Tag: Johnny G. Plate

  • Cara Cek Data SIM Card Anda Termasuk yang Bocor atau Bukan

    Cara Cek Data SIM Card Anda Termasuk yang Bocor atau Bukan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah data registrasi SIM card prabayar dikabarkan bocor dan memuat miliaran data pengguna. Berikut cara cek apakah data Anda termasuk yang bocor atau tidak.

    Sebelumnya, kabar kebocoran data tersebut beredar di situs breached.to. Sebuah akun bernama Bjorka yang mengunggah data bocor tersebut mengklaim data didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    Namun Kominfo membantah data yang disebarkan akun tersebut adalah miliknya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut tak memegang data itu dan masih menelusurinya.

    Bjorka sendiri melampirkan sejumlah sampel data dalam data tersebut. Sampel data sebanyak 1,5 juta data itu terdiri dari nomor kartu keluarga, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan.

    “Jika diperiksa, sample data yang diberikan tersebut memuat sebanyak 1.597.830 baris berisi data registrasi sim card milik masyarakat Indonesia. isinya berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor ponsel, nama provider, dan tanggal registrasi,” ujar Pratama Persadha, chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) dalam sebuah keterangan, Kamis (1/9).

    Ketika pihaknya mengecek sampel data secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, Pratama mengungkapkan nomor-nomor tersebut masih aktif. Dengan demikian data tersebut merupakan data yang valid.

    “Berarti dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data yang valid,” ungkap dia.

    “Untuk mengecek apakah data kita termasuk ke dalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak, bisa menggunakan situs www.periksadata.com dengan memasukkan nomor ponsel,” urainya.

    Senada, pakar keamanan siber Teguh Aprianto membagikan cara untuk mengecek apakah data kita termasuk data yang ikut bocor atau tidak.

    Dalam unggahannya di Twitter pribadinya @secgron, Teguh mengatakan masyarakat dapat menggunakan situs https://periksadata.com/simcardkominfo/ untuk mengecek datanya.

    Pada laman tersebut kita hanya perlu memasukkan nomor ponsel kita. Jika data kita termasuk dalam data yang bocor, maka sistem dalam situs akan memberitahukan hal tersebut.

    “Jika data kamu termasuk di 2 juta sampel yang dibagikan gratis oleh pelaku maka tampilannya akan seperti ini,” ujar Teguh sambil melampirkan tampilan layar yang akan muncul jika data kita termasuk data yang bocor.

    Sistem pemeriksaan tersebut memasukkan data sampel yang diunggah Bjorka ke dalam situs periksadata.com. Sehingga informasi tentang data yang bocor mungkin terbatas.

    Pasalnya, Bjorka mengklaim data yang dimilikinya lebih banyak dari itu. Sehingga jika data kita tidak ada dalam sampel data tersebut, masih ada kemungkinan data kita berada di data lengkap yang dimiliki peretas.

    [Gambas:Twitter]

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar: Sampel Data SIM Card yang Diduga Bocor Valid, Nomor Masih Aktif

    Pakar: Sampel Data SIM Card yang Diduga Bocor Valid, Nomor Masih Aktif

    Bali, CNN Indonesia

    Sampel data dari 1,3 miliar informasi SIM card, termasuk nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga, yang bocor di forum gelap disebut valid. Salah satu indikasinya adalah nomor-nomor telepon itu bisa dihubungi.

    Hal itu berdasarkan penelusuran lembaga riset Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) terhadap 1,5 juta sampel data yang dibagikan oleh salah satu user Breach.to Bjorka.

    “Dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data yang valid,” ujar Chairman CISSReC Pratama Persadha lewat keterangan tertulis, Kamis (1/9).

    Pratama mengatakan sampel data itu berjumlah 1.304.401.300 baris dengan total ukuran 87 GB. Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya.

    “Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya,” ungkap dia. 

    Jika data ini benar, ia mengatakan semua nomor ponsel di Indonesia sudah bocor baik itu SIM card prabayar maupun pascabayar.

    “Sangat rawan sekali data ini jika digabungkan dengan data – data kebocoran yang lain, bisa menjadi data profile lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain,” tuturnya.

    Selain itu, imbuh Pratama, situs www.periksadata.com bisa menjadi alat pengecek apakah data kita termasuk ke dalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak. Caranya, cukup memasukkan nomor ponsel.

