Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    Analisis Peneliti Citra Institute soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi di Kertanegara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara menuai banyak spekulasi dari sejumlah pihak. Asumsi itu cukup wajar di tengah sorotan terhadap Jokowi dan keluarganya.

    Diketahui, sorotan masyarakat terhadap Jokowi hingga putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka cukup ramai. Hal yang paling disoroti publik adalah terkait masalah ijazah keduanya.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza ikut angkat suara. Dia menilai pertemuan Jokowi dengan Presiden Prabowo bukan sekedar balasan silaturahmi politik.

    Ada dugaan, pembicaraan dalam pertemuan itu tidak sekadar urusan negara. Sebab, Mensesneg Prasetyo Hadi tidak memerinci isi pembicaraan.

    “Kuat dugaan ada pula pembicaraan pribadi utamanya dari Jokowi yang bertemu dengan Presiden Prabowo,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (6/10).

    Tak bisa dipungkiri, lanjut Efriza, beberapa minggu ini berbagai isu yang mencuat di publik tidak bisa dilepaskan dari Jokowi dan keluarganya maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Jokowi bertemu dua jam diperkirakan, banyak spekulasi isi pertemuannya, diyakini dia banyak menjelaskan pandangannya, sikapnya, sekaligus upayanya mempengaruhi pemerintahan,” lanjutnya.

    Dia menegaskan pembicaraan keduanya diperkirakan hal penting, tetapi lebih banyak subjektifitas diri Jokowi, karena banyak persoalan politik yang sedang hangat di publik karena komunikasi dan perilaku eks Gubernur DKI Jakarta itu.

    “Ditenggarai Jokowi juga memungkinkan membicarakan persoalan dirinya dan keluarganya yang sedang disorot banyak kasus, seperti Jokowi terkait kasus ijazah palsu, begitu juga persoalan ijazah Gibran yang sedang berproses di pengadilan negeri,” jelasnya.

  • Prabowo dan Jokowi Bertemu Empat Mata, Pengamat Singgung Gibran Capres 2029

    Prabowo dan Jokowi Bertemu Empat Mata, Pengamat Singgung Gibran Capres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025) masih menyisakan tanda tanya besar mengenai topik pembahasan keduanya. Prabowo dan Jokowi menggelar pertemuan tertutup selama dua jam.

    Pertemuan ini sontak menepis segala spekulasi publik dan narasi liar bahwa hubungan dua tokoh bangsa ini retak. Kenyataannya, Prabiowo dan Jokowi semakin terang-terangan mempertontonkan keakraban.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keduanya membahas soal isu kebangsaan dan arah pemerintahan ke depan.

    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” jelas Prasetyo Hadi usai acara peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menganalisa bahwa pertemuan tertutup ini membahas dua topik penting.

    Menurutnya, Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif untuk bertemu Prabowo kemungkinan untuk meminta izin secara kepada Prabowo karena Jokowi absen ke acara HUT ke-80 TNI.

    “Ya, sebagai orang Jawa, Jokowi tampaknya ingin menyampaikan langsung ke Prabowo mengenai pertimbangan ketidakhadirannya pada acara itu,” kata Jamiluddin di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Kenyataannya Jokowi memang tidak hadir dalam acara kenegaraan tersebut dikarenakan masih dalam proses pemulihan, dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena langsung panas matahari.

  • Kejagung Ungkap Sederet Masalah yang Bikin Harga Bawang Putih Sulit Turun

    Kejagung Ungkap Sederet Masalah yang Bikin Harga Bawang Putih Sulit Turun

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung menduga terdapat berbagai masalah yang menyebabkan minimnya realisasi impor bawang putih. Kondisi tersebut juga menyebabkan harga bawang putih tak kunjung turun.

    Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Taslim, mengungkap dugaan pertama terdapat maladministrasi dan praktik monopoli dalam penerbitan izin impor bawang putih. Hal ini yang diduga menjadi penyebab lambatnya impor bawang putih.

    “Kami di Jamdatun menyoroti tentang hukum utama seputar impor bawang putih di dalam negeri. Itu adalah dugaan adanya maladministrasi dan praktik monopoli dalam penerbitan izin impor yang diduga menyebabkan lambatnya realisasi impor dan harga bawang putih yang tinggi di pasar,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (6/10/2025).

