Tag: joko widodo

Bertemu Jokowi, Bro Ron PSI Beberkan Penyelewangan Dana PIP Rp10 Miliar

Liputan6.com, Solo – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron bersama dengan keluarganya mendatangi rumah pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (18/10/2025).

Dalam pertemuan dengan ayah kandung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu untuk membeberkan penemuan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Jokowi saat menjabat presiden.

Ronald datang ke kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Banjarsari, Solo itu didampigi oleh kedua orangtuanya dan juga istrinya. Namun saat bertatap muka dengan Jokowi untuk melakukan pertemuan tertutup, kedua orangtuanya dan istrinya menunggu di ruang tunggu tamu di bangunan rumah yang terletak di seberang kediaman Jokowi tersebut.

Usai melakukan pertemuan tertutup yang berlangsung hampir setengah jam itu, Ronald mengatakan bahwa mantan Wali Kota Solo itu menugaskan kepadanya untuk tetap mendukung putra bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030. Apalagi pada saat Kongres PSI yang pertama, ia merupakan saingan Kaesang dalam pemilihan calon ketua umum partai tersebut.

“Huh berat tugasnya. Ya intinya kami tetap dukung Mas Kaesang dan Partai PSI,” kata dia kepada wartawan di kediaman pribadi Jokowi pada Rabu (8/10/2025).

Selain menyampaikan pesan itu, Ronald Sinaga juga memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan terkait hasil penemuan yang dilakukan di dunia pendidikan selama ini, khususnya terkait penyelewangan dana beasiswa yang digagas Jokowi saat menjadi presiden, yakni Program Indonesia Pintar (PIP).

“Kebetulan Bapak saya briefing mengenai kegiatan kami di dunia pendidikan selama ini. Teman-teman sudah tahu ya mengenai dunia pendidikan yang sangat mengecewakan, beasiswa-beasiswa yang sudah diprogramkan oleh Bapak dari 2017 banyak yang tidak turun ke masyarakat. Saya melapor ke beliau, dan beliau sangat mendukung untuk gerakan ini lebih besar lagi,” ujarnya.

08/10/2025 19:13
Istana : Wamen Kartika Wirjoatmodjo Selesai Tugas Imbas Pembentukan BP BUMN

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, tidak dicopot dari jabatannya, tetapi telah menyelesaikan tugasnya seiring dengan restrukturisasi kelembagaan BUMN.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

“Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” kata Prasetyo singkat saat ditanya soal status Kartika Wirjoatmodjo setelah pemerintah membentuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo pada hari ini melantik Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN serta Aminuddin Maruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Pembentukan lembaga baru ini sekaligus menandai pergeseran tata kelola BUMN, di mana fungsi pengawasan dan pengaturan akan lebih terpusat di BP BUMN, bukan lagi melalui kementerian.

Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir pada periode Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dan sempat melanjutkan tugasnya di awal Kabinet Merah Putih sebelum peralihan struktur kelembagaan dilakukan.

Dengan terbentuknya BP BUMN, jabatan wakil menteri yang sebelumnya ada di Kementerian BUMN secara resmi tidak lagi digunakan.

Melansir laman resmi Kementerian BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang dilantik pada 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2024. Pria yang akrab disapa Tiko itu melanjutkan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri BUMN pada periode 2019-2024.

Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko memimpin beberapa institusi keuangan ternama di Indonesia, yakni sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2016-2019, Direktur Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada 2015-2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, Presiden Direktur & CEO PT Indonesia Infrastructure Finance pada 2011-2013, serta pengalaman profesional lainnya di bidang keuangan.

Kartika lahir di Surabaya pada 18 Juli 1973 dan menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia pada 1996. Tiko kemudian melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar MBA dari Erasmus University Rotterdam pada 2001.

