Xcloud.id

Tag: Joko Waluyo

  • Akhirnya Bupati Pati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen usai Desakan Masyarakat

    Akhirnya Bupati Pati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen usai Desakan Masyarakat

    GELORA.CO  – Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula naik hingga 250 persen setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat. 

    Keputusan tersebut disampaikan langsung Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat (8/8/2025) pagi.

    Dalam keterangannya, Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, menyatakan pembatalan kebijakan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas daerah.

    “Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” tegas Sudewo.

    Dengan demikian, tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati akan kembali menggunakan tarif lama yang berlaku pada tahun 2024. Namun, sebagai konsekuensinya, beberapa proyek strategis terpaksa ditunda pelaksanaannya. Proyek tersebut antara lain revitalisasi Alun-alun Pati dan pembangunan lanjutan RSUD Soewondo.

    Meski kebijakan telah dibatalkan, sejumlah elemen masyarakat tetap berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang.

    Koordinator Lapangan Aksi Teguh Istiyanto mengaku sudah telanjur kecewa dengan sikap Bupati Pati selama polemik kenaikan pajak berlangsung dan akan menggelar aksi agar bupati diganti.

    Sikap berbeda ditunjukkan oleh Joko Waluyo, Kepala Desa Kedalungan. Dia menyambut positif keputusan Bupati yang akhirnya mendengarkan suara rakyat kecil

  • Pemkab Bantul sebut kemarau basah berdampak positif untuk pertanian

    Pemkab Bantul sebut kemarau basah berdampak positif untuk pertanian

    adanya kemarau basah ini dampak ke petani, mereka cukup gembira terutama daerah daerah yang bukan irigasi teknis

    Bantul (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa intensitas hujan yang turun pada musim kemarau atau kemarau basah akhir-akhir ini memberikan dampak positif kepada sektor pertanian daerah itu.

    “Kalau dampak di sektor pertanian tidak ada permasalahan, tapi dengan adanya kemarau basah ini dampak ke petani, mereka cukup gembira terutama daerah daerah yang bukan irigasi teknis,” kata Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo di Bantul, Minggu.

    Daerah bukan irigasi teknis merupakan daerah yang sistem pengairan tidak mengandalkan jaringan irigasi dengan bangunan permanen, tidak seperti daerah irigasi teknis yang tersedia jaringan irigasi maupun bangunan permanen.

    “Jadi, seperti daerah tadah hujan petani senang karena tanah bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian, selama ini tidak ada masalah terkait dengan kemarau basah,” katanya.

    Menurut dia, begitu juga dengan daerah irigasi teknis, justru semakin menguntungkan petani karena ketersediaan air untuk cadangan irigasi melimpah, tinggal bagaimana petani mengatur jaringan agar tidak menggenangi tanaman.

    Meski demikian, kata dia, petani tetap diimbau mewaspadai potensi penyakit yang menyerang tanaman pertanian, karena faktor kelembaban tanah yang tinggi karena curah hujan tersebut.

    “Sejauh ini untuk penyakit tanaman tidak ada, namun tetap waspada, dari dinas teman teman di lapangan juga waspada, jadi kita lebih intensif ke lapangan. Tapi tidak ada antisipasi, karena saat ini sektor pertanian aman-aman saja,” katanya.

    Dia juga berharap dengan adanya hujan di musim kemarau justru dimanfaatkan sebagian petani untuk melakukan percepatan tanam bila setelah panen, sehingga dari yang seharusnya membiarkan waktu lama setelah panen, kegiatan tanam di lahan yang sama dipercepat.

    “Jadi, petani yang ada di Bantul jangan sampai lahan itu nganggur, atau tanah itu tidak dimanfaatkan untuk tanaman. Harapan kami justru untuk tanaman pangan, mungkin padi maupun jagung. Jadi, sebetulnya ini menguntungkan petani tidak hanya di Bantul,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kades Demangan Ungkap Asal-usul Lahan Pabrik Esemka, Sewa Rp134 Juta Per Tahun, Pembayaran Lancar – Halaman all

    Kades Demangan Ungkap Asal-usul Lahan Pabrik Esemka, Sewa Rp134 Juta Per Tahun, Pembayaran Lancar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Kepala Desa (Kades) Demangan, Kecamatan Boyolali, Jawa Tengah, Rosyid Setiawan, membeberkan asal-asal lahan tempat didirikannya PT Solo Manufaktur Kreasi (pabtik Esemka).

