Tag: joko widodo

Viral Pasal PKPU Tak Wajibkan Bukti Lulus SMA Jika Sudah Punya Ijazah Perguruan Tinggi, demi Gibran?

GELORA.CO – Media sosial X mendadak ramai membahas sebuah temuan dari dokumen Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam pasal 18 ayat (3) peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang disebut sebagian warganet mengundang tanda tanya besar.

Hal ini bermula dari unggahan akun X @BosPurwa yang membagikan tangkapan layar dokumen PKPU lengkap dengan tautan sumber resmi (jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu).

“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi,” tertulis pada lembaran dokumen tersebut.

Menanggapi lembaran dokumen yang beredar, King Purwa memberikan komentar menohok.

“Yang jadi temuan Roy Suryo dkk. silakan baca Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” tulisnya (16/10/2025).

Unggahan itu sontak viral dengan ratusan ribu tayangan dan ratusan komentar. Pasal itu bahkan disebut sebgai pasal selundupan.

Banyak warganet menyebut pasal tersebut aneh karena membuka peluang seseorang tetap dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden tanpa harus menunjukkan ijazah SMA, asalkan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.

Salah satu pengguna X, @ZainAris, mengatakan bahwa pasal tersebut seolah sudah diprediksi bakal dipersoalkan publik.

“Dari awal mereka sudah memprediksi bahwa nanti suatu saat masyarakat akan mempertanyakan bukti ijazah Gibran, dan ternyata benar,” tukasnya.

Sementara itu, pengguna lain bernama @LisaKnows3 mempertanyakan legalitas pasal dimaksud.

“Pasal begini apakah bisa digugat?” imbuhnya.

Ada pula warganet yang mengaitkan pasal tersebut dengan isu politik dinasti.

“Negara Republik Indonesia dirusak, dijadikan monarki dinasti oleh rezim Jokowi dengan mengubah aturan konstitusi,” kata akun @itachi_saring.

Komentar senada datang dari akun @addienIsmail yang menulis dengan nada satir.

“Fix, yang di kotak merah (pasal itu) demi Gibran?,” sesalnya.

Bahkan akun @agusSupriyant45 menyindir bahwa aturan tersebut justru memudahkan bagi pihak tertentu.

“Rakyat biasa yang ingin mengurus penyetaraan ijazah luar negeri saja sulit, tapi di sini malah dimudahkan,” bebernya.

Beberapa pengguna lainnya menyinggung kemungkinan pelanggaran terhadap hierarki hukum.

“Ini masih bisa dianulir kalau bertentangan dengan undang-undang, karena derajat peraturan itu di bawah undang-undang,” ucap @AntmanGarisLuc4.

Sementara itu, sebagian warganet juga mempertanyakan waktu pembuatan PKPU itu.

“Dibuat tahun berapa? Kalau saat yang berkepentingan, artinya ya KPU bermasalah. Perkarakan bisa?,” tandasnya.

Hingga Kamis (16/10/2025) pagi, unggahan tersebut terus diserbu komentar warganet.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KPU RI belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tafsir terhadap Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang tengah ramai di dunia maya.

16/10/2025 20:15
Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office.

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia menganut sistem hukum civil law. Negara-negara yang banyak menerapkan family office seperti Singapura dan Hong Kong banyak menerapkan common law.

Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law.

“Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan,” jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dalam pemaparannya, Luhut mengaku usulannya untuk membentuk family office dilatarbelakangi oleh perlunya menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri.

Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu tidak akan menggunakan APBN. Dia menyebut konsep menjadikan Indonesia pusat keuangan dunia diharapkan bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak.

“Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut.

Luhut menyampaikan bahwa penerapan common law di Indonesia merupakan syarat kepastian hukum yang diminta oleh pihak yang telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar itu pun menyebut tengah menyusun studi apabila Indonesia bisa menerapkan sistem hukum seperti di Singapura maupun Hong Kong.

“Kami buat joint study bicara dengan Menteri Investasi, Mahkamah Agung, common law bisa enggak diterapkan. Karena apa? Orang asing bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali di Abu Dhabi. Tetapi mereka juga ingin, di Singapura proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Kenapa enggak kita tarik kemari?,” ungkapnya.

