Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    GELORA.CO – Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan asisten digital milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA memberikan jawaban mengejutkan terkait status akademik Presiden Joko Widodo.

    Dalam video tersebut, LISA menyebut Jokowi “bukan alumni UGM” dan bahkan “tidak lulus”, sehingga memantik gelombang reaksi masyarakat yang langsung meluas.

    Jawaban LISA itu langsung menjadi sorotan karena selama ini publik mengetahui bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kejanggalan jawaban AI tersebut memicu terjadinya, terutama di tengah isu-isu lama terkait keabsahan ijazah Jokowi yang beberapa kali muncul di ruang digital.

    UGM pun turun tangan memberikan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan juru bicara kampus, UGM menegaskan bahwa informasi yang diberikan LISA dalam video viral tersebut tidak akurat . Kampus memastikan bahwa Jokowi adalah alumnus sah UGM dan benar-benar lulus pendidikan strata satu.

    UGM menjelaskan bahwa LISA adalah asisten digital yang ditenagai AI dan mengambil informasi dari basis data internal yang masih terbatas. Ketika data tidak lengkap, sistem dapat menggabungkannya dengan informasi eksternal yang tidak terverifikasi, sehingga menghasilkan jawaban yang salah dan saling bertentangan.

    Pihak kampus menyatakan bahwa LISA tidak dirancang untuk memberikan pernyataan definitif mengenai data akademik sensitif, termasuk status alumni. UGM menyebut bahwa validasi informasi akademik hanya dapat dipastikan melalui database resmi, bukan melalui pendamping AI tersebut.

    Dalam keterangannya, UGM juga memaparkan bahwa dokumen akademik Jokowi tersimpan lengkap, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan arsip kelulusan. Data resmi menunjukkan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985.

    Viralnya jawaban LISA kembali memicu sentimen publik yang beragam. Di media sosial, sebagian netizen mengecam ketidakakuratan sistem AI kampus, sementara sebagian lain menafsirkan jawaban LISA sebagai isu politik yang berpotensi memicu spekulasi pembohong.

    UGM dinilai penting untuk memberikan klarifikasi cepat karena informasi yang keliru berpotensi merusak kredibilitas institusi pendidikan, sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh nasional. 

    Kampus juga bekerja sama dengan pengembang AI untuk memperbaiki sistem sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Pembaruan database hingga penyempurnaan batasan fungsi LISA menjadi prioritas dalam evaluasi pasca-kejadian.***

  • Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera Nasional 5 Desember 2025

