Tag: joko widodo

Wakil Ketua Joman Kritik Keras Buku Jokowi White Paper Tulisan Roy Suryo Cs

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan mengkritik keras buku Jokowi White Paper karangan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Menurutnya, pembahasan dalam buku tersebut berdasarkan unsur kebencian.

“Buku Jokowi White Paper itu sampah. Karena memang enggak ada data pembandingnya, sudut komparatifnya itu enggak ada, terus metodologinya juga enggak ada. Karena itu isinya kebencian kok, kalau buku itu dibuat dengan unsur-unsur kebencian ya itu bukan sebuah karya ilmiah,” kata Andi usai mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Solo, Selasa (07/10/2025).

Andi menambahkan bahwa para relawan kini merasa resah dan gelisah, lantaran belum ada kejelasan hukum terhadap Roy Suryo. Keresahan itu juga ia sampaikan langsung kepada Jokowi.

“Di akar rumput ini kan semua sudah gelisah. Gelisahnya bagaimana? Kok kerjanya lambat kayak gitu. Karena kita harus menjelaskan kepada grassroot kita bahwa bukan kerja yang lambat, memang kerja yang sangat hati-hati. Karena begitu banyak barang bukti, begitu banyak yang namanya saksi-saksi itu ada 100 lebih saksi-saksi. Teruas barang bukti 500-an,” sebut dia.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Andi menuturkan membahas perkembangan pelaporan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan ijazah palsu.

“Kita mengimbau kepada Polda Metro Jaya untuk bisa segera merampungkan jadi status hukum (Roy Suryo cs) itu jelas. Dan kami yakin segala kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi itu bisa diatasi,” ujar Andi kepada wartawan.

Andi juga menegaskan bahwa relawan Jokowi tetap solid bersama relawan Prabowo-Gibran. Dia menepis anggapan bahwa gerakan mereka digerakkan oleh pihak tertentu.

“Kita semua terpanggil ya secara organik tidak diarahkan (Jokowi) atau diorkestrasi oleh siapa pun. Tapi kita berjuang karena hati nurani kita dan bagaimana melihat kebaikan beliau terhadap masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menyoal isu ijazah Jokowi, Andi menilai fakta bahwa Roy Suryo memperoleh salinan ijazah dari KPU DKI justru memperkuat keaslian dokumen tersebut.

“Saya sih ketawa-ketawa aja (Roy Suryo cs). Artinya kan mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada. Bahwa ijazah beliau itu memang diterbitkan oleh UGM dan bahwa ijazah beliau itu asli. Karena ada legalisir,” tegasnya.

07/10/2025 19:54
Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang mengatakan ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

Pernyataan itu senada dengan pandangan Waketum PSI, Andy Budiman, soal adanya pihak yang ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.

Heru menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merupakan bentuk fitnah politik yang mengaburkan fakta sebenarnya.

Ia menegaskan, tuduhan itu mengarah pada pihak-pihak yang selama ini justru ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

“Jadi saya tegaskan lagi, kebetulan ini Projo, menuduh bahwa teman-teman yang kalah Pilpres 2024 adalah para pihak yang diyakini sebagai dalang atau aktor di balik usaha untuk menceraiberaikan hubungan politik Prabowo dan Jokowi,” kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

Heru mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Ketua Umum Projo saat itu, Budi Arie Setiadi, justru pernah terlibat dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Projo lebih hati-hati sebelum melontarkan tuduhan.

“Saya ingatkan kembali, dalam skenario Pilpres 2024, Ketua Projo waktu itu Budi Arie ada dalam satu kelompok mendukung Ganjar. Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar Nasional tahu persis soal itu,” ungkap Heru.

Ia menyebut, pernyataan Freddy Damanik dan Projo menunjukkan bahwa mereka kehilangan kontrol dan arah politik.

“Sepertinya tuduhan Anda ini fitnah yang luar biasa, mabuk terhadap isu-isu, dan saya meyakini Anda sudah kehilangan kontrol dan jati diri dalam menentukan standar politik,” tegasnya.

