Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki proyek ambisius membangun Family Office atau perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembiayaan proyek menggunakan APBN.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan Family Office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Pembentukan Family Office sudah dicanangkan saat era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kala itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Lantas, apa sebenarnya Family Office dan apa dampaknya bagi sektor keuangan?

    Definisi Family Office

    Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan konglomerat dan investasi di Indonesia. Melalui proyek ini, para konglomerat bisa memeroleh fasilitas dari pemerintah. Salah satunya pembebasan pajak. 

    Family Office dinilai mampu menggaet para konglomerat menaruh uangnya di Indonesia sehingga digadang dapat menggenjot perekonomian negara. Proyek ini belum terealisasi hingga sekarang, meski dirinya sudah gencar berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. 

    Tahun lalu, setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden, Luhut mengatakan Family Office telah disetujui untuk dilaksanakan. Namun, hal itu terhalang oleh salah satu kementerian yang tidak dia sebutkan namanya oleh Luhut. 

    “Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘Bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, sebagaimana diberitakan Bisnis, Jumat (11/10/2024).

    Luhut berkaca pada Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dulu menerapkan family office. Menurutnya Indonesia tidak boleh kalah dari negara tersebut.

    “Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau enggak, kita kalah,” kata Luhut, Rabu (15/1/2025).

    Luhut menyebut terdapat 28.000 orang di dunia super kaya yang mau menempatkan kekeyaannya di Family Office di berbagai negara. Saking ambisiusnya, Luhut mengaku pernah studi ke Abu Dhabi untuk mempelajari secara dalam mengenai Family Office. 

    Menkeu Purbaya Ogah Rogoh APBN untuk Family Office

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya enggan membiayai proyek Family Office menggunakan APBN. Dia menyebut bahwa proyek itu berpotensi menggerus pendapatan negara.

    Purbaya mengaku telah mendengar sejak lama rencana pembentukan Family Office, tetapi dirinya tak mau terlibat lebih jauh. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi pihak DEN dengan dirinya untuk membahas Family Office.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” katanya.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kendati perencanaan masih dalam konseptual dan dapat mengalami perubahan.

  • Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan tengah ramai diperbincangkan publik. Kabarnya, konsep ini diinisiasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan melalui pembentukan family office.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, proyek itu merupakan rencana lama yang telah diinisiasi Luhut. Namun, ia menekankan, fokus realisasi proyek itu baru sebatas diramu oleh DEN, belum melibatkan pihak lain, termasuk dirinya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya saat diemui di kawasan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Ia memastikan, anggaran pendapatan dan belnaja negara (APBN) tak akan ia alokasikan untuk membangun family office di Bali. Purbaya lebih memilih fokus menggunakan APBN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli serta memperbaiki iklim investasi.

    “Anggarannya enggak akan saya alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat. Nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga menegaskan, tak pernah terlibat dalam pembahasan pembentukan family office dengan Luhut atau DEN secara umum. Ia bahkan mengaku belum memahami konsep family office di Bali.

    “Jadi saya enggak terlibat. Kalau may ya saya doain lah. Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tutur Purbaya.

    Konsep Family Office Versi Luhut

    Pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berencana membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

    Menurut Luhut, tim nya sendiri di DEN sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

    “Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan,” kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi Sah, Roy Suryo Cs Hanya Putar Kaset Lama

    Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi Sah, Roy Suryo Cs Hanya Putar Kaset Lama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan publik, tidak kunjung menemui titik klimaks.

    Baru-baru ini, pakar telematika Roy Suryo mengklaim telah menerima salinan fotokopi legalisir ijazah Jokowi dari KPUD DKI Jakarta.

    Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tudingan tersebut tak ubahnya pengulangan isu lama yang sudah berkali-kali dibantah.

    Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa tidak ada hal baru dari temuan Roy Suryo cs.

    “Roy Suryo dkk infonya dapat lagi salinan fotocopy legelisir ijazah Pak Jokowi dari KPU DKI. Ternyata sama dengan yang diserahkan untuk Capres 2014,” kata Dian di X @DianSandiU (14/10/2025).

    Dian menambahkan, dokumen yang diklaim Roy tersebut bahkan sama dengan ijazah yang pernah digunakan Jokowi saat mendaftar di KPUD Solo pada masa pencalonannya sebagai wali kota.

    “Saya sudah sampaikan bahkan itu sama dengan yang diserahkan ke KPUD Solo. Mau kalian bolak-balik seperti apapun, memang itu ijazahnya,” tegas Dian.

    Menanggapi tudingan adanya kejanggalan yang disampaikan dr. Tifauzia Tyassuma dan tim Roy Suryo, Dian menyebut narasi itu sudah usang.

