Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Jokowi Ketar-ketir Usai Ketemu Prabowo

    Jokowi Ketar-ketir Usai Ketemu Prabowo

    GELORA.CO -Usai melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi langsung ketar-ketir.

    Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, berdasarkan bocoran yang diterimanya, dalam pertemuan tersebut Prabowo menolak sejumlah permintaan Jokowi.

    “Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran,” kata Ikrar dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Selain itu, kata Ikrar, ada beberapa pembahasan lain yang umumnya tidak menguntungkan Jokowi dan kroninya. Seperti Prabowo tidak akan berdiam diri soal sejumlah mega korupsi yang dilakukan Geng Solo maupun oligarki yang membuat tersendat-sendatnya operasional APBN yang berdampak rakyat menjadi korban. 

    “Prabowo akan membersihkan segala bidang serta penyitaan dan pengelolaan aset negara guna pemulihan keuangan negara serta tangkap dan miskinkan koruptor tanpa pandang bulu,” kata Ikrar.

    Prabowo, menurut Ikrar, akan bersikap tegas terhadap oligarki. Pasalnya, oligarki sudah terlalu kuat menggengam Indonesia 

    “Prabowo bakal menghabisi semua oligarki di seluruh lini,” kata Ikrar.

  • Prabowo Menolak Lindungi Kasus Ijazah Jokowi-Gibran

    Prabowo Menolak Lindungi Kasus Ijazah Jokowi-Gibran

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lagi-lagi menjadi sorotan setelah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025.

    Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengaku menerima bocoran sejumlah topik yang menjadi pembahasan Jokowi dan Prabowo.

    “Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran,” kata Ikrar dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Dalam pertemuan empat mata tersebut, kata Ikrar, Prabowo tegas menolak untuk membantu dan melindungi Jokowi serta Gibran yang sedang terbelit kasus dugaan ijazah palsu.

    “Prabowo tidak bisa membantu kasus ijazah Jokowi dan Gibran yang semakin terungkap,” kata Ikrar.

    Terlebih, lanjut Ikrar, kasus ijazah Jokowi sudah makin sulit dibendung. Hal ini menyusul munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Presiden ke-7 RI itu yang terindikasi kuat palsu.

    “Demikian juga ijazah Gibran yang diduga palsu,” pungkas Ikrar.

  • Wali Kota Kediri Dorong KAHMI Perkuat Peran Intelektual Muslim di Era Transformasi Ekonomi

    Wali Kota Kediri Dorong KAHMI Perkuat Peran Intelektual Muslim di Era Transformasi Ekonomi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri peringatan Milad ke-59 Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota dan Kabupaten Kediri yang digelar di Ballroom Lotus Garden, Jumat (10/10/2025).

    Acara tersebut turut diisi dengan orasi kebangsaan oleh Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) era Presiden Joko Widodo, dengan tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia Maju.”

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali itu menyoroti beragam tantangan nasional saat ini, mulai dari ketahanan pangan, dinamika geopolitik, hingga penguatan ketahanan sosial.

    Menurutnya, peran MD KAHMI menjadi sangat vital dalam memperkuat kontribusi intelektual muslim terhadap pembangunan daerah dan nasional. Ia menilai, dukungan sinergis KAHMI dengan visi Kota Kediri MAPAN merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

    Dengan menanamkan nilai-nilai agama dan kebangsaan serta mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi, Mbak Wali berharap MD KAHMI dapat terus memperkuat keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak-anak yatim.

    “Saya menyambut baik kolaborasi ini. Saya berharap sinergi yang terbangun semakin memperkokoh Kediri sebagai kota yang bukan hanya maju secara infrastruktur dan ekonomi. Tetapi juga berkarakter kuat dan penuh kasih sayang kepada seluruh warganya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, tema orasi kebangsaan yang dibawakan Muhadjir Effendy sangat relevan dengan situasi terkini di Kediri.