Dia menjabat 10 tahun di kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan investor global, Ray Dalio.

16/10/2025 19:51
Pengakuan Mengejutkan Prabowo yang Usir Keponakan Saat Sodorkan Proyek: Cari Usaha Lain!

GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto membuat pengakuan mengejutkan saat masih menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Prabowo mengaku, pernah mengusir keponakannya yang sodorkan proyek pertahanan.

Hal itu dia ungkapkan dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, di Jakarta, pada Rabu 15 Oktober 2025.

Kepala Negara mengaku, tak ingin sanak keluarganya terlibat dalam proyek-proyek di lingkungan Kemhan.

Hal itu, kata dia, untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.

“Sejak hari pertama (jadi Menhan), saya kumpulkan keluarga dan saya bilang ‘jangan ada yang ikut campur urusan proyek pertahanan hanya karena saya Menteri Pertahanan’,” ujar Prabowo, mengutip Kamis, 16 Oktober 2025.

Prabowo menyebut, salah seorang keponakannya datang menawarkan proyek pertahanan.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain’,” tegasnya.

Menurut Prabowo, korupsi sebagai penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium empat, seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan,” ujarnya.

“Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” tandasnya.***

16/10/2025 18:25
Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik Nasional 16 Oktober 2025

Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menyinggung soal partai politik yang ditinggal banyak kadernya.
Ali mengatakan, seorang kader tentu memiliki kalkulasi politik sebelum memutuskan untuk meninggalkan partainya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa seharusnya partai politik yang ditinggalkan kadernya melakukan introspeksi.
“Harusnya partai-partai politik yang ditinggalkan kadernya itu menyegerakan introspeksi diri. ‘Apa yang salah di partai saya? Kenapa kemudian banyak yang hijrah?’,” ujar Ali saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
Mantan wakil ketua umum Partai Nasdem itu pun menyinggung banyaknya kader partai politik yang kini bergabung dengan PSI.
Dengan nada bercanda ia mengatakan, hijrahnya nama-nama tersebut mungkin disebabkan oleh penampilan menarik dari Ali.
“Mungkin kalian lihat Ahmad Ali yang ganteng kali,” ujar Ali.
Kendati demikian, Ali kembali menjelaskan bahwa pindahnya seseorang ke partai politik lain pasti sudah melalui pertimbangan matang.
Termasuk kenyamanan dan rasa hormat yang dinilainya menjadi sejumlah faktor seseorang hijrah ke partai politik lain.
“Semua orang ini kan punya kalkulasi politik, hitungan-hitungan politik. Jadi bagi saya, untuk menentukan satu sikap itu adalah soal kenyamanan,” ujar Ali.
“Kedua, di partai itu harus ada rasa respek. Kemudian ketiga, partai itu sungguh-sungguh diurus. Nah insya Allah itu menjadi salah satu indikator yang sedang kita kerjakan hari ini,” sambung mantan anggota Komisi III itu.
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Para pengurus baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berfoto bersama usai diumumkan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Di samping itu, Ali mengungkap bahwa tujuh nama akan bergabung dengan PSI dalam waktu dekat. Ada politikus maupun aktivis yang disebut akan bergabung dengan partai pimpinan Kaesang Pangarep itu.
“Ada beberapa tokoh politik dan aktivis profesional yang memang telah mengkonfirmasi ke saya dalam beberapa hari ini mereka akan bergabung ke PSI. Jadi ada lima atau tujuh,” ujar Ali.
Bergabungnya nama-nama tersebut ke PSI disebut Ali akan menjadi kejutan. Namun, Ali masih enggan mengungkap lebih detail terkait tujuh sosok tersebut.
“Yang saya bisa pastikan adalah kader-kader bangsa,” singkat Ali.
Ia juga menjawab soal sosok J yang merupakan nama besar yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.
Namun, mantan wakil ketua umum Partai Nasdem itu masih enggan mengungkap sosok J yang akan diumumkan dalam forum besar.
“Memang ini kalau tentang Mr. J itu, saya pastikan ya, Mr. J itu adalah tokoh besar yang akan bergabung di PSI. Forumnya pun, ketika dia mau bergabung itu, forumnya besar,” ujar Ali.
Diketahui, Ahmad Ali diketahui merupakan salah satu politisi senior yang bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Selain Ahmad Ali, ada nama eks kader Partai Nasdem lain seperti Bestari Barus, Pinrang Andi Ichsan Aswad, dan Indira Mulasari.
Terdapat pula tiga eks legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Solo, yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 18:00
Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

“Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

“Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

“Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

Ia juga mengingatkan bahaya jika Indonesia gagal membayar utang kepada China.

