Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Soal Utang Kereta Cepat, Rocky Gerung Sebut Jokowi Makin Sulit Menghindar dari Tuduhan Mark-up

    Soal Utang Kereta Cepat, Rocky Gerung Sebut Jokowi Makin Sulit Menghindar dari Tuduhan Mark-up

    GELORA.CO – Akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung, menilai Mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kini berada di posisi yang kian terjepit. 

    Hal itu setelah rentetan kontroversi yang menyelimuti masa jabatannya selama dua periode (2014-2024).

    Kini diperparah dengan sengkarut utang ratusan triliun rupiah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Bahkan, menurut Rocky, Jokowi telah mengalami apa yang disebut dalam filsafat Jawa sebagai ‘kelangan pulung’.

    Kehilangan wahyu atau kekuatan untuk membaca “tanda-tanda alam” bahwa masa kekuasaannya telah berakhir dan dia tak lagi memiliki imunitas politik.

    “Di dalam filsafat Jawa kita sebut ada seseorang yang kehilangan pulung, tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden,” papar Rocky dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/10/2025).

    Mantan pengajar filsafat di Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi tak akan bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. 

    Sebab, publik kini semakin gencar menguliti satu per satu “dosa” atau skandal yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya.

    “Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap hari emak-emak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau,” tegas Rocky.

    Skandal yang dimaksud Rocky tak hanya meliputi polemik keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi.

    Tapi juga kontroversi pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Calon Wakil Presiden RI di Pilpres 2024, yang dianggapnya sebagai ‘penyelundupan hukum.’

    Namun, sengkarut utang proyek kereta cepat Whoosh-lah yang dinilai Rocky menjadi “titik sorot” terbaru yang membuat Jokowi semakin sulit untuk berkelit dari sorotan dan tudingan publik.

    Rocky Gerung menyoroti keputusan kontroversial Jokowi pada 2015 yang tiba-tiba berpaling dari mitra utama Jepang (JICA) ke China (KCIC) untuk proyek ini. 

    Padahal, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga sangat rendah (0,1 persen) dan tenor 40 tahun, dengan estimasi biaya proyek lebih masuk akal ($5-6,2 miliar).

    Sebaliknya, China menawarkan skema $5 miliar dengan bunga lebih tinggi (2-3,4 persen), namun kini proyek Whoosh membengkak hingga $7,27 miliar (sekitar Rp120,38 triliun). 

    Peralihan mitra ini juga menyebabkan Ignasius Jonan, yang saat itu menjabat Menteri Perhubungan, dipecat setelah menolak.

    “Tetapi, ada hal yang hari-hari ini menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat, dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut saja tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark-up,” ujar pendiri Tumbuh Institute ini.

    Dugaan mark-up ini semakin menguat setelah Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam), Mahfud MD, blak-blakan mengungkap kejanggalan biaya proyek Whoosh.

    Mahfud menyebut, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya, perhitungan biaya Whoosh per 1 kilometer oleh pihak Indonesia mencapai $52 juta AS, jauh lebih tinggi, hampir tiga kali lipat—dari hitungan China yang hanya $17-18 juta AS.

    “Ini yang menaikkan siapa, uangnya ke mana,” tanya Mahfud, mendesak agar kasus Whoosh segera diselidiki. Beban utang Whoosh, yang bunga tahunannya saja diperkirakan Rp2 triliun, kini menjadi warisan pahit yang harus ditanggung negara, sekaligus memperparah citra Jokowi di mata publik.

    Jokowi Dinilai Terlalu Memaksa

    Rocky Gerung juga menyebut, dari polemik Whoosh ini, Jokowi terlalu memaksakan proyek tanpa izin pada masyarakat Indonesia.

    Hal ini dilihat dari urgensi Whoosh yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga akhirnya ketika terus berjalan, proyek tersebut justru membawa beban utang yang tidak kecil.

    “Sudah bertahun-tahun dibahas, apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta, atau sebaliknya, dalam skala yang cuma beda setengah jam,” tutur Rocky.

    “Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.”

    “Sekali lagi, sebetulnya kereta cepat ini akhirnya skandal, karena tidak dilakukan dengan kehati-hatian, hingga sekarang dia [Whoosh] rugi.”

    “Jadi, kerugian itu harusnya dianggap sebagai ketidakcermatan pembuatan kebijakan, yang juga bisa kesengajaan.”

    “Mark-up tanpa konsultasi dengan DPR misalnya, yang sifatnya Business to Business akhirnya negara terlibat kalau dia bangkrut.”