08/10/2025 17:15
KPK Berpeluang Periksa Gus Yaqut Lagi Usai Pertemuan dengan Asosiasi Travel Penyelenggara Haji Terungkap

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berpeluang dipanggil lagi terkait korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat disinggung pemeriksaan eks Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), H.M Tauhid Hamdi yang kembali dicecar soal pertemuannya dengan Yaqut pada hari ini, 7 Oktober. Katanya, keterangan yang sudah dikumpulkan bakal jadi penentu dipanggil atau tidaknya mantan menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Tentu dari pemeriksaan hari ini akan dianalisis nanti pihak-pihak mana saja yang dibutuhkan kembali untuk dipanggil dan dimintai keterangannya termasuk yang bersangkutan (Yaqut Cholil Qoumas, red),” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 7 September.

Budi bilang permintaan keterangan yang berulang kerap dilakukan penyidik. Cara ini biasanya dilakukan untuk membuat terang perkara yang sedang ditangani.

“Jika nanti memang dibutuhkan kembali keterangannya, maka nanti akan dipanggil oleh KPK untuk kembali dimintai keterangan melengkapi keterangan-keterangan yang sudah diperoleh dari saksi-saksi lainnya,” tegasnya.

Adapun Yaqut sudah pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik komisi antirasuah pada 2 September lalu. Dia dimintai keterangan selama hampir tujuh jam sejak pukul 09.22 WIB hingga 16.20 WIB di kantor KPK.

Ketika itu, Yaqut tak secara spesifik menjelaskan pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengaku disodori belasan pertanyaan dan sudah dijawab.

Sementara itu, H. M. Tauhid menjelaskan penyidik masih mendalami pertemuannya dengan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tapi, ia mengklaim tak pernah membahas soal pembagian kuota haji tambahan yang ternyata menyalahi perundangan.

“Masih sekitar pendalaman pertemuan dengan Gus Yaqut sebelum KMA (Keputusan Menteri Agama) turun, sebelum dan pertemuan silaturahmi setelah tidak lagi menjadi menteri agama,” kata Tauhid kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus.

Tauhid juga membantah mengintervensi pembagian kuota haji tambahan. Dia menegaskan segala keputusan diambil Kementerian Agama dalam hal ini, Yaqut sebagai menteri.

“50 persen wewenangnya Gus Yaqut ya, Kemenag. Kami tidak ada intervensi untuk menentukan kuota 50-50. Kami cuman apa, ketemu biasa aja,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag). Belum ada tersangka yang ditetapkan karena menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

Adapun sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

Kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Jumlah tersebut masih bertambah karena baru hitungan awal KPK yang terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah. Hanya saja, pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas.

Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Belakangan, pembagian bermasalah itu disinyalir karena adanya uang dari pihak travel haji dan umrah maupun asosiasi yang menaungi ke Kementerian Agama. Setelah dapat jatah, mereka menjual kuota tambahan tersebut kepada calon jamaah haji.

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan termasuk Yaqut Cholil Qoumas. Rumahnya juga sudah digeledah penyidik dan ditemukan dokumen maupun barang bukti elektronik yang diduga terkait.

08/10/2025 16:23
Dedi Kurnia Syah Sebut Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi Kental Nuansa Politik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus menjadi perbincangan dan menuai komentar dari sejumlah tokoh.

Salah satunya yang ikut bersuara adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

Dalam pandangannya, Dedi Kurnia Syah tak menangkap pembahasan sisi kebangsaan dari pertemuan tersebut, namun lebih bersifat politis.

“Pertemuan itu kental nuansa politik dibandingkan soal kebangsaan,” kata Dedi melalui layanan pesan, Rabu (8/10).

Dia mengatakan beberapa hal yang membuat langkah Jokowi menemui Prabowo kental muatan politik, dibandingkan kebangsaan.

Pertama, kata Dedi, Jokowi berupaya mencari perlindungan Prabowo dari desakan publik terkait skandal yang melibatkan eks Gubernur Jakarta itu.

“Mulai dari soal ijazah, hingga wacana keterlibatan Jokowi dalam kasus yang sedang ditangani KPK, misalnya soal korupsi eks Menteri Nadiem hingga status tersangka Riza Chalid, persoalan ini sangat mungkin bisa menyeret nama Jokowi,” ujarnya.