    Seharian Gibran Menerjang Lumpur, Merangkul Air Mata Korban di 3 Provinsi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    AGAM, KOMPAS.com
    – Sinaran mentari pagi masih cerah ketika motor trail yang dinaiki Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berhenti sejenak di tengah jalan tanah yang becek setelah diterjang banjir dan longsor.
    Tanah yang masih basah imbas banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, membuat jalur itu agak licin dan masih sulit dilewati mobil.
    Dari atas motor, Gibran turun untuk melihat langsung banyaknya pemukiman warga desa setempat yang masih porak-poranda akibat bencana tersebut.
    Hingga Kamis (4/12/2025), masih ada puluhan
    korban hilang
    di wilayah itu.
    Bersama dengan Bupati Agam Benni Warlis dan pejabat terkait lainnya, mereka berbincang sambil menyusuri jalanan yang masih berlumpur.
    Tanpa menggunakan sepatu boots, Gibran dan rombongan terus berjalan hingga ke mulut jalan.
    Rumah-rumah warga setempat hancur dan berantakan. Kendaraan warga rusak terendam banjir.
    Masih ada pula tumpukan kayu serta batang pohon baik di dalam rumah warga maupun di sisi kanan dan kiri jalan.
    Bau anyir yang tercium pekat di lokasi juga menghentikan Wapres RI mendatangi lokasi tersebut.
    Selain naik motor untuk meninjau pemukiman warga terdampak banjir, ia juga menyapa warga terdampak banjir di Agam.
    Tangisan seorang wanita paruh baya pecah di hadapan Gibran yang datang ke posko pengungsian di Kelurahan Salareh Aia.
    Ibu tersebut menangis sambil mencurahkan perasaannya atas musibah yang menimpa dirinya.
    Dengan penuh keprihatinan, Gibran mendengarkan sambil memberi penguatan.
    Gibran juga menanyakan kondisi warga lainnya sambil mendengarkan serta mencatat keluhan dan harapan mereka.
    Wakil Presiden RI ini juga menyampaikan permintaan maaf dan duka cita mendalam untuk para korban bencana di Sumatera.
    Dia memastikan negara hadir sehingga warga Sumatera tidak sendirian memikul beban akibat bencana di Tanah Minang.
    “Salam dari Bapak Presiden Prabowo, ini saya haturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” tegas Gibran, pada Kamis.
    Gibran juga memastikan distribusi
    bantuan logistik
    akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, dan laut.
    Pemerintah juga akan mempercepat perbaikan akses komunikasi, jalan, serta fasilitas umum, hingga sekolah.
    Dia juga berpesan agar tenda, makanan, serta sanitasi di pengungsian diperhatikan. Kelompok rentan juga harus menjadi prioritas.
    “Sekali lagi Bapak-Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya. Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan,” tutur dia.
    Dari Agam, Gibran langsung meluncur ke Sumatera Utara, tepatnya Batang Toru, Tapanuli Selatan, untuk menyapa para pengungsi dan melihat perkembangan kondisi pascabanjir.
    Perjalanan sekitar satu jam ditempuh Gibran sambil menaiki helikopter.
    Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat pengungsi di posko Desa Garoga, Batang Toru, untuk menemui Gibran yang datang ke desanya.
    Warga berbondong-bondong membawa ponselnya untuk mengabadikan momen bersama Wakil Presiden RI.
    Mulai dari ibu-ibu, ada juga bapak-bapak hingga anak-anak antusias melihat Gibran.
    Beberapa warga mencurahkan keluhannya kepada Gibran, khususnya soal bantuan logistik.
    Gibran berjanji bahwa bantuan akan segera datang.
    “Ada uang, Pak, tapi barangnya enggak ada,” ucap seorang ibu kepada Gibran.
    “Bantuannya datang semua, Bu, hari ini ya. Ini kan karena terputus,” jawab Gibran.
    Di lokasi yang sama, ia juga menenangkan seorang lansia.
    “Tenang saja ya. Nanti ibu di pengungsian sini dulu ya,” ucap Gibran.
    Akses jalan yang putus di Desa Garoga juga ditinjau langsung oleh Gibran.
    Ia menyaksikan langsung akses jalan itu sudah disambung sementara dengan menggunakan batang pohon yang besar.
    Titik posko pengungsian di Desa Batu Hula, Batang Toru, juga didatangi Gibran.
    Di situ, ia juga menanyakan keadaan serta keluhan masyarakat.
    Ruangan pengungsian menjadi semakin ramai ketika anak-anak mendapatkan mainan dan buku dari Gibran.
    Suara anak-anak dan ibu yang membawa anak memberi sedikit keceriaan di tengah air mata dan duka masyarakat Sumatera.
    Gibran pun meminta kepada daerah agar warga di pengungsian mendapat pelayanan terbaik.
    Ia janji akan segera mencari solusi atas keluhan para korban.
    “Bapak-Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami di sini untuk Bapak-Ibu semua ya,” ujar Gibran, di posko Desa Batu Hula.
    Kegiatan Gibran tidak berhenti di Sumatera Utara saja. Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini melanjutkan perjalanannya ke Aceh Singkil untuk mengecek akses jalan dan jembatan yang putus imbas banjir.
    Matahari siang belum juga beranjak ketika Gibran menapaki jalan yang retak dan patah di Desa Ujung Bawang, Aceh Singkil.
    Serpihan aspal yang terbelah menjadi saksi bisu derasnya banjir yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
    Di tepi jalan patah itu, ada rumah panggung yang dihuni lansia. Wajahnya keriput, namun tatapannya hangat.
    Gibran kemudian mendatangi lansia yang berdiri di teras rumah kayu dan menyalamnya sambil membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan.
    Kemudian, ia membagikan sembako untuk masyarakat sekitar dan mainan serta buku untuk anak-anaknya.
    Perjalanan dilanjutkan ke Desa Gosong Telaga Barat.
    Di sana ada Jembatan Anak Laut yang tadinya terbuat dari beton, namun kini sudah hilang tanpa sisa.
    Warga setempat menyiapkan sampan untuk menjadi pengganti jembatan yang hancur.
    Menjelang sore hari, perjalanan Gibran diakhiri dengan memastikan ketersediaan logistik di Sumatera.
    Lanud TNI AU Soewondo, Medan, menjadi salah satu tempat penyimpanan logistik.
    Di hanggar yang luas, ia memeriksa tumpukan logistik berupa air mineral, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lain yang siap dikirim ke wilayah terdampak bencana.
    Gibran berkeliling didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution serta jajaran TNI saat melakukan peninjauan dan memastikan distribusi menjangkau daerah yang membutuhkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heru Subagia Tantang Roy Suryo Cs Hadir di Rakernas Kagama, Sekalian Bertemu Jokowi

