Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

    Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Oktober ini sudah memasuki satu tahun. Para pengamat politik pun mulai memberikan penilaiannya.

    Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia menilai, Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik dan terikat dengan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dedi berkata demikian demi menyampaikan penilaian kinerja Prabowo dari sisi politik selama setahun menjabat Presiden RI. “Prabowo tidak saja menanggung beban politik Jokowi, tetapi masih terikat dengan kekuasaan Jokowi,” kata dia melalui layanan pesan, Senin (13/10).

    Dedi menilai beban politik dan keterikatan itu yang membuat Prabowo terseok-seok melaksanakan konsolidasi kekuasaan. Misalnya, kata dia, Prabowo memiliki pekerjaan rumah terkait nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai dibangun era Jokowi.

    Kemudian, lanjut Dedi, Prabowo dihadapkan dengan loyalis Jokowi yang tak sejalan dengan eks Danjen Kopassus itu.

    “Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi,” ujarnya.

    Dedi menilai Prabowo seharusnya bisa menyelesaikan konsolidasi kekuasaan pada tahun pertama menjabat Presiden RI.

    Menurut dia, Prabowo bisa menyelesaikan hal itu dengan membersihkan kabinet dari loyalis Jokowi sebagai langkah awal.

    “Prabowo seharusnya membuat kabinetnya bebas dari tokoh tinggalan Jokowi, agar ia leluasa dan tidak dibayang-bayangi post power syndromnya Jokowi,” ungkapnya.

  • Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Kader PSI di Bali

    Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Kader PSI di Bali

    Seperti dilketahui Presiden ke-7 RI Jokowi menemui kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Waroeng Kopi Klotok Seminyak, Bali. Sejumlah petinggi termasuk ketua umumnya, Kaesang Pangarep terlihat hadir.

    Momen ini terlihat dalam akun Instragram @psi_id yang diunggah Kamis (2/10/2025). 

    Terkait pertemuan itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie Louisa mengatakan, Jokowi memberikan arahan penting bagi kader berlambang gajah itu.

    “Beliau memberikan arahan-arahan penting kepada pengurus,” kata dia kepada Liputan6.com.

    Saat ditegaskan soal arahan khusus yang disampaikan Jokowi, Grace enggan membeberkan lebih jauh soal isinya. “Ada (wejangan khusus). Tapi khusus buat pengurus,” ungkap dia.

    Grace juga tidak menjawab secara lugas apakah kehadiran Jokowi menandakan mantan Gubernur Jakarta itu resmi bergabung dengan partainya.

    Diketahui, sejak dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP), sampai sekarang Jokowi belum bergabung ke partai manapun.

    “Mohon doa terbaiknya,” tutur Grace.

     

     

  • PIK 2 Milik Aguan Dicoret dari PSN Prabowo, Airlangga Buka Suara

    PIK 2 Milik Aguan Dicoret dari PSN Prabowo, Airlangga Buka Suara

    Jakarta –

    Pemerintah mengumumkan pembangunan kawasan PIK 2 Tropical Coastland bukan lagi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini sendiri dikembangkan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini dilakukan berdasarkan kajian pemerintah. Meski begitu, ia tak mengungkap pasti apa dasar kajian tersebut.

    “Sudah ada kajian,” ungkap Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Airlangga menjelaskan, yang dicabut dari PSN adalah pengembangan sektor pariwisata di kawasan PIK 2. Ia menyebut, proyek infrastruktur PIK 2 masih terus berlanjut.

    “Yang dikasih kan sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya. Jadi itu dicabut saja,” ungkapnya.

    Meski pengembangan PIK 2 Tropical Coastland bukan lagi masuk dalam PSN, Airlangga memastikan investasi perusahaan tersebut tidak akan terpengaruh. “Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya,” tutupnya.

    Berdasarkan catatan detikcom, PIK 2 Tropical Coastland akan mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan dengan investasi mencapai Rp 65 triliun. Total wilayah pengembangan berbasis hijau seluas 1.756 hektare (Ha).