    “Jadi, sekarang Jokowi memang dalam sorotan publik bukan karena sekadar perilaku politiknya, tetapi juga kecenderungan untuk memaksakan tanpa minta izin pada rakyat.”

    Namun, proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.

    Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

  • Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Beda Rapor Ekonomi 1 Tahun Prabowo, Jokowi, dan SBY, Siapa Paling Unggul?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki umur setahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah tantangan masih berada di depan mata apalagi kalau mau mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, kinerja tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lebih baik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun sedikit lebih impresif dari Jokowi.

    Prabowo resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara pada 20 Oktober 2024. Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, ekonomi tumbuh 5,02% secara tahunan atau year on year (YoY).

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% YoY.

    Artinya, dari tiga kuartal pertama pemerintahan Prabowo, perekonomian rata-rata tumbuh 5%.

    Angka itu sedikit lebih baik dari pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika pertama kali menjadi orang nomor di Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pada kuartal IV/2015 atau tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi 50,1% YoY.

    Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,67%. Alhasil, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan Jokowi sebesar 4,8%.

    Ditarik lagi ke belakang, satu tahun pertama pemerintahan SBY mempunyai catatan yang lebih impresif dari sisi pertumbuhan ekonomi. SBY pertama kali menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004.

    Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65% YoY. Kemudian pada kuartal I/2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35%. Selanjutnya pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54%.

    Artinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan SBY tercatat di angka 6,18%.

    Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun pertama Prabowo (5%) sedikit lebih baik dari Jokowi (4,8%), namun masih jauh lebih rendah dari SBY (6,18%). 

    Apa yang Perlu Dilakukan Prabowo?

    Sejumlah pengamat memberikan pandangan terkait dengan target ekonomi yang dikejar oleh pemerintah hingga 8%.

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan. 

    Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%.

    “Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi. 

    Dia menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

    Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

    “Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya,” terangnya.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga jika ingin mencapai target ambisius pertumbuhan 8%.

    “Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus dari ekspor dan investasi,” ujarnya.

    Indonesia, sambungnya, telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari tiga dekade sejak 1993.

    “Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhan di atas 6% itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya.

    Untuk memperkuat ekspor, tambah Esther, strategi utama yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan industri kreatif. Indonesia selama ini masih bergantung pada komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet.

    Selain itu, perluasan pasar ekspor juga menjadi prioritas karena saat ini mitra utama Indonesia adalah China dan Amerika Serikat. Pemerintah harus lebih agresif menembus pasar baru.

    Selain mendorong ekspor dan investasi, kebijakan fiskal (APBN) juga perlu diarahkan dari aktivitas konsumtif ke aktivitas produktif. Pemerintah diharapkan lebih fokus mendukung sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

    “Selama ini banyak aktivitas ekonomi yang sifatnya konsumtif. Padahal, APBN seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas nasional,” jelasnya.

    Penciptaan Lapangan Kerja

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

    Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor.

    “Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

    Ia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya

  • Eks Danpaspampres Era Jokowi Marsda Wahyu Hidayat Meninggal Dunia, Begini Sosok dan Jejak Pengabdiannya – Page 3

    Eks Danpaspampres Era Jokowi Marsda Wahyu Hidayat Meninggal Dunia, Begini Sosok dan Jejak Pengabdiannya – Page 3

    Marsda Wahyu lahir pada 16 September 1971 di Jakarta. Dia telah menorehkan langkah panjang dalam karier militer hingga mencapai jabatan strategis di TNI Angkatan Udara (AU).

    Lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 ini memulai service‑nya di kesatuan Kopasgat, korps pasukan payung dan operasi khusus TNI AU.

    Langkahnya dimulai sebagai Komandan Skadron Pendidikan 204 (2004–2006), tempat para prajurit muda dipersiapkan menjadi penerus TNI AU. Tak lama kemudian, dia dipercaya memimpin Skadron Udara Karbol Tingkat II Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 2008.

    Kemampuan Marsda Wahyu dalam operasi pengamanan mulai bersinar saat menjabat Komandan Menwalprotneg Paspampres (2010), dilanjutkan sebagai Komandan Grup C Paspampres, grup yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengamanan tokoh-tokoh negara.

    Tahun 2014 hingga 2015, Marsda Wahyu dipercaya sebagai Asisten Operasi Dankorpaskhas, memperkuat pengalamannya di satuan elite pasukan khas TNI AU. Dia kemudian memimpin Pusat Pendidikan dan Latihan Kopaskhas (2015–2016), tempat lahirnya para prajurit pasukan khusus udara.