Kedua, kata Dedi, legitimasi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI mulai digugat.

Menurutnya, Gibran belakangan dipersoalkan dengan isu serupa seperti Jokowi, yakni terkait ijazah hingga legitimasi pencalonan yang dianggap merusak konstitusi. Dedi mengatakan Prabowo hingga kini tak pernah bersikap terhadap skandal dari Jokowi dan keluarga, sehingga membuat resah eks Wali Kota Solo itu.

“Semua skandal yang melibatkan Jokowi maupun keluarga, Prabowo sejauh ini diam tanpa ada tanda membela atau berpihak kepada Jokowi, sehingga memungkinkan membuat Jokowi gusar,” ungkapnya.

08/10/2025 15:44
Profil Dony Oskaria, Resmi Dilantik Prabowo Sebagai Kepala BP BUMN – Page 3

Karier profesional Dony dimulai di Bank Universal sebagai staf call center. Dari titik awal sederhana tersebut, ia menapaki perjalanan yang penuh tantangan hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Utama di sejumlah anak perusahaan CT Corp, termasuk PT Bank Mega Tbk pada 2004.

Seiring waktu, Dony menempati berbagai posisi penting, mulai dari CEO Trans Kalla Makassar, AntaVaya, Trans Studio, Trans Mall, hingga Trans Hotel. Pada 2014, ia masuk ke jajaran Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah adanya investasi CT Corp di maskapai tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya Januari 2016, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Dalam peran itu, ia dipercaya memimpin kelompok kerja pengembangan industri pariwisata.

Dedikasinya di sektor pariwisata membuat Dony kemudian menduduki posisi Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia pada 2020–2021. Setelah itu, pada 2021–2024, ia dipercaya menjadi Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia sekaligus Komisaris Citilink.

Pada 20 Oktober 2024, Dony resmi dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN. Selanjutnya, di 2025, ia juga menjabat Direktur Operasional Danantara. Hingga akhirnya pada Jumat (19/9/2025), Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN.

08/10/2025 15:24
PKB Sentil Projo soal Klaim Pihak Kalah Pilpres Ingin Jauhkan Prabowo-Jokowi

Jakarta –

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menanggapi Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang menuding pihak kalah Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Jazilul menilai Projo sedang terpojok dan kehilangan kepercayaan.

“Asal tuding itu menunjukkan posisinya sedang terpojok dan kehilangan kepercayaan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).

Jazilul mengatakan publik sudah pintar untuk menilai kondisi yang terjadi. Ia meminta Projo tak asal menuding soal pihak yang ingin Prabowo-Jokowi berpisah.

“Hemat saya, becik ketitik olo ketoro ‘yang baik akan dinilai dan yang jelek akan tampak’, publik sudah cerdas melihat keadaan. Tidak perlu tudang-tuding dengan dugaan yang lemah dan tendensius,” ungkapnya.

“Pihak-pihak yang terus menerus berusaha memperkeruh hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah orang-orang atau kelompok yang sakit hati dengan Pak Jokowi, kelompok yang kalah Pilpres 2024 kemarin, kelompok yang tidak ingin Pak Prabowo memimpin Indonesia,” kata Freddy.

(dwr/gbr)

08/10/2025 11:50
Ancam Demo Pakai BH dan CD, Diaspora Indonesia ke Relawan Jokowi: Jangan Normalisasi Jadi Penjilat

Fajar.co.id, Jakarta — Hebohnya video seorang relawan perempuan Jokowi yang berapi-api menyampaikan ancaman akan demo hanya dengan memakai BH dan CD di Mabes Polri hingga kini masih jadi gunjingan.

Bahkan, diaspora Indonesia yang bermukim di Belanda, Dimas Budi Prasetyo pun turut menyampaikan keheranan dan rasa jijiknya dengan pernyataan itu.

