Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Menhut Raja Juli Singgung Ijazah Asli di Hadapan Jokowi saat Pidato di UGM

    Menhut Raja Juli Singgung Ijazah Asli di Hadapan Jokowi saat Pidato di UGM

    GELORA.CO – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berpidato di Rapat Senat Terbuka Peringatan Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (17/10).

    Rapat Senat Terbuka ini turut dihadiri Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    “Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Ir H Joko Widodo,” kata Raja Juli mengawali pidatonya.

    Raja Juli mengaku semalam dapat konfirmasi dari stafnya, hari ini Jokowi pasti hadir di UGM.

    “Sejak itu perut saya mules. Jam 11 malam coba perbaiki lagi slide saya. Tapi karena buru-baru tampaknya jadi lebih jelek dari aslinya,” jelasnya.

    Dia lalu menyapa sejumlah orang yang hadir di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

    Saat menyapa wamennya, Raja Juli sempat menyinggung soal ijazah asli.

    “Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM,” katanya.

    “Yang insyaallah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat,” celetuknya.

    Di awal pidatonya ini, Raja Juli turut memuji Jokowi yang menurutnya tak hanya berhasil merawat hutan.

    “Bapak Ir Joko Widodo tidak hanya berhasil merawat hutan tapi insyaallah berhasil merawat Indonesia kita,” jelasnya.

    Jokowi sendiri merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. 

    Di kesempatan yang sama, Rektor UGM Ova Emilia dalam sambutannya menyebut Jokowi kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM.

    “Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Alumni kehutanan 1980 kebanggaan fakultas kehutanan UGM,” kata Rektor UGM Ova Emilia.

  • Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya – Page 3

    Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Dalam rapat itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan penerimaan pajak.

    “Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai mengikuti rapat, Kamis (16/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo memerintahkan agar aturan soal devisa hasil ekspor (DHE) dievaluasi dan disempurnakan. Hal ini agar aturan DHE bisa optimal dan memberikan keuntungan bagi negara.

    “Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita,” ujarnya.

    “Termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” sambung Prasetyo.

    Kemudian, Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencari skema dan terobosan untuk memastikan ketersediaan pupuk nasional dalam kondisi aman. Bahkan, Prabowo menyarankan agar pabrik-pabrik pupuk direvitalisasi untuk meningkatkan kualitas, namun dengan harga murah.

    “Sehingga jauh lebih efisien dengan harapan akan dapat menurunkan harga pupuk yang ini harapannya tentu akan meringankan para petani kita,” tutur Prasetyo.

     

  • 5 Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji Yogyakarta

    5 Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji Yogyakarta

    Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025).
    Acara ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB, didampingi Rektor UGM Prof Ova Emilia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
    Jokowi tampak mengenakan baju batik lengan panjang berpadu dengan celana hitam.
    Kehadirannya disambut hangat oleh sivitas akademika, alumni, serta tamu undangan yang hadir di auditorium.
    Dalam sambutannya, Rektor UGM Prof Ova Emilia menyapa secara khusus Joko Widodo sebagai alumnus yang membanggakan.
    “Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumnus Fakultas Kehutanan tahun 1980 kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM,” ujar Ova Emilia, Jumat (17/10/2025).
    Ia juga menyambut kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta para undangan lain dalam rapat senat terbuka tersebut.
    “Pagi hari ini mengikuti acara penting rapat terbuka senat Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM,” ucapnya.
    Rapat senat terbuka dimulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung secara khidmat.
    Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak tokoh-tokoh penting di bidang kehutanan dan pemerintahan Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rp800 Triliun Nganggur di BI, Purbaya Ungkap Dulu Ekonomi Tidak Dibangun

    Rp800 Triliun Nganggur di BI, Purbaya Ungkap Dulu Ekonomi Tidak Dibangun

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa selama ini banyak dana milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mengendap tanpa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat sempat memiliki dana menganggur hingga Rp800 triliun di Bank Indonesia pada tahun 2003.