    Kehadiran Bandara Dhoho, menurutnya, menjadi momentum besar yang tak hanya mengubah peta transportasi, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi dan investasi di kawasan tersebut. Mbak Wali menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Harapannya, MD KAHMI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Kediri dalam dua hal penting: menciptakan inovasi dengan memanfaatkan potensi alumni di berbagai sektor untuk mendukung diversifikasi ekonomi, serta menjaga semangat kebangsaan di tengah dinamika politik dan perkembangan teknologi.

    “Menjaga suasana Kota Kediri tetap aman dan kondusif. Terutama di tengah tahun politik dan perkembangan teknologi yang rentan memecah belah,” pungkasnya.

    Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Kediri, Imam Wihdan, turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Kediri. Ia menyebut, secara statistik jumlah sarjana di Kota Kediri mencapai 12% dari total warga usia kerja, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 10%, namun masih jauh dari target negara maju yang mencapai 40%.

    “Kami MD KAHMI mengapresiasi program-program Pemkot Kediri di sektor pendidikan. Terutama BOSDA dan beasiswa yang saat ini dijalankan Mbak Wali. Kota Kediri ini terkenal dengan pendidikannya,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, Wali Kota Kediri bersama Muhadjir Effendy dan Ketua DPRD turut menyerahkan santunan kepada anak yatim. Turut hadir perwakilan Polres Kediri Kota, Kodim 0809, Ketua PD Muhammadiyah Kota Kediri Achmad Khoirudin, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kediri Ikhwan Nurhadi, Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Kediri Imam Wihdan, Koordinator Presidium MD KAHMI Kabupaten Kediri Zainal Fanani, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Jejak Arief Prasetyo Adi: Era Ahok di DKI, Ditunjuk Jokowi, Disetop Prabowo

    Jejak Arief Prasetyo Adi: Era Ahok di DKI, Ditunjuk Jokowi, Disetop Prabowo

    Jejak Arief Prasetyo Adi: Era Ahok di DKI, Ditunjuk Jokowi, Disetop Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Siapa sebenarnya sosok Arief Prasetyo Adi?
    Berdasarkan catatan pemberitaan
    Kompas.com
    , Arief Prasetyo Adi menjabat sebagai Kepala Bapanas sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
    Namun jejak karier di level instansi negara dari Arief ada sejak era Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
    Berikut profil Arief Prasetyo Adi:
    Menengok latar belakangnya, dikutip dari laman Bapanas, Arief lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 27 November 1974.
    Arief kemudian pindah ke Jakarta dan lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 pada 1992.
    Dia kemudian kuliah Jurusan Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya-Yogyakarta dan lulus pada 1998.
    Arief kemudian melanjutkan pendidikan Magister Teknik di universitas yang sama dan menyelesaikan gelar S2 pada 2000.
    Pada 20 Agustus 2024, Ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Kyungsung University, Busan, Korea Selatan.
    Dia kemudian mengawali karier di sejumlah perusahaan sampai menjabat Deputy CEO dan COO PT Bez Retailindo, Paramount Enterprise International pada 2013 sampai 2015.
    Arief juga pernah berkarier di sejumlah perusahaan retail yakni PT Lotte Shopping Indonesia, PT Hero Supermarket, Tbk (termasuk 4 tahun di Hero Timika, Freeport Area), serta Esteem Challenge, Sdn, Bhd Malaysia.
    Arief kemudian direkrut menjadi Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya periode 29 September 2015 sampai dengan 15 November 2020.
    Saat itu, DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Masuknya Arief terjadi saat Ahok merombak jajaran komisaris dan direksi BUMD bidang ketersediaan pangan itu lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 29 September 2015.
    “Iya kami ganti semuanya (direksi dan komisaris),” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (29/9/2015).
    Saat itu, jajaran komisaris utama hingga direktur keuangan dan umum kena rombak Ahok. Melalui perombakan ini, Basuki berharap, pengurus baru PT Food Station Tjipinang Jaya lebih berlari kencang.
    Arief Prasetyo Adi melanjutkan jejak kariernya di level pusat di era Presiden Jokowi.
    Arief menjadi Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ Holding BUMN Pangan ID FOOD sejak 16 November 2020.
    Arief kemudian dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 21 Februari 2022.
    Tahun 2023, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mundur saat berkasus korupsi dugaan suap di Kementan.
    Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Praseto Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri.
    “Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Oktober 2023.
    Seiring waktu, Mentan baru ditunjuk dan terakhir ada Andi Amran Sulaiman yang menjabat secara definitif saat ini. Adapun Arief kemudian melanjutkan kerja sebagai Kepala Bapanas.
    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatannya sebagai Kepala Bapanas.
    Keputusan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bapanas yang ditetapkan, pada Kamis (9/10/2025).
    “Memutuskan, menetapkan, Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Kesatu: Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tulis salinan Keppres tersebut.
    Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian jasa Arief selama ini.
    Sebagai penggantinya, Kepala Negara juga mengangkat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas. Keputusan ini pun mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 9 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktifitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.