    Heru Subagia Tantang Roy Suryo Cs Hadir di Rakernas Kagama, Sekalian Bertemu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, menantang Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar untuk hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kagama yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, Rakernas tersebut akan berlangsung di Balai Senat Gedung Pusat UGM, 13 hingga 14 Desember 2025.

    Heru mengatakan, kehadiran para pihak yang selama ini berada dalam pusaran polemik ijazah Presiden ke-7, Jokowi dapat menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog dan mediasi.

    “Saya ingat betul pertanggungjawaban dan kegiatan sepanjang 2025 ini, terutama Kagama Cirebon masuk dalam pusaran isu yang cukup sensasional,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (4/12/2025).

    “Cukup viral berkaitan polemik ijazah Jokowi dan usaha teman-teman Kagama yang tergabung, di dalamnya termasuk Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Mas Rismon,” tambahnya.

    Heru mengungkapkan bahwa Kagama Cirebon sebelumnya sudah mengupayakan proses mediasi dengan kedua kubu.

    Bahkan, menurutnya, perwakilan Kagama telah diterima langsung oleh Jokowi di Solo.

    Namun upaya itu tak berujung kesepakatan karena baik Jokowi maupun Roy Suryo CS tetap bersikukuh pada posisi masing-masing.

    “Jokowi tetap kekeh melanjutkan proses perselisihan dengan Roy Suryo CS di meja pengadilan. Dan Roy Suryo CS tidak mau melakukan proses perdamaian dan negosiasi karena tetap bersih keras meminta ijazah asli Jokowi ditunjukkan,” jelasnya.

    Heru menekankan, Rakernas Kagama mendatang bisa menjadi ruang strategis untuk mempertemukan para pihak, apalagi acara tersebut disebut juga akan dihadiri tokoh kunci.

  • AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK Buntut Tak Panggil Bobby Nasution

    AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK Buntut Tak Panggil Bobby Nasution

    GELORA.CO -Drama internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanas. Buntut dari dugaan tidak dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, sebagai saksi dalam kasus suap proyek jalan, AKBP Rossa Purbo Bekti (Kasatgas Penyidikan KPK) kini harus berhadapan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi bahwa Rossa bersama satu penyidik lainnya, Boy, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 4 Desember 2025. Pemeriksaan ini adalah tahap klarifikasi awal mengenai alasan di balik tidak dipanggilnya Bobby Nasution.

    “Benar, dua orang penyidik Rossa dan Boy diperiksa,” kata Gusrizal kepada RMOL, Kamis pagi, 4 Desember 2025.

    Pemeriksaan ini tidak hanya menyasar penyidik. Sehari sebelumnya, pada Rabu 3 Desember 2025 Dewas juga telah memanggil dan memeriksa dua orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait isu pemanggilan Gubernur Sumut tersebut.

    Langkah klarifikasi ini merupakan pemeriksaan pendahuluan. Jika nantinya ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran kode etik, kasus ini akan dinaikkan ke tahap sidang etik.

    Pemeriksaan ini berakar dari laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) ke Dewas KPK pada 17 November 2025. Koordinator KAMI, Yusril S Kaimudin, menduga adanya upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa.

    Dalam laporannya, KAMI menyoroti isu independensi KPK. Yusril bahkan menyinggung peristiwa kebakaran rumah Hakim yang sebelumnya meminta tim JPU KPK untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi di persidangan.