Mahfud mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis karena gagal melunasi pinjaman ke negara tersebut.

“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” tegasnya.

16/10/2025 17:10
Wiranto Tegaskan Ujaran Kebencian Jadi Alat Politik dalam Sejarah Hari Ini, 16 Oktober 2017

JAKARTA – Sejarah hari ini, delapan tahun yang lalu, 16 Oktober 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto tegaskan ujaran kebencian cenderung meningkat kala memasuki tahun politik 2018 dan 2019. Ujaran kebencian digunakan sebagai alat politik untuk menang.

Satu hal yang kemudian jadi ancaman keberagaman. Sebelumnya, Pilkada DKI Jakarta 2017 jadi kontestasi politik yang tak terlupakan. Ajang itu tak hanya jadi tempat bertarung gagasan. Namun, Pilkada DKI Jakarta justru bak arena menebar benih kebencian hanya untuk menang.

Pilkada DKI Jakarta kerap membawa kehebohan. Kondisi itu karena siapa yang terpilih punya peluang besar untuk dikenal di seantero Indonesia. Syukur-syukur bisa beranjak dari kursi Gubernur DKI Jakarta ke Presiden Indonesia seperti Joko Widodo (Jokowi).

Wiranto yang kala itu menjadi Panglima ABRI melepas tanda kepangkatan di pundak Prabowo Subianto sebagai simbol pemberhentian dari dinas kemiliteran, 24 Agustus 1998. (Le Journal)

Alhasil, pertarungan memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta selalu menarik. Ambil contoh pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan langkah untuk mencalonkan diri sebagai cagub.

Demikian pula Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan. Belum lagi anak dari Mantan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhono ikut sebagai penantang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Aroma persaingan meninggi. Pertarungan itu dinantikan banyak pihak. Namun, penantian itu banyak diciderai dengan aksi simpatisan menyebar ujaran kebencian kepada salah satu calon. Ujaran kebencian dan SARA kian deras pula hadir kepada sosok Ahok.

Wiranto dan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, 1 Mei 2023. (Gerindra)

Latar belakang agama yang dianutnya terus dibahas. Catatan buruk Ahok – termasuk isu penistaan agama terus-terusan diangkat. Belum lagi urusan warga yang mendukungnya mendapatkan intimidasi. Bahkan, pendukung Ahok yang menganut agama Islam diancam tak disalatkan kala meninggal.

Potret itu membuat PIlkada DKI Jakarta 2017 jadi buruk. Ujaran kebencian seolah-olah jadi senjata penting untuk meraih kekuasaan.

“Jangan sampai terulang lagi. Urusan pilkada kalau diseret ke masalah etika agama itu tidak baik dan menurut saya itu tindakan tidak beradab. Tolong maafkan mereka yang suka mengkafir-kafirkan, jangan ada benci. Biarkan saja tidak apa-apa. Mungkin mereka belum sadar, mereka masih tertutup hatinya,” ungkap pasangan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia, 13 Maret 2017.

Efek Pilkada DKI Jakarta besar. Menkopolhukam, Wiranto pun angkat bicara pada 16 Oktober 2017. Ia menegaskan bahwa ujaran kebencian akan cenderung meningkat kembali pada tahun politik 2018 dan 2019. Ujuran kebencian menurutnya sudah jadi alat politik untuk menang.

Padahal, ujuran kebencian adalah ancaman besar dari keberagaman Indonesia. Wiranto mengajak segenap rakyat Indonesia untuk waspada terhadap kampanye hitam macam penyebaran ujaran kebencian.