  • Waketum PSI Lapor ke Jokowi Soal Penyelewengan Dana PIP, Said Didu: Seperti Melapor ke Presiden

    Waketum PSI Lapor ke Jokowi Soal Penyelewengan Dana PIP, Said Didu: Seperti Melapor ke Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu menyorot tajam terkait Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga.

    Sorotan itu diberikan Said Didu setelah aksi dari Waketum PSI itu yang melaporkan penyelewengan dana PIP.

    Karena alasan inilah, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya Said Didu memberikan sorotan.

    Ia bahkan memberikan sindiran dengan menyebut Waketum PSI itu seolah melakukan laporan ke Presiden.

    “Hahaha – merasa masih melapor ke Presiden ?,” tulisnya dikutip Jumat (10/10/2025).

    Adapun Ronald mengungkap dalam laporannya ke Jokowi, sejak 2017 banyak program beasiswa yang dirancang oleh Jokowi tidak sampai ke tangan masyarakat. 

    Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil audit timnya, ditemukan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima siswa ternyata tidak disalurkan, meskipun tercatat telah ditransfer oleh pemerintah.

    “Selama sembilan bulan terakhir, tim kami telah berhasil mengamankan lebih dari Rp10 miliar dana yang sebelumnya diduga diselewengkan oleh oknum kepala sekolah, operator, atau bendahara sekolah. Dana tersebut kini telah dikembalikan kepada masyarakat,” ujar Ronald.

    “Sebagai Wakil Ketua Umum, tugas saya adalah turun langsung ke masyarakat dan memperkenalkan PSI. Soal posisi dewan pembina, biarlah itu menjadi keputusan Bapak dan Ketua Umum,” katanya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Profil Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas yang Dipecat Prabowo

    Profil Arief Prasetyo Adi, Kepala Bapanas yang Dipecat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Adapun, posisi Arief kini digantikan oleh Andi Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan).

    Keputusan itu sebagaiman tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Oktober 2025.

    “Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, diserta ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” demikian bunyi Keppres tersebut.

    Selanjutnya, Kepala Negara RI mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas. Adapun, Amran diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan laman resmi Bapanas, dikutip pada Jumat (10/10/2025), Arief Prasetyo Adi sebelum menahkodai Bapanas pernah menjabat sebagai Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya pada 29 September 2015–15 November 2020.

    Kemudian, Arief melanjutkan karier kepemimpinannya sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/Holding BUMN Pangan ID FOOD sejak 16 November 2020.

    Lalu, pada 21 Februari 2022, pria kelahiran 27 November 1972 itu dilantik sebagai Kepala Bapanas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

    Dalam hal jenjang pendidikan, Arief telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 1998. Kemudian, Arief melanjutkan pendidikan Magister Teknik di universitas yang sama dan menyelesaikan gelar S2 pada 2000.

    Selanjutnya, pada 20 Agustus 2024, Arief menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Kyungsung University, Busan, Korea Selatan.

