Xcloud.id

Tag: Joko Suranto

  • REI: Insentif PPN DTP Pacu Investasi Properti

    REI: Insentif PPN DTP Pacu Investasi Properti

    Bisnis.com, JAKARTA—Para pelaku usaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyambut perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Kebijakan tersebut berpotensi memacu investasi sektor properti pada 2026.

    Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan pendekatan baru yang diterapkan Menkeu kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terlihat sebagai kebijakan yang dilakukan terencana dan terbuka . Hal itu memberikan pijakan yang baik bagi pengembang untuk merencanakan usaha, karena kebijakan diputuskan dan diumumkan sejak awal secara terukur.

    Sebagai contoh keputusan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027. Perpanjangan PPN DTP hingga 2 tahun ke depan sangat membantu pengembang untuk melakukan perencanaan bisnis.

    “Kepastian penting bagi dunia usaha, dan kebijakan Menkeu tersebut membawa kepastian bagi pasar properti termasuk masyarakat calon pembeli rumah,” jelasnya, Jumat (17/10/2025).

    CEO Buana Kassiti Group tersebut juga menilai insentif PPN DTP menjadi angin segar bagi kebangkitan bisnis properti, khususnya sektor perumahan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Purbaya, sebut Joko Suranto, juga membawa nuansa yang berbeda karena sering membuka ruang diskusi yang terbuka ke publik.

    “Di sisi lain, kami menilai kebijakan memperpanjang PPN DTP dan mendukung adanya pelonggaran untuk menyelesaikan kendala SLIK membuktikan bahwa pemerintah telah melihat industri properti ini sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi, jadi bukan hanya sebagai indikator. Pandangan ini sudah sejalan dengan pendekatan Propertinomic yang ditawarkan REI,” tutur Joko Suranto.

    Ada sekitar 185 industri manufaktur yang terkait dengan sektor properti, dan industri-industri tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Hal itu belum termasuk kaitan bisnis properti dengan UMKM seperti penjual makanan dan minuman, toko bahan bangunan, toko perabotan/furnitur dan sebagainya.

    REI berharap investasi di sektor properti akan terus meningkat. Sepanjang semester I/2025 investasi di sektor properti tercatat mencapai Rp75 triliun. Dia meyakini investasi meningkat menjadi sekitar Rp80 triliun atau lebih di tahun 2026 berkat kebijakan yang mendukung optimisme pasar properti.

    REI juga sangat mengapresiasi terkait sikap Menteri Purbaya yang mendukung upaya mencari solusi untuk merelaksasi ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memungkinkan lebih banyak orang dapat mengakses pembiayaan perbankan.

    “Perlu ada kebijakan yang bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah seleksi kredit yang ketat selama ini di perbankan. Supaya misalnya ada kelonggaran (relaksasi) aturan untuk kasus tertentu, agar lebih banyak orang terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memperoleh KPR,” ujarnya.

    Program 3 Juta Rumah

    REI terus berkomitmen mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang juga ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya termasuk mendorong target penyediaan 2 juta rumah bagi masyarakat di pedesaan dan pesisir dapat segera berjalan.

    Menurut Joko Suranto, ada tiga hal penting yang dapat diperoleh dari geliat pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir. Tiga hal tersebut yakni penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pesisir, peredaran uang yang akan menciptakan ruang pertumbuhan baru, serta mendorong hadirnya industri manufaktur di pedesaan yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

    Dia yakin pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi minimal 1%. Sesuai riset REI, setiap investasi sebesar Rp125 triliun—Rp135 triliun akan memberikan kontribusi 0,5% bagi pertumbuhan ekonomi.

    “Di semester I/2025 ini saja investasi properti sudah Rp75 triliun, kalau 2 juta rumah ini berjalan maka investasi properti akan semakin kencang, setidaknya mencapai Rp140 triliun—Rp150 triliun,” paparnya.

    REI menggaungkan semangat Propertinomic 2.0 untuk menggerakkan ekonomi desa melalui sektor properti.