    “Tidak ada kejanggalan, yang disampaikan itu semua lagu lama kaset kusut!” sindirnya.

    Sebelumnya, Roy Suryo mengumumkan bahwa dirinya telah menerima salinan kedua ijazah Jokowi dari KPUD DKI Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Ia menyebut, salinan pertama didapat dari Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang memperoleh dokumen tersebut melalui KPU RI.

  • Buku Gibran’s Black Paper Rilis Awal November 2025

    Buku Gibran’s Black Paper Rilis Awal November 2025

    GELORA.CO  – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengungkapkan, buku Gibran’s Black Paper akan segera diluncurkan. Pihaknya telah mengumpulkan data dan analisis terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming atau anak Joko Widodo (Jokowi).

    Tifa mengklaim, pengumpulan data untuk pembuatan buku terkait Gibran telah lengkap.

    “Alhamdulillah karena data-data dari Gibran itu juga sudah cukup lengkap, kami sudah selesai pada pengumpulan data,” ucap Tifa, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Setelah data terkumpul lengkap dan proses meta analisis rampung, maka buku Gibran’s Black Paper akan segera dirilis. Peluncuran buku yang awalnya dijadwalkan akhir tahun ini pun, dipercepat ke awal November.

    “Insya Allah buku Gibran’s Black Paper maju ya dari jadwal kami di bulan Desember 2025, insya Allah awal bulan November 2025 sudah bisa kami rilis ya,” ujar Tifa.

    “Karena ini penting sekali kalau seandainya penelitian kami sudah lengkap ya, maka ini adalah sebuah senjata yang sangat tepat terhadap Gibran. Itu artinya layak untuk dimakzulkan ya,” sambungnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa bersama pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismon Sianipar telah meluncurkan buku Jokowi’s White Paper.

    Jokowi’s White Paper merupakan buku dengan 700 halaman berisi penelitian tentang ijazah Jokowi. Dokter Tifa menyumbangkan pemikirannya tentang ilmu neurobehaviour, neuropolitika, hingga metakognisi.

    Tifa menerangkan, dari sisi telematika idenya berasal dari Roy Suryo, sedangkan dari sisi digital forensik idenya disumbangkan Rismon Sianipar

  • Manipulator Publik Bernama Erick Thohir

    Manipulator Publik Bernama Erick Thohir

    Oleh:Geisz Chalifah

    INDONESIA mendapat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada 2023. Namun Stadion Utams Gelora Bung Karno telah lebih dulu menandatangani kontrak dengan sebuah event organizer (EO) untuk konser besar.

    Maka, agar pertandingan tetap bisa digelar di Jakarta, PSSI mau tak mau harus menggunakan JIS (Jakarta International Stadium) — hasil karya anak bangsa yang rampung di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JIS bahkan mendapat pengakuan dunia.

    Namun, ini bukan lagi soal karya, apalagi olahraga.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang tak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Anies Baswedan.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang tak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Anies Baswedan.

    Melalui para menterinya, Jokowi menjalankan serangkaian manuver yang halus tapi jelas terasa — upaya sistematis untuk meredupkan setiap capaian yang identik dengan Anies.

    Para pembantunya seperti berlomba mencari “poin jasa” dengan cara mendiskreditkan Anies di ruang publik.

    Semua itu bukan sekadar rumor, tapi kenyataan yang tampak kasat mata.

    Kejahatan politik terhadap Anies dilakukan perlahan, rapi, dan penuh perhitungan. (Semua sudah saya bukukan, hanya menunggu waktu untuk diterbitkan.)

    Dalam agenda besar itu, Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil peran penting. Ia datang bersama beberapa menteri lain, membawa “ahli rumput” yang sama sekali tidak memahami teknologi hybrid grass di JIS — perpaduan antara rumput alami Zoysia matrella dan serat sintetis stabilizer fiber.

    Lalu dari bawahannya muncul alasan absurd: bus pemain tidak bisa memasuki akses pemain. Yang kemudian terbantahkan dengan Fakta langung dihadapannya.

    Drama pun dimulai.

    Manipulasi politik yang luar biasa: bagaimana caranya tetap memakai JIS, tetapi di saat yang sama, merusak nama Anies Baswedan.

    Perdebatan di publik memanas.

    Lalu Erick Thohir menggelar konferensi pers sambil menunjukkan surat yang diklaim berasal dari FIFA — seolah-olah FIFA meminta rumput JIS diganti. 