    Rosyid mengatakan pabrik Esemka didirikan di atas lahan Desa Demangan seluas 11 hektar yang disewa sejak 2015.

    Menurut Rosyid, lahan desa itu disewa untuk jangka waktu 30 tahun.

    Untuk biaya sewa, dikenakan tarif Rp114 juta per tahun.

    Tetapi, sejak dua tahun terakhir, biaya sewa meningkat menjadi Rp134 juta.

    “Baru 2 tahun terakhir ini ada kenaikan tarif sewa menjadi Rp134 juta,” ungkap Rosyid, Rabu (9/4/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Terkait pembayaran sewa, Rosyid mengaku hingga saat ini tak ada masalah alias lancar.

    Ia juga mengungkapkan masih banyak warganya yang bekerja di pabrik Esemka.

    “Masih ada karyawan. Kalau karyawan yang ada di situ, setahu saya kurang lebih antara 100-150 karyawan,” kata Rosyid.

    Tetapi, Rosyid mengaku tidak tahu-menahu seperti apa aktivitas di dalam pabrik Esemka.

    “Tapi, aktivitas di dalamnya seperti apa, saya juga tidak tahu,” pungkas dia.

    Diketahui, pabrik Esemka kembali menjadi sorotan setelah warga Ngoresan, Kecamatan Jebres, Kota solo, Aufaa Luqman Re A (19), menggugat Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri Solo (PN Solo).

    Gugatan ini diajukan lantaran Aufaa merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil Esemka.

    Aufaa mengaku sudah melakukan pembayaran untuk pemesanan dua unit mobil Esemka.

    Tetapi, hingga saat ini, ia tak kunjung menerima mobil pesanannya.

    “Klien kami sudah merencanakan pembelian dua unit, tapi kenyataannya tidak ada produksi massal dan distribusinya pun minim,” ungkap kuasa hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto, Selasa (8/4/2025).

    “Produk tidak berlanjut, pemasaran tidak jelas. Klien kami akhirnya tidak bisa mendapatkan mobil yang diidamkan,” imbuh dia.

    Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara PN SKT-08042025051 itu, Aufaa menuntut ganti rugi sebesar Rp300 juta. Nominal itu setara dengan harga dua unit mobil yang akan ia beli.

    Tak hanya Jokowi, Aufaa juga menggugat dua pihak lainnya, yaitu mantan Wakil Presiden, Maruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi.

    Sidang Perdana Bakal Digelar 24 April 2025

    Humas PN Solo, Bambang Aryanto, mengungkapkan sidang perdana gugatan Aufaa Luqman Re A terhadap Jokowi bakal digelar pada 24 April 2025 mendatang.

    Bambang juga mengatakan PN Solo telah menunjuk tiga hakim yang akan memimpin sidang tersebut.

    Mereka adalah Putu Gede Hariadi, Subagyo, dan Joko Waluyo.

    “Majelis Hakim dibuat penetapan hari sidang pertama, yaitu Kamis, 24 April 2025. (Agendanya) merupakan pemanggilan pertama. Itu acara pemanggilan pihak-pihak,” ungkap dia, Kamis (10/4/2025).

    “Oleh PN Solo telah ditetapkan Majelis Hakim yaitu Putu Gede Hariadi, anggota Majelis Hakim Subagyo, dan Joko Waluyo,” lanjutnya.

    Bambang pun memastikan sidang akan digelar secara terbuka.

    Saat disinggung mengenai kehadiran Jokowi, ia belum bisa memastikan.

    Sebab, menurut dia, bagi pihak tergugat, diberikan toleransi untuk tidak hadir dan bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

    “Kalau secara hukum prosedurnya harus dihadiri kalau dipanggil PN, tapi dalam praktiknya masih ada toleransi.”

    “Mungkin bisa jadi pas hari sidang belum hadir akan dipanggil sekali lagi,” jelas Bambang.