    “Jadi selama ini, bilang gak punya duit tuh, duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat Rp800 triliun (di tahun) 2003, Rp800 triliun di sana. (tahun) 2004, 2005 sempat Rp650 triliun, cash nganggur di sana,” ujarnya dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis, 16 Oktober.

    Ia menambahkan, sekarang dana tersebut telah dialihkan ke sistem perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil.

    “Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan, sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya gak hilang. Uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa dana tersebut tetap milik pemerintah, hanya tempatnya dipindahkan dari bank sentral ke bank umum agar bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan sebagian dana pemerintah ke sistem keuangan agar tidak hanya mengendap di Bank Indonesia.

    “Kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak gak bangun ekonominya, yang kedua, para private sector juga gak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya,” jelasnya

    “Ya kalau Bapak gak bisa penyerapan anggaran, ya Bapak gak ngebangun,Tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian,” tambahnya.

  • Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74, Anies: Semoga Allah Berikan Petunjuk dan Perlindungan

    Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74, Anies: Semoga Allah Berikan Petunjuk dan Perlindungan

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Ucapan tersebut disampaikan Anies melalui unggahan Instagram @aniesbaswedan pada Jumat pagi (17/10/2025). 

    “Selamat ulang tahun dan panjang umur, Presiden @prabowo. Dalam setiap amanah besar, tersemat doa banyak orang: Semoga Allah berikan petunjuk, perlindungan, dan ketetapan hati dalam memilih yang benar di atas yang mudah, agar bangsa ini mampu melewati berbagai tantangan. Aamiin yra,” tulis Anies. 

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo tepat menginjak usia 74 tahun pada hari ini, Jumat, 17 Oktober 2025. 

    Ayah Prabowo bernama Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952.

    Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. 

    Prabowo merupakan politikus, pengusaha, dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024 untuk masa periode 2024—2029.

    Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada 2008. Saat ini, dia masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

    Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dari tahun 2019 hingga 2024. Prabowo Subianto juga seorang pengusaha setelah pensiun dari militer.

  • Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

    Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

    “Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.

    Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

    “Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan bakal ada negosiasi ulang dengan China terkait pembagian beban atas cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digarap PT KCIC. 

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa persoalan biaya tambahan proyek Whoosh dalam tahap negosiasi ulang dengan pihak China. 

    “Isu daripada Whoosh itu salah satunya nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari kementerian lain,” pungkasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Erick menjelaskan sesuai kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diusulkan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh operasional kereta tetap dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Kronologi Utang Kereta Cepat

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menjadi tonggak kemajuan moda transportasi umum di Indonesia.

    Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak peletakan batu pertama pada 2016, Kereta Cepat Whoosh telah mencapai sejumlah milestone penting hingga akhirnya kini bisa dioperasikan dan melayani masyarakat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).

    Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.

    Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun.  Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.

    Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengakselerasi proyek lanjutan KCJB yakni Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

    “Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Belakangan diketahui, China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY & Jokowi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY & Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Menkeu saat memberikan paparan di acara “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis malam (16/10/2025).  

    Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6% meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, Purbaya menuturkan pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5%.

    “Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi. Pemerintahan Presiden Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara era Presiden SBY lebih menggerakkan sektor swasta,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (17/10/2025)

    Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6%.

    Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil. Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

    “Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau enggak cepat diperbaiki, enggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” imbuhnya. 

    Observasinya itu yang melandasi keputusan Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana ini, dia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil. 

    Purbaya menyebut dampak kebijakan itu sudah terlihat, salah satunya tercermin pada uang beredar, bisa juga disebut M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2%.

    “Artinya apa? Gelontoran uang saya [pemerintah] sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

  • Purbaya bandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi

    Purbaya bandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi

    Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6 persen meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5 persen.

    Menurut Purbaya, perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta.

    Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen.

    Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil.

    Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

    “Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat diperbaiki, nggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Purbaya.