    Di samping itu, Arief juga menyabet sederet prestasi sepanjang karier perjalanan. Salah satunya adalah Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dari Jaya Suprana atas Rekor Gerakan Pangan Murah Serentak di lokasi kabupaten/kota terbanyak (341 titik di 300 kabupaten/kota) hingga The Best CEO 2020, The Best CEO 2019.

  • 6 Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran Nasional

    6 Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran Nasional

    Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim konstitusi Arsul Sani menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan uji materi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat bisa diakses publik.
    Hal ini disampaikan Arsul saat memberikan nasihat hakim kepada pemohon Komardin yang mengajukan perkara dengan nomor 174/PUU-XXIII/2025 dalam sidang yang digelar di Panel 2 MK, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Dia meminta agar Komardin selaku penggugat bisa merenungkan kembali apakah persoalan yang digugat berkaitan dengan Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5, serta Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP, atau persoalannya ada pada implementasi beleid tersebut.
    “Kalau persoalannya itu ada pada normanya, silakan diargumentasikan dengan baik, ya,” ucap Arsul.
    Dia kemudian menyinggung gugatan ini tak jauh dari isu yang sedang ramai beredar, yakni keabsahan ijazah strata 1 Jokowi dan Gibran.
    “Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
    Dia meminta agar Komardin bisa menjelaskan lebih baik, terlepas dari argumentasi bahwa isu ijazah membuat perekonomian menjadi tidak pasti dan menyebabkan kegaduhan.
    “Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu misalnya, persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya,” ucap Arsul.
    “Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik, ke Komisi Informasi, kan ada juga, bisa diperintahkan. Jadi, tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali,” tuturnya.
    Adapun gugatan ini diajukan seorang advokat bernama Komardin yang menilai isu ijazah pejabat dan mantan pejabat menyebabkan perekonomian menurun.
    “Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan, dan sebagainya,” ucap Komardin.
    Dalam positanya, ia juga menyinggung isu ijazah strata 1 Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Dia mengatakan, isu ijazah Jokowi tersebut terkendala oleh pihak Universitas Gadjah Mada yang tidak mau memberikan keterangan dan bukti sehingga kondisi semakin gaduh.
    Atas dasar hal tersebut, dia meminta MK mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf g menjadi:
    “Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, pejabat, mantan pejabat negara dan/atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik,” kata pemohon Komardin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 UU KIP Digugat, Pemohon Minta Ijazah Pejabat dan Eks Pejabat Dibuka ke Publik Nasional

    7 UU KIP Digugat, Pemohon Minta Ijazah Pejabat dan Eks Pejabat Dibuka ke Publik Nasional

    UU KIP Digugat, Pemohon Minta Ijazah Pejabat dan Eks Pejabat Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara uji materi Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5, dan Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Jumat (10/10/2025).
    Perkara dengan nomor 174/PUU-XXIII/2025 itu meminta agar dokumen ijazah dan skripsi seorang pejabat dan mantan pejabat tidak termasuk dalam pengecualian informasi pribadi dan harus bisa diakses publik.
    “Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf g yang berbunyi, ‘Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, pejabat, mantan pejabat negara dan/atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik,’ kata pemohon Komardin dalam sidang.
    Dia mengatakan, salah satu alasan gugatan ini dilayangkan karena isu ijazah para pejabat ini sering bikin gaduh kondisi masyarakat.
    “Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan, dan sebagainya,” ucap Komardin.
    “Jadi gara-gara ijazah ini, terganggu ekonomi Pak? Ya?” tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin sidang Panel 2.
    “Ya, betul,” ucap Komardin.
    Dalam positanya, ia juga menyinggung isu ijazah Strata 1 Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
    Dia mengatakan, isu ijazah Jokowi tersebut terkendala oleh pihak Universitas Gadjah Mada yang tidak mau memberikan keterangan dan bukti sehingga kondisi semakin gaduh.
    “Karena itu, pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan,” ucap Komarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dian Sandi PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Dian Sandi PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktivitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.