    “Kami percaya kepada KPK, bahwasanya ini harus dipandang semuanya sama rata. Jangan sampai ada intervensi-intervensi khusus yang kemudian mengamankan Bobby Nasution,” tegas Yusril, merujuk pada latar belakang Bobby sebagai menantu Presiden Jokowi.

    KAMI menuntut Dewas untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap AKBP Rossa atas dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas, menilai sejauh mana tindakan ini memengaruhi kredibilitas Lembaga, serta mengambil langkah etik yang diperlukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK.

    Yusril mengultimatum, jika laporan ini tidak direspon secara transparan kepada publik, KAMI akan mengambil tindakan turun ke jalan. 

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

  • Enggan Lakukan Permintaan Komisi Informasi, UGM Dinilai Semakin Vulgar Lindungi Jokowi dari Pengungkapan Ijazah Palsu

    Enggan Lakukan Permintaan Komisi Informasi, UGM Dinilai Semakin Vulgar Lindungi Jokowi dari Pengungkapan Ijazah Palsu

    Fajar.co.id, Jakarta — Sikap perwakilan UGM yang tidak mengamini permintaan hakim untuk melakukan uji konsekuensi terkait Kartu Hasil Studi (KHS) milik Jokowi dengan melibatkan pihak eksternal jadi sorotan.

    Sikap itu dinilai sebagai bukti bahwa Universitas Gajah Mada (UGM) semakin vulgar melindungi dan memproteksi Jokowi agar kejanggalan ijazahnya tidak terbuka ke publik.

    Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadilah. Menurut dia, UGM bergerak untuk melindungi Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dilihatnya dalam sidang lanjutan sengketa informasi yang digelar Komisi Informasi Pusat, pada Selasa (2/12/2025).

    Pada kesempatan itu, Rizal hadir sebagai pengunjung dalam sidang sengketa informasi publik yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi).

    Rizal pun menganggap hal itu merupakan bentuk UGM melindungi Jokowi.

    “Saya kira UGM itu selalu memproteksi (Jokowi). Walaupun sudah diberi oleh pihak hakim ini jangan hanya konteks Jokowi tapi umum saja, sampai sebegitunya, tapi frame berpikir dia (UGM) Jokowi harus dilindungi,” beber Rizal kepada awak media di Kantor Komisi Informasi Pusat, Selasa (2/12/2025).

    Rizal menilai hal ini menjadi masalah serius dalam perkara ijazah Jokowi yang tak kunjung bisa dilihat publik. UGM pun dinilai Rizal memang berniat menutupi informasi perjalanan akademik Jokowi saat berkuliah di UGM.

    Lihat saja Dekan, Rektor, sampai ke pihak perwakilannya di pihak termohon KIP. Sama saja, menyembunyikan. Tidak mau menunjukan hal yang sebenarnya kepada publik, bagaimana Jokowi dalam statusnya dalam perkuliahan, maupun hasil, KKN dan sebagainya,” tegas Rizal.

  • Rizal Fadillah: Jokowi Pengkhianat Negara

    Rizal Fadillah: Jokowi Pengkhianat Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, blak-blakan menyebut Presiden ke-7, Jokowi, sebagai pengkhianat negara.

    Salah satu tersangka dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya ini menyebabkan, ungkapan tidak boleh ada negara dalam negara Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin republik dalam republik, seolah menjadi cahaya di tengah kegelapan.

    “PT. IMIP terbongkar memiliki bandara internasional tanpa aturan imigrasi dan bea cukai yang semestinya,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Selasa (2/12/2025).

    Dikatakan Rizal, kedaulatan bangsa dan negara terusik. Produk Jokowi baru dipermasalahkan ketika eranya selesai.

    “Tentu bukan tidak diketahui sebelumnya. Persoalan republik (Cina) dalam republik (Indonesia) ini nampaknya bukan hanya di Morowali tetapi juga di Halmahera, PIK 1-2, IKN, Rempang, dan wilayah potensional lain seperti Pulau Bintan dan Batang,” bebernya.