    Joko Suranto menyebutkan, guna mendorong optimalisasi program 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir ini, maka dibutuhkan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

    Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

    Selain legalitas tanah yang akan dibangun, program ini juga butuh kebijakan perizinan khusus, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan terkait skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

    “Tantangannya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya berjalan terutama kebijakan mengenai pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pengawasan. Tanpa kebijakan jelas, program 2 juta rumah di pedesaan ini sulit berjalan,” tegasnya.

  • Soal Rumah Subsidi Mini, REI: Lebih Baik Fokus Hunian Vertikal

    Soal Rumah Subsidi Mini, REI: Lebih Baik Fokus Hunian Vertikal

    Bisnis.com, JAKARTA — Real Estat Indonesia (REI) menilai lebih baik pemangku kepentingan sektor perumahaan fokus terhadap hunian vertikal untuk mengatasi backlog di perkotaan, alih-alih memangkas ukuran rumah subsidi.

    Rencana perubahan luas rumah subsidi tercantum di dalam draf perubahan Keputusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor –/KPTS/M/2025. Dalam beleid itu, disebutkan luas tanah rumah bersubsidi minimal sebesar 25 meter persegi (m2) dan paling luas 200 m2. Adapun, luas lantai rumah paling rendah 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

    Sementara itu, dalam aturan lama yang masih berlaku, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, ditetapkan bahwa luas tanah rumah subsidi paling rendah 60 m2 dan paling tinggi 200 m2. Kemudian, luas lantai rumah subsidi minimal 21 m2 dan paling tinggi 36 m2.

    Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan masukan kepada Kementerian PKP terkait rencana pemangkasan ukuran minimal rumah subsidi. Ada tiga poin utama dalam pesan tersebut.

    Pertama, rencana kebijakan ini harus mengacu terhadap regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan, hingga standar WHO.

    Menurut standar World Health Organization (WHO) luasan rumah minimal 9 m2 per jiwa, sedangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) menetapkan luasan rumah minimal 7,2 m2.

    “Jadi mana standar yang mau diambil [untuk rumah subsidi] mestinya berdasarkan ke sana [aturan yang sebelumnya sudah ada],” ujar Joko Suranto mengutip kanal YouTube tvOneNews, Rabu (18/6/2025).

    Poin kedua, terkait tingkat kelayakan hunian. Masyarakat Indonesia memiliki budaya silaturahmi yang kuat. Jangan sampai adanya aturan atau kebijakan baru mengamputasi budaya kekerabatan ini karena kecilnya ruangan rumah.

    Poin ketiga, rumah subsidi harus terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harapannya, pemerintah dapat membuat kebijakan jangka panjang yang terukur.

    “Karena itu, kami sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hunian vertikal 1 juta unit adalah jawabannya, dan hampir seluruh dunia melakukan itu,” jelas Joko.

    Kemudian target 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir berpeluang bisa dilakukan. Penyediaan rumah selain memastikan keberadaan fasilitas tempat tinggal juga mendorong lapangan kerja dan pergerakan ekonomi.

    Menurutnya, pemangku kepentingan sektor perumahan sebaiknya mendiskusikan skema hunian vertikal untuk masyarakat perkotaan. Apalagi, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    “Mestinya kita bicara skema vertical housing bisa berjalan, sehingga tidak buang waktu mendiskusikan sesuatu yang mestinya lebih clear dari awal,” tutur Joko.

  • Asosiasi pengembang perumahan siap bangun satu juta rumah di pedesaan

    Asosiasi pengembang perumahan siap bangun satu juta rumah di pedesaan

    Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa

    Tangerang (ANTARA) – Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap membangun satu juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan saat ini program tiga juta rumah baru menyentuh sekitar 5 – 7 persen dari target melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit.

    Sementara itu hampir 95 persen lagi dari target tiga juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan, termasuk satu juta rumah di pedesaan.

