Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Kondisi Jokowi Makin Mengkhawatirkan, Warganet: Mungkin Rindu Gorong-gorong

    Kondisi Jokowi Makin Mengkhawatirkan, Warganet: Mungkin Rindu Gorong-gorong

    GELORA.CO –  Publik media sosial menyoroti kondisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang makin mengkhawatirkan.

    Dari foto yang diunggah peneliti media dan politik Buni Yani di akun Facebook pribadinya, ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka itu terlihat pucat dan melamun. Padahal biasanya Jokowi berwajah ceria.

    Postingan Buni Yani dikomentari ribuan warganet yang umumnya bernada negatif.

    “Mungkin bukan bengong, tapi rindu berat ama gorong2…?” tulis Munir Mahyudin Munir dikutip Kamis 9 Oktober 2025.

    “Masa lalunya mengancam akhir hidupnya…!!?” sambung Riky Bastian.

    “Yang dipikir harta dan kekuasaan,” kata Moh Muzaki. 

    Sebelumnya, Jokowi diketahui mengalami alergi yang menyebabkan iritasi pada kulit tubuhnya setelah menjalankan kunjungan kerja ke Vatikan beberapa bulan lalu.

  • Prabowo Akan Habisi Geng Solo dan Oligarki

    Prabowo Akan Habisi Geng Solo dan Oligarki

    GELORA.CO – Pakar politik Prof Ikrar Nusa Bhakti menyebut ada enam poin isi pertemuan empat mata antara Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan (Jaksel) beberapa hari lalu.

     

    Prof Ikrar dalam video pada Kamis, 9 Oktober 2025, menyampaikan, poin ketiga dalam pertemuan tersebut bahwa sikap Prabowo tegas tidak akan menolerir oligarki.

     

    Pasalnya, kata Prof Ikrar, oligarki ini sudah terlalu kuat menggenggam Indonesia. Menurunya, Prabowo bakal menghabisi semua oligarki di semua lini.

    “Prabowo akan menghabisi persoalan oligarki di BUMN, tambang, kehutanan, kelapa sawit, dan PSN sesuai dengan amanah yang ada. Prabowo akan menghabisi oligarki tersebut,” ujar dia.

     

    Poin keempat, lanjut Prof Ikrar, Prabowo akan membersihkan dan menertibkan aset negara yang dikorupsi oleh oligarki dan geng Solo bersama para mitranya.

     

    “Kelima, pembersihan BUMN terkait para pengelola, prioritas, dan urgensinya, Prabowo akan menggunakan Jaksa Agung dan KPK untuk membersihkan hal tersebut,” ujarnya.

     

    Adapun poin pertama pertemuan Jokowi-Prabowo, kata dia, yakni Prabowo tidak mau ikut campur soal dugaan ijazah palsu Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini tengah trending. 

     

    “Tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya,” ujar dia. 

     

    Terlebih, lanjut Prof Ikrar, persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran semakin terbuka dan tak terbendung lagi, khususnya setelah beredarnya data-data dan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

     

    “Demikian juga ijazah Gibran juga sudah terbukti palsu,” ujar Prof Ikrar. 

     

    Kedua, Prabowo tidak akan berdiam diri soal sejumlah megakorupsi yang dilakukan geng Solo maupun oligarki.

     

    “Buat Prabowo, apa yang dilakukan oleh baik itu geng Solo, ataukah kemudian oligarki, dan lain-lain, ini sudah memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pada era Prabowo Subianto,” ujarnya.***

  • Usul Jokowi Konyol Duetkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    Usul Jokowi Konyol Duetkan Prabowo-Gibran Dua Periode

    GELORA.CO –  Keinginan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi Wakil Presiden bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, dinilai aneh.

    Pengamat Rocky Gerung menyampaikan hal tersebut dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, di kanal Youtube Rocky Gerung Official, pada Kamis 9 Oktober 2025.

    “Mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2029, orang berpikiran ngapain? (Di masa) Prabowo satu tahun aja masih mau dievaluasi, bagaimana mungkin tiba-tiba Gibran harus dipastikan mendampingi Prabowo di 2029. Itu kan konyol,” ujar Rocky.

    Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menganggap, terdapat makna lebih dalam dari keanehan usul Jokowi menjadikan Gibran Wapres dua periode bersama Presiden Prabowo di 2029 mendatang.

