Xcloud.id

Tag: Joko Suranto

  • Bos REI: Penjualan Rumah Terancam Anjlok Imbas PPN 12% di 2025

    Bos REI: Penjualan Rumah Terancam Anjlok Imbas PPN 12% di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap nasib penjualan properti di tengah rencana pemerintah kembali mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

    Ketua Umum REI, Joko Suranto menyebut keputusan tersebut dapat berdampak pada pelemahan penjualan properti. Dia memprediksi penjualan properti bisa turun hingga 50%. Bahkan jauh lebih buruk, dapat memantik gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor properti.

    “Bisa saja [tren penjualan] drop 50%. Bisa ada PHK mungkin hingga 5 juta orang. Akan muncul inflasi tambahan,” kata Joko saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Dia mengatakan kenaikan tarif PPN bakal memicu tren penundaan pembelian rumah oleh masyarakat mengingat besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

    Untuk itu, pemerintah disebut perlu merumuskan mitigasi dari kebijakan tersebut. Karena bila tidak, dikhawatirkan bakal menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    “Dampaknya pasti satu, ada distrust kepada pemerintah, ada ketidakpercayaan dunia usaha. Ada ketidakpastian di dunia usaha. Berarti apa? Akan mendorong kelesuan, akan mendorong orang [hold] menghitung ulang, rekalkulasi. Berarti apa? Akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi” ujarnya.

    Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana merealisasikan kenaikan PPN sebagai amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

    Sebagai pengingat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/2021 menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% atau dari 11% menjadi 12% pada 2025. Aturan ini sebelumnya juga menjadi dasar kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022 lalu. 

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan [kenaikan PPN pada 2025 jadi 12%], tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

  • Prabowo Naikkan Kuota FLPP 2025 Jadi 300.000 Unit, Ini Kata Pengembang

    Prabowo Naikkan Kuota FLPP 2025 Jadi 300.000 Unit, Ini Kata Pengembang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

    Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

    “FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Joko menyebut, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

    Di sisi lain, penambahan kuota FLPP juga akan menopang realisasi pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami juga nanti di Rakernas akan menambah banyak hal dan kita akan menyiapkan strategi di organisasi kita, menyesuaikan terhadap nomenklatur kementerian-kementerian yang ada, sehingga kita bisa bersama-sama mendorong program 3 juta rumah ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pemerintah telah menambah kuota FLPP dari 168.000 unit menjadi 200.000 unit untuk 2024.  

    Adapun saat ini, total serapan kuota rumah subsidi tersebut telah mendekati limit, mencapai 178.000 unit.

    “Saat ini kita pantau, sampai akhir Oktober, itu sudah mencapai realisasi 178.000 unit,” ungkap Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (9/11/2024).  

    Dengan demikian, kuota pembangunan rumah subsidi lewat FLPP kini tersisa 22.000 unit lagi. Febrio meyakini, sisa kuota 22.000 unit tersebut bisa tercapai hingga akhir 2024.

    Adapun, kuota FLPP pada 2025 awalnya ditargetkan mencapai 220.000 unit. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan total nilai alokasi 220.000 unit kuota FLPP tahun anggaran 2025 itu mencapai Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN.

    “Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR,” kata Heru dalam keterangan resmi, Kamis (5/9/2024).

  • Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bey Minta REI Jabar Hadirkan Green Property Terjangkau

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 

    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 

    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 

    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.

    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 

    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 

    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.

    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.

    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.

    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.

    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.

    Bandung: Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menghadirkan dengan konsep Green Property. Hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan. 
     
    Hal itu diungkapkan Bey dalam Musyawarah Daerah (Musda) REI Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bandung. Musda REI ke-XII itu juga mengukuhkan Norman Nurdjaman yang terpilih sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat periode 2024 – 2027. 
     
    Selain Bey, Musda REI ke-XII dihadiri Ketua Umum REI Joko Suranto, pihak perbankan, OJK, Komisi IV DPRD dan tamu undangan lainnya. 
    Dalam sambutannya, Bey mengharapkan dengan mengadopsi konsep green property maka bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan.
     
    Selain itu, arsitektur juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri. 
     
    “Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin. 
     
    Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan akan melakukan pembenahan secara organisasi, termasuk menata kembali hubungan dengan para stakeholder. Apalagi, saat ini, REI  juga dihadapkan dengan prospek bisnis di era pemerintahan baru.
     
    “Kami berharap REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang real estate,” kata Norman.
     
    Norman menyadari tantangan REI ke depan akan berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi memberi dampak kepada bisnis real estate. “Banyak aturan-aturan yang perlu direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
     
    Dalam masa kepemimpinannya tiga tahun ke depan, Norman berharap REI Jawa Barat semakin kompak. Ia menyebut, tagline-nya terkait ‘perubahan’ harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jawa Barat.
     
    “Selain internal, juga hubungan dengan seluruh stake holder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat MoU kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu targetnya kepastian usaha,” kata Norman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    REI Nilai Program 3 Juta Rumah Bantu Atasi Backlog

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini program 3 juta rumah per tahun yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. 

    Backlog rumah adalah kondisi di mana jumlah unit perumahan yang dibutuhkan masyarakat, belum terpenuhi dalam suatu wilayah tertentu.