“Pertama melihat berita ini sliweran, saya berpikir kasihan benar Pak Jokowi dengan punya pendukung militan seperti ini. Tapi setelah melihat videonya langsung, bagaiman dengan meyakinkannya si ibu ini ngomong, kemudian disambut gegap gempita pendukung yang lain, saya jadi berubah pikiran,” tulus Dimas, dikutip dari akun Facebooknya, Rabu (8/10/2025).

Memang, lanjut dia, kekuasaan keluarga Solo mau tidak mau diakui, ditopang oleh para pendukung yang seperti ini. Militan, tidak tahu malu, dan nalarnya sudah nggak jalan.

“Sekarang mari kita pikir secara logika, apakah ada orang yang waras, mau melakukan hal memalukan seperti ini? Jangankan demi politisi yang didukung, wanita dipaksa seperti ini demi keluarganya saja, akan berpikir ribuan kali,” ujar Dimas.

Harga diri, rasa malu yang diumbar seperti ini, apa sih yang dipertaruhkan? Posisi? Jabatan? Uang? Ya, mau tidak mau kita harus paham negeri ini sedang sakit. Hingga banyak orang mau saja melakukan hal-hal macam ini.

Dia kemudian membeberkan ucapan perempuan pendukung Jokowi yang videonya viral itu.

“Jadi Mabes Polri harus cepat selesaikan ini. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri,” ujarnya berapi-api.

08/10/2025 09:55
Wakil Ketua Joman Kritik Keras Buku Jokowi White Paper Tulisan Roy Suryo Cs

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan mengkritik keras buku Jokowi White Paper karangan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Menurutnya, pembahasan dalam buku tersebut berdasarkan unsur kebencian.

“Buku Jokowi White Paper itu sampah. Karena memang enggak ada data pembandingnya, sudut komparatifnya itu enggak ada, terus metodologinya juga enggak ada. Karena itu isinya kebencian kok, kalau buku itu dibuat dengan unsur-unsur kebencian ya itu bukan sebuah karya ilmiah,” kata Andi usai mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Solo, Selasa (07/10/2025).

Andi menambahkan bahwa para relawan kini merasa resah dan gelisah, lantaran belum ada kejelasan hukum terhadap Roy Suryo. Keresahan itu juga ia sampaikan langsung kepada Jokowi.

“Di akar rumput ini kan semua sudah gelisah. Gelisahnya bagaimana? Kok kerjanya lambat kayak gitu. Karena kita harus menjelaskan kepada grassroot kita bahwa bukan kerja yang lambat, memang kerja yang sangat hati-hati. Karena begitu banyak barang bukti, begitu banyak yang namanya saksi-saksi itu ada 100 lebih saksi-saksi. Teruas barang bukti 500-an,” sebut dia.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Andi menuturkan membahas perkembangan pelaporan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan ijazah palsu.

“Kita mengimbau kepada Polda Metro Jaya untuk bisa segera merampungkan jadi status hukum (Roy Suryo cs) itu jelas. Dan kami yakin segala kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi itu bisa diatasi,” ujar Andi kepada wartawan.

Andi juga menegaskan bahwa relawan Jokowi tetap solid bersama relawan Prabowo-Gibran. Dia menepis anggapan bahwa gerakan mereka digerakkan oleh pihak tertentu.

“Kita semua terpanggil ya secara organik tidak diarahkan (Jokowi) atau diorkestrasi oleh siapa pun. Tapi kita berjuang karena hati nurani kita dan bagaimana melihat kebaikan beliau terhadap masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menyoal isu ijazah Jokowi, Andi menilai fakta bahwa Roy Suryo memperoleh salinan ijazah dari KPU DKI justru memperkuat keaslian dokumen tersebut.

“Saya sih ketawa-ketawa aja (Roy Suryo cs). Artinya kan mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada. Bahwa ijazah beliau itu memang diterbitkan oleh UGM dan bahwa ijazah beliau itu asli. Karena ada legalisir,” tegasnya.