    “Tapi, kalau penggugat idealnya harus hadir, kalau tergugat masih diberikan toleransi, bisa diwakilkan kuasa hukumnya, itu kewenangan pihak yang digugat untuk membiasakan kepada penasehat hukum,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Potret Pabrik Esemka di Boyolali, Bagian Depan Masih Ada Showroom, Ada Pikap Bima

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunSolo.com/Tri Widodo/Andreas Chris)

  • Kaesang Tutup Mulut Ditanya Soal Jokowi Digugat Warga Solo Gegara Mobil Esemka – Halaman all

    Kaesang Tutup Mulut Ditanya Soal Jokowi Digugat Warga Solo Gegara Mobil Esemka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SALATIGA – Kaesang Pangarep tutup mulut ketika ditanya soal warga Solo menggugat sang ayah, Joko Widodo (Jokowi) soal mobil Esemka.

    Momen itu terjadi ketika Kaesang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Salatiga pada Kamis (10/4/2025).

    Ditanya wartawan soal gugatan itu, putra ketiga Jokowi ini hanya menangkupkan tangan di depan dadanya.

    Ia justru memilih bersalaman dengan beberapa orang untuk berpamitan tanpa merespons pertanyaan dari wartawan.

     

    Gugatan Wanprestasi Gagalnya Produksi Massal Mobil Esemka Ditujukan ke Jokowi hingga Maruf Amin

    Diberitakan TribunSolo.com sebelumnya, gugatan wanprestasi terkait gagalnya produksi massal mobil Esemka telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah.

    Gugatan ini tidak hanya ditujukan kepada PT Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen mobil Esemka, namun juga menyeret Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin.

    Untuk pihak penggugat adalah Aufaa Luqmana Re A, yang merupakan putra dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

     

    Jadwal Sidang Gugatan

    Gugatan Perdata yang dilayangkan Aufaa Luqmana Re A (19) warga Solo terhadap Joko Widodo (Jokowi), Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Pengadilan Negeri (PN) Solo resmi terdaftar dan segera disidangkan.

    Humas PN Solo Bambang Aryanto mengungkapkan, gugatan Wanprestasi tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt G/2025/PN Skt.

    “Benar kemarin hari Rabu 9 April 2025 masuk gugatan. Gugatannya sendiri mengenai kualifikasi perkaranya wanprestasi dan mendapatkan nomor registrasi 96/Pdt G/2025/PN Skt,” ungkap Bambang saat ditemui di PN Solo.

    “Penggugat Aufaa, alamat Ngoresan RT 1 RW 2 Jebres. Sekali kuasa hukum penggugat Arif Sahudi dkk (dan kawan-kawan). (Untuk) Tergugat 1 Jokowi, Tergugat 2 Maruf Amin, Tergugat 3 PT SMK,” lanjut dia.

    Bambang mengatakan, PN Solo telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memimpin sidang tersebut.

    “Oleh PN Solo telah ditetapkan Majelis Hakim yaitu Putu Gede Hariadi, anggota Majelis Hakim Subagyo, dan Joko Waluyo,” terang Bambang.

    Disinggung kapan sidang pertama tersebut digelar, Bambang menyebutkan bahwa sidang akan dimulai pada akhir April.

    “Majelis Hakim dibuat penetapan hari sidang pertama yaitu Kamis 24 April 2025. Merupakan pemanggilan pertama. Itu acara pemanggilan pihak-pihak,” urai dia.

    Bambang mengatakan sidang nantinya berjalan terbuka untuk umum.

    Hanya saja, ia menambahkan bahwa belum bisa dipastikan tergugat termasuk Jokowi apakah akan hadir langsung ke persidangan nantinya.

    “Kalau secara hukum prosedurnya harus dihadiri kalau dipanggil PN, tapi dalam praktiknya masih ada toleransi. Mungkin bisa jadi pas hari sidang belum hadir akan dipanggil sekali lagi,” kata Bambang.

    “Tapi kalau penggugat idealnya harus hadir, kalau tergugat masih diberikan toleransi. Bisa diwakilkan kuasa hukumnya, itu kewenangan pihak yang digugat untuk membiasakan kepada penasehat hukum,” pungkasnya.

     

    Kronologi Jokowi Digugat Gara-gara Mobil Esemka

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi digugat secara perdata oleh seorang warga Solo bernama Aufaa Luqmana (19) terkait penjualan mobil Esemka.

    Selain Jokowi, Aufaa juga menggugat Maruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi ke Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, mengatakan gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara PN SKT-08042025051.

    Sigit menerangkan kliennya kecewa tak kunjung dapat membeli dua mobil Esemka jenis pikap untuk usaha angkut barang.