“Menjelang 2018 dan 2019, kita akan memasuki tahun politik. Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia,” ujar Wiranto sebagaimana dikutip laman kompas.com, 16 Oktober 2017.

16/10/2025 15:15
Chusnul Chotimah Kembali Senggol Silfester Matutina: Terpidana, tapi Masih Terima Gaji dari BUMN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, kembali blak-blakan terkait penegakan hukum di Indonesia.

Kali ini, ia kembali menyinggung kasus Silfester Matutina, yang disebut sudah berstatus terpidana namun hingga kini belum juga menjalani hukuman penjara.

“Memfitnah mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Enam tahun bebas padahal status terpidana,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (16/10/2025).

Chusnul menyebut ada kejanggalan serius dalam penanganan hukum terhadap Silfester.

Terutama karena statusnya sebagai pegawai BUMN yang masih menerima gaji meski sudah divonis bersalah.

“Status terpidana tapi masih terima gaji dari BUMN,” sebutnya.

Ia juga menyebut kelompok pendukung Jokowi yang pasang badan untuk Silfester justru memosisikan terpidana tersebut sebagai korban.

“Tapi bagi termul, Silfester itu adalah korban,” Chusnul menuturkan.

Lebih lanjut, Chusnul menilai fenomena ini mencerminkan rusaknya sistem berpikir sebagian masyarakat, terutama yang disebutnya sebagai pendukung garis keras pemerintahan Jokowi.

“Rusaknya cara berpikir ternak Jokowi. Dan Kejaksaan RI juga ikut rusak,” tandasnya.

Seperti diketahui, Silfester Matutina merupakan sosok yang pernah terseret kasus dugaan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa tahun lalu.

Meski telah divonis bersalah oleh pengadilan, publik kini menyoroti mengapa putusan tersebut belum dieksekusi.

(Muhsin/fajar)

16/10/2025 14:22
PIK 2 ‘Ditendang’ dari Proyek Strategis Nasional, Mahfud Dukung Prabowo: Sikat, Harus Tegas!

GELORA.CO – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menghapus proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek tersebut akhirnya harus “ditendang” setelah sebelumnya ditetapkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Wah itu bagus sekali. Artinya bagian dari Pak Prabowo merangkak ini. Karena ini dikeluarkan Permenko (Bidang Perekonomian) Nomor 16 tahun 2025, baru saja, bertepatan dengan Hari Agraria Nasional,” ujar Mahfud dikutip dari saluran YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurut Mahfud, penghapusan PIK 2 dari PSN semakin menegaskan bahwa proyek itu sudah seharusnya dilepas dan dikembalikan pengelolaannya kepada negara.

“Itu menyatakan bahwa PIK-2 itu bukan lagi PSN. Oleh sebab itu pengelolanya tidak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa dilakukan pengusahaan. Dan itu sudah dilepaskan, artinya dari program yang selama ini dikelola oleh Aguan itu dilepas sekarang,” paparnya.

Dihapusnya proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Grup milik Aguan menurut Mahfud, lebih dilatari oleh penegakan keadilan.

“Karena begini, pertama persoalan konstitusional bahwa menurut Pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan tidak boleh dikuasakan kepada swasta. Boleh dilakukan pengusahaan. Pengusahaan, bukan penguasaan. Boleh dilakukan pengusahaan,” terangnya.

Ia pun memuji langkah tegas Prabowo mencabut proyek tersebut yang tentunya sudah didahului oleh kajian menyeluruh. Terlebih kata Mahfud, kasus pencaplokan laut ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Sikat, bagus. Jadi harus tegas begitu, Pak Prabowo, ndak apa-apa, dikritik banyak, Bapak ini kok omong aja, enggak apa-apa Pak, jalan. Bapak merangkak, karena tidak mudah. Bapak kembali aja, Pak Prabowo, ke buku Paradoks Indonesia itu. Saya baca di situ, ketika Bapak mendirikan partai itu kan ingin memenggal leher bajingan-bajingan ini,” tegas pria asal Madura ini.

