Tag: Johnny G. Plate

  • Masa Lalu Kominfo Kena Kasus Korupsi, Meutya: Harus Ubah Cara Berpikir

    Masa Lalu Kominfo Kena Kasus Korupsi, Meutya: Harus Ubah Cara Berpikir

    Jakarta

    Seiring perubahan nomenklatur instansi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan transformasi tersebut menjadi momen perbaikan tata kelola kementerian yang dipimpinnya itu.

    Saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kementerian ini sempat tersandung kasus korupsi pengadaan menara base transciever station (BTS) 4G Bakti hingga Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Anang Latif sebagai salah dua tersangkanya.

    “Sebagai bagian dari pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi,” ujar Meutya dalam acara Deklarasi Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Komdigi, Pusdiklat Komdigi, Selasa (17/12/2024).

    Dengan perubahan nama dari Kominfo menjadi Komdigi, Meutya menekankan bahwa kementerian saat ini akan turut berdampak pada perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan.

    Restrukturisasi organisasi di Komdigi imbas perubahan nomenklatur di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencakup pemecahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi dan Informatika menjadi tiga ditjen, yakni Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Ekosistem Digital, dan Ditjen Pengawasan Ruang Digital.

    Kemudian, ada juga direktorat yang bergabung, yakni Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) menjadi Ditjen Infrastruktur Digital.

    “Salah satu konsekuensinya adalah perubahan struktur organisasi yang berfokus pada digitalisasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembentukan direktorat pemerintahan digital, kita akan mendorong dan memperkuat pengembangan layanan publik berbasis teknologi. Kemudian juga ada kedirjenan pengawasan ruang digital, ada juga kedirjenan pengawasan ekosisi digital dan perubahan lain-lain,” tutur Meutya.

    Tak hanya kasus korupsi pengadaan BTS 4G Bakti, Kominfo (sebelum bernama Komdigi) juga ada dua hal yang jadi sorotan publik, yaitu lumpuhnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang membuat layanan publik terhenti dan pegawai Komdigi yang ditangkap polisi karena menyalahgunakan wewenang untuk melindungi situs judi online.

    “Sekali lagi perubahan nama ini harus mengubah cara berpikir dan perilaku kita dalam memaknai tugas kita. Jadi tadi ketika kita bicara digitalisasi, kita bicara mengubah sistem dan tata kelola serta struktur organisasi. Kalau kitanya manusianya, tidak mau berubah, maka semua ini akan menjadi sia-sia,” tuturnya.

    “Jadi tentu yang paling utama adalah integritas dari SDM-nya. Kita semua yang hadir di sini punya kewajiban itu, punya amanah untuk kemudian mau berubah menjadi lebih baik lagi. Tadi sudah disampaikan catatan-catatan di dalam 2023, saya tidak akan ulangi, ada tiga batu terjal yang telah kita lalui,” pungkas Meutya.

    (agt/rns)

  • Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Reputasi Sempat Turun, Malu Pakai Seragam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Arief Tri Hardiyanto menyinggung soal reputasi buruk yang sempat menempel pada kementeriannya selama dua tahun terakhir imbas beberapa kasus yang disorot masyarakat.

    Arief menyinggung hal tersebut sebelum penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh pejabat Komdigi dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Selasa (17/12).

    “Peringatan hakordia ini menjadi momen yang tepat dan strategis bagi Kementerian Komdigi untuk meneguhkan dan menguatkan kembali komitmen bersama kita untuk dapat berkinerja tanpa korupsi,” ujar Arief dalam sambutannya.

    “Hal ini menjadi penting untuk kita lakukan pada saat di mana kita, dan sebagaimana kita ketahui bersama, kementerian kita mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan publik yang besar akibat terjadinya dua kasus korupsi dan satu kasus kegagalan kinerja pelayanan publik yang fatal, yang terjadi secara beruntun menerpa kita di tahun 2023-2024,” lanjutnya.

    Komdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didera kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung yang dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

    Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya orang yang tengah disidang yakni eks Menkominfo Johnny G Plate dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

    Kemudian kementerian yang baru berganti nama ini kembali menjadi sorotan beberapa waktu lalu usai sejumlah oknum karyawannya diketahui menjadi beking judi online (judol).

    Dalam kasus tersebut, polisi secara total telah menangkap dan menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online melibatkan beberapa pegawai Komdigi ini.

    Tak ingin terpuruk oleh dua kasus tersebut, Arief mengajak seluruh elemen di kementeriannya untuk berkolaborasi demi memberantas korupsi dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

    “Upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi seluruh anggota organisasi, kita harus mampu keluar dari zona keterpurukan dengan melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi, kita harus menyelaraskan visi kita dan membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif,” katanya.

    “Memaksimalkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan transparansi akutabilitas, membangun budaya kerja yang jujur dan berintegritas, menguatkan tata kelola yang baik, dan meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai anti korupsi, sehingga tercipta kekuatan kolektif melawan korupsi,” imbuhnya.

    Karyawan malu pakai seragam di publik

    Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid juga menyoroti momen keterpurukan Kominfo di tengah isu korupsi kala itu. Bahkan, ia sempat mendapat cerita beberapa karyawan malu memakai seragam di publik imbas reputasi yang buruk.