07/10/2025 15:20
Rommy Terima Islah PPP: Damai Takkan Memuaskan Seluruh Pihak Nasional 7 Oktober 2025

Rommy Terima Islah PPP: Damai Takkan Memuaskan Seluruh Pihak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2020-2025, Romahurmuziy atau Rommy menerima islah atau berdamainya kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Kendati demikian, ia melihat bahwa kesepakatan islah antara kedua kubu tersebut tidak akan memuaskan semua pihak.
“Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
Oleh karena itu, Rommy mengajak semua elemen PPP menerima rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus Suparmanto.
Ia juga mengimbau para kader partai berlambang Ka’bah itu untuk tidak menggugat kepengurusan Mardiono sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
“Mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” ujar Rommy.
“Saya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan islah ini,” sambung mantan ketua umum PPP itu.
PPP, kata Rommy, akan memiliki tugas yang berat jelang pemilihan umum (Pemilu) 2029. Ia mengatakan, kontestasi tersebut membutuhkan konsolidasi dari seluruh elemen PPP.
Dalam kesempatan tersebut, Rommy juga meminta maaf kepada semua pihak atas kegaduhan yang terjadi selama proses pemilihan ketua umum baru PPP.
“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ujar Rommy.
KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk berdamai atau islah di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Diketahui, keputusan islah mengakhiri dualisme PPP dan mengakui Mardiono sebagai ketua umum partai periode 2025-2030.
“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal,” ujar Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Islah di tubuh PPP, ungkap Mardiono, terjadi pada dua hari yang lalu yang difasilitasi oleh orang-orang baik.
Mardiono mengatakan, dalam pertemuan dua kubu kemudian disepakati dilakukan rekonsiliasi. Namun, ia tak secara spesifik mengungkapkan sosok orang-orang baik tersebut.
“Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus dan saya, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi,” ujar Mardiono.
Sebelum islah terjadi antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, Muktamar X yang digelar pada 27-28 September 2025 berakhir dengan saling klaim kepemimpinan.
Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.
Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara dalam konferensi pers, Sabtu (27/9/2025).
Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 15:08
Dian Sandi PSI: Sudah Setahun Jokowi Diserang Isu Ijazah, tapi Rakyat Masih Percaya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap mantan Presiden Jokowi tetap kuat, meski terus diterpa berbagai isu negatif selama lebih dari setahun terakhir.

Dikatakan Dian, gempuran isu terhadap Jokowi datang dari berbagai arah, mulai dari tudingan soal ijazah palsu hingga isu pribadi lainnya.

Namun semua itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

“Sudah setahun lebih dibombardir. Isu ijazah, bunker, dan lain-lain. Serang kiri-kanan, bawah-atas, depan-belakang,” ujar Dian di X @DianSandiU, Selasa (7/10/2025).

Ia menambahkan, berbagai serangan politik tersebut nyatanya tidak menurunkan dukungan rakyat terhadap Jokowi.

“Hasilnya hanya 19 persen yang tidak suka Pak Jokowi,” tegasnya.

Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa polemik terkait dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Jokowi sudah berada di tahap akhir.

Ia meminta publik untuk tidak terkecoh oleh isu lain yang dinilai dapat mengaburkan fokus perjuangan hukum pihaknya.

“Kasus ijazah palsu Jokowi sudah diujung, jangan terkecoh oleh agenda yang mengaburkan perjuangan,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh dokumen salinan legalisir ijazah Jokowi secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dokumen tersebut, menurutnya, menjadi objek penting dalam analisis yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo menggunakan metode digital forensik dan error level analysis (ELA).

07/10/2025 14:34
Partai Perindo Umumkan Perubahan Susunan Pengurus DPP Periode 2024–2029, Mantan Stafsus Jokowi Jadi Waketum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Perindo resmi melakukan penyegaran struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2024–2029.