    Sampai saat ini, kata dia, sumber data yang bocor tersebut masih belum jelas, apakah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, atau operator seluler.

    “Masalahnya saat ini hanya mereka (Kominfo, Dukcapil, Operator seluler) yang memiliki dan menyimpan data ini. Kalau Operator Seluler sepertinya tidak mungkin, karena sampel datanya lintas operator,” tutur Pratama.

    Ia mengatakan jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensik untuk memastikan asal kebocoran data ini. “Kita perlu pastikan dulu,” ujarnya.

    Selain itu, Pratama mendorong pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi agar bisa memaksa lembaga atau perusahaan penyelenggara sistem elekntronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang dikelolanya.

    “Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi,” katanya, “banyak terjadi kebocoran data, namun tidak ada yang bertanggungjawab, semua merasa menjadi korban.”

    Ia mencontohkan dengan Uni Eropa yang bisa mendenda PSE hingga 20 juta euro untuk setiap kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi masyarakat.

    “Karena selama ini selain tidak ada sanksi yang berat, karena belum adanya UU PDP, pasca-kebocoran data tidak jelas apakah lembaga bersangkutan sudah melakukan perbaikan atau belum,” cetusnya.

    “Jadi publik perlu tahu, dan bila ini terus terjadi maka dunia internasional akan meningkat ketidakpercayaan pada Indonesia. Padahal Indonesia kini “pemimpin” G20, jangan sampai ajang G20 nanti dihiasi kebocoran data,” tandas Pratama.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah membantah memiliki data SIM card sambil menyinggung PSE. “Data itu tidak ada di Kominfo,” tepisnya. 

    Sebelumnya, data pendaftaran SIM Card prabayar yang diklaim berasal dari database Kominfo diduga bocor dan dijual oleh user Bjorka di forum breached.to.

    Data yang diklaim pelaku melampirkan sejumlah data sampel yang berisi informasi pengguna dari berbagai operator seluler. Di laman tersebut, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Kasus dugaan kebocoran data bukan hal baru lagi. Selama beberapa pekan terakhir, isu kebocoran data menimpa dua perusahaan milik negara, PLN dan Indihome.

    (can/lth)

  • Lagi-lagi Bocor Data, Kali Ini 1,3 Miliar Info Registrasi Kartu SIM

    Lagi-lagi Bocor Data, Kali Ini 1,3 Miliar Info Registrasi Kartu SIM

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebanyak 1,3 miliaran data pendaftaran kartu SIM disinyalir bocor dan dijual di situs gelap. Data itu diklaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, itu ditampik oleh kementerian. Lalu dimana bocornya?

    Cerita bermula dari postingan sebuah akun Twitter @SRifqi. Dia melaporkan jika ada 1,3 miliar data pengguna karu SIM bocor.

    “1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor!,” ungkap akun @SRifqi, sambil menyertakan tangkapan layar akun Bjorka yang menjual data bocoran itu, Kamis (1/9).

    “Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI,” lanjutnya.

    Di situs gelap itu, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengatakan 1,5 sampel data yang dibagikan oleh peretas terbukti valid milik masyarakat Indonesia.

    Kominfo mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017. Syaratnya adalah memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

    Lewat tangkapan layar itu, Bjorka mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87 GB. Ia membanderolnya dengan harga US$50 ribu (Rp743,5 juta). Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Bjorka merupakan akun yang juga sempat membocorkan data diduga 26 juta pelanggan IndiHome.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menepis kebocoran data pendaftaran SIM card itu bukan dari diperoleh dari kementeriannya.

    “Engga ada, bukan dari kominfo. Formatnya juga beda. Yang ngecek pak ismail (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo),” ucapnya, kepada CNNIndonesia.com.

    Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim tidak memegang data registrasi nomor kartu SIM alias SIM card. Bahkan kepada awak media ia beberapa kali menyatakan jika data masyarakat tidak disimpan di Kemenkominfo.

    “Data itu tidak ada di Kominfo. Atas mandat peraturan dan perundangan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan priksa data itu sebenarnya apa statusnya,” ujar Plate kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

    Bocornya data KK dan KTP ini mengundang kritik dari pakar keamanan siber, Teguh Aprianto. Lewat akun Twitter @secgron, Teguh mempertanyakan jaminan keamanan data yang diberikan Kominfo pada saat registrasi nomor SIM Card.