    Erick Thohir Memenggal surat FIFA. Dia tak membaca utuh dari paragraf pertama. Dia bermaksud jahat dengan memanipulasi di hadapan wartawan. 

    Padahal, surat FIFA itu hanyalah jawaban atas surat PSSI sendiri, bukan instruksi resmi.

    Bunyi paragraf pertama surat FIFA itu sangat jelas:

    “In view of the proposed change from the Jakarta GBK Stadium to Jakarta International Stadium and based on the facts provided with the report of PSSI’s domestic pitch experts, please find the FIFA pitch management assessment as follows.”

    Terjemahannya:

    “Sehubungan dengan usulan perubahan dari Stadion GBK Jakarta ke Stadion Internasional Jakarta, dan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan melalui laporan para ahli lapangan domestik PSSI, berikut adalah penilaian manajemen lapangan dari FIFA.”

    Artinya tegas:

    FIFA tidak memerintahkan pergantian rumput. Mereka hanya menilai laporan yang dikirim PSSI sendiri. Namun di tangan Erick Thohir, surat itu diubah menjadi alat manipulasi publik. Penilaian teknis disulap menjadi narasi politik.

    Rumput JIS akhirnya diganti — dan ironisnya, stadion justru tergenang air. Citra yang ingin diperbaiki malah rusak karena kepalsuan yang diciptakan sendiri.

    Erick Thohir menjadikan sepak bola sebagai alat politik, sementara di balik semua langkah itu, tampak jelas bayang kekuasaan Jokowi.

    Dia adalah dalang yang membiarkan kejahatan politik terhadap Anies Baswedan berjalan halus tapi nyata.

    Erick Thohir, sang manipulator publik, memainkan peran dengan penuh kelicikan demi satu tujuan: ambisi kekuasaan

    (Pegiat demokras

  • Rakyat Terbuai Mitos Jokowi Orang Baik

    Rakyat Terbuai Mitos Jokowi Orang Baik

    GELORA.CO -Di tengah ramainya seruan proses hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas sederet kasus dugaan korupsi dan isu keaslian ijazah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), video lawas penulis dan novelis, Okky Madasari yang mengkritisi ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu kembali viral.

    Salah satunya diunggah akun Facebook Bakin Update.Com yang dilihat Selasa 14 Oktober 2025.

    Okky mengatakan, selama ini rakyat Indonesia terbuai dengan mitos Jokowi orang baik. Citra tersebut sudah difabrikasi sejak Jokowi menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden.

    “Citra baik tersebut sengaja dibangun oleh Jokowi jauh sebelum menjabat sebagai presiden,” kata Okky.

    Okky menilai, seharusnya apabila Jokowi merupakan orang baik, dia akan tidak melanggar aturan dan etika sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, Jokowi sebagai orang baik hanyalah mitos.

    “Lebih-lebih, kalau kita bicara orang baik ukuran kebaikan seorang pemimpin itu menurut saya, patuhi UU dan hukum. Kan ada etika-etika pemimpin Tapi ini semua sudah dilanggar oleh Pak Jokowi, jadi ada satu mitos yang sudah gugur yaitu mitos orang baik,” kata Okky.

    Berikutnya Okky menyoroti mitos soal setiap orang punya kesempatan yang sama. Dia mengungkapkan, hal itu jadi mitos terbesar di era demokrasi. Sebab kenyataannya, tak semua orang punya keistimewaan untuk menjadi figur penting seperti pejabat maupun pemimpin.

    “Kalau ada yang mengatakan bahwa maju saja jadi capres, tapi apakah bisa? Kan mekanismenya tidak seperti itu atau misalnya saya nyalon saja jadi wali kota, apakah bisa?” kata Okky

  • Status PSN PIK 2 Milik Aguan Dihapus Prabowo

    Status PSN PIK 2 Milik Aguan Dihapus Prabowo

    Jakarta –

    Proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Penghapusan proyek tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Aturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2025.

    Dalam peraturan terbaru, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi masuk daftar PSN. Padahal sebelumnya proyek itu ada dalam daftar PSN sektor pariwisata di nomor ke-226 sebagaimana diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 di era Jokowi.

    “Dihapus,” tulis keterangan perubahan daftar PSN di nomor 226, dikutip dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, Senin (13/10/2025).

    Jika sebuah proyek dihapus dari daftar PSN, proyek tersebut tidak lagi mendapatkan kemudahan perizinan dan fasilitas lainnya seperti PSN pada umumnya. Meski demikian, proyeknya bisa tetap dilanjutkan.

    Berdasarkan catatan detikcom, PIK 2 Tropical Coastland akan mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan dengan investasi mencapai Rp 65 triliun. Total wilayah pengembangan berbasis hijau seluas 1.755 hektare (Ha).