    “Walaupun ide itu konyol, tapi dalam kekonyolan usulan Pak Jokowi itu terbaca kegelisahan dia,” sambungnya.

    Menurutnya, terdapat sebab utama yang membuat Jokowi gelisah, sehingga mengharuskan Gibran tetap berada dalam pucuk kekuasaan tertinggi negara.

    “Dia menginginkan reputasi dia sebagai pemimpin Indonesia selama 10 tahun itu tidak dibatalkan oleh satu keputusan pengadilan nanti, entah tentang dia atau tentang anaknya, Gibran,” kata Rocky.

  • Roy Suryo cs Hampir Pasti Tersangka, Tidak Lama Lagi

    Roy Suryo cs Hampir Pasti Tersangka, Tidak Lama Lagi

    GELORA.CO  – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yakin, pakar telematika Roy Suryo, Rismon Sianipar hingga Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa bakal dijadikan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya kasus ini akan berujung kepastian hukum.

    “Kalau saya hanya bisa menyampaikan, menambahkan bahwa, kalau saya pribadi, dari apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari, hampir pasti akan segera terjadi peningkatan tahapan gelar perkara,” kata Ade di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    Menurut Ade, gelar perkara yang dimaksud adalah penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo cs dalam perkara tersebut. 

    “Proses ke arah menjadikan mereka sebagai tersangka itu, saya yakin tidak akan terlalu lama lagi itu berlangsung, barangkali bulan ini, barangkali bulan depan” ujar Ade.

    Ade berharap, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada turun untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik Polda Metro Jaya. 

    “Agar tidak bermain-main di ranah, ada alasan demonstrasi dan lain-lain sebagainya ya,” ucap Ade.

    Kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi kini ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kasus tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah pelimpahan dari empat Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya

  • Aksi Roy Suryo dan Dokter Tifa Datangi Makam Keluarga Jokowi Bikin PSI Meradang: Tidak Bermoral!

    Aksi Roy Suryo dan Dokter Tifa Datangi Makam Keluarga Jokowi Bikin PSI Meradang: Tidak Bermoral!

    GELORA.CO – Aksi Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dan dokter Tifa yang mendatangi makam keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikecam Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Makam keluarga Jokowi berada di kawasan Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Pemakaman Keluarga Mundu itu menjadi tempat peristirahatan terakhir orangtua Jokowi. 

    Dimana ibunda Jokowi Sudjiatmi Notomihardjo dimakamkan disamping kiri pusara suaminya, Widjiatno Notomihardjo

    Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menilai tindakan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, nama lengkap dr Tifa, tidak bermoral dan hanya mengejar sensasi.

    “Mereka kehabisan akal untuk menjelek-jelekkan dan memfitnah Pak Jokowi, akhirnya pergi ke makam yang entah apa relevansinya,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dikutip dari laman resmi, Kamis (9/10/2025).

    Menurut Andi, mereka telah berniat buruk saat mengunjungi makam keluarga Jokowi.

    Andi menganggap mereka bukan mencari kebenaran terkait ijazah Jokowi.

    “Niat buruk ditambah gila publikasi membuat pikiran sehat mereka hilang. Tidak tersisa lagi rasa hormat untuk para orang tua yang sudah mendahului. Memalukan,” kata Andy.

    Kecaman Kader PSI 

    Selain Andy, Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama juga mengecam tindakan Roy Suryo dan dokter Tifa.

    Dian Sandi menilai, tindakan mendatangi makam keluarga Jokowi hingga memberikan analisis suka-suka dianggap tidak etis dan menyinggung nilai-nilai kesopanan.

    Terlebih mereka mendatangi makam keluarga Jokowi tanpa izin dari yang bersangkutan.

    Dalam media sosial pribadinya @DianSandiU, Dian Sandi menyebut bahwa aksi yang dilakukan Roy Suryo Cs sudah kelewat batas.

    “Kemarin saya masih menganggap mereka sekadar kurang waras,” ujar Dian di X @DianSandiU, pada Rabu (8/10/2025).

    “Tapi setelah mereka pergi cek makam keluarga Pak Jokowi, fix mereka memang sudah gila!,” tambahnya.

    Dian Sandi mengatakan bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo Cs sudah tidak etis dan tidak manusiawi.

    “Kalau kalian setuju dengan apa yang dilakukan mereka, itu karena korbannya bukan kalian,” timpalnya.

  • Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Kian Panas, Firdaus Oiwobo: Roy Suryo dan Rismon Adalah Rombongan Keledai

    Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Kian Panas, Firdaus Oiwobo: Roy Suryo dan Rismon Adalah Rombongan Keledai

    Ia menambahkan, simbol tersebut digunakan sebagai pembeda dengan kelompok yang disebutnya keledai, yang menurutnya menggambarkan kebodohan dan pengulangan kesalahan.

    “Keledai adalah binatang dungu yang jatuh di lubang yang sama. Nah, rombongan Roy Panci sudah saya sebut. Mereka adalah binatang keledai yang jatuh di lubang yang sama,” katanya.

    Firdaus juga menyerukan kepada masyarakat untuk membentuk cabang Termul di berbagai daerah dengan menggunakan logo resmi yang dapat diunduh dari akun media sosial pribadinya.

    Ia menegaskan, gerakan ini bukan untuk memecah belah bangsa, melainkan untuk menghadang upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

    “Kita bukan memprovokasi agar anak bangsa pecah, tetapi menjaga stabilitas nasional dari provokasi-provokasi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku ahli, padahal tidak punya legalitas,” tandasnya.

    Sebelumnya, sebuah video kunjungan Roy Suryo bersama timnya ke makam keluarga Jokowi viral di media sosial.

    Dalam tayangan itu, tampak juga Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, yang turut hadir di lokasi.

    Tifa mengaku kunjungan itu dilakukan bersama tim hukum mereka sebagai bagian dari upaya pencarian fakta terkait asal-usul keluarga Jokowi.

    “Ada tim kuasa hukum kami juga, saya dan mas Roy. Ini juga lengkap kita tim mencari fakta gitu yah,” kata Tifa dalam video yang beredar.

    Ia juga menyebut ada kejanggalan terkait bentuk dan lokasi makam keluarga Jokowi.

    “Kemudian ada yang menarik, jadi dari sisi ini (menunjuk), ini kan bentuk makam yang tidak lazim. Bahkan untuk orang Jawa sekalipun,” ucapnya.

  • Pendiri Ormas Termul Firdaus Oiwobo Peringatkan Roy Suryo Cs: yang Menyerang Jokowi dan Gibran Gue Sikat

    Pendiri Ormas Termul Firdaus Oiwobo Peringatkan Roy Suryo Cs: yang Menyerang Jokowi dan Gibran Gue Sikat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara kontroversial, Firdaus Oiwobo membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) baru bernama Ternak Mulyono (Termul). Ormas Termul resmi ia dirikan pada 23 Agustus 2025.

    Firdaus Oiwobo menegaskan, Ormas Termul ini akan berdiri paling depan berjuang membela Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kalau ada yang menyerang Jokowi, Gibran, Pak Prabowo gue sikat semua. Siapapun, gue sikat, enggak peduli gue. Enggak ada urusan,” tegas Firdaus di Jakarta, dilansir pada Kamis (9/10/2025).

    Lebih lanjut ia menegaskan, perjuangannya untuk membela Jokowi, Gibran, dan Prabowo dari pihak-pihak yang mengganggu dan provokasi bukan sekedar basa-basi atau retorika. Tapi akan dibuktikannya.

    “Kalau yang lain masih pakai retorika, gue nggak. Gue termul atau ternak Mulyono yang berafiliasi kepada pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo,” ungkap Firdaus.

    Ia kembali menekankan bahwa dengan keilmuan yang ia punya, bagi siapapun yang mengganggu Jokowi, Gibran, dan Prabowo maka Firdaus memastikan akan berhadapan dengannya.

    “Berdiri sendiri gue, nggak ada bantu-bantuan. Berdiri sendiri dengan tim gue. Siap. Karena gue orangnya militan,” akunya.

    Diketahui, istilah ‘Termul’ kian mengemuka di media sosial. Istilah ini adalah akronim dari Ternak Mulyono yang berarti pengikut, loyalis, atau pendukung Jokowi.

    Sedangkan istilah Mulyono merujuk pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mendirikan ormas Termul setelah bertemu dengan Jokowi di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (22/8/2025).