    “Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita utk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK, dijanjikan akan terbebas dari spam,” kicu Teguh, “Terbebas dari spam tak didapat, kini data registrasi no HP (NIK, No HP, provider, tgl registrasi) sebanyak 1,3 miliar bocor dan dijual”.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • 7.500 BTS 4G Siap Suplai Jaringan Telekomunikasi Pada G20 di Bali

    7.500 BTS 4G Siap Suplai Jaringan Telekomunikasi Pada G20 di Bali

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim telah menyiapkan sederet infrastruktur jaringan telekomunikasi, untuk menunjang gelaran Presidensi G20 November mendatang.

    Menteri Kominfo, Johnny G Plate mengatakan setidaknya saat ini sudah ada 7.500 Base Transceiver Station (BTS) untuk G dan lebih dari 30 BTS untuk 5G yang disebar di wilayah Pulau Dewata.

    “Di wilayah Bali, telah tersedia 7.500 Base Transceiver Station untuk 4G dan lebih dari 30 BTS 5G,” ujar Johnny di Hotel Apurva Kempinski, Badung, Bali, Rabu (31/8).

    Untuk diketahui, gelaran KTT G20 akan diselenggarakan di Bali, pada 15 sampai 16 November 2022. Setidaknya, 19 negara bakal hadir dalam forum ekonomi terbesar dunia itu.

    Menurutnya, Kemenkominfo memiliki pusat monitoring untuk memantau kualitas layanan telekmunikasi dan memantau kondisi ruang digital Indonesia.

    “Kominfo yang memonitor bandwidth quality of service dan quality of experience di seluruh Indonesia. Kominfo memantau jaringan satelit, jaringan radio link, dan jaringan fiber optic. Kemudian melalui cyber drone Ditjen Aptika beroperasi penuh memantau kondisi ruang digital Indonesia, seperti sebaran fake news yang dilakukan berdasarkan lawful interception,” katanya.

    Lebih lanjut Johnny mengatakan jika terjadi kendala jaringan telekomunikasi selama penyelenggaraan KKT G20, dia mengklaim sudah menyiapkan jaringan cadangan seperti halnya saat gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun lalu.

    “Kita siapkan backup network seperti pada penyelenggaraan PON di Papua tahun lalu. Kita menyiapkan jaringan-jaringan tulang punggung broadband,” tuturnya.

    Kemudian ia menjelaskan Kominfo juga akan menyusun payung hukum apabila membutuhkan jalur-jalur untuk internasional harus digunakan.

    “Redundancy-nya kita siapkan jaringan tulang punggung fiber optic serta satelit dan radio link infrastruktur TIK seluruh operator telekomunikasi dan fiber optic disiagakan, termasuk payung hukumnya apabila jalur-jalur untuk internasional harus kita gunakan,” bebernya.

    Di samping itu ihwal keamanan navigasi dan keselamatan penerbangan, pihaknya menyiagakan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) untuk memantau frekuensi di wilayah udara Surabaya, Banyuwangi, Denpasar dan Mataram.

    Peralatan seperti Spectrum Frequency Analyzer disebut Johnny digunakan untuk menganalisa seluruh spektrum yang bergerak di Indonesia, untuk keselamatan dan menghindari gangguan penerbangan.

    “Kami sudah menyiapkan peralatan-peralatan Spectrum Frequency Analyzer untuk menganalisa seluruh spektrum yang bergerak di sini untuk keselamatan penerbangan VVIP untuk menghindari intersepsi dan interferensi. Kerja sama ini perlu antara Kominfo, TNI AU, dan Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

    Johnny mengklaim saat ini Kemenkominfo menyiapkan tiga mekanisme surveillance system berlapis, untuk memantau bandwidth dan ketersediaan jaringan.

    (can/lth)

  • VIDEO: 12 Perusahaan Teknologi di DEWG 2022 Bali

    VIDEO: 12 Perusahaan Teknologi di DEWG 2022 Bali

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sebanyak 12 perusahaan teknologi pamer produk teknologi di Digital Economy Working Group (DEWG) 2022 di Nusa Dua, Bali.

    Mereka merupakan bagian dari satuan kerja industri atau Industry Task Force (ITF) DEWG G20.

    Menkominfo Johnny G Plate mengatakan bahwa mereka dapat saling bertukar ide.