    Lambatnya realiasasi impor ini diduga karena adanya hambatan pada penerbitan rekomendasi dan surat persetujuan impor (SPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

    “Importasi membutuhkan rekomendasi impor Product Quality Culture dan surat persetujuan impor atau SPI, dan proses administrasi sering terlambat atau terhambat, sehingga pasokan dipasang menipis dan harga melonjak,” ungkapnya.

    “Kompleksitas regulasi sering menimbulkan keterlambatan dan di sini lain membuka celah maladministrasi terhadap penyelenggaraan kewenangan,” tambahnya.

    Kondisi tersebut dikhawatirkan juga menjadi celah bagi siapapun untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin impor. Ia pun menyinggung potensi adanya tindak pidana korupsi.

    “Pemberian rekomendasi atas kuasa impor yang tidak transparan rawan disusupi praktek suap atau gratifikasi, ini berkaitan dengan korupsi dalam perizinan undang-undang tipikal,” terangnya.

    Selain itu, Kejagung juga mengungkap terdapat permainan dari importir yang mengendalikan harga. Pengendalian itu dilakukan karena izin impor bawang putih saat ini dikuasai oleh hanya segelintir pengusaha.

    “Sejumlah importir diduga menguasai mayoritas izin impor sehingga mengendalikan harga. Ini termasuk dalam ruang lingkup UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli,” terangnya.

    Pengusaha juga diduga telah melakukan penimbunan stok, sehingga harga bawang putih mengalami kenaikan. Keterbatasan armada pada proses pengiriman barang juga menjadi salah satu penyebab stok bawang putih kurang di dalam negeri.

    “Baik itu praktik penimbunan dan potensi adanya kartel yang mengendalikan kuota impor dan distribusi, menimbulkan distorsi harga,” ucapnya.

    Dalam catatan Kantor Staf Presiden, harga bawang putih masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp 38.000/kg. Saat ini secara rata-rata nasional harga bawang putih tercatat Rp 41.900/kg. Dalam data tersebut status harga bawang putih kategori tidak aman.

    Tonton juga Video: Kunjungi Pasar Salakan, Jokowi Temui Harga Bawang Putih Mahal

    (acd/acd)

  • Dorong Gerakan ‘Adili dan Tangkap Jokowi’ Diproses di Pengadilan, Rocky Gerung: Mereka Bukan Perusuh

    Dorong Gerakan ‘Adili dan Tangkap Jokowi’ Diproses di Pengadilan, Rocky Gerung: Mereka Bukan Perusuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tuntutan adili dan tangkap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen masyarakat diprediksi bakal meluas ke sejumlah daerah setelah Jakarta. Jokowi dirongrong dengan berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Pekan lalu, Kamis 2 Oktober 2025, ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut tuntutan tersebut sudah dilakukan secara benar berdasarkan undang-undang di jalur demokrasi.

    “Tulisan ‘adili Jokowi’ itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi,” kata Rocky Gerung dikutip pada Senin (6/10/2025).

    Akademisi ini menilai tuntutan di depan gedung KPK tersebut perlu diproses oleh DPR bahkan dibawa ke pengadilan.

    “Itu artinya harus ada proses entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan,” ujarnya.

    Rocky menuturkan tuntutan seperti ini jangan disalahartikan sebagai perusuh karena para demonstran melakukannya secara benar di depan kantor KPK.

    Rocky mengatakan, gerakan adili dan tangkap Jokowi ini akan terus menjadi isu yang akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena baik Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membuat gelisah bagi mereka yang ngotot melancarkan pembersihan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi

    “Jangan dituduh bahwa mereka yang menuntut pengadilan pak Jokowi itu adalah para perusuh, karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab datang di depan KPK,” tegasnya.

  • Pernah Mati-matian Bela Jokowi tapi Kini Berubah Arah, Guru Besar Unair Ungkap Hal Mengejutkan

    Pernah Mati-matian Bela Jokowi tapi Kini Berubah Arah, Guru Besar Unair Ungkap Hal Mengejutkan

    Ia menilai, saat itu berbagai keberhasilan pembangunan fisik seperti infrastruktur telah membuat masyarakat, termasuk dirinya, enggan berpikir negatif.

    “Informasi negatif tentangnya jadi tak nampak karena kebaikan dan hasil-hasil pembangunan yang nyata di depan mata,” lanjutnya.

    Namun seiring waktu, Prof. Henri menyadari bahwa citra kesederhanaan tersebut tidak sejalan dengan realitas politik dan kebijakan ekonomi yang dijalankan.

