Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

    Maju Mundur KPK Menetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus bergulir, namun hingga kini belum menemukan titik terang dalam penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah pihak mulai dari biro travel haji hingga asosiasi penyelenggara umrah.

    Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan dugaan pelanggaran dalam pembagian kuota haji yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Indonesia awalnya mendapat jatah 221.000 kuota haji. Jumlah itu kemudian bertambah 20.000 kuota setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud. Tambahan kuota ini terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Sesuai regulasi, pembagian kuota haji seharusnya terdiri dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. Namun, KPK mendeteksi bahwa kuota justru dibagi 50:50 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Menteri Agama.

    Yaqut telah diperiksa oleh KPK pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Usai diperiksa, dia enggan menjelaskan isi pemeriksaan kepada media. Sehari setelahnya, Jumat (8/8/2025), KPK resmi menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan Umum (Sprindik Umum).

    Yaqut kembali diperiksa pada Senin (1/9/2025) dalam upaya memperdalam penyidikan. Tak hanya itu, penyidik KPK juga menggeledah rumahnya di Jakarta Timur dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

    Penggeledahan juga dilakukan di rumah aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama. Dari hasil tersebut, penyidik turut mengamankan satu unit mobil Innova Zenix.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK telah mencegah tiga nama untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM); dan Ishfah Abidal Aziz (IAA), mantan staf khusus Menteri Agama.

    Lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah tokoh penting lainnya yakni mantan Bendahara Amphuri, Tauhid Hamdi; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief; Wasekjen Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyanthry; mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro.

    KPK juga mengendus praktik jual-beli kuota haji. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Bahkan, untuk jalur furoda, tarifnya bisa mencapai Rp1 miliar per orang.

    “Informasi yang kami terima, kuota haji khusus bisa di atas Rp100 jutaan, bahkan hingga Rp200–Rp300 juta. Jalur furoda bahkan hampir menyentuh Rp1 miliar,” ujar Asep, Senin (25/8/2025).

    Asep menyebut, selisih dari penjualan tersebut disetorkan oleh biro travel kepada oknum di Kementerian Agama, dengan nominal mencapai USD2.600 hingga USD7.000 per kuota — setara Rp40,3 juta hingga Rp108 juta.

    Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana hampir Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

    “Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

    “Soal penetapan tersangka itu soal waktu saja,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa penyidik masih melengkapi konstruksi perkara dengan memanggil saksi-saksi lain dan mengumpulkan bukti tambahan.

    “Masalah lain tidak ada. Penetapan tersangka itu harus disertai dokumen lengkap. Penyidik masih bekerja dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa,” jelasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan bahwa penetapan tersangka akan segera diumumkan.

    “Sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu. Tidak lama lagi akan diumumkan,” katanya, Kamis (18/9/2025).

    Budi menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses penyidikan. Ia memastikan bahwa tim penyidik bekerja secara progresif.

    “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024, tidak ada keraguan sedikit pun dari KPK,” tegas Budi, Selasa (14/10/2025).

    Sampai saat ini, KPK masih terus menyurati pihak-pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan.

  • Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Daftar 50 PSN Jalan Tol Era Prabowo, Ada Proyek Warisan Jokowi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Rabu (15/10/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui aturan tersebut, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Khusus di sektor jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) menjadi salah satu proyek yang termasuk di dalamnya.

    Dalam catatan detikcom, Tol Getaci sendiri merupakan salah satu PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang rencana pembangunannya telah terdengar sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Pemerintah juga berencana kembali memangkas prioritas pembangunan tersebut. Untuk tahap awalnya, pembangunan akan diprioritaskan sampai ke Tasikmalaya. Sebelumnya pemerintah juga pernah memangkas prioritas pembangunannya hanya sampai Ciamis, yang mana seharusnya sampai Cilacap.

    Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa biaya pembangunan hingga Tasikmalaya.

    Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menggaet minat investor untuk masuk dan mengeksekusi proyek tersebut. Pembangunan Tol Getaci 206,65 km dengan anggaran Rp 56,2 triliun dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya mencari investor mengingat nilainya yang cukup besar.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan riviu sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (kil/kil)

  • Pemerintah Siapkan Rp 8,98 T buat Perbaiki Jalan Daerah hingga Tahun Depan

    Pemerintah Siapkan Rp 8,98 T buat Perbaiki Jalan Daerah hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,98 triliun untuk pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD). Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk realisasi target 427 kegiatan dalam periode tahun 2025-2026.

    IJD sendiri merupakan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, IJD bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

    “Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Melalui dukungan dana pusat, dilakukan upaya peningkatan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

    Anggaran IJD Rp 8,98 triliun terbagi ke dalam dua tahapan alokasi. Rinciannya, Rp 3,98 triliun dialokasikan untuk Tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang.

    Sedangkan Tahap II, mencakup 193 kegiatan senilai Rp 3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, dan Rp 1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada TA 2026.

    Lebih lanjut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.

    Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95%).

    Lalu berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk Tahap I dan Tahap II.

    Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi. Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2025-2026.

    Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan.

    Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi SITIA, dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

    “Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Program IJD pertama kali dijalankan di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

    Tonton juga Video: Gebrakan Perbaiki Jalan Viral, Ketua RT Gen Z Dilantik Jadi Duta Anti Narkoba

    (shc/kil)

  • Nasib Menggantung Proyek MLFF Meski Masuk PSN Era Prabowo

    Nasib Menggantung Proyek MLFF Meski Masuk PSN Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek sistem pembayaran tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) masih masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, belum ada kepastian mengenai kelanjutan proyek ini seiring masih adanya sejumlah tantangan.

    Sistem MLFF sebelumnya telah ditetapkan sebagai PSN pada Mei 2024. Proyek kerja sama Indonesia dan Hungaria itu masuk ke dalam 16 PSN baru yang kala itu ditetapkan di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Meskipun telah mengantongi status PSN, implementasi sistem MLFF tetap menghadapi tantangan. Program ini sempat dicanangkan uji coba di Tol Bali Mandara pada Desember 2023. Namun, gagal lantaran sistem dinilai belum layak beroperasi pada ekosistem jalan tol nasional.

    Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menilai bahwa penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi tidak dapat terlaksananya MLFF yang proses evaluasi atas studi kelayakan kurang memadai.

    Dalam perkembangan terbaru, MLFF kembali masuk ke daftar PSN yang ditetapkan pemerintahan Prabowo. Hal ini tertuang dalam Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

    Menyusul penetapan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum mengetahui kapan proyek MLFF akan diimplementasikan. Dia mengatakan, hingga saat ini, belum ada koordinasi lanjutan yang dilakukan antara Kementerian dengan badan usaha pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

    “Belum, [MLFF] masih kita kaji, masih ada beberapa masalah,” kata Dody saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10/2925).

    Dia melanjutkan, salah satu masalah yang perlu diurai yakni terkait kajian ulang implementasi sistem di Indonesia. Selain itu, Dody juga menyebut bahwa sistem MLFF sudah bermasalah sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, realisasinya dinilai masih memerlukan waktu.

    “Tapi kayaknya kita mulai ini aja karena kita perhatikan hubungan baik antarnegara. Kita mau suruh tes ulang, tapi lagi nunggu kajian di internal,” ujarnya.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, mengenai kapan proses uji coba akan dilakukan, Dody enggan menjawab. Namun, dia memastikan bahwa uji coba ulang ditargetkan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

    “Tahun ini, secepatnya,” pungkasnya.

    Jalan Berliku Proyek MLFF

    Proyek MLFF telah diinisiasi sejak 9 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Kebutuhan implementasi MLFF berangkat dari keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan akibat antrean di gerbang tol. 

    Berdasarkan data Worldbank pada 2019 menunjukkan bahwa Indonesia merugi US$4 miliar atau sebesar Rp56 triliun akibat kemacetan. Menurut Roatex MLFF Feasibility Study tahun 2020, kerugian akibat antrean di gerbang tol diperkirakan mencapai US$300 juta atau sebesar Rp4,4 triliun per tahun.

    Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

    Penerapan uji coba sistem pembayaran jalan tol nontunai dan nirsentuh ini penuh lika-liku. Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya, pemerintah menargetkan uji coba penerapan bayar tol tanpa berhenti dilakukan pada Maret 2022, kemudian mundur pada Desember 2022.

    Target uji coba tersebut kembali gagal menjadi Januari 2023. Kemudian, pemerintah memundurkan target uji coba pada Maret 2023. Lalu, target penerapan tersebut dimundurkan menjadi pertengahan tahun 2023, tepatnya 1 Juni. Pada 1 Juni 2023, lagi-lagi uji coba transaksi nirsentuh MLFF di Tol Bali Mandara kembali batal.

    Batalnya uji coba MLFF pada 1 Juni 2023 karena adanya perbedaan visi dan masalah internal antara Roatex Hungaria dengan RITS. Perbedaan pandangan ini telah terjadi sejak Agustus 2022.

    Kala itu, jajaran direksi Roatex Hungaria ingin agar sistem yang dipakai di Hungaria juga diterapkan untuk di Indonesia. Namun, Roatex Indonesia ingin penerapan teknologi tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

    Batalnya uji coba pada 1 Juni 2023 berdampak pada rencana penerapan penuh sistem pembayaran di seluruh ruas jalan tol pada akhir 2023.

    Akhirnya pada 15 Desember 2023, pemerintah bersama dengan RITS melakukan uji coba MLFF di Tol Bali Mandara. Namun, uji coba tersebut belum sepenuhnya mulus karena banyak mobil yang melintas tertimpa tiang penutup tol otomatis.

    Kemudian, pemerintah menargetkan pada semester II/2024 akan dilaksanakan MLFF. Namun, kembali gagal diterapkan.

    Dinilai Bukan Solusi Atasi Kemacetan 

    Sebelumnya, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menyebut, modernisasi transaksi tol menggunakan MLFF tak akan semata-mata mengatasi masalah kemacetan di jalan tol.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI Kris Ade Sudiyono menuturkan, kemacetan di jalan tol disebabkan oleh banyak faktor sehingga dirinya skeptis implementasi MLFF dapat mengurai masalah tersebut.

    “Jadi saya tidak sependapat kalau modernisasi transaksi tol hanya menyelesaikan kemacetan di gerbang tol. Tidak, jangan terlalu sempit. Kemacetan itu driver-nya banyak bukan hanya karena transaksi tol,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, Kris berpandangan kemacetan yang terjadi di jalan tol umumnya disebabkan oleh konektivitas jaringan yang belum memadai.

    Khusus untuk kasus Tol Dalam Kota, dia bilang kemacetan yang kerap terjadi di gerbang pintu tol bukan semata-mata karena adanya proses tapping kartu, melainkan adanya kepadatan di jalur arteri yang akhirnya berdampak masuk ke dalam ruas tol.

    Untuk itu, dia berpesan agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah kemacetan tersebut secara komprehensif.

    Meski demikian, Kris mengaku operator jalan tol akan senantiasa patuh apabila ke depan pemerintah resmi meneken penerapan MLFF sebagai bagian dari yang tercantum dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

    “Operator just follow the business, mengikuti aturan main yang ada, kayak SPM ini. Aturan main yang ada begitu ya kita ikutin,” pungkasnya.

  • Jangan Jual CD dan BH Demi Panggung

    Jangan Jual CD dan BH Demi Panggung

    GELORA.CO   – Aktivis dan peneliti Dr. Tifauzia Tyassuma atau Dr. Tifa melontarkan kritik keras terhadap aksi sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Ia menyoroti aksi seorang perempuan yang dinilai merendahkan martabat wanita demi mencari perhatian publik.

    Dalam pernyataannya di program Rakyat Bersuara di iNews TV, Dr. Tifa menyinggung aksi tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan perempuan.

    “Kita tidak usah harus melakukan merendahkan kemuliaan kita sebagai wanita,” ujar Tifa.