“Memenggal leher itu dalam arti merampas kembali hak negara lah. Karena itu Pak Prabowo mengatakan, saya

mendirikan partai, masa negara dikuasai oleh preman. Hasilnya apa bagi bangsa ini? Kan itu pernyataan Pak Prabowo. Nah sekarang beliau ada di situ. Terus aja kita dukung. Langkah Pak Prabowo yang dari tahap ke tahap ini harus kita dukung,” tutupnya.***

15/10/2025 19:52
Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim turut mengetahui pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, dengan politikus Nasdem, Ahmad Sahroni.

Hal tersebut disampaikan Bro Ron usai foto pertemuannya dengan Ahmad Sahroni beredar. Diketahui, pertemuan itu berlangsung pada Senin (13/10).

Bro Ron mengakui, pertemuan itu berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta. Diketahui, usai dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Nasdem, Sahroni menghilang dari layar publik maupun media sosial.

“Iya bertemu 2 hari lalu di Plaza Senayan,” kata Bro Ron kepada wartawan, Rabu (15/10).

Pertemuan tersebut memunculkan isu bahwa mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan berlabuh ke PSI. Sebab, rekan mantan satu partainya, Ahmad Ali, kini menjadi Ketua Harian DPP PSI.

Bro Ron menyatakan, dalam pertemuan dengan Sahroni, ia turut membahas nostalgia hingga pembicaraan soal langkah ke depan

“Obrolan masa lalu dan rencana-rencana ke depannya supaya kami lebih bermanfaat untuk bangsa,” tegasnya.

Bro Ron tak memungkiri, pertemuannya dengan Sahroni diketahui oleh Jokowi. Sebab, diisukan juga bahwa Jokowi merupakan Ketua Dewan Pembina PSI. “Pertemuan kami sudah diketahui Pak Jokowi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron mengunggah pertemuan dengan Ahmad Sahroni dalam akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10).

Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

15/10/2025 18:22
1 Pertemuan Waketum PSI dan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi Nasional

Pertemuan Waketum PSI dan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald A Sinaga mengungkapkan, pertemuannya dengan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, pada Senin (13/10/2025), turut diketahui oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ronald menyampaikan itu saat menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi, sekaligus membicarakan sejumlah hal yang berkaitan dengan rencana masa depan.
“Obrolan masa lalu dan rencana ke depannya supaya kami lebih bermanfaat untuk bangsa. Pertemuan kami sudah diketahui Pak Jokowi,” kata Ronald, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
Ketika dikonfirmasi apakah pertemuan itu juga membahas kemungkinan Ahmad Sahroni bergabung ke PSI, Ronald tidak menjawab lantang.
Dia menegaskan bahwa pembahasan mereka mencakup banyak hal, tak terkecuali politik dan rencana yang akan dijalankan oleh mereka berdua.
“Ya namanya teman, pasti bahas banyak hal, termasuk politik. Pokoknya pembahasan kami fokus ke masa depan yang terbaik untuk melayani masyarakat,” kata Ronald.
Pertemuan tersebut pertama kali diungkapkan Ronald lewat unggahan foto di akun Instagram pribadinya @brorondm.
Dalam unggahan itu, dia menuliskan bahwa keduanya sudah lama saling mengenal sejak masih aktif di komunitas motor.
“Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tapi kami sudah kenal lama, bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama,” tulis Ronald.
Ronald juga menyinggung perjalanan panjang mereka di dunia politik yang dulu tak pernah mereka bayangkan.
“Dua puluh tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang, Bro Roni Bendum @official_nasdem dan saya Bro Ron Waketum @psi_id,” tulis dia.
Ronald pun berpesan agar Sahroni tetap sehat dan terus melayani rakyat, seraya mengajaknya untuk banyak mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa tahun ini.
“Sehat-sehat bro, ingat untuk selalu melayani rakyat. Kita sama-sama banyak belajar tahun ini,” kata Ronald.
Dia pun menutup pernyataannya dengan menyatakan akan ada suatu kejutan pada 10 November 2025, tanpa menjelaskan konteks pernyataan tersebut.
“Saya yakin, akan banyak yang
surprise
di tanggal 10 November nanti,” ujar Ronald.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 17:54