    “Keburukan dan ketidakjujuran pemimpin itu tak bisa disembunyikan selamanya,” tegasnya.

    Ia mencontohkan, persoalan hutang tersembunyi atau hidden debt akhirnya muncul ke permukaan dan membebani pemerintahan berikutnya.

    “Politik ijon yang dilakukan dengan mengambil semua hasil dan keuntungan di depan saat berkuasa, dengan risiko dibayar di belakang, terungkap juga. Itu nyata, hutang dilakukan gila-gilaan untuk politik pencitraan,” Henri menuturkan.

    Kata Henri, proyek-proyek besar dan bantuan sosial yang dulu digembar-gemborkan sebagai bentuk keberpihakan rakyat, ternyata berujung pada beban keuangan negara yang berat.

    “Membangun sarana fisik tanpa perhitungan dan gelontoran bansos ke rakyat agar sepakat. Tapi di balik itu, beban bunganya jadi tanggungan pemerintah berikutnya,” jelasnya.

    Ia menyebut praktik seperti itu sebagai bentuk korupsi politik tersembunyi yang dibumbui janji dan kebohongan.

    Henri juga menyinggung perubahan sikap Jokowi terhadap keluarganya yang kini terjun ke politik, padahal dulu mengaku hanya berbisnis.

    “Pernah bilang anaknya tidak tertarik politik, hanya bisnis martabak dan pisang, ternyata anak dan mantunya didorong jadi penguasa,” terangnya.

  • Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    Akademisi UI: Jokowi Bukan Lagi Presiden, Jangan Cawe-cawe Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Kertanegara terus menjadi perbincangan publik belakangan ini.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, misalnya, ia menilai seharusnya Presiden Prabowo tidak perlu mengikuti saran atau arahan apa pun dari mantan kepala negara tersebut.

    Dikatakan Ronnie, masa jabatan Jokowi telah berakhir dan secara etika politik, tidak semestinya ia masih terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan yang baru.

    “Sewajarnya Presiden Prabowo tidak melaksanakan apa yang dikatakan mantan Presiden,” ujar Ronnie di X @Ronnie_Rusli (6/10/2025).

    Ronnie juga menyinggung bahwa kredibilitas Jokowi kini tengah diragukan publik, terutama setelah muncul kembali perdebatan soal keaslian ijazahnya.

    “Terlebih-lebih ijazahnya saja diragukan,” katanya menegaskan.

    Ia menambahkan, posisi mantan Presiden seharusnya cukup menjadi simbol kenegaraan, bukan penasihat yang terus mencampuri kebijakan pemerintahan baru.

    “Dia sudah selesai sebagai Presiden, bukan lanjut menjabat sebagai penasehat Presiden,” tandasnya.

    Sebelumnya, Muhammad Said Didu menyoroti pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Kertanegara, Sabtu (4/10/2025), kemarin.

    Pertemuan yang disebut berlangsung tertutup selama dua jam itu memunculkan beragam spekulasi publik.

    Said Didu pun ikut memberikan analisanya terkait isi pembicaraan antara keduanya.

    “Karena tertutup dan empat mata selama dua jam maka diperkirakan yang dibahas adalah meminta pengamanan geng SOP (Solo-Oligarki-Parcok),” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/10/2025).

  • 5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) kemarin.
    Alasannya karena Jokowi masih dalam proses pemulihan terkait alergi kulit yang diidapnya.
    “Saat ini beliau masih proses pemulihan,” kata ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Selama proses pemulihan ini, Jokowi tidak disarankan untuk beraktivitas di luar ruangan, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung.
    “Dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena panas,” ujar Syarif lagi.
    Sebagaimana diketahui, HUT ke-80 TNI turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Sejumlah tokoh lainnya juga hadir termasuk para mantan presiden dan wapres yang pernah menjabat.
    Mereka turut duduk di mimbar kehormatan bersama Prabowo dan Gibran.
    Beberapa di antaranya yang hadir juga disapa Prabowo saat pidato yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
    “Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
    Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
    “Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin,” ucap Prabowo.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Jokowi terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Denny Indrayana: Cawe-cawe adalah Pelanggaran Etika Politik Hukum yang Paripurna

    Denny Indrayana: Cawe-cawe adalah Pelanggaran Etika Politik Hukum yang Paripurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menyampaikan argumennya terkait cawe-cawe. Menurutnya, cawe-cawe melanggar etika polisi hukum.