    Saat itu PIK 2 mendapatkan status sebagai PSN bersama 13 proyek lainnya, termasuk pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) yang merupakan proyek besutan grup Sinar Mas Land. Keputusan diambil dalam Rapat Internal di Istana Negara yang dipimpin Jokowi pada 18 Maret 2024.

    Proyek pengembangan PIK 2 berada di sekitar jalur pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek ini terbentuk setelah berhasil mengembangkan Kawasan PIK 1 dan Pulau Reklamasi yakni Golf Island and Ebony dengan total luasan pengembangan sekitar 1.600 Ha.

    Masalah PIK 2

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan terdapat beberapa permasalahan dalam proyek pengembangan PIK 2. Salah satunya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Setelah kami cek kawasan PIK 2 ini, RTRW Provinsinya tidak sesuai, RTRW Kabupaten/Kota tidak sesuai, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) belum ada, itu pertama,” ungkapnya dalam Media Gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

    Selain itu, masalah lainnya yakni kawasan PIK 2 bersinggungan dengan wilayah hutan lindung. Dari total lahan PIK 2 yang mencapai sekitar 1.700 Ha, seluas 1.500 Ha adalah kawasan hutan lindung.

    “Dan hutan lindung itu sampai saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konservasi, dari hutan konservasi menjadi APR, belum sama sekali,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aid/hns)

  • Peran Riza Chalid yang Dicap ‘Trader Migas’ dalam Dakwaan Anaknya

    Peran Riza Chalid yang Dicap ‘Trader Migas’ dalam Dakwaan Anaknya

    Jakarta –

    Nama Riza Chalid kembali muncul dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang diprediksi merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dalam dakwaan tersebut, Riza Chalid dicap sebagai trader migas oleh JPU. Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman menilai pemberian label Riza Chalid sebagai trader migas nampaknya tidak berlebihan.

    Menrut Yusri, Riza Chalid memulai bisnis di Petral Energy Service (PES) tahun 2004. Saat itu merupakan titik awal Indonesia menjadi importir minyak, dari sebelumnya eksportir minyak.

    “Biang keroknya lifting migas kita turun terus yang saat ini sekitar 585.000 barel perhari, sementara konsumsi perhari 1,6 juta barel,” katanya saat dihubungi, Senin (13/10/2025).

    “Potensi itu menjadi menarik bagi trader minyak dunia, siapa tokoh yg dekat dgn penguasa lagi memerintah tentu mereka berkiblat kesana, Riza Chalid berkembang besar sejak era SBY dan Jokowi,” tambahnya.

    Bahkan dalam kasus minyak mentah oplosan Zatapi oleh perusahaan Gold Manor, Yusri mengatakan Riza Chalid lolos dari jeratan hukum tersebut.

    Ia mengatakan, hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi Riza dalam menjalan bisnisnya. Sehingga tidak ada satupun perusahaan yang berkontrak dengan Pertamina untuk pengadaan minyak mentah dan BBM, LPG dan ekspor produk kilang pertamina yang yidak diserap dalam negeri berupa LSWR ( Low Sulfur Weight Residu) Decant oil serta Greencoke.

    “Jadi sah sah saja Jaksa menyebut sebagai trader migas, bahkan gelar sebagai ” The Godfather of Gasoline” tetapi secara hukum sulit dibuktikan dia bersalah tanpa pengakuan dari elit Pertamina dan Kementerian BUMN,” katanya.

    Yusri mengatakan, penetapan tersangka Riza Chalid sebagai benfecial ownership oleh Penyidik perlu didukung alat bukti yang kuat secara hukum. Terlebih kata Yusri Riza Chalid memiliki jaringan yang kuat selama 20 tahun terakhir.

    “Riza Chalid secara hukum susah tersentuh, karena dia menguasai jaringan sumber pasokan minyak mentah dan BBM di manca negera. Nama dia lebih dipercaya dari pejabat Pertamina, dalam komunitas mereka menjuluki sebagai “mester mester” kata Yusri.

    Bersambung ke halaman berikutnya tentang dakwaan anak Riza Chalid. Langsung klik

    Dikutip dari detiknews, Jaksa mengungkap pengusaha Riza Chalid dicap sebagai trader migas dalam dakwaan anaknya, Muhamad Kerry Adrianto Riza. Kerry sendiri didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    Berdasarkan berkas dakwaan Kerry yang dilihat detikcom, Senin (13/10/2025), Kerry disebut terlibat dalam pengaturan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN) dan sewa terminal bahan bakar minyak (TBBM).