    Sebagai informasi, PIK 2 Tropical Coastland masuk dalam daftar PSN sektor pariwisata sebagaimana diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Namun pada saat ini, proyek tersebut resmi dicoret dari daftar PSN. Artinya, proyek tersebut tidak lagi mendapatkan kemudahan perizinan dan fasilitas lainnya seperti PSN pada umumnya. Meski demikian, proyeknya bisa tetap dilanjutkan.

    (acd/acd)

  • Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak bayar utang proyek kereta cepat Woosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ramai-ramai soal ini, muncul video Raffi Ahmad dan artis lain beserta beberapa pejabat negara yang naik Woosh termasuk Joko Widodo.

    Raffi tampak kegirangan naik Woosh karena bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung.

    “Jakarta-Bandung setengah jam,” kata Raffi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Netizen nyinyir dan meminta agar para artis itu saja yang membayar utang Woosh tak perlu dibebankan kepada rakyat.

    “Beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung itu, suruh orang² ini saja yang bayar. Mereka pada cengengesan dan bangga. Gimana menurut kelen wee, cocok nggak???,” tulis akun Threads.

    “Jangan bebankan hutang kereta api cepat kepada rakyat kecil seperti kita., biarkan yang ada di Video ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya..Aamiin,” kata akun lainnya.

    “Apakah sekarang mereka bisa ketawa melihat pt KAI kewalahan bayar utang krn whoosh ini….????… bantu lah bayar utang ke china dr uang uang kalian,” kata lainnya lagi.

    Woosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Fakta ini membuat Purbaya menyoroti soal dividen yang dikelola Danantara bukan lagi oleh Kemenkeu saat ini.

    Menurut Purbaya KCIC ini sudah memiliki manajemen sendiri yang memiliki keuntungan puluhan triliun.

  • Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik.

    Dalam sebuah acara, Purbaya membandingkan ekonomi  era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menyebut, kedua presiden memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengelola negara 

    Jika dibandingkan, dia blak-blakan ekonomi Indonesia masih lebih baik ketika dipimpin SBY

    Saat SBY memimpin, dia menyebut ekonomi membaik dan rakyat hidup makmur

    Perbandingan tajam dua dekade kepemimpinan ekonomi Indonesia itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Investor Daily Summit 2025 pada Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menkeu Purbaya, era SBY (2004-2014) ekonomi lebih sehat karena digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen , dan kredit 22 persen .

    Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat.

    Sementara era Jokowi (2014-2024), justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen , uang beredar 7 persen , dan kredit di bawah 

    Diakui Purbaya, di zaman SBY rakyat cukup makmur karena tak banyak membangun infrastruktur.

    “Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur,” ujar Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025.

    Sementara itu, Purbaya mengakui mesin ekonomi era Jokowi pincang karena swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.

    Disampaikan Purbaya, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat.

    Sehingga di beberapa sektor tak berhasil tumbuh dengan optimal

    “Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak,” kata Purbaya

    Purbaya menilai perlambatan ekonomi era Jokowi bukan semata akibat belanja infrastruktur, melainkan karena kurangnya keberanian perbankan menyalurkan kredit dan lambannya ekspansi usaha baru di sektor produktif

    Seperti diketahui, sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, utang negara meroket bak meteor.

    Keinginan Jokowi membangun infrastruktur, mengakibatkan negara butuh pinjaman besar, hingga akhirnya tembus Rp 9.138 triliun.

    Buat rakyat awam tentu sangat terkejut, hingga berpikir apa mampu Indonesia membayar utang sebesar itu?

    Terkait utang negara yang sangat besar itu, ternyata di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih dalam level aman.

    Sebab menurut Purbaya, total utang negara tersebut masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” ucapnya saat Media Gathering di Bogor, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/10/2025).

    “Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” imbuhnya.