    “Cawe-cawe adalah pelanggaran etika politik hukum yang paripurna,” tulis Indrayana dalam akun Threads privasinya, Senin, (6/10/2025).

    Secara bahasa, cawe-cawe artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.

    Istilah cawe-cawe ramai digunakan setelah Jokowi secara terbuka akan cawe-cawe di Pemilu 2024 silam.

    Denny Indrayana menyatakan, cawe-cawe bukan hanya melanggar fatsoen politik, dimana Presiden atau mantan Presiden harusnya bersandar pada politik negara-bangsa, bukan politik keluarga.

    Cawe-cawe juga mempunyai potensi pelanggaran hukum pidana karena cenderung koruptif dan merusak tatanan ekonomi dan ekologi.

    “Cawe-cawe harus diberi sanksi hukum, agar tidak kebablasan menjadi konvensi politik yang dianggap benar dan wajar, ” ujarnya. 

    Diketahui, cawe-cawe berasal dari bahasa Jawa, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.

    Istilah “cawe-cawe” dalam konteks bahasa dan politik di Indonesia mengandung makna intervensi atau keterlibatan dalam urusan yang biasanya bukan tanggung jawab langsung seseorang.

    Secara etimologis, frasa ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti “ikut campur,” sering kali dengan konotasi positif atau netral, bergantung pada konteksnya.

    Dalam lingkup politik, “cawe-cawe” sering digunakan untuk menggambarkan tindakan aktor politik yang campur tangan dalam situasi tertentu demi kepentingan publik atau pribadi.

  • 7 Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Ini Jawaban Luhut dan Istana Nasional

    7 Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Ini Jawaban Luhut dan Istana Nasional

    Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Ini Jawaban Luhut dan Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pertemuan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Kertanegara, pada Sabtu (4/10/2025).
    Menurutnya, pertemuan antara presiden yang tengah menjabat dengan mantan pemimpin Indonesia merupakan hal yang bagus.
    “Bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub,” ujar Luhut saat ditemui di kompleks Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Luhut menyebut, tentu ada sesuatu yang dibicarakan antara Prabowo dengan Jokowi dalam pertemuan empat mata itu.
    Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) pada era Jokowi itu tidak mengetahui isi pembicaraan keduanya.
    “Saya enggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin. Pemimpin dan mantan pemimpin itu ada yang mereka bicarakan. Jadi kita doakan semua kompak,” ujar Luhut.
    KOMPAS.com/Tria Sutrisna Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui usai HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Sementara itu di lokasi yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang terjadi di Kertanegara, Jakarta.
    Ungkapnya, ada banyak pembahasan dalam pertemuan tersebut. Adapun Prabowo bertemu dengan Jokowi secara empat mata.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo.
    Jokowi, kata Prasetyo, kebetulan berada di Jakarta sehingga memutuskan untuk sowan ke kediaman Prabowo.
    Hal serupa juga dilakukan Prabowo ketika ada kunjungan kerja ke Jawa Tengah, di mana kerap memutuskan sowan ke kediaman Jokowi.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” ujar Prasetyo.
    “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” sambung politikus Partai Gerindra itu.
    Diketahui, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo terjadi di kediaman pribadi Presiden ke-8 RI pada Sabtu (4/10/2025).
    Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan bahwa pertemuan dengan Prabowo itu berlangsung selama dua jam mulai pukul 13.00 WIB.
    KOMPAS.com/FIRDA JANATI Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).
    Sementara itu usai pertemuan dengan Jokowi, Prabowo disebut memanggil sejumlah menteri dan tokoh ke kediamannya, pada Sabtu (4/10/2025) sore.
    Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Iya abis dari Kertanegara, ini pertemuan silaturahmi para tokoh, tokoh-tokoh yang mempunyai jasa terhadap bangsa dan negara,” kata Sjafrie usai menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama yang diselenggarakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.
    Sjafrie pun tak merinci apa arahan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Termasuk, siapa saja tokoh yang hadir pada saat pertemuan.
    “Arahannya supaya kita terus bersatu, TNI adalah tentaranya rakyat, dan rakyat adalah miliknya TNI,” kata Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
    Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
    Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
    Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
    “Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
    Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
    Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
    “Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
    Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
    Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
    “Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
    Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
    reshuffle
    kabinet.
    Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
    “Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
    reshuffle
    dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
    Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
    Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
    “Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
    Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
    Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
    “Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
    Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
    Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
    Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
    Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
    Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.