghadirkan 30 kereta tersebut. Sementara itu, kereta China seri CLI-125 dan CLI-225 telah mulai beroperasi pada semester II/2025.

  • Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

    Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

    GELORA.CO -Wapres Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sepatutnya merasa malu dengan peluncuran lagu baru band rock legendaris, Slank berjudul “Republik Fufufafa”.

    Demikian diungkapkan pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    “Seharusnya Gibran dan Jokowi MALU ya sampai dikritik pakai lagu begini oleh band yg dulu mendukung mereka,” kata Jhon Sitorus.

    Menurut Jhon Sitorus, penyimpangan di area kekuasaan memang tak terkendali lagi. 

    “KORUPSI, SUAP l, JUDI, NARKOBA sampai merusak konstitusi,” kata Jhon Sitorus.

    “Sakau Berkuasa adl frasa yang tepat,” sambungnya.

    Lagu “Republik Fufufafa” ditulis oleh Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim dan diaransemen oleh personel Slank. “Republik Fufufafa” direkam di Flat 5 Studio dan dirilis di bawah naungan Slank Records

  • Disebut Layak Jabat Komisaris Usai Mati-matian Bela Ijazah Jokowi, Dian Sandi PSI: Tidak Semua Dibayar dengan Jabatan Bro

    Disebut Layak Jabat Komisaris Usai Mati-matian Bela Ijazah Jokowi, Dian Sandi PSI: Tidak Semua Dibayar dengan Jabatan Bro

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jubir PSI, Dian Sandi Utama, merespons santai anggapan bahwa dirinya telah layak mendapatkan jabatan komisaris di perusahaan BUMN usai mati-matian bela Jokowi dari tudingan ijazah palsu.

    Anggapan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sebab, Dian merupakan sosok yang mengunggah foto ijazah Jokowi di X lalu diteliti Roy Suryo Cs.

    Saat hasil penelitian Roy Suryo Cs mengatakan bahwa ijazah itu palsu, Dian tidak tinggal diam dan terus pasang badan.

    Bahkan, pria yang terus menggaungkan slogan anak desa itu rela dipenjara jika ijazah Jokowi betul-betul terbukti palsu.

    “Tidak semua yang diperjuangkan harus dibayar dengan uang dan jabatan Bro!,” kata Dian di X @DianSandiU (29/12/2025).

    Sebelumnya, Dian bahkan menantang siapa pun yang meragukan keaslian dokumen tersebut.

    “Penjarakan saya seumur hidup (Kalau foto ijazah yang saya upload tidak benar),” tegasnya.

    Dian memastikan dirinya tidak pernah bergeser sedikit pun terkait pendapatnya mengenai keaslian ijazah tersebut.

    “Satu juta kali anda tanyakan, satu juta kali saya akan jawab asli,” Dian menuturkan.

    Bagi Dian, sikapnya tidak akan berubah. Ia siap menanggung risiko apa pun jika pendiriannya dianggap salah.

    “Jika soal ijazah ini, sejengkal sekalipun saya tidak bergeser. Itu asli dan saya terima apapun resikonya,” tambahnya.

    Tidak hanya membalas tudingan tersebut, Dian juga menyinggung langkah Roy Suryo yang sebelumnya diketahui berada di Australia dengan alasan melakukan penelusuran data.

    “Ada yang ke luar negeri katanya mau cari tau tentang ijazah ternyata diam-diam sedang mencari suaka ke Pemerintah Australia,” kata Dian.