07/10/2025 19:54
Heru Subagia Balas Pernyataan Projo: Jangan Mabuk Isu, Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi Itu Fitnah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik, yang mengatakan ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

Pernyataan itu senada dengan pandangan Waketum PSI, Andy Budiman, soal adanya pihak yang ingin menjauhkan Prabowo dengan Jokowi.

Heru menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan justru merupakan bentuk fitnah politik yang mengaburkan fakta sebenarnya.

Ia menegaskan, tuduhan itu mengarah pada pihak-pihak yang selama ini justru ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

“Jadi saya tegaskan lagi, kebetulan ini Projo, menuduh bahwa teman-teman yang kalah Pilpres 2024 adalah para pihak yang diyakini sebagai dalang atau aktor di balik usaha untuk menceraiberaikan hubungan politik Prabowo dan Jokowi,” kata Heru kepada fajar.co.id, Selasa (7/10/2025).

Heru mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Ketua Umum Projo saat itu, Budi Arie Setiadi, justru pernah terlibat dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

Menurutnya, hal itu seharusnya membuat Projo lebih hati-hati sebelum melontarkan tuduhan.

“Saya ingatkan kembali, dalam skenario Pilpres 2024, Ketua Projo waktu itu Budi Arie ada dalam satu kelompok mendukung Ganjar. Saya sebagai Ketua Relawan Ganjar Nasional tahu persis soal itu,” ungkap Heru.

Ia menyebut, pernyataan Freddy Damanik dan Projo menunjukkan bahwa mereka kehilangan kontrol dan arah politik.

“Sepertinya tuduhan Anda ini fitnah yang luar biasa, mabuk terhadap isu-isu, dan saya meyakini Anda sudah kehilangan kontrol dan jati diri dalam menentukan standar politik,” tegasnya.

07/10/2025 15:20
Rommy Terima Islah PPP: Damai Takkan Memuaskan Seluruh Pihak Nasional 7 Oktober 2025

Rommy Terima Islah PPP: Damai Takkan Memuaskan Seluruh Pihak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2020-2025, Romahurmuziy atau Rommy menerima islah atau berdamainya kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Kendati demikian, ia melihat bahwa kesepakatan islah antara kedua kubu tersebut tidak akan memuaskan semua pihak.
“Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak,” ujar Rommy kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
Oleh karena itu, Rommy mengajak semua elemen PPP menerima rekonsiliasi antara Mardiono dan Agus Suparmanto.
Ia juga mengimbau para kader partai berlambang Ka’bah itu untuk tidak menggugat kepengurusan Mardiono sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
“Mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” ujar Rommy.
“Saya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan islah ini,” sambung mantan ketua umum PPP itu.
PPP, kata Rommy, akan memiliki tugas yang berat jelang pemilihan umum (Pemilu) 2029. Ia mengatakan, kontestasi tersebut membutuhkan konsolidasi dari seluruh elemen PPP.
Dalam kesempatan tersebut, Rommy juga meminta maaf kepada semua pihak atas kegaduhan yang terjadi selama proses pemilihan ketua umum baru PPP.
“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ujar Rommy.
KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk berdamai atau islah di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Diketahui, keputusan islah mengakhiri dualisme PPP dan mengakui Mardiono sebagai ketua umum partai periode 2025-2030.
“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal,” ujar Mardiono di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Islah di tubuh PPP, ungkap Mardiono, terjadi pada dua hari yang lalu yang difasilitasi oleh orang-orang baik.
Mardiono mengatakan, dalam pertemuan dua kubu kemudian disepakati dilakukan rekonsiliasi. Namun, ia tak secara spesifik mengungkapkan sosok orang-orang baik tersebut.
“Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus dan saya, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi,” ujar Mardiono.
Sebelum islah terjadi antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, Muktamar X yang digelar pada 27-28 September 2025 berakhir dengan saling klaim kepemimpinan.
Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.
Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara dalam konferensi pers, Sabtu (27/9/2025).
Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/10/2025 15:08