Perubahan susunan pengurus partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat organisasi, memperluas basis dukungan, serta menjawab tantangan politik nasional ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menyampaikan bahwa perubahan komposisi pengurus ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi partai agar semakin solid, modern, dan inklusif. Termasuk dalam rangka menghadapi Pemilu 2029 mendatang, serta momentum 11 tahun Partai Perindo.

“Partai Perindo berkomitmen untuk selalu adaptif dengan dinamika zaman. Struktur baru ini dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, sekaligus memperkuat positioning Perindo sebagai partai yang terbuka, progresif, dan siap menghadirkan solusi nyata bagi bangsa,” ujar Ferry Kurnia di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Adapun susunan perubahan pengurus DPP Partai Perindo yang ditetapkan pada 12 September 2025 adalah sebagai berikut:

Ferry Kurnia Rizkiyansyah : Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.

Michael Victor Sianipar : Bendahara Umum DPP Partai Perindo sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Ketua Umum (WKU) Organisasi, Kaderisasi, dan Politik Internal.

Tama Satrya Langkun : Wakil Ketua Umum (WKU) Elektoral DPP Partai Perindo.

Manik Marganamahendra : Wakil Ketua Umum (WKU) Komunikasi Digital dan Inovasi DPP Partai Perindo.

Sortaman Saragih : Wakil Ketua Umum (WKU) Sosial Kemasyarakatan DPP Partai Perindo.

Angkie Yudistia : Wakil Ketua Umum (WKU) Persatuan dan Inklusi DPP Partai Perindo.

Andi Muhammad Yuslim Patawari : Wakil Ketua Umum (WKU) Jaringan dan Diplomasi Politik DPP Partai Perindo.

Ferry yang juga merupakan mantan Komisioner KPU RI ini menegaskan bahwa pengurus baru akan bergerak dengan semangat kolaborasi untuk memastikan Partai Perindo hadir di tengah masyarakat melalui kerja nyata.

“Kami tidak ingin hanya berhenti pada wacana. Struktur baru ini akan menjadi motor penggerak agar program-program kerakyatan Partai Perindo bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Ferry.

07/10/2025 14:31
Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

Jakarta –

Emiten afiliasi putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) diterpa sejumlah isu miring sejak akhir 2024. Sampai saat ini, saham emiten tersebut dihentikan sementara atau disuspensi dari perdagangan pasar modal.

Berdasarkan data perdagangan RTI, saham PMMP tercatat digembok imbas belum menyampaikan laporan keuangan sejak akhir 2024. PMMP juga belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saat ini, harga PMMP berada di posisi Rp 50 per lembar.

Rugi Ratusan Miliar

Berdasarkan laporan terakhir yang diunggah perseroan 3 November 2024 di laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PMMP membukukan kerugian sebesar US$ 15,26 juta atau sekitar Rp 252,76 miliar (asumsi kurs Rp 16.564) hingga 30 September 2024.

Kinerja keuangan ini merosot drastis dibanding periode yang sama pada 2023. Saat itu PMMP masih membukukan laba US$ 5,29 juta atau sekitar Rp 87,60 miliar. Pendapatan PMMP juga tercatat merosot drastis 57,99 persen menjadi US$ 63,37 juta dari US$ 150,86 juta.

Total aset perseroan tercatat berada di posisi US$ 299,26 juta per 30 September 2024. Pada periode yang sama, liabilitas PMMP tercatat sebesar US$ 228,11 juta dengan ekuitas sebesar US$ 71,14 juta.

Untuk diketahui, Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita menggenggam sebagian besar saham milik PMMP. Berdasarkan data BEI, Harapan Bangsa Kita tercatat memiliki 188.240.000 saham PMMP atau sekitar 7,27 persen. Jika diakumulasi dengan harga saham PMMP hari ini, kepemilikan Kaesang di Harapan Bangsa Kita senilai Rp 9,41 miliar.

PHK 200 Karyawan

Dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo, PMMP dikabarkan melakukan PHK kepada 200 karyawannya di Situbondo. Ketua Komisi IV DPRD Situbondo M Faisol mengaku telah bersurat kepada manajemen PT PMMP untuk mencarikan solusi atas PHK yang dilakukan perseroan kepada ratusan karyawannya.