  • Capres Harus "Warlok", Calon Kepala Daerah Boleh "Naturalisasi" Nasional 9 Oktober 2025

    Capres Harus "Warlok", Calon Kepala Daerah Boleh "Naturalisasi" Nasional 9 Oktober 2025

    Capres Harus “Warlok”, Calon Kepala Daerah Boleh “Naturalisasi”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Syarat pencalonan di pemilu, mengatur perbedaan yang jelas antara siapa yang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon kepala daerah.
    Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat untuk maju sebagai calon presiden adalah seorang warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atau dalam tanda kutip, harus warga lokal (warlok).
    Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa tidak ada kewajiban bagi calon bupati, wali kota, maupun gubernur harus berasal dari daerah yang akan mereka pimpin. Dalam arti, warga dari provinsi A, bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah provinsi B atau dalam istilah populernya “naturalisasi”.
    Fenomena ini pernah terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenangi putaran kedua Pilkada.
    Jokowi ketika itu menjadi satu-satunya calon Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari luar daerah. Presiden Ke-7 RI ini pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.
    Peristiwa serupa juga terjadi saat Pilkada DKI 2024 di mana Ridwan Kamil yang berasal dari Jawa Barat, maju di Pilkada DKI bersama Suswono.
    Namun, pasangan Ridwan Kamil-Suswono gagal memenangi Pilkada Jakarta melawan Pramono Anung-Rano Karno.
    Berangkat dari fenomena ini,
    Kompas.com
    mewawancarai beberapa pakar seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pakar Otonomi Daerah, dan Perludem untuk mengupas alasan syarat calon presiden harus WNI sejak lahir serta calon kepala daerah yang tak harus berdomisili di daerah yang akan dipimpinnya.
    Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, Pasal 227 huruf a dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa syarat WNI sejak lahir ini harus dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat mendaftar sebagai calon presiden.
    “Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, KPU harus melaksanakan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 2015 juncto Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 di mana KPU harus melaksanakan UU Pemilu dan Pilkada serta prinsip berkepastian hukum,” kata Idham melalui pesan singkat, pada Senin (6/10/2025).
    Sementara itu, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati berpendapat, syarat calon presiden wajib WNI sejak lahir ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kesetiaan calon terhadap Indonesia.
    “Terkait syarat calon presiden dan wakil presiden harus WNI sejak lahir itu bertujuan untuk memastikan kesetiaannya terhadap NKRI, terutama juga calon harus paham sejarah, geopolitik, budaya, hukum yang menjadi elemen penting dalam bernegara,” kata Neni saat dihubungi wartawan, Senin.
    Neni mengamini bahwa aturan perundang-undangan mengatur bahwa calon presiden itu harus melampirkan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran. Namun, ia menilai aturan tersebut harus diberikan penjelasan apakah cukup dengan memiliki KTP dan akta kelahiran saja.
    “Penjelasan dalam regulasi menjadi sangat penting misal menyangkut pernikahan campuran di mana orangtuanya kewarganegaraan ganda tetapi dia dilahirkan di Indonesia,” ujarnya.
    Secara terpisah, Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, calon presiden memang harus “WNI tulen”.
    Adapun yang dimaksud dengan WNI tulen itu adalah sosok yang lahir di Indonesia sehingga memiliki rasa keterikatan yang sama dengan masyarakat.
    “Sehingga nasionalismenya, kebangsaannya, rasa
    sense of belongingness
    -nya kepada negeri ini kuat,” kata Djohermansyah.
    Ia mengatakan, syarat calon presiden ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Syarat serupa juga dimiliki sebagian besar negara termasuk Amerika Serikat (AS).
    Djohermansyah mengatakan, Pemilu AS sempat berpolemik karena banyak yang mempertanyakan tempat lahir Barack Obama.
    “Nah itu kemudian dia (Barack Obama) tunjukkan akta kelahirannya, yang bantah. Jadi fenomenanya itu juga bukan uniqueness kita tapi itu juga dianut oleh negara-negara sebagai syarat calon pemimpin pemerintahannya,” ujarnya.
    Djohermansyah mengatakan, idealnya, kepala daerah berdomisili di daerah yang akan ia pimpin. Sebab, calon kepala daerah harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
    “Idealnya, pemimpin pemerintah itu harus berasal dari orang lokal. Local leaders is from the local people. Itulah teori,” kata Djohermansyah.
    Meski demikian, dia mengatakan, regulasi di Indonesia tidak mengunci aturan lokalitas dalam Pilkada di mana calon kepala daerah boleh dari daerah lain.
    Menurut dia, hal ini dilakukan karena ketersediaan sumber daya kepemimpinan di daerah.
    “Kita di daerah-daerah di Indonesia itu, sumber daya pemimpin itu, belum ketersediaannya bisa,” ujarnya.
    Meski demikian, Djohermansyah juga tak menampik bahwa regulasi itu membuat beberapa calon kepala daerah yang bukan dari daerah asalnya bisa diusung karena kekuatan politik nasional.
    Dia mencontohkan Pilkada Jakarta 2024 di mana Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur bersama Suswono.
    “Kayak yang praktik Ridwan Kamil (di Pilkada Jakarta) ini kan, itu kan sebetulnya dia calon
    dropping
    bukan
    genuine
    yang lokal leaders, yang orang merasa dari daerah itu,” tuturnya.
    Sementara itu, Neni Nur Hayati menilai syarat calon kepala daerah yang tidak berdomisili di daerahnya memang menjadi problematika tersendiri.
    Meski demikian, ia mengatakan, beberapa calon kepala daerah tidak berasal dari domisili itu tetapi sangat memahami kondisi daerah tersebut.
    “Kita fokus harus ke kemampuan, visi, misi dan rekam jejak, bukan pada tempat tinggal. Namun, kita juga sering menghadapi di mana tidak ada ikatan antara kandidat dan masyarakat,” kata Neni.
    Lebih lanjut, Neni menyarankan adanya regulasi untuk memperjelas syarat calon kepala daerah tersebut seperti minimal berdomisili satu tahun di daerah tersebut.
    “Saran saya memang perlu ada kejelasan regulasi di mana tidak menjadi kental politik kepentingan dan pragmatisme partai, jadi memang harus ada frasa memiliki wawasan kedaerahan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    Pengikut Jokowi Disebut Termul, Mahfud: Ternak itu Adalah Sehina-hinanya Manusia

