Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).  Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY.

    “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah.

    “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya.

    Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. 

    “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi.

    “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. 

  • Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    Saya Terima Sudah Busuk Itu Barang

    GELORA.CO -Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh memang bermasalah sejak awal. 

    Menurutnya,  saat diminta menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek itu sudah dalam kondisi ‘busuk’ dan membutuhkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Meski demikian, ketua DEN itu menegaskan pihaknya tidak meminta dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Menurutnya, Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan China agar proyek tersebut dikelola secara lebih sehat.

    “Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.

    Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan.

    “Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini. 

    Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data.

    Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Jokowi: Berjalan Baik, Meski Ada Sedikit Evaluasi Yogyakarta 17 Oktober 2025

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Jokowi: Berjalan Baik, Meski Ada Sedikit Evaluasi Yogyakarta 17 Oktober 2025

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Jokowi: Berjalan Baik, Meski Ada Sedikit Evaluasi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan pandangan positifnya terkait program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang kini memasuki tahun pertama.
    Jokowi menilai bahwa gagasan dan kebijakan besar yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo sudah berjalan dengan baik.
    “Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, saya lihat semuanya berjalan dengan baik,” ujar Joko Widodo usai menghadiri Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (17/10/2025).
    Jokowi menambahkan bahwa evaluasi dan koreksi terhadap hal-hal kecil juga sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo.
    “Bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh Beliau,” tuturnya.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini secara khusus mencontohkan beberapa program unggulan.
    Jokowi mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menunjukkan hasil yang baik.
    “Evaluasinya baik yang berkaitan dengan sekolah rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik dan itu diapresiasi oleh masyarakat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kehadiran Jokowi, yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980, menjadi momen spesial bagi civitas akademika.
    “Sebulan yang lalu saya mendapatkan undangan diantar langsung oleh Pak Dekan dan jajaran dosen dari Fakultas Kehutanan ke rumah, undangan untuk datang di Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan,” kata Jokowi usai acara, Jumat (17/10/2025).
    “Karena yang mengundang langsung Pak Dekan, mengantar langsung, saya sangat menghargai undangan itu dan saya datang. Saya hadir hari ini,” lanjutnya.
    Dari pantauan di lokasi, Jokowi memasuki auditorium bersama Rektor UGM Prof. Ova Emilia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sekitar pukul 08.22 WIB.
    Dalam sambutannya, Prof. Ova Emilia menyambut hangat kehadiran mantan presiden dua periode itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Kehutanan Raja Juli Sapa Jokowi di UGM, Sentil Ijazah Asli Wamen dan Dekan Yogyakarta 17 Oktober 2025

    Menteri Kehutanan Raja Juli Sapa Jokowi di UGM, Sentil Ijazah Asli Wamen dan Dekan Yogyakarta 17 Oktober 2025

    Menteri Kehutanan Raja Juli Sapa Jokowi di UGM, Sentil Ijazah Asli Wamen dan Dekan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Selain menyapa Presiden ke-7 Joko Widodo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut menyinggung ijazah asli saat menyapa Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM.
    Hal ini terjadi saat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menghadiri Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025).
    Acara tersebut digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM dan turut dihadiri oleh Jokowi.
    Dalam pidatonya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyapa secara khusus kehadiran Presiden Joko Widodo.
    “Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo,” ujar Raja Juli Antoni penuh hormat.
    Raja Juli kemudian menceritakan reaksinya saat mendapat informasi mengenai kehadiran Jokowi di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM tersebut.
    “Saya dapat konfirmasi dari staf saya Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam, tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya,” tuturnya.
    Setelah menyapa Jokowi, Raja Juli melanjutkan pidatonya dengan menyapa Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, yang juga hadir.
    Raja Juli juga menyampaikan bahwa Rohmat Marzuki adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan menyinggung isu ijazah yang sempat viral.
    “Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki ini Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang Insya Allah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat,” ucapnya.
    Tak hanya itu, Raja Juli juga menyinggung ijazah temannya, Muhammad Kamal, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Geografi UGM.
    “Ini Dekan Geografi Pak Muhammad Kamal, Insya Allah ijazahnya juga asli,” ungkapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Pemerintah Harus Waspadai Jebakan Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

    GELORA.CO -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) warisan mantan Presiden Joko Widodo. 

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menilai skema pembiayaan proyek tersebut sangat berisiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Proyek ini sejak awal dijanjikan akan berjalan sepenuhnya dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN. Namun, seiring pembengkakan biaya, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023 yang mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek,” jelas Handi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Proyek KCIC yang dimulai sejak 2016 telah menelan biaya sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp110,16 triliun, dengan pembengkakan biaya mencapai US$1,2 miliar atau Rp18,36 triliun. 

    Untuk menutup cost overrun tersebut, China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman sebesar US$560 juta (sekitar Rp8,3 triliun) dengan tingkat bunga 3,4 persen.