    “Kami mewakili kepentingan hukum dari saudara Aufaa Luqman warga Solo yang menggugat tiga pihak,” paparnya.

    JOKOWI DIGUGAT TERKAIT ESEMKA – Joko Widodo (Jokowi) digugat oleh calon pembeli mobil Esemka di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (8/4/2025). Gugatan perdata tersebut dilayangkan oleh sosok bernama Aufaa Luqman Re A (19) warga Ngoresan, Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto menerangkan bahwa kliennya telah melayangkan gugatan ke PN Solo lantaran merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil Esemka. (Tribun Solo/Andreas Chris Febrianto)

    Menurutnya, ada dua pokok gugatan yang dilayangkan yakni para tergugat tak dapat memenuhi janji produksi mobil Esemka secara masif.

    “Sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi,” imbuhnya.

    Kemudian kliennya meminta ganti rugi materiil senilai Rp 300 juta lantaran tak dapat membeli dua buah mobil Esemka.

    “Atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil Esemka pikap itu satunya Rp 150 juta. Karena dia ingin membeli 2 mobil makanya jadi Rp 300 juta rupiah,” sambungnya.

    Majelis Hakim PN Solo diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.

    “Terhadap PT Solo Manufaktur Kreasi, penggugat meletakkan sita jaminan agar si tergugat memenuhi prestasinya apabila gugatan itu dikabulkan,” imbuhnya.

    Sigit menambahkan kliennya telah menabung beberapa tahun untuk membeli dua mobil Esemka.

    Bahkan, Aufaa sempat mendatangi gudang Esemka pada tahun 2021 silam.

    “Memang sudah menabung dan sudah survei juga ke Sambi untuk melihat gudang mobilnya serta ketemu marketingnya,” ungkap Sigit.

    “Kurang lebih tahun 2021 setelah covid mulai survei. Waktu itu tidak bisa masuk ke dalam, hanya di ruang lobi kemudian diajak ngobrol marketingnya terkait spek mobil,” jelasnya.

    PENGGUGAT JOKOWI – Aufaa Luqman Re A (19) pemuda asal Solo, Jawa Tengah kini menjadi sorotan usai melayangkan gugatan perdata yang ditujukan kepada tiga pihak yakni Joko Widodo (Jokowi), Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (8/4/2025). (IST)

     

    Bagaimana Kondisi Pabrik Esemka?

    Berdasarkan pengamatan dari pabrik Esemka yang terletak di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, para karyawan masih lalu lalang.

    Di bagian depan pabrik terdapat showroom yang menampilkan sejumlah produk mobil Esemka termasuk pikap Bima yang dipermasalahkan penggugat.

    Satpam pabrik yang enggan disebut identitasnya menyatakan ada ratusan karyawan yang masih bekerja.

    Satpam juga melarang mengambil gambar situasi pabrik lantaran manajemen tak ada di lokasi.

    “Masih beroperasi seperti biasa,” ucapnya, Rabu (9/4/2025).

    MOBIL ESEMKA – Eks Wali kota Solo, Joko Widodo, menaiki mobil ESEMKA Rajawali kebanggaannya, saat melakukan kunjungan di kantor Warta Kota, Kompas Gramedia, Jakarta, Minggu (26/2/2012). Mobil ESEMKA tersebut akan melalui uji emisi di Serpong, agar secepatnya memasuki pasaran mobil nasional. (TRIBUNNEWS)

    Kepala Desa (Kades) Demangan, Rosyid, mengatakan para karyawan pabrik merupakan warganya.

    “Masih ada karyawan. Kalau karyawan yang ada di situ setahu saya kurang lebih antara 100-150 karyawan. Tapi aktivitas di dalamnya seperti apa, saya juga tidak tahu,” ungkapnya.

    Ia menerangkan pabrik Esemka menempati lahan desa seluas 11 Hektar.

    Lahan tersebut disewa selama 30 tahun dengan biaya Rp 114 juta per tahun.

    “Baru 2 tahun terakhir ini ada kenaikan tarif sewa menjadi Rp 134 juta,” sambungnya.