    “Selain memperluas fokus target program, pembangunan satu juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa,” kata Joko Suranto dalam keterangannya.

    REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target 3 juta rumah hingga pedesaan karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. “Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun satu juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya.

    Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

    Atas dasar itulah, langkah memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

    “Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

    Joko menambahkan yang dibutuhkan pengembang saat ini yakni penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

    Selain kriteria, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan diantaranya pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah.

    Lalu butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).

    “Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ujarnya.

    REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dan 80 persen diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rata – rata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

    “Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” kata Joko Suranto.

    Sesuai dengan informasi yang pernah disampaikan Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80 persen akan disubsidi pemerintah sehingga hanya 20 persen dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat.

    Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Crazy Rich Grobogan Bangun Ruang Baru SMPN 2 Karangrayung Senilai Rp 200 Juta

    Crazy Rich Grobogan Bangun Ruang Baru SMPN 2 Karangrayung Senilai Rp 200 Juta

    TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN – Joko Suranto atau yang dikenal sebagai “Crazy Rich Grobogan” membangun gedung baru senilai Rp 200 juta untuk SMP Negeri 2 Karangrayung.

    Bantuan ini diberikan sebagai respons atas kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan perawatan.

    Apalagi sejak didirikan 30 tahun yang lalu, bangunan di SMPN 2 Karangrayung tidak mendapatkan perawatan yang memadai.

    Sebagai sosok yang bergerak di bidang properti, Joko Suranto menilai banyak bangunan di SMPN 2 Karangrayung dalam kondisi mengenaskan.

    Ia juga menyinggung soal alokasi anggaran pendidikan yang dianggap kurang proporsional.

    “Infrastruktur di dunia pendidikan ini tidak mendapat alokasi yang sewajarnya, banyak lokal di sini dibangun sudah lebih dari 30 tahun tanpa ada biaya perawatan,” ujar Joko Suranto kepada Tribun Jateng, Sabtu (29/3/2025).

    Meskipun bangunan sekolah masih mampu menyangga secara struktur, Joko menyoroti kondisi atap yang sudah sangat memprihatinkan.

    “Atapnya sudah memprihatinkan, saya yang bergerak di dunia properti melihat ini bahaya sekali kalau tidak dilakukan treatment, jangan sampai menimbulkan korban dan mencari yang salah siapa,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa kondisi tersebut perlu segera ditangani agar tidak membahayakan siswa dan guru yang mengajar.

    Sebagai langkah awal, Joko Suranto memberikan bantuan untuk membangun satu ruangan baru dengan dana sebesar Rp 200 juta.

    Proses pembangunan ruang dengan luas 81 meter persegi ini sudah mencapai 30 persen dan diharapkan selesai dalam waktu tiga bulan ke depan.

    “Ini adalah salah satu ruangan yang pasti bermanfaat untuk SMP di sini lah, ini 30 persen, tiga bulan selesai, pekerjaan mudah,” ujarnya optimis.

    Joko menekankan bahwa tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

    “Kita berbagi manfaat, khoirunnas anfauhum linnas itu kan banyak macamnya, kita tahun ini benerin jalan, kita bagi sembako, bagi sarung, baju koko untuk hafiz dan hafizoh, dan kita juga berbagi banyak,” tambahnya.

    Meski sudah memberikan bantuan pribadi, Joko Suranto menegaskan bahwa renovasi dan perbaikan infrastruktur pendidikan seharusnya menjadi tugas pemerintah.

    Ia menyampaikan bahwa sektor pendidikan membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal perawatan dan renovasi bangunan yang sudah tua.

    “Sebenarnya kalau mau bantu kita bisa bantu banyak, tapi nanti pemerintah harusnya marah,” ujar Joko.

    Joko juga berharap agar pejabat publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat memahami kebutuhan infrastruktur pendidikan yang mendesak.

    “Anda di sana, saya berharap dan saya yakini punya kemampuan untuk mengeksekusi kebijakan yang berpihak ke dunia pendidikan,” kata Joko Suranto.