    Saat ini Indonesia menghadapi angka backlog yang besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, tidak terjadi penurunan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini apa yang menjadi program ini adalah bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi. Kedua adalah cara pendekatan terhadap backlog. Ketiga juga adalah cara mengedukasi masyarakat desa untuk mengakses perbankan melalui pembiayaan rumah-rumah yang nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024).

    Selain itu program 3 juta rumah per tahun dinilai juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Joko menjelaskan, industri properti/perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Pada saatnya itu akan menyerap tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, multipliernya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” ucapnya.

    “Satu rumah minimalnya akan menyerap empat tenaga kerja. Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5%

    “Inilah yang akan menjadi titik episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Satu serapan tenaga kerja, kedua adalah distribusi pendapatan. Ketiga adalah menekan stunting. Keempat adalah menekan kemiskinan, dan kelima adalah multipliernya akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” tutupnya.

  • Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Program 3 Juta Rumah Era Presiden Prabowo Akan Mampu Menyerap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini, program 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Joko menjelaskan, industri properti atau perumahan memiliki multiplier effect yang besar, karena mampu menyerap 14 sampai 17 juta tenaga kerja serta menggerakkan 185 industri turunannya di sektor riil.

    Secara otomatis, dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, industri turunan tersebut akan tumbuh, lapangan kerja baru semakin terbuka, dan bakal menumbuhkan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Penyerapan tenaga kerja juga akan mendistribusikan pendapatan, sehingga multiplier effect-nya juga akan sangat banyak. Artinya hilirnya adalah 185 industri akan bergerak dan hulunya adalah rumah itu sendiri,” kata Joko kepada Beritasatu.com, Selasa, (5/11/2024).

    Ia menambahkan, satu rumah minimal akan menyerap empat tenaga kerja.

    “Ya bayangkan itu ada 1 juta (rumah) berarti tambah 4 juta (tenaga kerja) atau 3 juta (rumah) berarti ada 12 juta (tenaga kerja),” tambahnya.

    Joko meyakini, program ini akan menjadi episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekaligus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi nasional minimal 0,5 persen.

    “Inilah yang akan menjadi titik baru episentrum baru pertumbuhan ekonomi Indonesia dari, pertama serapan tenaga kerja, kedua distribusi pendapatan, ketiga menekan stunting, keempat menekan kemiskinan, dan Kelima akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

    Joko menjelaskan,  program 3 juta rumah ini bisa menjadi solusi mengatasi backlog atau kekurangan pasokan rumah. Apalagi Indonesia menghadapi angka backlog yang besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka backlog ini tidak terjadi penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir.

    “REI meyakini program 3 juta rumah merupakan bagian dari satu untuk menumbuhkan ekonomi dan sebagai salah satu cara pendekatan untuk atasi backlog,” tutupnya. 

  • Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus Megapolitan 30 Oktober 2024

    Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus Megapolitan 30 Oktober 2024

    Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM ke Perumahan Rakyat, Warga: Niatnya Bagus
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji ke program pembangunan rumah rakyat mendapat respons yang beragam dari masyarakat.
    Salah seorang warga Bogor, Faisal Basri (29) menyambut baik wacana ini, mengingat penyaluran subsidi BBM terkadang tidak tepat sasaran.
    “Niatnya bagus karena subsidi BBM dan elpiji memang sering tidak tepat sasaran. Tapi realistis tidak ya semuanya bakal dapat rumah? Sepertinya agak sulit, soalnya jumlah rakyat yang butuh rumah banyak banget, sementara anggaran terbatas,” ujar Faisal saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (30/10/2024).
    Menurut Faisal alangkah lebih bijak jika subsidi ini dialihkan ke program pendidikan atau kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
    “Mungkin lebih baik subsidi dialihkan untuk program pendidikan atau kesehatan yang terasa manfaatnya buat kita,” ujarnya.
    Rahmat (27), juga menyambut baik inisiatif pemerintah jika program subsidi perumahan rakyat ini benar-benar terlaksana.
    Namun, dia meragukan efektivitas pemerataan program tersebut ke seluruh wilayah Indonesia.
    “Kalau memang rumah untuk rakyat benar-benar terealisasi, bagus banget buat yang belum punya rumah. Tapi kayaknya berat ya buat meratakan ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
    Rahmat berharap pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi perumahan rakyat benar-benar diberikan ke warga yang membutuhkan.
    “Kalau tidak, lebih baik fokus ke kesejahteraan lain dulu,” tambahnya.
    Sementara itu, Leons (26) menganggap,
    pengalihan subsidi BBM
    ke program rumah rakyat sah-sah saja asalkan ada transparansi dan lahan yang mencukupi.
    Menurutnya, program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini cukup menarik, terutama dengan antusiasme presiden terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah.
    “Gua berharap, dengan disahkannya program ini, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal, baik di perkotaan maupun pedesaan, bisa dapat terlaksana secara menyeluruh dan efisien,” ungkap Leons.
    Sebelumnya, muncul wacana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang tidak tepat sasaran untuk program pengadaan 3 juta rumah rakyat.
    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto yang juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
    “Kalau enggak salah nanti akan ada perubahan alokasi subsidi dari subsidi bahan bakar, subsidi LPG, subsidi bensin, subsidi gas, saat ini kan dihitung kurang tepat sasaran, ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran pada saatnya,” ujar Joko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.