    Menurut Purbaya, pemerintah memastikan nilai utang pemerintah itu digunakan sebaik mungkin, dengan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja pemerintah.

    “Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita,” katanya. 

    “Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada dimana-mana kita cukup pruden,” ucap Purbaya.

    “Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 tembus Rp 9.138 triliun.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang negara sebesar Rp 9.138 triliun ini setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Jadi utang kita pada posisi Juni total outstandingnya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBNnya Rp 7.980 triliun,” kata Suminto.

    Suminto bilang, rasio utang terhadap PDB itu tergolong aman, karena masih di bawah batas 60 persen PDB dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan,” tegas dia.

    Berdasarkan rinciannya, nominal utang per akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp 1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp 1.108.17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun.

    Sementara utang yang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun.

    Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih menominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun. Sedangkan yang berdominasi valas sebesar Rp 1.496,75 triliun.

  • Dede Budhyarto Sindir Roy Suryo Cs: Serangan ke Jokowi Ada Motif Politik dan Ekonomi

    Dede Budhyarto Sindir Roy Suryo Cs: Serangan ke Jokowi Ada Motif Politik dan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, angkat bicara soal aksi Roy Suryo Cs yang belakangan ramai karena berziarah ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Kristia, yang akrab disapa Dede, menilai bahwa serangan terhadap Jokowi selama ini bukan murni karena alasan moral atau kebenaran, melainkan sudah terstruktur dan bermotif politik maupun ekonomi.

    “Serangan terhadap Jokowi bersifat sistematis dan berbasis motif ekonomi atau politik, bukan kebenaran fakta,” ujar Dede di X @kangdede78 (13/10/2025).

    Dikatakan Dede, ada pihak-pihak yang memang sengaja memelihara narasi kebencian terhadap Presiden dan keluarganya demi keuntungan tertentu.

    “Selama ada pasar kebencian, isu semacam ini akan terus diproduksi,” tegasnya.

    Sebagai pendukung Jokowi, Dede turut menanggapi maraknya polemik di media sosial terkait kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarga Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah.

    Aksi tersebut menuai beragam reaksi publik, sebagian menilai sebagai bentuk provokasi politik yang tidak etis, terlebih dilakukan terhadap keluarga yang sudah wafat.

    Sementara itu, pihak keluarga Jokowi melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menyampaikan ucapan terima kasih dan memilih tidak menanggapi lebih jauh polemik tersebut.

    Sebelumnya, Dokter Tifauzia Tyassuma menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk melakukan hal yang negatif.

    Hanya saja, itu merupakan bagian dari kegiatan Tim Pencari Fakta yang tengah melakukan observasi lapangan di wilayah Solo dan sekitarnya.

  • Warga Kampung Jokowi Protes Istilah Geng Solo

    Warga Kampung Jokowi Protes Istilah Geng Solo

    GELORA.CO -Istilah Geng Solo yang merujuk pada loyalis kelas berat mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat protes keras dari warga setempat.

    Ketua Umum Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI Nasional, Wuri Handayani mengatakan, tidak semua warga Solo memiliki sifat picik, licik, busuk, apalagi zalim.

    “Harusnya bukan Geng Solo tapi Geng Mulyono atau Geng Jokowi,” kata Wuri dalam podcast Refly Harun Keren Cadas, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

    Dikutip dari Wikipedia, istilah Geng Solo ini dicetuskan pada tahun 2019 oleh Neta S. Pane, Ketua Indonesian Police Watch (IPW), sebagai tanggapan atas penunjukan Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya. 

    Nana sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Surakarta dari tahun 2010 hingga 2011, saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota untuk periode keduanya. 

    Neta menyatakan bahwa penunjukan Nana sebagai Kapolda Metro Jaya lebih karena hubungannya dengan Joko Widodo daripada karena prestasinya.