    Menurutnya, pembayaran sewa tanah tak pernah ada kendala dan keterlambatan. (tribun network/thf/TribunSolo.com)

  • PN Surakarta Gelar Sidang Perdana Gugatan Terhadap Jokowi Terkait Mobil Esemka pada 24 April

    PN Surakarta Gelar Sidang Perdana Gugatan Terhadap Jokowi Terkait Mobil Esemka pada 24 April

    loading…

    Humas Pengadilan Negeri Surakarta Bambang Ariyanto mengatakan, sidang pertama gugatan terhadap Jokowi terkait mobil Esemka bakal digelar 24 April 2025. Foto/SiindoNews/vitriana D

    SOLO – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta ( Solo ) segera menggelar sidang gugatan wanprestasi yang diajukan Aufa Luqmana REA warga Ngoresan, Jebres, Solo, Jawa Tengah.

    Gugatan ditujukan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kemudian Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin serta PT Manufaktur Kreasi berkaitan dengan gagalnya produksi mobil Esemka.

    Humas Pengadilan Negeri Surakarta Bambang Ariyanto mengatakan, pihaknya telah menerima surat gugatan Wanprestasi pada Rabu, 9 April 2025, dengan No Registrasi 96/PDTG/2025/PN Surakarta. “Kemarin telah masuk gugatan mengenai kualifikasi perkara nya wanprestasi,” kata Bambang, Kamis (10/4/2025).

    Dalam gugatan perdata ini, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah menetapkan sidang pertama, yakni hari pertama Kamis, 24 April 2025.

    “Sidang hari pertama Kamis 24 April 2025. Itu merupakan pemanggilan pertama, itu masih acara pemanggilan pihak-pihak,” ujarnya.

    Sementara selaku Ketua Majelis Hakim yaitu, Putu Gede Hariyadi, anggota Subagyo, dan Joko Waluyo. “Sidang digelar secara terbuka, kalau secara hukum harus dihadiri oleh semua tergugat, kalau penggugat idealnya harus hadir wong dia yang gugat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Aufaa menggugat tiga pihak tersebut lantaran merasa dirugikan usai tak kunjung bisa membeli mobil Esemka jenis Bima pikap yang sedianya akan digunakan untuk modal membuka usaha jasa angkutan barang.

    Pemuda berusia 19 tahun tersebut mengaku telah tertarik sejak lama dengan mobil yang pertama kali diperkenalkan Jokowi kala menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2012.

    (cip)

  • Perluasan Tanam Jagung di Yogyakarta, Bantul Ditarget 1.200 H hingga Lebaran

    Perluasan Tanam Jagung di Yogyakarta, Bantul Ditarget 1.200 H hingga Lebaran

    Kapolri minta Bhabinkamtibmas dibantu pihak desa komunikasi dengan Bulog guna memastikan hasil panen jagung petani terserap baik. Ini agar memberikan efek berantai pada kesejahteraan petani.

    Selain itu, Listyo mengungkapkan bahwa pemerintah terus mengupayakan adanya sistem pengering untuk jagung. Mengingat harga jagung kering lebih tinggi ketimbang harga jagung basah.

    Sebagai dukungan terhadap program tanam jagung di DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menginginkan program ini disandingkan dengan program ‘Lumbung Mataram’. Ini program inisiasi Pemda DIY dalam mengembangkan komoditas pangan bernilai tinggi di setiap dusun.

    “Keikutsertaan dalam program Lumbung Mataram itu adalah tanggung jawab dari lurah. Hakekatnya program ini untuk menambah penghasilan masyarakat dengan penanaman komoditas berharga tinggi,” katanya.

    Menurut Sultan, tanah kas desa yang sudah menjadi tanah kasultanan bebas dimanfaatkan untuk penanaman komoditas pangan. Khusus jagung, diharapkan dipilih varietas dengan standar tertentu untuk kebutuhan pakan ternak.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Bantul, Joko Waluyo menyebut pihaknya tahun menargetkan luas tanam jagung di 2025 seluas 5.196 hektare, yang terdiri dari 3.878 hektare lahan baku sawah dan 1.318 tanah-tanah belum dimanfaatkan untuk pertanian.

    “Harapannya di 2025 ini bisa produksi 45 ribu ton karena tahun lalu hanya sekitar 34 ribu ton. Serapan di Bantul kita ada populasi ayam petelur 1 juta ekor, kedua untuk jagung pipil kering Bulog mau menerima Rp5.500 per kilogram,” tutupnya.