    Dengan bekal tempur dan pendidikan yang matang, Marsda Wahyu menjadi Patun Kelompok Susstaf Korsis Seskoau (2016–2018), peran strategis yang fokus pada pengembangan perwira menengah TNI AU.

    Selanjutnya dia dipercaya kembali ke Korpaskhas sebagai Asisten Perencanaan Dankorpaskhas (2018–2021), mengatur arah dan strategi jangka panjang pasukan khas.

    Kariernya mencapai puncak saat masuk ke lingkaran terdekat Presiden RI. Dia menjabat sebagai Wakil Komandan Paspampres (2021–2022), lalu naik menjadi Komandan Paspampres ke-28 (2022–2023), memimpin pasukan elit pengamanan kepala negara. Kepemimpinannya dikenal disiplin, humanis, dan profesional.

    Tak berhenti di situ, Marsda Wahyu kembali dipercaya memimpin pasukan elite sebagai Komandan Kopasgat (2023). Jabatan ini melengkapi pengabdiannya di satuan tempur strategis.

    Tahun berikutnya, dia menjabat sebagai Staf Khusus Kasau (2023–2024), lalu dipercaya menjadi Perwira Ahli Tingkat III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI sebelum tutup usia.

     

  • Jenazah Eks Danpaspampres Marsda Wahyu Hidayat Dimakamkan di TMB Jatisari

    Jenazah Eks Danpaspampres Marsda Wahyu Hidayat Dimakamkan di TMB Jatisari

    Jakarta –

    Danpaspampres era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, meninggal dunia karena sakit. Jenazah Marsda Wahyu dimakamkan siang ini di Taman Makam Bahagia (TMB) TNI AU Jatisari, Bekasi, Jawa Barat.

    “Beliau sempat menjalani perawatan, almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka di Kompleks Halim PK, pemakaman insyaallah setelah zuhur di TMB TNI AU Jatisari,” kata Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kemensetneg, Brigjen Wahyu Yudhayana, kepada wartawan Minggu (19/10/2025).

    Marsma Wahyu Hidayat disebut sempat menjalani perawatan sebelum dinyatakan meninggal dunia. Keluarga TNI menyampaikan dukacita yang mendalam atas kepergian Komandan Paspampres ke-28 ini.

    “Beliau wafat karena sakit. Kita berdoa semoga almarhum husnulkhatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

    Kadispenau, Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, mengatakan Wahyu Hidayat meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada. Mendiang disemayamkan di Kompleks Perumahan Lanud Halim Perdanakusumah, Jalan Rajawali Baru Nomor 18.

    Marsda Wahyu Hidayat merupakan Komandan Paspampres Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) selama setahun. Mendiang dinilai sebagai sosok pemimpin sekaligus teladan yang meninggalkan nilai-nilai kesetiaan, kehormatan, dan jejak pengabdian dalam sejarah Paspampres.

    “Selamat jalan Komandan. Nama dan jasa-jasa akan selalu hidup dalam setiap prajurit Paspampres,” tulis PPID Paspampres yang unggahnya berkolaborasi dengan Danpaspampres Mayjen Edwin Adrian.

    (dwr/idn)

  • Viral Ceramah Bahlil Lahadalia Bahas 8 Pintu Surga: Ahli Dagang Juga Ada di Situ

    Viral Ceramah Bahlil Lahadalia Bahas 8 Pintu Surga: Ahli Dagang Juga Ada di Situ

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan nasihat agama dalam sebuah acara viral di Media Sosial (Medsos).

    Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia ini menekankan bahwa ada delapan pintu surga yang disediakan bagi ummat Islam.

    “Itu kan masuk surga itu kan ada delapan pintu,” ujar Bahlil dikutip dari unggahan Facebook @Tsani Aini Asik (19/10/2025).

    Dibeberkan Bahlil, pada delapan pintu surga yang disediakan itu, masing-masing bagi ahli salat, zakat, dagang, dan seterusnya.

    “Ada ahli sholatnya, ada ahli zakatnya, ahli dagang juga ada di situ,” sebutnya.

    Aktivis yang telah menjadi Menteri sejak era Presiden Jokowi ini mengatakan, jika seseorang telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, maka akan mendapat satu pintu masuk surga.

    “Jadi kalau kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagus, kemudian itu bisa berdampak positif, maka insya Allah,” Bahlil menuturkan.

    “Akan bisa kita mendapatkan hasil yang baik. Baik di dunia maupun di akhirat nanti,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, Bahlil Lahadalia kembali ramai diperbincangkan publik. Bukan tanpa sebab, sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia.

    Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Kabar ini sontak menyita perhatian publik. Banyak yang tak menyangka, Bahli yang selama ini kerap menjadi sorotan karena kebijakan dan gayanya yang nyentrik kini memegang peran penting di organisasi bernuansa religius itu.

  • Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark Up” Whoosh: Agak Aneh Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan ‘mark up’ pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Mahfud merasa permintaan KPK itu aneh.
    ”
    Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,
    ” ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Mahfud memaparkan, di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
    Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.
    ”
    Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,
    ” tuturnya.
    Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
    Mahfud menegaskan, yang awal berbicara soal kemelut Whoosh sumber awalnya bukan dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
    Sementara, ia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.
    ”
    Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG
    ,” sambungnya.
    Untuk itu, Mahfud mengatakan, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya.
    Mahfud mempersilakan KPK untuk memanggil saja dirinya, dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut. Baru setelah itu, KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh.
    ”
    Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,
    ” papar Mahfud.
    Kompas.com telah menghubungi Jubir KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memintai konfirmasi atas klaim Mahfud.
    Namun, keduanya belum membalas.
    Diketahui, seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.
    Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.
    Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.
    Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.
    Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
    Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
    Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
    “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
    Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
    “Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia Nasional 19 Oktober 2025

    Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia Nasional 19 Oktober 2025

    Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko meninggal dunia pada Sabtu (18/10/2025) malam.
    Wahyu yang merupakan Danpaspampres era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ini tutup usia pada pukul 21.35 WIB.
    Kabar meninggalnya Wahyu dibenarkan Danpaspampres Mayor Jenderal (Mayjen) Edwin Adrian Sumantha.
    “Siap benar mas, mohon doanya almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin YRA,” kata Edwin kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia (TMB) TNI AU Jatisari, Minggu siang setelah shalat Dzuhur.
    Ketika Wahyu Hidayat diangkat menjadi Danpaspampres pada Juni 2022, saat itu dirinya menjadi pencetak rekor. Sebab, baru kali ini, Danpaspampres dipimpin oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU).
    “Karena baru pertama kali ini Danpaspampres dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Udara,” tulis rilis dari laman Kopasgat TNI AU.
    Sebelum menjabat sebagai Danpaspampres, Wahyu pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) TNI AU.
    Wahyu merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 dari Korps Kopasgat.
    Selama meniti kariernya di pasukan elite TNI AU, Wahyu telah menduduki jabatan strategis, di antaranya menjadi Komandan Batalyon Komando 462/Paskhas pada 2006.
    Wahyu pernah menjabat sebagai Komandan Skadron Udara Karbol I Wingkar AAU pada 2008, lalu Danden 3 Grup A Paspampres dua tahun kemudian.
    Ia juga pernah menjabat sebagai Wadan Grup A Paspampres dan Komandan Grup C Paspampres sebelum menjadi Asops Korpaskhas (2014–2015).
    Kemudian, Komandan Pusdiklat Paskhas (2015–2016), Patun Kelompok Susstaf Korsis Seskoau (2016–2018), Asren Korpaskhas (2018–2021), sebelum berganti menjadi Kopasgat, dan Wakil Komandan Paspampres (2021–2022).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    Soroti Gaya Jokowi Saat Dies Natalis Kehutanan, Roy Suryo: Saat Salam Lestari dan UGM Tampak Sangat Canggung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Telematika, Roy Suryo, melihat ada yang momen menggelitik pada kehadiran Jokowi dalam acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM.

    Ia termehek-mehek melihat sesuatu yang dinilainya janggal dalam acara tersebut.

    “Sangat lucu saat dilaksanakan Salam Lestari dan Salam UGM yang tampak sangat canggung dilakukan oleh Jokowi,” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    “Mungkin tidak sempat dibreifing sebelumnya oleh sutradara acara itu,” tambahnya.

    Roy mengatakan, dua salam itu merupakan bagian dari tradisi yang biasa dilakukan warga kampus UGM.

    “Seharusnya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi seorang yang mengaku alumni, apalagi rimbawan lulusan UGM,” tukasnya.

    Ia menyinggung bahwa Salam UGM bahkan sempat viral beberapa waktu belakangan.

    “Salam UGM itu sempat viral saat diselenggarakan lomba pose khas UGM dengan formasi jari, gerakan tangan, dan gerakan tubuh,” jelasnya.

    Roy juga menyinggung respons publik di media sosial yang ramai membahas momen tersebut.

    Menurutnya, warganet menyoroti beberapa hal dari penampilan Presiden di acara itu.

    “Banyak netizen yang memperhatikan detail dan menyoroti penampilan yang dinilai berbeda dari biasanya,” Roy menuturkan.

