Xcloud.id

Tag: Joko Sutopo

  • Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Bupati Wonogiri

    Joko Sutopo
    , atau yang akrab disapa Jekek, memastikan bahwa ribuan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayahnya akan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja setiap lima tahun, hingga mencapai usia pensiun.
    Akan tetapi, perpanjangan kontrak tersebut bergantung pada kinerja dan kompetensi guru yang bersangkutan, sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku.
    “Selama kinerja dan kompetensi
    guru PPPK
    baik dan sesuai dengan kebutuhan instansi, kontrak mereka akan diperpanjang,” kata Jekek.
    “Oleh karena itu, para guru PPPK harus memastikan kinerjanya tetap optimal untuk dapat memperpanjang kontrak mereka,” ujar Jekek dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2024).
    Pernyataan tersebut disampaikan Jekek saat bertatap muka dengan sekitar 3.400 guru PPPK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (26/11/2024).
    Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para guru PPPK untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai status kontrak setelah lima tahun bekerja.
    Pada kesempatan tersebut, Jekek memberikan penjelasan bahwa
    Pemkab Wonogiri
    akan terus memperpanjang kontrak bagi guru PPPK yang memiliki kinerja baik.
    “Jika kinerjanya baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri pasti akan terus memperpanjang kontraknya. Kita membutuhkan sekitar 7.000 guru di Wonogiri, dan 3.400 di antaranya sudah berstatus PPPK,” jelasnya.
    Saat ini, jumlah guru PPPK di Kabupaten Wonogiri mencapai sekitar 3.400 orang yang mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh wilayah.
    Sementara itu, sekitar 3.600 guru lainnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    Jekek menambahkan, Pemkab Wonogiri tidak akan menambah jumlah guru PNS yang dapat menggeser posisi guru PPPK, melainkan akan mengisi kekosongan guru PNS hanya apabila ada pensiun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu Regional 28 November 2024

    Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu Regional 28 November 2024

    Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Bupati
    Wonogiri

    Joko Sutopo
    atau Jekek menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri perlu menyelesaikan persoalan krusial di bidang kesehatan melalui peningkatan integrasi layanan kesehatan primer di Pos Pelayanan Terpadu (
    Posyandu
    ).
    “Lewat tema ini maka
    Pemkab Wonogiri
    mendorong dan mengajak warga untuk bersama menumbuhkan kesadaran kolektif untuk berperilaku hidup sehat,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).
    Hal tersebut disampaikan dalam apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 bertemakan “Gerak Bersama, Sehat Bersama” di Lapangan Parkir Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Selasa (12/11/2024).
    Jekek mengungkapkan, seluruh Posyandu ditargetkan untuk dapat memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan kepada seluruh masyarakat, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Dengan peningkatan pelayanan tersebut, warga diharapkan dapat disiplin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
    ”Penyakit yang ada sekarang itu karena gaya hidup kurang sehat, tidak disiplin dalam memeriksakan kesehatan. Untuk itu pencegahan perlu dilakukan. Dan saat ini
    universal health coverage
    (UHC) Wonogiri sudah terpenuhi, tetapi itu saja belum cukup,” tambahnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonogiri Setyarini mengatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kabupaten Wonogiri sudah mencapai 87 persen. Cakupan ini telah memenuhi UHC tingkat pratama.
    “Kendati demikian, Pemkab Wonogiri masih memiliki tantangan besar untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat. Terlebih, kesadaran warga untuk memeriksa kesehatan diri secara rutin masih rendah,” ungkapnya.
    Setyarini menilai, penyakit tidak menular seperti jantung,
    stroke
    , kanker, dan diabetes dapat dicegah jika masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
    Berdasarkan data 2023, jumlah penderita hipertensi di Wonogiri sebanyak 406.612 orang dan penderita diabetes sebanyak 17.590 orang.
    “Untuk mendeteksi dini penyakit tersebut maka kami meningkatkan layanan primer melalui Posyandu integrasi. Dengan demikian semua Posyandu bisa melayani semua siklus kehidupan dan kesehatan warga dapat dipantau setiap bulan di Posyandu,” paparnya.
    Selain itu, Setyarini juga menyampaikan bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Wonogiri adalah 2.154 unit. Dari jumlah itu, hanya 40 persen Posyandu yang telah terintegrasi layanan primer, sehingga dapat melayani pemantauan kesehatan.
    “Pemantauan kesehatan di Posyandu dapat berupa pengecekan kondisi ibu hamil, penimbangan bayi, pengecekan gula darah, tekanan darah. Kami juga memberikan edukasi kesehatan kepada warga,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Namun, Wakil Presiden terpilih itu hanya dapat penghargaan kinerja Pemerintah Daerah di Hari Puncak Otonomo Daerah (Otodo).

    “Saya sampaikan penghargaan yang diberikan dalam bentuk Satyalancana pada sejumlah kepala daerah termasuk Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satyalancana tetapi dapat piagam penghargaan masuk kelompok kedua (Pemda) itu,” kata Tito, usai upacara Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

    Tito menyampaikan alasan Gibran yang telah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia itu absen hadir di event nasional ini karena bentrok dengan jadwal kegiatan yang padat.

    Usai dinyatakan terpilih menjadi Wapres, kata dia, Gibran banyak jadwal pertemuan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya menitipkan pesan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

    “Saya sangat memahami (agenda Gibran) sampai malam mungkin, sedang kita acaranya pagi jadi saya dapat informasi tidak dapat hadir karena waktunya sangat mepet sekali. Tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang tekah diberikan,” ujarnya.

    Sekedar diketahui 14 nama kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. BupatiSumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Walikota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Walikota Serang, H. Syafrudin.

    12. Walikota Bogor, Bima Arya.

    13.Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

    14. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]

  • Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, absen di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Padahal, Gibran dikabarkan akan menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bersama 15 kepala daerah lainnya.

    Pantauan beritajatim.com, hanya terlihat menantu Presiden Joko Widodo yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution hadir dan menerima penghargaan itu. Sedangkan Gibran tak terlihat baik di kursi peserta maupun saat penyerahan.

    Tanda penghormatan penghargaan sekali seumur hidup tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menariknya, Khofifah Indar Parawansa satu-satunya Gubernur yang mendapatkan tanda kehormatan itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Para kepala daerah pun khidmat mengukuti jalanannya acara meski hujan mengguyur halaman Balai Kota Surabaya sejak pukul 07.00 WIB hingga saat ini 09.00 WIB.

    Sebelumnya 15 nama kepala daerah yang bakal disebut mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. Bupati Sumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Wali Kota Serang, H. Syafrudin.

    12. Wali Kota Bogor, Bima Arya.

    13. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

    14. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    15. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]