    “Kekhawatiran kami, China meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek tersebut, termasuk usulan perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini berpotensi membebani keuangan negara di masa depan,” tegas Handi.

    Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Namun, menurut Handi, pekerjaan besar justru terletak pada penyelesaian utang yang sangat besar. 

    Ia berharap pemerintah telah melakukan proses negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN.

    Saat ini ada dua opsi yang berkembang, yaitu melunasi utang tanpa melibatkan APBN misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI. 

    “PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Handi juga menilai, secara keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung. 

    “Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya.

    Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

    Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan Indonesia. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa,” tutupnya.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi Sebut Hal Kecil Perlu Dievaluasi

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi Sebut Hal Kecil Perlu Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan memasuki periode 1 tahun.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menginjak usia 1 tahun per Senin (20/10/2025) sejak dilantik pada 2024.

    Banyak pihak memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo selama setahun terakhir.

    Komentar juga datang dari Mantan Presiden RI Joko Widodo saat ditanya mengenai tanggapannya tentang pemerintahan Prabowo.

    Jokowi menilai pemerintahan Prabowo tak luput dari catatan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut Jokowi, Prabowo terbuka dengan kritik dan masukan yang ditujukan kepadanya.

    “Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh beliau,” ucap Jokowi usai menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (17/10/2025).

    Jokowi menilai pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang perlu dievaluasi pelaksanaannya.

    Selain itu, Presiden ketujuh RI itu juga mengapresiasi gagasan dan realisasi program Sekolah Rakyat di daerah-daerah.

    “Evaluasinya baik yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat,” ucap Jokowi.

    Selama setahun mengemban tugas sebagai Presiden RI, Prabowo telah menjalankan beberapa program yang dijanjikan saat masa kampanye, misalnya Program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

    Kendati begitu, belakangan MBG ramai disoroti karena menimbulkan banyak kasus keracunan di kalangan siswa, tercatat sudah lebih dari 10 ribu anak yang menjadi korban.

  • KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada potensi markup dalam proyek Whoosh tersebut.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi seperti dikutip RMOL di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Budi menyebut bahwa, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke KPK dengan dilengkapi informasi dan data awal agar pada saat proses telaah dan verifikasi menjadi lebih presisi.

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis,” terang Budi.

    Budi menyebut bahwa, jika memang ada unsur kerugian keuangan negara, maka harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

  • KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    KPK Persilakan Mahfud MD Lapor Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, di masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada potensi markup dalam proyek Whoosh tersebut.

    “KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi seperti dikutip RMOL di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

    Budi menyebut bahwa, masyarakat diharapkan untuk melaporkan ke KPK dengan dilengkapi informasi dan data awal agar pada saat proses telaah dan verifikasi menjadi lebih presisi.

    “Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis,” terang Budi.

    Budi menyebut bahwa, jika memang ada unsur kerugian keuangan negara, maka harus dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi Puji: Semua Kebijakan dan Gagasan Besar Berjalan Baik

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi Puji: Semua Kebijakan dan Gagasan Besar Berjalan Baik

    Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan penilaian positif atas satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Jokowi menilai berbagai kebijakan dan program kerja yang dijalankan oleh Presiden Prabowo telah berjalan dengan baik. Apreasiasi ini disampaikan Jokowi, usai menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025). 

    “Kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintah Prabowo, semuanya berjalan dengan baik,” ujar Jokowi. 

    Jokowi  menyatakan pemerintahan di era  kepemimpinan Prabowo berjalan mulus dan membawa hasil positif. Menurutnya, program-program yang disusun yang pada awal-awal setahun pemerintahan Prabowo perlu diperkuat.

    Bagi Jokowi, meski ada beberapa hal kecil yang perlu dievaluasi dan dikoreksi, secara keseluruhan pemerintahan Prabowo telah menunjukkan kinerja yang baik. 

    “Beberapa program berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Program Sekolah Rakyat,” katanya.

  • Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Bos Danantara Buka Suara soal Utang Kereta Cepat: Tolong Sabar, Lagi Dikaji

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan bahwa proses pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih berjalan. Dalam hal ini, langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL).

    “Untuk penyelesaian KCIC, opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau opsi itu, penggajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena kan ada Kementerian Perhubungan, ada Menko, ada Menteri Keuangan, dan ada DEN, Pak Luhut,” kata Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” ujarnya.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut hal ini.

    Ia memastikan pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China karena merupakan bagian dari porgram Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Jangan sampai nantinya penyelesaian utang ini malah akan menjadi beban baru bagi perusahaan pelat merah itu.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Sebagai informasi, China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek KCJB atau Whoosh. Namun proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Luhut telah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi tersebut.

    “China itu hanya bilang, ‘kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera’. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, ‘oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan’,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Menyangkut hal ini, Luhut telah berkomunikasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk segera memproses Keppres tersebut. Selaras dengan itu, Rosan sedang dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” ujarnya.

    (kil/kil)