     “Kita lahir sebagai ibu bangsa. Dari rahim seorang wanita muncul penguasa, presiden, menteri. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai makhluk yang mulia,” lanjutnya.

    Dr. Tifa kemudian menyinggung aksi seorang perempuan yang menggelar demonstrasi dengan berpakaian tidak pantas.

     “Tetapi mengapa ada seorang perempuan yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga dia mengajak demo dengan mempertontonkan BH dan celana dalamnya. Ini saya sangat sedih,” kata Tifa.

    Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng martabat perempuan, tetapi juga melanggar norma hukum.

     “Kalau seorang perempuan mau mempertontonkan auratnya, mempertontonkan bra-nya, itu melanggar Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi,” tegasnya.

    Tifa juga menyinggung isu hukum yang menjerat Silvester Matutina, yang disebutnya sebagai “terpidana yang seharusnya menjalani konsekuensi hukumnya”.

     “Anda sudah terpidana satu setengah tahun, kemudian lari enam tahun. Kenapa tidak dijalani saja?” ujar Tifa, menyoroti pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

    Dalam kesempatan itu, Dr. Tifa menegaskan posisinya sebagai akademisi dan peneliti yang tetap menghormati hukum.

     “Kami melakukan tugas kami sebagai peneliti. Kami tidak mangkir, tidak kabur, kami hadapi semuanya. Kami melindungi rakyat dari kebohongan dan mengungkapkan kebenaran,” katanya.

    Menanggapi sindiran tersebut, seorang perempuan yang hadir dalam forum, Diana, menyebut dirinya hanya menggunakan pernyataan soal “CD dan BH” sebagai strategi agar bisa mendapat perhatian publik.

     “Kenapa saya harus mengatakan kalimat itu? Karena memang untuk bertemu dengan orang yang cari panggung, kita harus cari panggung dulu,” ujar Diana.

    Namun, Dr. Tifa tetap menegaskan seruannya kepada kaum perempuan agar menjaga martabat dan harga diri mereka.

     “Saya mohon kepada seluruh wanita Indonesia, jangan pernah merendahkan diri Anda. Kita dilindungi sebagai perempuan yang diciptakan Allah untuk mampu melindungi dirinya sendiri,” tutupnya

  • Dokter Tifa Blak-blakan Ungkap Alasan Ziarah ke Makam Orang Tua Jokowi

    Dokter Tifa Blak-blakan Ungkap Alasan Ziarah ke Makam Orang Tua Jokowi

    GELORA.CO  – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa akhirnya buka suara terkait aksinya ziarah ke makam orang tua Joko Widodo (Jokowi) di Karanganyar, Jawa Tengah. Apa alasannya? 

    Menurut dokter Tifa, ayah Jokowi bernama Widjiatno Notomihardjo. Widjiatno lahir di sebuah desa di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara ibu Jokowi bernama Sujiatmi Notomihardjo, dia berasal dari desa Giriroto, Boyolali, Jawa Tengah. 

    Di program Rakyat Bersuara iNews, dr Tifa kemudian menerangkan bahwa kedua orang tua Jokowi itu dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, lokasi pemakaman kedua orang tua Jokowi itu tidak sesuai dengan kelahiran, menjadi pertanyaan sejarah. 

    Dokter Tifa pun menjelaskan bahwa makam tersebut berada di tempat yang sangat terpencil, jauh dari lokasi penduduk tinggal. 

    Penelusuran dokter Tifa ini diklaim sebagai bagian dari penelitian. Dia bersama Roy Suryo Cs mengaku sedang meneliti jejak masa lalu hingga silsilah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Penelitian tersebut, kata dr Tifa, hingga saat ini masih dalam tahap pengumpulan data

  • Sebut Era SBY Lebih Makmur dari Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Kebakaran Jenggot, Minta Purbaya Dipecat!

    Sebut Era SBY Lebih Makmur dari Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Kebakaran Jenggot, Minta Purbaya Dipecat!

    GELORA.CO – Terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Kelompok relawan pro-Jokowi bereaksi keras. Bahkan Laskar Cinta Jokowi (LCJ) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

    Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

    “Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” ujar Suhandono dalam keterangannya dikutip dari moneytalk, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024.

    Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

    Seperti diketahui, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”.

    Purbaya menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

    Pernyataan Purbaya tersebut dengan cepat viral di media sosial dan memunculkan perdebatan sengit antara pendukung dua mantan presiden tersebut.

    Sejumlah pihak membenarkan pernyataan Purbaya. Salah satunya dari tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar.

    “Saya setuju sama menkeu : SBY bikin rakyat makmur tanpa perlu byk bangun infrastruktur. Suara kritik kita dulu ke jkw di kritik lg sm menkeu. Jempol nih sama purbaya. Lama2 menkeu ini asyik jg ????????????,” tulis Gus Umar.

    Ada pula yang mengingatkan bagaimana SBY memimpin dengan cara yang sistematis dan disiplin serta lembaga antirasuah (KPK) bekerja lebih independen dan tanpa pandang bulu.

    “Biografi dia (SBY) juga yang paling seru dibaca, i didn’t say he’s perfect and pure ya. Despite all of his mistakes, sby emang paling sistematis dan disiplin cara berpikirnya. Jadi apa yang dia buat itu, kebijakannya bisa dinilai dan tercatat. Di jaman dia KPK juga OP parah,” tulis akun @jahterra.***

  • Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Diceritakan Reinhart, kebijakan saat itu disebut kacau balau karena suku bunga dinaikkan hingga 60 persen, namun di sisi lain pemerintah tetap melakukan pencetakan uang besar-besaran.

    Reinhart juga menyebut strategi berbeda diterapkan pada krisis global 2008.

    Kala itu, Purbaya memberi masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar peredaran uang domestik tidak ditahan, dan membiarkan sektor swasta menggerakkan roda ekonomi.

    “Worked. Growth era SBY 6 persen. Walaupun gak gencar gov spending kaya Jokowi, tapi swastanya gerak,” tukasnya.

    Sementara itu, lanjut Reinhart, di era Presiden Jokowi, strategi lebih banyak mengandalkan belanja pemerintah (government spending), meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen.

    Saat pandemi Covid-19, sempat ada potensi krisis, namun Menkeu mendorong agar dana bank sentral dikembalikan ke sistem.

    “Untung Jokowi gercep katanya jadi bisa survive,” tambahnya.

    Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, Reinhart melihat Purbaya berusaha mengombinasikan strategi ala SBY dan Jokowi, yakni mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat belanja pemerintah.

    “Balikin uang ke sistem. Katanya ada 425 T duit cash BI, udah dia order untuk lepas 200T,” Reinhart menuturkan.

    Ia juga menyebut dalam rapat tersebut ada anggota DPR yang memberikan respons positif.

    Dewan dikatakan sudah lama mengingatkan soal banyaknya dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

    “Ada anggota DPR yang nanggepin katanya dewan udah sering ingetin pemerintah tentang banyak dana ngendep di BI, jadi katanya go ahead aja buat approach nya Menkeu ini,” kuncinya.

  • Pucuk Pimpinan PSI Solo Diganti, Kini Dipimpin Seorang Perempuan

    Pucuk Pimpinan PSI Solo Diganti, Kini Dipimpin Seorang Perempuan

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menunjuk Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Solo menggantikan Tri Mardiyanto. Keputusan tersebut dipilih lantaran mantan Rektor Universitas Surakarta (Unsa) itu memiliki tingkat elektabilitas tinggi dibandingkan kader partai berlambang gajah lainnya di Solo.

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo mengatakan pasca-kongres PSI di Solo pada Juli 2025 lalu itu, langsung berbenah untuk memperkuat struktur partai.

    “Setelah kongres itu PSI langsung berbenah hampir seluruh Indonesia untuk memperkuat struktur sesuai arahan Pak Jokowi, kita harus mulai dari sekarang. Salah satu kuncinya adalah di mesin partai. Caranya apa dengan memperkuat struktur. Hampir semua pengurus PSI tingkat DPW maupun DPD segera melakukan konsolidasi eksternal atau internal untuk menjaring tokoh-tokoh,” kata Yogo, Selasa (14/10/2025).

