Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo

    Rakyat Lebih Tertarik Prabowo Tumpas Pejabat Geng Solo

    GELORA.CO – Masa kekuasaan Joko Widodo atau Jokowi sudah selesai terhitung kursi RI 1 disi kepala negara baru, yakni Prabowo Subianto. Berbagai strategi dan manuver yang dilancarkan dinilai akan sulit menghidupkan kembali era Jokowi.

    Salah satunya soal gimmick Mr J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Sosok J ini seolah digiring menjurus ke Jokowi meski hingga kini masih dirahasiakan parpol pimpinan Kaesang Pangarep itu.

    “Mau bikin manuver apalagi untuk memviralkan PSI? Publik enggak mempan lagi dikibulin. Manuver Jokowi membranding PSI dengan gimmick Mr J enggak akan laku di tengah utang-utang dan tekanan ekonomi,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Alih-alih mengangkat kembali pamor positif Jokowi, Muslim justru membaca ada gelagat publik lebih tertarik jika Presiden Prabowo membersihkan kabinetnya dari orang-orang dekat Jokowi yang kerap disebut “Geng Solo”.

    Contoh yang sudah dilakukan adalah dengan memecat loyalis Jokowi, Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi. Budi Arie kerap disorot karena namanya kerap dikait-kaitkan dengan kasus judi online di meja persidangan. 

    “Rakyat lebih tertarik Presiden Prabowo menumpas pejabat Geng Solo, ini lebih trending dibanding gimmick Mr J untuk kelabui publik. Rakyat pasti sudah bosan dengan gimmick menipu itu,” pungkas Muslim.

  • Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak takut dengan siapapun, karena dekat banyak para pengambil keputusan dari beberapa rezim.

    Purbaya mengaku sudah pernah membantu maupun menjadi bawahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Menko Perekonomian 2009—2014 Hatta Rajasa, Menko Perekonomian 2014 Chairul Tanjung, hingga Menko Marves 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan top-top thinker-nya di Indonesia. Saya enggak pernah takut sama siapa saja jadinya. Saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan,” ungkap Purbaya dalam forum Investor Daily Summit 2025, Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Dia pun memuji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga terampil mengambil keputusan.

    Purbaya bahkan cara kepala negara dan pemerintahan itu memilihnya menjadi menteri keuangan. Dia mengaku sempat ‘menakut-nakuti’ Prabowo akan terjadi pergantian kekuasaan apabila arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah.

    Dia mengaku sempat dipanggil Prabowo bersama sekitar empat orang lain ke Hambalang, Bogor pada Jumat (5/9/2025). Saat itu, sambungnya, Prabowo memberi pemaparan hingga tiga.

    Esoknya, Sabtu (6/9/2025), kepala negara dan pemerintah itu kembali memberikan pemaparan. Selama itu, Purbaya hanya diam tanpa menanggapi.

    Pada hari ketiga, Minggu (7/9/2025), Purbaya dan empat orang lainnya kembali berkumpul di Hambalang. Kala itu, dia tidak mau diam lagi.

    “Kalau hari Minggu, waktu itu saya enggak ngomong, ya sudah lah, enggak ada kans untuk bicara lagi. Waktu ketemu, rapatnya berlima. Begini, begini, begini, saya bilang tadi, saya takut-takuti, ‘Februari Pak [bakal pergantian kekuasaan],’ ‘Oh gitu ya?’ Nah itu, recipe to my success, kita takut-takutin dia,” ungkap Purbaya.

    Dia memberikan data-data ekonomi dari Presiden ke-2 Suharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dari waktu ke waktu, selalu ada masa ekspansi ekonomi sekitar tujuh tahun dan masa resesi atau penurunan ekonomi sekitar satu tahun.