Faisol menyebut ada dugaan perubahan nama yang dilakukan PMMP menjadi PT Landangan Makmur Situbondo (PT LMS), yang berlokasi di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan. Saat ini, perseroan disebut belum memberikan haknya kepada 200 karyawan yang telah dikenai PHK.

“Kami ingin mengetahui penjelasan dari perusahaan karena ini soal hak-hak eks karyawannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba berubah nama PT PMMP menjadi PT LMS?” ungkap Faisol dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo.

Isu ketenagakerjaan ini bukan pertama kali menerpa PMMP. Berdasarkan catatan dalam laman BEI pada 28 Oktober 2024, perseroan mengaku telah menunggak kewajiban pembayaran gaji karyawan akibat menurunnya pendapatan operasional. Manajemen PMMP juga mengaku insiden ini tidak memengaruhi kelangsungan usaha dan harga saham perseroan.

“Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan,” tulis manajemen PMMP 28 Oktober 2024.

Lihat juga Video Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal

(fdl/fdl)

07/10/2025 12:57
Seperti Dejavu, HUT TNI 2022 Kapolri Listyo Tak Disalami Jokowi, Tahun 2025 Tak Disalami SBY

Spekulasi itu terus berkembang, sehingga Kepala Sekretariat Presidenm Heru Budi Hartono memberikan penjelasan.

Heru menegaskan tidak ada masalah antara Jokowi dengan Kapolri. Menurutnya, Jokowi sebelumnya juga sudah menyapa Kapolri.

“Nggak ada masalah. Kan di mimbar utama sebelum upacara, semua sudah disalamin dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (7/10/2022) lalu.

SBY Tak Salami Kapolri Listyo

Kejadian yang mirip kembali terulang pada peringatan HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025. Di balik kemegahan parade militer Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

Sorotan itu tertuju pada sikap SBY yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

Dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, SBY terlihat menaiki mimbar tempat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara telah berdiri menyambut.

Setiba di atas mimbar, SBY lebih dulu menyalami Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), kemudian menjabat tangan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Namun, ketika berdiri tepat di depan Kapolri Listyo Sigit yang berada di samping Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, SBY tampak tidak mengulurkan tangan dan langsung melangkah ke depan untuk menyalami Wakil Panglima.

07/10/2025 12:10
Ferdinand Hutahaean: Jokowi Pikirkan Gibran, Megawati Utamakan Rakyat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ada pernyataan menarik dari kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean soal dua mantan presiden Megawati dan Joko Widodo.

Dalam unggahannya di threads Ferdinand menyoroti kontras kedua pemimpin tersebut yang dinilai sangat bertolak belakang.

“Beda MEGA PDIP dengan JKW PSI, MEGA PDIP memikirkan rakyat, JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode. Sungguh rakus..!!,” tulisnya dikutip Threads Selasa (7/10/2025).

Dalam unggahan tersebut juga memperlihatkan video dirinya sedang membicarakan soal hanya partainya sendiri saat ini yang kekeuh memperjuangkan UU Perampasan Aset.

“Saya gak bilang Mbak Puan. Saya ralat. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di DPR, PDI Perjuangan satu-satunya yang meminta segera sahkan UU perampasan aset,” katanya.

Selain itu, saat ini masih ribut-ribut soal pemakzulan Gibran. Meski sudah menjabat kurang lebih setahun, banyak yang masih memperdebatkan keabsahan pendaftarannya.

“Yang kedua, soal celah politik dan celah hukum pemakzulan Gibran yang tadi kita bicarakan. Saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden,” jelasnya

Menurutnya ini menjadi salah satu celah hukum yang perlu didalami saat ini. Belum sampai di situ, kini banyak pula yang mempertentangkan soal ijazah Gibran.

Lebih lanjut, Ferdinand membahas soal.wacana dua periode Prabowo-Gibran. Dia menyindir apakah wacana tersebut untuk kebaikan rakyat atau hanya kerakusan politik.