    Observasinya itu yang melandasi keputusan Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana ini, dia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil.

    Purbaya menyebut dampak kebijakan itu sudah terlihat, salah satunya tercermin pada uang beredar, bisa juga disebut M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2 persen.

    “Artinya apa? Gelontoran uang saya (pemerintah) sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Jelang 1 Tahun jadi Presiden

    Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Jelang 1 Tahun jadi Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini, 17 Oktober 2025, Presiden Prabowo tepat menginjak usia 74 tahun.

    Ayahnya bernama Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952.

    Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro. 

    Prabowo adalah politikus, pengusaha, dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024 untuk masa periode 2024—2029.

    Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dari tahun 2019 hingga 2024.

    Prabowo Subianto juga seorang pengusaha setelah pensiun dari militer.

    Putera begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini sempat menetap di Amman, Yordania. Prabowo praktis tak pernah muncul di depan publik. 

    Dilansir dari laman resmi Gerindra, nama mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus ini kembali mencuat, menyusul keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden Partai Golkar.

    Kemudian dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kongres V Petani 5 Desember 2004 di Jakarta, dia terpilih menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004-2009 menggantikan Siswono Yudo Husodo dengan memperoleh 309 suara, mengalahkan Sekjen HKTI Agusdin Pulungan, yang hanya meraih 15 suara dan satu abstein dari total 325 suara.

    Diakui, keikutsertaannya dalam konvensi Partai Golkar bukan dilatarbelakangi oleh hasrat, apalagi ambisi untuk berkuasa. Seperti sering diucapkan, bahkan sejak masih aktif dalam dinas militer, dirinya telah bersumpah hendak mengisi hidupnya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

    ”Kalau bukan karena dorongan teman-teman dan panggilan nurani untuk ikut memulihkan negara dari kondisi keterpurukan, ingin rasanya saya tetap mengabdi di jalur bisnis. Saya ingin jadi petani,” ucap Prabowo.

    Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.

    Kursus/Pelatihan:

    ○ Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974)
    ○ Kursus Para Komando (1975)
    ○ Jump Master (1977)
    ○ Kursus Perwira Penyelidik (1977)
    ○ Free Fall (1981)
    ○ Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981)
    ○ Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981)

    Jabatan:
    ○ Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
    ○ Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
    ○ Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)

    Jabatan Sekarang:
    ○ Ketua Umum HKTI periode 2010-2015
    ○ Ketua Umum HKTI periode 2008-2013
    ○ Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2007-2011
    ○ Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
    ○ Komisaris Utama PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia
    ○ Presiden Dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan Dan Pulp) Jakarta, Indonesia
    ○ Presiden Dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia

  • Luhut Pandjaitan Blak-blakan Beber soal Sistem Keuangan Era Jokowi Tidak Baik-baik Saja

    Luhut Pandjaitan Blak-blakan Beber soal Sistem Keuangan Era Jokowi Tidak Baik-baik Saja

    “Dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan (ekonomi RI) 5,2 mudah-mudahan kita 5,1-5,2 bisa didapat. Nah ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ,” kata Luhut dalam acara bertajuk ‘1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

    “Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market,” tambahnya.

    Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Jokowi ini mengaku bahwa Purbaya dulunya merupakan deputi dalam lembaga yang ia pimpin. Melalui kebijakan Rp 200 triliun yang dinilainya bagus, diakui Luhut, banyak kebijakan-kebijakan di era Jokowi yang memang bersumber darinya.

    “Karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi, tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia yang saran kepada saya, Pak harus begini, menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir, benar juga,” ujarnya.

    Luhut juga menilai bahwa kebijakan Menkeu Purbaya untuk mengguyur bank Himbara dengan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun adalah salah satu langkah yang tepat. Bahkan, ia menilai saat ini sudah menunjukkan hasilnya.

    “Injeksi ideal pemerintah di Rp 200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini, sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil,” tambahnya. (fajar)