    Purbaya menjelaskan jika otoritas salah mengambil keputusan pada saat masa penurunan atau krisis ekonomi maka bisa terjadi pergantian kekuasaan. Dia menilai itu yang terjadi waktu kejatuhan Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengklaim masa penurunan ekonomi Era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008—2009 dan Era Presiden ke-7 Jokowi pada 2016 bisa menghindari pergantian kekuasaan akibat dirinya memberi masukan ke pemerintahan saat itu.

    “Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi akan ‘kering’ apabila pertumbuhan uang primer (M0) rendah. Oleh sebab itu, Purbaya selalu menganjurkan agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mendukung likuiditas.

    Masalahnya, sambungnya, pertumbuhan uang primer mendekati 0% pada pertengahan 2025. Dia pun tidak heran apabila sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau kita tidak berubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu. Semakin lama, semakin parah, dan penghitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan menjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu dari Presiden Prabowo, makanya saya dimasukin, ‘Yawudah lo betulin’,” ungkapnya.

    Ternyata setelah menyampaikan itu, esoknya atau Senin (8/9/2025), Prabowo melantiknya menjadi menteri keuangan, ganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama 14 tahun.

  • The Jokowi Legacy Sangat Berbahaya bagi Indonesia, Enggak Lulus SMP Bisa Jadi Wapres

    The Jokowi Legacy Sangat Berbahaya bagi Indonesia, Enggak Lulus SMP Bisa Jadi Wapres

    GELORA.CO – Pakar politik Prof Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, geng Solo masih bercokol di pemerintahan Prabowo Subianto.

     

    Prof Ikrar dalam siniar Abraham Samad Speak Up pada Minggu, 12 Oktober 2025, mengungkapkan, katanya geng Solo atau orang-orangnya Joko Widodo (Jokowi) tersebut bakal dibersihkan dari kabinet.

     

    “Tapi masih ada saja ya, termasuk juga Bahlil, ini kan pejabat-pejabat kemarin, termasuk Listyo ya, ini kan orang-orang yang dekat dengan Jokowi ketika mereka bertugas di Solo,” ujarnya.

    Ia menegaskan, orang-orang Jokowi atau geng Solo tersebut harus dibersihkan dari kabinet karena sangat berbahaya bagi Indonesia.

     

    “The Jokowi legacy ini sangat berbahaya bagi Indonesia,” tandasnya.

     

    Prof Ikrar lantas menyebut rusaknya institusi Polri dan TNI terjadi pada era Jokowi. Ia mengatakan, anggota Polri harusnya tidak boleh berpolitik.

    Lebih parah lagi, pada era Jokowi pula calon wakil presiden (cawapres) tidak sesuai persyaratan, namun tetap bisa maju dan menjadi wapres. 

     

    “Satu hal bahwa polisi itu seperti juga TNI ya, tidak boleh berpolitik. Sekarang coba Anda bayangin, anak enggak lulus SMP jadi wakil presiden,” ucapnya.***

  • Inisial J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina PSI Masih Misteri, Jokowi atau Jefri Geovanni?

    Inisial J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina PSI Masih Misteri, Jokowi atau Jefri Geovanni?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sosok inisial J yang ditunjuk jadi Ketua Dewan Pembina PSI hingga kini masih misteri. Sejumlah spekulasi mencuat.

    Loyalis Jokowi, yang tergabung dalam Barisan Rekonsiliasi Jokowi Prabowo Subianto, Tommy BR mengatakan PSI sengaja menggulirkan isu soal inisial J tersebut.

    “PSI ini pinter untuk memperkosa pikiran-pikiran pembenci yang otaknya terbatas,” tulis Tommy dikutip dari akun Threadsnya, Sabtu (11/10/2025).

    Pasalnya, kata Tommy, di PSI ada dua inisial J yang merupakan elit. Dia adalah Presiden ke-7 Jokowi dan tokoh PSI, Jefri Geovanni.

    “Tau di circle elit ada dua nama J, yakni Jokowi & Jefri Geovanni,” ucapnya.