    Dalam dakwaan itu, jaksa mengungkap janji akuisisi sewa TBBM yang disampaikan Kerry dipercaya Dany Subrata selaku Direktur PT Oiltanking Merak karena reputasi Riza Chalid. Jaksa mengatakan Riza Chalid, yang juga tersangka kasus korupsi tata kelola minyak, dicap sebagai trader migas.

    “Terkait akuisisi TBBM Merak Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza menjanjikan Dany Subrata selaku Direktur PT Oiltanking Merak tahun 2006 sampai dengan 2014 yaitu nanti setelah PT Tangki Merak melakukan akuisisi TBBM Merak, akan disewakan kepada PT Pertamina (Persero) dengan jangka panjang dan TBBM akan bisa okupansi penuh, sehingga Dany Subrata percaya karena reputasi ayah terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yaitu Mohammad Riza Chalid sebagai trader migas,” demikian tertulis dalam surat dakwaan Kerry.

    Kerry disebut melakukan negosiasi terkait penyewaan fasilitas TBBM PT Oiltanking Merak sebelum memberikan janji soal akuisisi TBBM Merak. Kontrak negosiasi itu tertulis akan ditandatangani pada 6 Maret 2014.

    Kerry juga disebut telah diperkaya dalam kasus ini. Rinciannya:

    – Memperkaya Kerry dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) sebesar USD 9.860.514,31 dan Rp 1.073.619.047 dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT JMN.

    – Memperkaya Kerry, Gading Ramadhan Juedo dan Riza Chalid melalui PT Orbit Terminal Merak (OTM) sebesar Rp 2.905.420.003.854 dalam Kegiatan Sewa Terminal Bahan Bakar (TBBM) Merak.

    Jaksa mendakwa Kerry Adrianto Riza melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Riza Chalid masih menjadi buron Kejagung.

    Halaman 2 dari 2

    (hns/hns)

  • Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

    Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Oktober ini sudah memasuki satu tahun. Para pengamat politik pun mulai memberikan penilaiannya.

    Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia menilai, Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik dan terikat dengan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dedi berkata demikian demi menyampaikan penilaian kinerja Prabowo dari sisi politik selama setahun menjabat Presiden RI. “Prabowo tidak saja menanggung beban politik Jokowi, tetapi masih terikat dengan kekuasaan Jokowi,” kata dia melalui layanan pesan, Senin (13/10).

    Dedi menilai beban politik dan keterikatan itu yang membuat Prabowo terseok-seok melaksanakan konsolidasi kekuasaan. Misalnya, kata dia, Prabowo memiliki pekerjaan rumah terkait nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai dibangun era Jokowi.

    Kemudian, lanjut Dedi, Prabowo dihadapkan dengan loyalis Jokowi yang tak sejalan dengan eks Danjen Kopassus itu.

    “Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi,” ujarnya.

    Dedi menilai Prabowo seharusnya bisa menyelesaikan konsolidasi kekuasaan pada tahun pertama menjabat Presiden RI.

    Menurut dia, Prabowo bisa menyelesaikan hal itu dengan membersihkan kabinet dari loyalis Jokowi sebagai langkah awal.

    “Prabowo seharusnya membuat kabinetnya bebas dari tokoh tinggalan Jokowi, agar ia leluasa dan tidak dibayang-bayangi post power syndromnya Jokowi,” ungkapnya.

  • Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Kader PSI di Bali

    Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Kader PSI di Bali

    Seperti dilketahui Presiden ke-7 RI Jokowi menemui kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Waroeng Kopi Klotok Seminyak, Bali. Sejumlah petinggi termasuk ketua umumnya, Kaesang Pangarep terlihat hadir.

    Momen ini terlihat dalam akun Instragram @psi_id yang diunggah Kamis (2/10/2025). 

    Terkait pertemuan itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie Louisa mengatakan, Jokowi memberikan arahan penting bagi kader berlambang gajah itu.

    “Beliau memberikan arahan-arahan penting kepada pengurus,” kata dia kepada Liputan6.com.

    Saat ditegaskan soal arahan khusus yang disampaikan Jokowi, Grace enggan membeberkan lebih jauh soal isinya. “Ada (wejangan khusus). Tapi khusus buat pengurus,” ungkap dia.

    Grace juga tidak menjawab secara lugas apakah kehadiran Jokowi menandakan mantan Gubernur Jakarta itu resmi bergabung dengan partainya.

    Diketahui, sejak dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP), sampai sekarang Jokowi belum bergabung ke partai manapun.

    “Mohon doa terbaiknya,” tutur Grace.