  • Pemkab Bantul proyeksikan penanaman jagung seluas 5.196 ha pada 2025

    Pemkab Bantul proyeksikan penanaman jagung seluas 5.196 ha pada 2025

    pada tahun 2025 ini kita proyeksikan bisa menanam jagung seluas 5.196 ha dengan produksi hingga 45 ribu ton

    Bantul (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan dapat melakukan penanaman jagung hingga mencapai seluas 5.196 hektare (ha) sepanjang tahun 2025.

    “Untuk jagung produksi kita pada tahun 2024 sekitar 30 sampai 40 ribu ton jagung, kemudian pada tahun 2025 ini kita proyeksikan bisa menanam jagung seluas 5.196 ha dengan produksi hingga 45 ribu ton,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo di Bantul, Minggu.

    Menurut dia, lahan pertanian seluas 5.196 ha tersebar di seluruh wilayah Bantul yang akan dimanfaatkan untuk tanaman jagung tersebut terdiri atas lahan baku sawah seluas 3.878 ha, dan bukan lahan baku sawah seluas 1.318 ha.

    Dia mengatakan salah satu lahan bukan lahan baku sawah yang ditanami komoditas jagung di antaranya di wilayah Dusun Klaras, Kelurahan Canden, Jetis, seluas lima hektare, yang juga merupakan lokasi penanaman jagung bantuan sinergi Kementerian Pertanian dan Polri.

    “Lahan di Klaras itu sudah 10 tahun lebih tidak bisa dimanfaatkan, merupakan lahan mangkrak, lahan kas desa Kelurahan Canden yang kemarin di ‘land clearing’. Kemudian ditanami jagung jenis hibrida, semoga nanti ke depan tiga empat empat bulan bisa panen,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, harapannya nanti hasil panenan jagung di lahan bukan baku sawah tersebut bisa menambah produksi komoditas jagung Kabupaten Bantul pada tahun 2025.

    “Kami proyeksikan produksi jagung di tahun 2025 sebanyak 45 ribu ton, karena di Bantul ada populasi ayam petelur satu juta ekor, sehingga disamping untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak Bantul juga Bulog yang siap menyerap jagung pipil,” katanya.

    Lebih lanjut, Joko mengatakan, di Kabupaten Bantul salah satu sektor yang memberikan produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar adalah sektor pertanian, yang mencapai 13 persen untuk Bantul.

    “Di musim pandemi 2022-2021 sektor pertanian masih menyumbang pertumbuhan empat persen dibanding pertumbuhan sektor yang lain. Alhamdulillah untuk sektor pertanian di Bantul memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKPP Bantul pastikan stok padi jelang bulan Ramadhan aman

    DKPP Bantul pastikan stok padi jelang bulan Ramadhan aman

    Bantul (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan ketersediaan padi di tingkat petani menjelang bulan Ramadhan tahun ini aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

    “Untuk padi musim ini kan sudah mulai panen, bahkan bulan ini ada panenan di tiga titik sawah, dan juga bulan bulan depan akan panen terus lahan sawah kita,” kata Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo di Bantul, Rabu.

    Pihaknya belum menghitung detail luasan tanam dan panen padi pada musim Januari ini, namun total lahan pertanian baku di Bantul seluas 13.991 hektare, yang rata rata setiap tahun ditanami padi dua hingga tiga kali.

    Dia juga mengatakan, para petani di wilayah Bantul sebagian memanfaatkan hasil panen untuk dijual dan sebagian dikonsumsi untuk kebutuhan pangan keluarga.

    “Kita di Bantul itu tidak masalah, meskipun kepemilikan lahan masing-masing petani tidak begitu luas, hasil panen banyak dibawa pulang untuk ketersediaan konsumsi. Jadi tidak ada masalah,” katanya.

    Lebih lanjut dia juga mengatakan, yang masih diupayakan pemerintah saat ini adalah bagaimana harga gabah petani tersebut dibeli sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP) agar petani lebih sejahtera.

    “Harga HPP kita belum sesuai HPP pemerintah, masih di bawah Rp6.000 per kilogram. Makanya dengan kunjungan Menteri Pertanian yang lalu diharapkan akan menaikkan HPP, otomatis kesejahteraan petani semakin meningkat,” katanya.

    Sementara itu, dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian, diperlukan optimalisasi percepatan tanam dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, alat mesin pertanian, suplai air yang lancar, ketersediaan pupuk dan benih unggul.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025