    Menurut Tommy, kabar inisial J itu hanya gimik. Agar sorot media tak hanya fokus pada Jokowi.

    “Maka dimainkanlah gimmik itu untuk menjaga ritme pemberitaan media & melokalosir orang-orang yang terbatas otaknya, untuk berfikir J itu inisial Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jeneral PSI Raja Juli Antoni PSI ini pinter untuk memperkosa pikiran-pikiran pembenci yang otaknya terbatas.

    Tau di circle elit ada dua nama J, yakni Jokowi & Jefri Geovanni maka dimainkanlah gimmik itu untuk menjaga ritme pemberitaan media & melokalosir orang-orang yang terbatas otaknya, untuk berfikir J itu inisial Pak Jokowi.

    Namun, Raja Juli tidak menyebut nama secara lengkap Ketua Dewan Pembina tersebut. Ia hanya menyebut inisial J.

    “Dewan Pembina, ketua, yang terhormat, Bapak J. Saya diperintahkan Mas Ketum, siapa nama J ini beliau yang menjelaskan,” kata Raja Juli Antoni di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

  • Usai Heboh Sosok Misterius J, Raja Juli Ungkap Tokoh Berinisial R yang Segera Bergabung ke PSI

    Usai Heboh Sosok Misterius J, Raja Juli Ungkap Tokoh Berinisial R yang Segera Bergabung ke PSI

    GELORA.CO   – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum berhenti membuat publik penasaran. Usai muncul inisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kini muncul inisial Mr. R, yang juga membuat publik penasaran. Sosok R itu bakal bergabung ke PSI.

    Seperti diketahui sampai saat ini publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

    Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mr. R yang ditunggu masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Munculnya sosok Mister R itu diungkapkan Raja Antoni dalam Acara Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi, di Makassar pada Sabtu (11/10) malam.

    Sambil tertawa, Raja mengatakan sosok Mister R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

    “Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J. Kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang,” ujar Raja Juli yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta. Dia tidak merinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud. 

    Pada kesempatan tersebut Raja mengingatkan agar alumni HMI tetap berkiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun tidak membawa-bawa Islam sebagai alat politik. “Jangan seret Islam sebagai kendaraan politik belaka,” ujarnya.

    Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu mengatakan, alumni HMI boleh berada di partai manapun. Tanpa ada sinisme menganggap diri paling baik dan menganggap paling benar.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

    Terkait dengan pindahnya politisi ke PSI, sebelumnya juga ramai jadi perbincangan. Misalnya ada Ahmad Ali, sosok elite Nasdem yang pindah ke PSI. Dia sekarang duduk sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Ahmad Ali sebelumnya adalah pengurus Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyeberang ke PSI setelah mendengarkan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo publik penasaran. Usai muncul inisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kini muncul inisial Mr. R, yang juga membuat publik penasaran. Sosok R itu bakal bergabung ke PSI.

    Seperti diketahui sampai saat ini publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

    Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mr. R yang ditunggu masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Munculnya sosok Mister R itu diungkapkan Raja Antoni dalam Acara Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi, di Makassar pada Sabtu (11/10) malam.

    Sambil tertawa, Raja mengatakan sosok Mister R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

    “Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J. Kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang,” ujar Raja Juli yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta. Dia tidak merinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud. 

    Pada kesempatan tersebut Raja mengingatkan agar alumni HMI tetap berkiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun tidak membawa-bawa Islam sebagai alat politik. “Jangan seret Islam sebagai kendaraan politik belaka,” ujarnya.

    Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu mengatakan, alumni HMI boleh berada di partai manapun. Tanpa ada sinisme menganggap diri paling baik dan menganggap paling benar.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

    Terkait dengan pindahnya politisi ke PSI, sebelumnya juga ramai jadi perbincangan. Misalnya ada Ahmad Ali, sosok elite Nasdem yang pindah ke PSI. Dia sekarang duduk sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Ahmad Ali sebelumnya adalah pengurus Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyeberang ke PSI setelah mendengarkan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo

  • Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?

    Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?

    GELORA.CO -Musisi kondang Virgiawan Listianto alias Iwan Fals turut angkat suara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kembali ramai diperbincangkan publik.

    Melalui akun media sosial pribadinya, Iwan Fals menulis komentar bernada reflektif sekaligus satir yang langsung menyedot perhatian warganet.

    “Terus kalau nanti terbukti ijazah Jokowi & Gibran asli, Roy Suryo cs kan masuk penjara ya, nah kalau palsu gimana?” tulis Iwan lewat akun X miliknya, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Ungkapan pelantun Bongkar itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk kegelisahan atas berlarut-larutnya polemik yang tak kunjung menemukan kejelasan hukum. 

    Iwan seolah menantang publik untuk melihat persoalan ini secara adil bahwa kebenaran mestinya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar opini di ruang publik.

    Pernyataan Iwan juga memancing ragam tanggapan. Sebagian warganet menganggap komentarnya mewakili suara publik yang jenuh terhadap tarik-menarik narasi antara pihak yang menuduh dan pihak yang membela. 

    Sebagian lainnya mengapresiasi Iwan karena tetap menjaga nada netral, tidak memihak, namun menuntut kejelasan dan tanggung jawab hukum yang setara.

    Komentar Iwan Fals menambah panjang deretan suara publik yang menuntut transparansi, sekaligus mengingatkan bahwa penyelesaian polemik semacam ini seharusnya berada di tangan penegak hukum, bukan di arena perdebatan politik semata.

  • Sudah Benar Prabowo Tidak Talangi Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Sudah Benar Prabowo Tidak Talangi Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi

    GELORA.CO -Langkah pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi dianggap sebagai keputusan yang tepat dan patut diapresiasi.

    “Keputusan Menteri Keuangan Purbaya yang menegaskan tidak akan mengambil alih atau menalangi utang proyek Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi,” kata Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Menurut Hasanuddin, sikap pemerintah tersebut menunjukkan ketegasan negara dalam menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business atau B to B, sehingga tidak menjadi beban fiskal pemerintah atau resiko negara.

    “Proyek tersebut adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait, dan menjadi ujian bagi tata kelola profesional serta kemandirian finansial entitas usaha milik negara,” terang Hasanuddin.

    Hasanuddin mengatakan, reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil apabila semangat dasarnya adalah “BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN”.

    Untuk itu, BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya.

    Karena kata Hasanuddin, dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN akan menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.

    “Hemat kami, dalam masa transisi ini, penegak hukum harus terlibat aktif baik dalam pencegahan maupun penindakan dari upaya mencari untung dari BUMN atau menyebabkan BUMN merugi karena tindakan curang. Dalam hal ini KPK dapat turun secara aktif, diminta ataupun tidak karena merupakan jurisdiksinya, apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sikapnya agar BUMN diawasi,” pungkas Hasanuddin. 

  • Disertasi Dekan Fisipol UGM Tak Pernah Sebut Jokowi Sebagai Alumnus

    Disertasi Dekan Fisipol UGM Tak Pernah Sebut Jokowi Sebagai Alumnus

    GELORA.CO -Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini belum juga mereda. Isu tersebut terus memicu perdebatan publik, baik di ruang akademik maupun media sosial.

    Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjadi rohaniwan di Amerika Serikat, Romo Stefanus Hendrianto, turut menyoroti hal tersebut. Ia mengaitkan isu ini dengan temuan menarik dalam disertasi akademik yang membahas perjalanan politik Jokowi di Solo.

    “Disertasi Wawan Mas’udi, Dekan FISIPOL UGM, menulis The Rise of Jokowi in Solo. Setelah saya baca beberapa kali, yang menarik, dalam disertasi itu sama sekali tidak ada penulisan Jokowi sebagai alumnus UGM,” ungkap Romo Stefanus, di kanal Youtube Refly Harun, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Menurutnya, absennya penyebutan Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada dalam karya ilmiah yang cukup komprehensif itu menimbulkan pertanyaan tersendiri.