    Lanjut Rizal, temuan Sjafrie mestinya ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas dan konsekuen termasuk kemungkinan penutupan perusahaan China tersebut.

    “Kedaulatan negara harus diutamakan. Jokowi adalah biang kerok, pengkhianat negara. Pemerintahannya  sangat pragmatis. Komisi-komisi proyek berbau korupsi dan kolusi terendus,” tegasnya.

    Blak-blakan, Rizal mengatakan bahwa pembangunan di era Jokowi hanya menyejahterakan segelintir pejabat dan pengusaha.

    “Kerja sama Jokowi, Luhut, dan lainnya dengan pemilik modal bersimbiosis mutualisme. Rakyat pribumi hanya ditempatkan sebagai pekerja, pengabdi dan pelayan,” Rizal menuturkan.

  • TPUA Tuding UGM Lindungi Jokowi terkait Polemik Ijazah, Cenderung Tutupi Informasi

    TPUA Tuding UGM Lindungi Jokowi terkait Polemik Ijazah, Cenderung Tutupi Informasi

  • PSI Dorong Kaesang Bin Jokowi Nyalon Presiden, Ahmad Ali Singgung Takdir Allah

    PSI Dorong Kaesang Bin Jokowi Nyalon Presiden, Ahmad Ali Singgung Takdir Allah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep disiapkan partainya menjadi pemimpin masa depan. Tak tanggung-tanggung, partai berlambang gajah itu akan mendorong Kaesang menjadi Presiden RI.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali. Menurutnya, Kaesang saat ini belum bersedia dicalonkan. Namun tak menutup kemungkinan 10 tahun ke depan, pemikiran itu berubah.

    “Siapa tahu ketum kita (PSI) ini 10 tahun yang akan datang jadi presiden kita. Siapa tahu,” kata Ahmad Ali dalam Rakorwil PSI se-Sultra yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara belum lama ini.

    Ali mengakui bahwa saat ini Kaesang mungkin belum menunjukkan ketertarikan untuk maju sebagai calon presiden.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perjalanan politik seseorang bisa berubah kapan saja.

    “Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Hari ini belum tentu mau, dipaksa juga dia tidak mau. Namun, kalau takdir Allah yang menentukan, siapa yang mau tolak?,” ucapnya lugas.

    Karena itu, menurut Ali, PSI harus sejak dini membangun pengenalan publik terhadap figur Kaesang.

    Ia menegaskan pentingnya kesiapan partai untuk melahirkan pemimpin, bukan sekadar mengikuti arus politik partai besar.

    “Jadi, sebelum itu kita (PSI) sudah harus memperkenalkan kepada masyarakat,” tegas mantan politisi Nasdem itu.

    Ali mengaku, PSI tidak ingin selamanya berada di posisi papan tengah sebagai pengikut dalam konstelasi politik nasional.

    “Kami tentu juga mau melahirkan pemimpin, sampai kapan mau hanya menjadi pengikut. Kalau hanya sekedar jadi follower dan bagi-bagi kekuasaan, ya ngapain,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah dalam kondisi bencana seperti saat ini adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dibiayai oleh APBN melalui DSP yang dikelola di bawah BNPB.

    “Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Kendati demikian, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Joko Widodo itu tak memerinci lebih lanjut besaran DSP dimaksud. Dia menyebut besaran dananya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan Tanggap Darurat, dan akan dibelanjakan secara akuntabel.

    Secara terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memberikan tambahan anggaran ke BNPB untuk penanganan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Menurut Bendahara Negara, saat ini BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar lebih. Apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, outlook anggaran BNPB 2025 adalah Rp2 triliun. 

    “Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya. Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya,” ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya tidak mengingat jelas pos anggaran di APBN yang sudah disiapkan untuk kebutuhan situasi darurat bencana seperti saat ini. Namun, dia menyebut pengalokasian tambahan anggaran itu bakal langsung diberikan seketika BNPB menyampaikan pengajuan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjamin bahwa dana untuk anggaran biaya tambahan (ABT) itu cukup, termasuk untuk rehabilitasi dampak bencana. 

    “Tinggal BNPB mengajukan ABT [Anggaran Biaya Tambahan] ke kami. Nanti kami proses,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat turut bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi daerah terdampak bencana.