    Tak hanya itu, Roy juga menyinggung proyek kereta cepat yang belakangan kembali disorot publik.

    “Kereta cepat atau Whoosh berhutang besar dan sempat disebut akan dibebankan kepada APBN,” tukasnya.

    “Khusus soal Whoosh ini, sejak lama saya menyebutnya proyek yang perlu dievaluasi,” sambung dia.

    Roy menegaskan, kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kepedulian sebagai warga negara.

  • Setahun Pemerintah Prabowo, PDIP Soroti IKN

    Setahun Pemerintah Prabowo, PDIP Soroti IKN

    Jakarta –

    Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan sejumlah catatan untuk satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Andreas menyinggung soal Asta Cita hingga pembantu Prabowo di kabinet.

    “Setahun pemerintahan Prabowo, masa evaluasi yang berat. Prabowo mulai memasuki masa kampanye Pilpres 2024 dengan janji melanjutkan pemerintahan Jokowi. Dalam perjalanan selama setahun pemerintahan; ternyata memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita yang merupakan program prioritasnya ternyata tidak mudah,” kata Andreas kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

    Andreas juga menyoroti arah peruntukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengenai IKN ini, Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, di dalamnya tertuang IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

    “IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya, pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN, PSN menuai protes, KA-Cepat Whoosh meninggalkan utang pembayaran yang menjadi beban APBN,” kata dia.

    Andreas melihat, Prabowo selama satu tahun pemerintahannya, fokus pada program prioritas sambil merevisi program pendahulunya Presiden ke-7 RI Jokowi yang tidak efisien. Dia juga menyinggung pembantu ‘titipan’ Jokowi di pemerintahan.

    “Situasi setahun ini merupakan masa evaluasi yang tidak mudah untuk beralih memfokuskan program pemerintahan Prabowo agar segera bisa mengakselerasi program-program prioritas andalannya,” ucap dia.

    Mengenai program MBG, kata Andreas, pemerintah harus terus bekerja keras. Dia berharap MBG bisa berguna bagi anak-anak untuk pemenuhan gizi.

    Lebih lanjut, Andreas juga menyinggung soal hukum dan pemberantasan korupsi. Dia menilai ketegasan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan menjadi perhatian publik.

    “Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya termasuk pemberantasan korupsi, reformasi kepolisian akan menjadi catatan perhatian publik pada masa yang akan datang menuju 2029,” tutur Andreas.

    (lir/dhn)

  • Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia Nasional 19 Oktober 2025

    Eks Danpaspampres Era Jokowi, Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko Meninggal Dunia Nasional 19 Oktober 2025

    Eks Danpaspampres Era Jokowi, Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko meninggal dunia pada Sabtu (18/10/2025) malam.
    Kabar meninggalnya perwira tinggi TNI AU tersebut dibenarkan oleh Danpaspampres Mayor Jenderal (Mayjen) Edwin Adrian Sumantha.
    “Siap benar mas, mohon doanya almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin YRA,” kata Edwin kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Wahyu Hidayat Sujatmiko meninggal pada Sabtu malam pukul 21.35 WIB.
    Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia (TMB) TNI AU Jatisari, Minggu siang setelah shalat Dzuhur.
    Marsekal Muda (Marsda) TNI Wahyu Hidayat pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) TNI Angkatan Udara (AU).
    Jabatan ini diemban sebelum menjadi Danpaspampres per Juni 2022. Saat itu, pengangkatan Wahyu menjadi Danpaspampres mencetak rekor baru.
    “Karena baru pertama kali ini Danpaspampres dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Udara,” tulis rilis dari laman Kopasgat TNI AU.
    Wahyu merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 dari Korps Kopasgat.
    Selama meniti kariernya di pasukan elite TNI AU, Wahyu Hidayat Sujatmiko, demikian nama lengkapnya, telah menduduki jabatan strategis, di antaranya menjadi Komandan Batalyon Komando 462/Paskhas pada 2006.
    Wahyu pernah menjabat sebagai Komandan Skadron Udara Karbol I Wingkar AAU pada 2008, lalu Danden 3 Grup A Paspampres dua tahun kemudian.
    Ia juga pernah menjabat sebagai Wadan Grup A Paspampres dan Komandan Grup C Paspampres sebelum menjadi Asops Korpaskhas (2014–2015).
    Kemudian, Komandan Pusdiklat Paskhas (2015–2016), Patun Kelompok Susstaf Korsis Seskoau (2016–2018), Asren Korpaskhas (2018–2021), sebelum berganti menjadi Kopasgat, dan Wakil Komandan Paspampres (2021–2022).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.