  • Suntik Mati TV Analog di RI Diyakini Tepat Waktu meski Ada Kendala

    Suntik Mati TV Analog di RI Diyakini Tepat Waktu meski Ada Kendala

    Nusa Dua, CNN Indonesia

    Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan program TV analog alias Analog Switch Off (ASO) akan sesuai jadwal terakhir 2 November 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    “Iya [pede] karena berdasarkan Undang-undang cipta kerja, diberi waktu dua tahun setelah disahkan,” ujar Niken kepada wartawan di acara DEWG, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8).

    Menurut Niken, rencana itu akan tercapai meski pembagian Set Top Box (STB) untuk masyarakat miskin di beberapa wilayah belum terdistribusi menyeluruh.

    Sebagai contoh, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melaporkan baru 40 persen warga Jakarta berkategori tak mampu yang sudah mendapatkan set tob box (STB) gratis dari penyelenggara Multipleksing (MUX) dan pemerintah.

    Untuk diketahui, STB bisa dibeli di marketplace maupun di toko elektronik, dengan kisaran Rp150-Rp300 ribu. STB merupakan perangkat yang mesti disambungkan ke TV analog agar dapat mendapatkan siaran TV digital.

    Selain itu, dengan STB tersertifikasi, televisi pengguna juga bisa menampilkan semua fungsi seperti peringatan dini bencana misalnya.

    Untuk mengecek set top box dan pesawat televisi yang sudah tersertifikasi pengguna bisa mengunjungi situs https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/perangkat-televisi

    Jika mengacu ke tahapan suntik mati TV analog, DKI Jakarta masuk dalam tahap II ASO, yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2022. Tetapi dalam perkembangannya program ini tidak jadi dilakukan di waktu tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Kamis (25/8) mengatakan pihaknya tak menyebut suntik mati TV analog di DKI Jakarta bergulir pada 25 Agustus.

    “Tidak menyebut tanggal [25 Agustus ASO di Jabodetabek],” kata Plate, Kamis (25/8).

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Di Forum DEWG 2022, Johnny G. Plate Sebut 4 Usulan untuk KTT G20

    Di Forum DEWG 2022, Johnny G. Plate Sebut 4 Usulan untuk KTT G20

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membahas sederet isu digital dengan delegasi negara G20, di antaranya soal keamanan data pengguna.

    Menkominfo Johnny G Plate mengatakan dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) itu merumuskan usulan untuk dibahas dalam Presidensi KTT G20 November 2022.

    “Mengidentifikasi adanya realitas kesenjangan digital yang mengkhawatirkan, kurangnya pemahaman kecakapan literasi dan keahlian digital, serta kebocoran data yang meningkat,” kata Plate, Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali.

    “(Kami) mengajak seluruh delegasi untuk merumuskan deklarasi untuk mengatasi tantangan masa depan digital,” sambungnya.

    Pertemuan keempat DEWG G20 dihadiri secara langsung oleh delegasi dari negara-negara anggota G20, kecuali delegasi dari Argentina yang hadir secara virtual.

    Sejumlah delegasi undangan juga hadir di forum keempat DEWG, antara lain Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Uni Emirat Arab (UAE).

    Kemudian forum itu juga dihadiri oleh National Knowledge Partner Universitas Indonesia; Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran.

    Selain isu data penduduk, konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi covid-19 juga menjadi prioritas. Isu tersebut akan berfokus pengembangan konektivitas digital yang berpusat pada manusia.

    isu prioritas selanjutnya ialah literasi digital dan keterampilan digital. Anggota G20, disebut Plate tengah merumuskan G20 toolkit untuk mengukur literasi digital dan keterampilan digital.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum itu membahas ihwal trasformssi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Dalam gelaran itu ada 12 perusahaan teknologi swasta yang hadir di DEWG. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga saling berkolaborasi.

    Di sisi lain, di Indonesia kebocoran data masih menjadi salah satu masalah serius. Beberapa waktu lalu, data-data pelanggan Indihome, PLN, dan Jasa Marga diduga bocor di forum hacker. Plate sendiri mengakui, kebocoran data berlangsung hampir setiap detik. 

    Plate mendorong penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memperhatikan keamanan data pengguna. Dia ingin setiap PSE mempertebal keamanan digital dalam platform masing-masing.

    “Tadi pun saya mengingatkan karena kebocoran itu setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tiga hal yang harus diperhatikan,” kata Johnny di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (25/8).