    “Disertasi itu panjang, ratusan halaman, tapi tidak ada satu pun bagian yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. Ini menarik,” lanjutnya.

    Romo Stefanus juga menyinggung adanya kutipan dalam disertasi tersebut yang merujuk pada artikel Solopos mengenai seorang calon wali kota Solo yang sempat bermasalah dengan persyaratan administratif.

    “Dia mengutip artikel Solopos soal ada calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang. Apakah itu Jokowi, saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi artikel Solopos tersebut,” tuturnya.

    Meski tidak secara langsung menuduh, Romo Stefanus menilai hal-hal seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen publik, khususnya bagi pejabat tinggi negara.

  • Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, kembali bersuara terkait aksi Roy Suryo dan rombongan yang berkunjung ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Dian mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga sudah menyampaikan ucapan terima kasih.

    Karena itu, ia menilai tak perlu lagi ada perdebatan panjang mengenai konten yang dibuat Roy Suryo Cs dalam kunjungan ke makam tersebut.

    “Mas Wapres sudah sampaikan terima kasih, maka tidak ada lagi tanggapan yang lebih penting selain dari beliau sebagai pihak keluarga,” ujar Dian di X @DianSandiU, Minggu (12/10/2025).

    Kata Dian, masyarakat yang masih menyoroti kunjungan itu kemungkinan karena masih memegang kuat nilai-nilai adat dan budaya yang mensakralkan makam.

    “Jika ada yang masih marah-marah, barangkali karena selama ini masyarakat kita secara adat dan budaya sangat mensakralkan makam,” jelasnya.

    Dian juga menyebut, Gibran telah banyak belajar dari ayahnya, Presiden Jokowi, termasuk soal kesabaran menghadapi serangan politik.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” Dian menuturkan.

    “Mengelola hati dengan sangat tenang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sambung dia.

    Ia menegaskan, hal itu juga berlaku ketika Roy Suryo Cs membuat konten di makam kakek dan nenek Jokowi.

    “Termasuk ketika Roy Suryo Cs ngonten di makam almarhum kakek dan neneknya,” terangnya.

    Karena itu, Dian meminta seluruh kader PSI, relawan Jokowi, dan simpatisan Gibran untuk tidak terpancing emosi.

  • Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat media sosial, Hodari, merespons langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Dikatakan Hodari, keputusan Purbaya ini menjadi kabar mengejutkan sekaligus langkah yang berani.

    Ia menyebut sikap tegas Purbaya menolak keterlibatan APBN dalam menanggung utang proyek tersebut membuat sejumlah pihak yang selama ini mendukung proyek kereta cepat menjadi gerah.

    “Ada kabar yang begitu mengejutkan. Bahkan ini geng Solo termul-termul ini kepanasan,” ujar Hodari dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Ia menilai, penolakan Menkeu Purbaya terhadap pembebanan APBN merupakan bentuk tanggung jawab agar negara tidak terus menanggung beban utang proyek yang awalnya dijanjikan tidak akan menggunakan uang negara.

    “Ternyata Pak Purbaya, begitu kan, ogah yang membayar hutang-hutang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Dia menolak keras,” lanjutnya.

    Hodari kemudian menyinggung kembali janji mantan Presiden Jokowi di awal proyek kereta cepat yang menyebut bahwa pembangunan tersebut tidak akan membebani APBN. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya.

    “Jokowi, ke mana Jokowi? Kalau tidak dibebankan APBN, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi?,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, ia juga menilai utang proyek yang mencapai ratusan triliun rupiah dan menyebut kebijakan tersebut telah menekan sejumlah BUMN yang ikut terlibat dalam proyek tersebut.