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024 masih saja terjadi. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai didengungkan pada 2014.

    Setelah istilah-istilah tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah lain yang tak kalah fenomenalnya: Termul alias Ternak Mulyono. Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi.

    Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengaku sedih dengan kembalinya muncul istilah tersebut di kalangan publik.

    “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” papar Mahfud dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (9/10/2025).

    Menguapnya sebutan ‘cebong’ dan ‘kampret’ mujarab mendinginkan situasi politik, sehingga kata Mahfud, diskusinya tidak lagi menghinakan satu sama lain.

    Pasca ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul.

    “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Menkopolhukam itu.

    Mahfud menjelaskan, diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina.

    Bagi Mahfud, istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Presiden ke-7 Jokowi.

  • NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) merespons tudingan yang menyebut ada pihak kalah di Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, tudingan seperti itu tidak perlu dikomentari, sebab ada hal lain yang lebih penting ketimbang kembali membahas hal yang sudah berlalu.

    “Tidak perlu ada komentar. Menurut saya, komentar-komentar itu adalah komentar-komentar yang tidak relevan dan tidak perlu untuk kita diskusikan,” ujar Tobas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober. 

    “Marilah kita tinggalkan hal yang tidak perlu dan kita fokus pada hal yang sangat penting, yang fundamental yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini,” sambung Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR itu. 

    Tobas menilai, persoalan menang dan kalah dalam pilpres sudah berlalu. Saat ini, kata dia, yang terpenting bagaimana mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Karena itulah, kita tidak perlu harus kembali kepada persoalan pilpres yang sudah lewat, sudah ada hasilnya, sudah sedang berjalan pemerintahannya, yang tidak jauh lebih penting dibandingkan persoalan yang tadi kita hadapi,” katanya.

    “Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau mengkait-kaitkan persoalan pemilu ya dengan hal-hal yang perlu kita carikan jalan keluarnya, terkait dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik sepakat dengan pernyataan Waketum PSI Andy Budiman yang menilai ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Menurutnya, kelompok yang kalah di Pilpres 2024 hingga tokoh yang menarasikan ‘matahari kembar’ ingin hubungan keduanya tampak tidak harmonis.

    “Kami Projo juga melihat ada pihak-pihak yang berfantasi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi jauh dan terpisahkan. Mereka bahkan berusaha mengadu domba dan memecah belah kedua pemimpin ini dan para pendukungnya tentunya dengan narasi-narasi yang terus menerus mereka mainkan,” kata Freddy kepada wartawan, Selasa, 7 Oktober. 

    “Misalnya dengan narasi ‘matahari kembar’, ‘cawe-cawe’, ‘pemakzulan Gibran’,” imbuhnya.