    (can/lth)

  • Kominfo Bahas 3 Isu Prioritas di Pembukaan DEWG 2022

    Kominfo Bahas 3 Isu Prioritas di Pembukaan DEWG 2022

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka sidang Digital Economy Working Group (DEWG) pada Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali. Setidaknya ada tiga isu yang menjadi prioritas untuk dibahas oleh forum.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan isu prioritas itu akan disampaikan nanti oleh delegasi, pada saat G20 digelar nanti.

    “Saya bersyukur kita telah membahas tiga isu penting di forum ini dan kita melanjutkan tujuan pertemuan DEWG,” kata Plate dalam pembukaan pertemuan keempat DEWG di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8).

    Isu pertama, kata dia, yakni konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi covid-19. Isu tersebut akan berfokus pengembangan konektivitas digital yang berpusat pada manusia.

    Kemudian masalah keamanan ekonomi digital, berbagi dukungan melalui G20 lewat Innovation Network, Digital Transformation Expo, Smart Village, dan Smart Island.

    Lebih lanjut ia mengatakan isu prioritas kedua ialah literasi digital dan keterampilan digital. Anggota G20 tengah merumuskan G20 toolkit untuk mengukur literasi digital dan keterampilan digital.

    Kemudian isu ketiga yakni arus data lintas batas negara. Plate berharap delegasi G20 satu suara untuk mengakui pentingnya prinsip unifikasi data dengan sejumlah prinsip.

    “Yaitu lawfulness (keabsahan), fairness (keadilan), dan transparency (transparansi),” tuturnya.

    Kemenkominfo lewat DEWG hendak mengonsolidasikan isu-isu ekonomi digital di bawah Presidensi G20 Indonesia. Kemudian forum menyusun rancangan deklarasi Menteri Bidang Digital G20 atau Bali Package yang kembali dibahas untuk difinalisasi di G20 Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

    “G20 Innovation Network akan diadakan 2 sampai 4 September 2022 di Bali,” tutup Plate.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum itu membahas ihwal trasformssi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Sejumlah negara hadir baik secara daring maupun luring di forum tersebut, di antaranya Australia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

    Dalam lawatan itu, Johnny mengatakan ada juga 12 perusahaan swasta yang hadir di DEWG. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga saling berkolaborasi.

    (can/lth)

  • Menkominfo soal AI: Mulai Terasa Kita Hidup dalam Film Fiksi Ilmiah

    Menkominfo soal AI: Mulai Terasa Kita Hidup dalam Film Fiksi Ilmiah

    Nusa Dua, CNN Indonesia

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomimfo) Johnny G Plate menyebut kemajuan industri berbasis digital saat ini layaknya film fiksi ilmiah.

    Hal itu lantaran perkembangan teknologi yang menghasilkan produk seperti metaverse, mobil tanpa pengemudi dan robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tak ubahnya hidup di dalam film fiksi ilmiah.

    “Dengan munculnya teknologi seperti metaverse dan mobil tanpa pengemudi, bantuan robot canggih dengan teknologi berbasis AI. Ini mulai terasa seperti kita benar-benar hidup dalam film fiksi ilmiah,” kata Plate jelang pembukaan sidang Digital Economy Working Group (DEWG), Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali.

    Untuk diketahui, sederet film laga kenamaan menyematkan mobil tanpa pengemudi di dalam aksinya, seperti film I Robot (2004) yang diperankan oleh Will Smith.

    Dalam film tersebut, Will Smith mengendarai Audi RSQ. Kala itu, mobil ini digambarkan bisa menyetir sendiri dan mengikuti perintah suara. Hal itu telah diadaptasi dalam mobil saat ini yang bisa menyetir sendiri.

    “Saya yakin dengan kolaborasi yang ada hari ini, betapa menantangnya masa depan kita, apalagi dengan hadirnya delegasi kelompok kerja ekonomi digital,” ujar Plate.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum itu membahas ihwal trasformssi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Sejumlah negara hadir baik secara daring maupun luring di forum tersebut, di antaranya Australia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

    Dalam lawatan itu, Johnny mengatakan ada juga 12 perusahaan swasta yang hadir di DEWG. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga saling berkolaborasi.

    Pertemuan DEWG akan menyusun rancangan deklarasi Menteri Bidang Digital G20 atau Bali Package yang kembali dibahas untuk difinalisasi di G20 Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

    Selanjutnya, pertemyan itu akan mengonsolidasikan isu-isu ekonomi digital di bawah Presidensi G20 Indonesia.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]