    Istilah ini awalnya merujuk kepada perwira polisi tetapi diperluas hingga mencakup perwira militer. Geng Solo dicatat oleh para pengamat sebagai strategi Jokowi untuk mengonsolidasikan angkatan bersenjata dan jaringan kepolisiannya, khususnya sebelum dan sesudah pemilu

  • Penumpang Whoosh Bantu Jokowi Bayar Utang ke China

    Penumpang Whoosh Bantu Jokowi Bayar Utang ke China

    GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung merespons polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Rocky menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh merupakan kepunyaan China, sementara Indonesia cuma sebagai pembeli.

    “Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang? 170 tahun lagi kita baru bisa lunasi utang kereta cepat,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah Nusa Update, Senin 13 Oktober 2025.

    Rocky mengatakan, kereta cepat merupakan proyek ambisius Jokowi dengan menggunakan APBN. 

    “APBN itu ya sumbangan saya, setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya. Kereta cepat itu punya kita semua,” kata Rocky.

    Rocky menambahkan, ramainya penumpang Whoosh secara otomatis membantu Jokowi membayar utang ke China. 

    “Setiap kali anda naik kereta cepat punya Jokowi, anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang,” pungkas Rocky. 

    Diketahui, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7 persen-3,8 persen dengan tenor hingga 35 tahun.

  • Warga Solo Malu Ijazah Jokowi Diduga Kuat Palsu

    Warga Solo Malu Ijazah Jokowi Diduga Kuat Palsu

    GELORA.CO -Isu keaslian ijazah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah terlalu lama dibiarkan berkembang di ruang publik tanpa penyelesaian yang jelas. 

    Ketua Umum Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI Nasional, Wuri Handayani mengatakan, sebagai warga asli Solo, dirinya merasa malu dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Ijazah Jokowi (palsu) sudah terkuak tapi belum diakui,” kata kata Wuri dalam podcast Refly Harun Keren Cadas, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

    Wuri berharap Jokowi untuk jujur mengakui soal ijazahnya yang diragukan keasliannya.

     

    “Mengapa tidak berterus terang kepada masyarakat Indonesia, khususnya Solo. Kan sebagai orang Solo malu dengan keadaan seperti ini,” kata Wuri. 

    Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan bahwa Joko Widodo adalah lulusan sah dari UGM. 

    Penegasan ini disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Ova Emilia, melalui video yang diunggah di akun YouTube resmi milik kampus pada Jumat, 22 Agustus 2025 dan diberi judul #UGMMENJAWAB IJAZAH JOKO WIDODO.

  • Masa Kecil Jokowi Tinggal di Kampung Palu Arit

    Masa Kecil Jokowi Tinggal di Kampung Palu Arit

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pernah mengisi masa kecilnya di Boyolali, Jawa Tengah. 

    Ketua Umum Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI Nasional, Wuri Handayani mengatakan, Jokowi menghabiskan masa kecilnya di Dusun Gumukrejo, Kelurahan Giriroto, Ngemplak, Boyolali.

    Wuri yang asli Solo mengaku pernah melakukan investigasi ke kampung tempat tinggal Jokowi kecil beberapa waktu lalu.

    “Saya sempat di-warning sih. Hati-hati ini daerah namanya Kampung Palu Arit, zaman kecilnya Jokowi,” kata Wuri dalam podcast Refly Harun Keren Cadas, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

    Saat bertandang ke sana, Wuri mengaku melihat banyak perubahan. Termasuk rumah masa kecil Jokowi yang sudah mewah.

    “Sekarang bangunan joglo sudah bagus dari bahan kayu jati semua, ada taman-tamannya,” kata Wuri. 

    Diketahui, ibunda Jokowi, almarhumah Sudjiatmi Notomihardjo, merupakan warga asli Boyolali. Sudjiatmi terlahir dari pasangan Wiroredjo dan Sani yang merupakan pengusaha kayu. Keduanya tinggal di Dusun Gumukrejo, Kelurahan Giriroto, Ngemplak, Boyolali