    Sedangkan untuk di Solo, lanjut Yogo, berdasarkan hasil diskusi internal dan konsolidasi dengan DPP PSI itu muncul nama Astrid Widayani. Menurut dia, nama tersebut akhirnya mendapat lampu hijau dari Kaesang Pangarep dan jajaran pengurus pusat untuk memimpin PSI Solo.

    “Kebetulan di Solo itu diskusi internal dan konsolidasinya itu ada arahan dari DPP juga akhirnya muncul nama Mbak Astrid yang telah disetujui DPP juga sebagai nakhoda baru di Surakarta (Solo),” ujar dia.

    Pemilihan Astrid untuk menggantikan Tri Mardianto bukan tanpa sebab. Yogo pun membeberkan bahwa nama Wakil Wali Kota Solo itu dipilih lantaran cocok untuk mengembangkan jangkauan partai berlambang gajah itu ke depan di Kota Solo. Pejabat yang lama dikatakan Yogo mengaku legowo dengan penunjukkan Astrid tersebut.

    “Diskusi di Solo dengan teman-teman dewan, dengan pengurus-pengurus yang ada, kami harus mikir untuk besarnya PSI ke depan maka kita harus bisa saling membesarkan hati, saling menerima. Dan ini komposisinya yang terbaik. Semuanya diakomodir. Pokoknya di kami tidak ada istilah yang dipotong, dibuang atau disingkirkan itu enggak ada. Kita merangkul hanya untuk kepentingan partai,” ucapnya.

  • Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Mengaku Tak Tahu Kasus Kuota Haji

    Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Mengaku Tak Tahu Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro mengaku tidak mengetahui banyak perihal kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia, salah satunya kebijakan pembagian kuota haji khusus 2024.

    Penyataan itu dia sampaikan usai diperiksa sejak pukul 09.52 WIB hingga 15.02 WIB. Dia diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. 

    Berdasarkan laman amphuri.org, Joko Asmoro terpilih menjadi menjadi Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani periode 2022-2027 dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Bandung, pada Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2022.

    Kendati, Joko mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia karena sudah lama tak masuk dalam pengurusan Amphuri.

    “Saya pengurus lama di 2013-2022,” kata dia kepada wartawan setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

    Dia juga mengaku tidak mengetahui mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. “Saya tidak kenal dengan Pak Menteri [Yaqut] kan bukan era saya. Saya kan sudah era lama,” katanya.

    Selain karena sudah lama tak menjabat sebagai ketua, dia mengatakan telah lama tinggal di Arab Saudi sehingga kurang memahami kondisi haji di Tanah Air.

    Joko menyebut, selama pemeriksaan dia hanya mengobrol bersama penyidik. Dia enggan mendetailkan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan. Joko mengaku hanya dimintai keterangan saat dirinya menjabat sebagai ketua koperasi Amphuri.

    “Oh enggak, cuma dimintai keterangan sebagai ketua koperasi Amphuri, mantan,” sebutnya.

    Sekadar informasi, KPK tengah mengusut aliran dana dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota haji. KPK menduga terjadi pengkondisian antara oknum di Kementerian Agama, asosiasi dan biro travel haji.

    Pasalnya, pembagian kuota haji seharusnya 92% kuota haji reguler dan kuota haji khusus sebesar 8%, tetapi dalam realisasinya menjadi 50%:50%.

    KPK mengendus adanya praktik jual-beli kuota haji. Kuota haji khusus dibanderol hingga Rp300 juta, sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “Informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Lembaga antirasuah itu menemukan salah satu juru simpan yang menghimpun dana jual-beli kuota haji. Di samping itu, belakangan ini KPK sedang gencar memeriksa biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara era Presiden ke-7 Jokowi. 

    Dari hasil pemeriksaan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kita haji 2024. 

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Kendati meski telah menemukan bukti-bukti yang melimpah, KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka, walaupun beberapa kali sempat berjanji mengumumkan tersangka dalam jangka waktu dekat.