“Periode Prabowo-Gibran, dua periode ini untuk apa? Untuk negara atau untuk keluarga? Saya berpikir bahwa ini adalah bentuk satu kerakusan politik yang memang sudah tidak bisa ditahan syahwat politiknya melihat kekuasaan,” jelasnya.

07/10/2025 08:37
Kader PDIP Ungkap Perbedaan Mencolok Megawati dan Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberi pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati dan Mantan Presiden Jokowi.

Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Threads pribadinya.

Ferdinand menyebut ada dua perbedaan mencolok dari kedua pemimpin partai ini.

Perbedaan paling mencolok itu terlihat dari target dan prioritas yang sama-sama mereka kejar.

“Beda MEGA PDIP dgn JKW PSI,” tulisnya dikutip Selasa (7/10/2025).

Megawati Soekarnoputri menurutnya lebih karena sampai saay ini masih terus mementingkan rakyat.

“MEGA PDIP memikirkan rakyat,” sebutnya.

Hal berbeda terlihat dari Joko Widodo, dimana menurutnya mantan Presiden RI itu masih haus kekuasaan.

Ia menyebut fokus dan target Jokowi saat ini adalah mencoba untuk membuat Wapres Gibran Rakabuming Raka naik kembali selama dua periode.

“JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode,” jelasnya.

“Sungguh rakus..!!,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)

07/10/2025 08:08
Politik kemarin, Karlinah wafat hingga Prabowo minta alat steril MBG

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Karlinah Umar Wirahadikusumah istri dari Wakil Presiden (Wapres) Ke-4 Umar Wirahadikusumah meninggal dunia hingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilengkapi alat sterilisasi.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Istri Wapres Ke-4 RI Karlinah Umar Wirahadikusumah tutup usia

Karlinah Umar Wirahadikusumah, istri dari Wakil Presiden Ke-4 Republik Indonesia Umar Wirahadikusumah, dikabarkan meninggal dunia di Jakarta pada Senin.

Adapun informasi tersebut di antaranya disampaikan oleh organisasi istri prajurit TNI yakni Pengurus Pusat Dharma Pertiwi melalui akun Instagram-nya. Karlinah wafat pada usia 95 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah menjalani perawatan medis.

“Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan,” tulis unggahan akun Dharma Pertiwi di Instagram.

Baca selengkapnya di sini.

Menkum tegaskan rekonsiliasi murni internal PPP, tanpa andil Presiden

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) murni dari internal partai tersebut, dan tanpa andil Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada (andil Presiden, red.). Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.

Baca selengkapnya di sini.

Pangkostrad benarkan satu prajurit gugur saat persiapan HUT TNI

Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar membenarkan ada satu prajuritnya yang meninggal dunia dalam kecelakaan saat persiapan acara perayaan HUT Ke-80 TNI di Jakarta pada Sabtu (4/10).

“Jenazahnya sudah diantar ke Aceh Tenggara kemarin malam dan hari ini dimakamkan secara militer,” kata Fadjar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Fadjar menjelaskan prajurit yang meninggal dunia itu atas nama Prajurit Satu Johari Alfarizi.

Baca selengkapnya di sini.

PSI: Pertemuan Prabowo-Jokowi, pikiran dan hati mereka untuk rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mengatakan keduanya rutin bertemu untuk membahas berbagai isu kebangsaan.

“Pertemuan kedua tokoh tersebut menghangatkan hati. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua pemimpin yang, kata anak sekarang, bestie. Mereka rutin membicarakan nasib bangsa. Pikiran dan hati mereka selalu untuk rakyat,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo di kediaman pribadinya menerima kedatangan Presiden Ke-7 Jokowi. Dalam pertemuan itu, keduanya makan siang bersama, dan lanjut bertemu empat mata. Pertemuan itu berlangsung pada Sabtu (4/10) pukul 13.00 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

Prabowo perintahkan semua dapur MBG wajib dilengkapi alat sterilisasi

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur makan bergizi gratis telah dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” kata Seskab Teddy.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

07/10/2025 06:39