    “Presiden punya program MBG untuk anak-anak kita, tapi kalau infrastruktur pendidikannya tidak dibenahi, maka timbul pertanyaan baru mau dibawa ke mana pendidikan sebenarnya,” tegasnya.

    Joko Suranto berharap agar suaranya akan didengar oleh pihak berwenang, termasuk dinas pendidikan dan pemerintah daerah.

    Ia berharap agar ada pengajuan atau alokasi anggaran dari Pemda untuk memperbaiki atau merawat infrastruktur sekolah.

    “Semoga omongan saya sampai ke dinas pendidikan, harus ada pengajuan ataupun alokasi dari Pemda untuk membenahi infrastruktur dunia pendidikan,” ujarnya.

    Menurut Joko Suranto, tantangan besar ini merupakan pekerjaan rumah bersama bagi semua pihak, termasuk para pejabat yang memangku kebijakan.

    Ia berharap agar mereka dapat memberikan manfaat nyata dengan jabatannya, terutama dalam hal memperbaiki kualitas pendidikan di daerah.

    “Hampir seluruh infrastruktur begitu membangun tidak ada anggaran untuk perawatan atau renovasi, itu PR untuk kita semua, tapi yang menjabat dong biar ada manfaatnya dengan jabatannya,” pesan Joko Suranto.

    Grobogan menjadi tujuan utama dari kegiatan sosial Joko Suranto karena merupakan tanah kelahirannya.

    Joko lahir di Desa Jetis, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, tempat ia dibesarkan dan banyak membentuk kepribadiannya.

    “Kalau di Grobogan memang spesial karena tanah kelahiran saya, tanah orang tua saya,” ungkapnya dengan penuh rasa bangga.

    Selain membangun sekolah dan jalan, Joko Suranto juga membagikan sembako berupa pangan dan pakaian lebaran kepada warga Desa Jetis.

    Ia memastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.

    Tak hanya bahan pangan, ia juga memberikan sarung dan baju lebaran kepada ulama dan penghafal Alquran.

    Serta bingkisan bagi tokoh masyarakat, aparat kepolisian, TNI, dan pegawai kecamatan setempat.

    “Seluruh kampung dapat, ada sarung, baju koko, sembako, satu kecamatan kita bagikan,” ujar Joko Suranto.

    Bagi Joko, berbagi bukan hanya sekadar memberi tetapi juga sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tuanya.

    “Di Islam salah satu kewajiban anak bisa dikategorikan soleh itu harus menjaga nama baik orang tua, ini adalah cara saya berbakti kepada orang tua saya, menjaga nama baik orang tua saya,” ungkapnya.

    Lebih dari sekadar berbagi, Joko juga aktif memperbaiki fasilitas umum di sekitar Karangrayung.

    Jalan rusak yang dilaluinya selalu mendapatkan perhatian khusus untuk diperbaiki.

    “Iya, di mana jalan yang kita lewati pasti kita benerin,” ujar Joko.

    Joko Suranto tidak ingin mengungkapkan secara rinci jumlah nominal bantuan yang telah disalurkan selama Ramadan.

    Namun ia menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan sosialnya cukup besar.

    “Anggaran kita untuk shodaqoh jariyah lumayanlah,” ungkapnya.

  • Video: Banjir Bikin Boncos, Penjualan Properti Diramal Turun

    Video: Banjir Bikin Boncos, Penjualan Properti Diramal Turun

    Jakarta, CNBC Indonesia – REI memproyeksi banjir di Jabodetabek khususnya Bekasi akan berdampak pada penjualan properti, dengan potensi penurunan sekitar 20% dalam jangka pendek. Calon pembeli diprediksi akan lebih selektif dalam memilih properti terutama di area yang terdampak langsung.

    Saksikan dialog Safinaz Nachiar bersama Ketua Umum DPP REI Joko Suranto di Program Property Point CNBC Indonesia, Selasa (12/03/2025).

  • Ketua Umum REI Soroti Kementerian PKP, Sebut Menteri ARA Memilih Mengaungkan Hal Negatif Pengembang

    Ketua Umum REI Soroti Kementerian PKP, Sebut Menteri ARA Memilih Mengaungkan Hal Negatif Pengembang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kalangan pengusaha penyedia perumahan tampaknya kurang puas dengan kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mereka menilai, tidak ada gebrakan positif selama ini.

    Tidak heran, kinerja Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara sepanjang 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih dikritisi.

    Sejumlah asosiasi menyedia perumahan yang berhimpun menilai belum ada gebrakan signifikan yang membantu pengembang menyediakan hunian, khususnya rumah murah.

    Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam diskusi media yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) mengingatkan, bahwa pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia.

    “Kami pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan menjadi mitra setia pemerintah menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

    Joko mengkiriti Kementerian PKP yang banyak membuat kebijakan yang tidak friendly terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Salah satu yang dikritisi adalah kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

    “Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,” tegas Joko Suranto saat berbicara dalam diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” di Jakarta, Kamis (27/2).

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait masih enggan merilis peta jalan alias roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, baru akan merilis peta jalan Program 3 Juta Rumah ketika diundang rapat oleh DPR RI.

    “Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Terkait dengan kapan rapat itu akan diadakan, Ara meminta hal tersebut ditanyakan ke DPR RI.

    Yang jelas, politikus Partai Gerindra itu siap kapanpun DPR RI ingin memanggil kementeriannya untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan. Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR dan kita bersedia,” ujar Ara.

    Belum adanya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini disayangkan oleh pengembang perumahan.

    Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

    Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah),” terang Joko, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

    Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

    Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

    “Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa,” tandasnya.

    Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

    “Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari,” pungkas Joko.

  • Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

    “Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.  

    Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif. 

    “Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025). 

    Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

    Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.  

    “Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.  

  • Program 3 Juta Rumah Jadi Tanda Tanya, Pengembang Usul Ini ke Prabowo

    Program 3 Juta Rumah Jadi Tanda Tanya, Pengembang Usul Ini ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program 3 juta rumah belum berakselerasi maksimal. Para bos pengembang perumahan pun mempertanyakan kejelasan regulasi dalam menjalankan program ambisius ini.

    Belakangan para bos pengembang dari lima asosiasi menilai situasi properti tidak kondusif, misalnya ketidakjelasan kuota rumah subsidi FLPP. Kelima asosiasi ini merupakan total 90% dari total pengembang di Indonesia.

    Mereka adalah Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

    “Kami mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” kata Joko, Selasa (18/2/2025).

    Pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP.

    “Pengembang perumahan juga berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Joko.

    Ada desakan juga kepada pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

    “Pengembang besar tanya-tanya ke kami di pengurus, mereka bingung kondisi saat ini, ada apa? Jadi bukan hanya pengembang kecil menengah tapi yang besar melihat ketidakpastian itu,” sebut Joko.

     

    (luc/luc)

  • REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Program pembangunan 3 juta rumah dikabarkan terancam tersendat seusai pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dari sebelumnya Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun sepanjang tahun anggaran 2025.

    Namun, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut.

    “Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN,” ucap Joko kepada Beritasatu.com secara daring, Selasa (11/2/2025).

    Program pembangunan 3 juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo  pada kampanye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

    Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

    “Pertama, buatlah regulasi yang bisa mendukung atas pencapaian atas kinerja daripada pelaku usaha. Kedua, jadilah fasilitator yang baik, dan ketiga ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami,” tegas Joko.

    Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada 2023, industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp 119 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 122 triliun.

    Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

    “Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian agar kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah,” ucapnya.

    Joko menyebut selama ini sektor properti sudah memberikan kontribusi dan sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. 

    “Jadi, kami ini mengharapkan tiga hal di atas tadi,” pungkas Joko dalam menanggapi pembangunan 3 juta rumah.