    “Saya juga ikut mendengar bagaimana teman-teman pegawai itu, kalau naik kendaraan umum sempat mengganti seragamnya karena terasa tidak percaya diri ketika kementerian ini kemudian terkena badai yang membuat citranya terpuruk. Lalu bawa baju ganti, kemudian dilepas,” katanya.

    “Saya sebagai komisi 1 ketika itu juga amat miris mendengarnya,” tambahnya yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

    Ia meminta semua pegawai di kementeriannya kompak dan saling meningatkan. Menurutnya, persaudaraan dan kekompakan bisa menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di instansi tersebut, karena setiap orang akan saling mengingatkan jika ada kesalahan.

    “Dan kalau saja kita kompak dan merasa saudara, kita akan bisa saling mengingatkan. Jangan nanti Direktorat satu melihat yang lain ada kesalahan, dibiarkan,” tuturnya.

    (lom/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Meutya Sebut Komdigi Harus Jadi Contoh, Transformasi Digital Pemerintah Cegah Korupsi

    Meutya Sebut Komdigi Harus Jadi Contoh, Transformasi Digital Pemerintah Cegah Korupsi

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan transformasi digital di pemerintahan tak hanya mengikuti perkembangan zaman, namun juga dapat berperan penting dalam pencegahan kasus korupsi.

    Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam deklarasi anti korupsi jajaran Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Pusdiklat Komdigi, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Menkomdigi mengatakan sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komdigi memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi.

    “Transformasi digital bukan hanya alat modernisasi tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi. Transformasi digital harus menjadi alat memperkuat integritas dan keterbukaan melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi sistemik birokrasi,” ujar Meutya.

    Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyebutkan bahwa sebagai kementerian digital, Komdigi harus menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

    “Apalagi kementeriannya adalah kementerian digital ini menjadikan kita sebagai contoh. Kementerian Komunikasi dan Digital, tentu tanpa harus dijelaskan lagi, itu tentu menjadi harapan untuk menjadi terdepan dalam juga melakukan langkah-langkah pencegahan ataupun pemberantasan terhadap korupsi,” kata Meutya.

    Sebagai informasi, dulu saat masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo), institusi pemerintahan ini sempat tersandung kasus korupsi hingga menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif terkait pengadaan infrastruktur BTS 4G di wilayah pelosok RI.

    Meutya mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah kali ini berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan tegas. Berdasarkan Asta Cita ketujuh, Prabowo, kata Meutya, perlunya memperkuat reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta menegaskan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.

    “Dalam pidato pelantikan pertamanya bapak presiden menegaskan pesan penting bahwa kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dengan penegakan hukum yang tegas dengan digitalisasi,” jelasnya.

    “Sampai terakhir kemarin, ketika di Istana pun beliau menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi,” ucapnya.

    Pada kesempatan ini, seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian Komdigi mengucapkan komitmen anti korupsi.

    (agt/rns)

  • Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

    Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional. 

    Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

    Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

    Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran. 

    “Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

    Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

    “Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

    “Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

    Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

    Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

    Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

    “Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

  • Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

    Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

    JAKARTA – Surya Paloh kembali dipercaya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem, periode 2019-2024. Keputusan diambil secara aklamasi setelah melalui serangkaian Kongres II Nasdem, yang berlangsung sejak 8-11 November 2019.

    Adalah Lestari Moerdijat, Anggota Majelis Tinggi NasDem yang mengumumkan keputusan dan penetapan ketum periode 2019-2024. Setelah menerima mandat tersebut, Surya Paloh langsung mengumumkan struktur kepengurusan DPP Nasdem yang langsung dilantiknya. 

    “Sebagai pengurus, tentu atas izin saudara-saudara, saya akan melantik diri saya sendiri beserta semuanya (pengurus Nasdem periode 2019-2024),” ucap Paloh di Gedung JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

    Surya Paloh sah kembali menjadi ketua umum Partai NasDem periode 2019-2024, sesuai dengan keputusan Kongres II Partai NasDem.

    Selengkapnya https://t.co/CGeXqE7cTH#Kongres2NasDem #NasDemAntiMahar

    — Partai NasDem (@NasDem) November 11, 2019

    Nama-nama dalam kepengurusan NasDem juga tidak terlalu mengejutkan. Johnny G Plate kembali dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Paloh juga mengangkat Ahmad Ali sebagai wakilnya.

    “Ketua umum nampaknya sukar untuk berpisah sama manusia satu ini, berikan tepuk tangan kepada Jhonny G Plate. Menteri Kominfo kita adalah Sekretaris Jendral,” tutur Paloh berseloroh.

    Selanjutnya, jabatan bendahara umum diisi oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Ia juga kerap dijuluki dengan sebutan Crazy Rich Tanjung Priok. 

    “Bendahara umum ini bukan hanya sekadar pencatat, jadi kebutuhan DPW, DPD, DPC, urusannya bendahara umum. Kita percayakan kepada orang muda yang bernama Ahmad Sahroni,” ungkap Paloh.

    Nasdem juga mempersiapkan pengurus yang mengatur strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024 dari sekarang. Jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Nasdem diisi oleh anak Paloh sendiri, yakni Prananda Surya Paloh. 

    “Ketua Bappilu menentukan target untuk mengantarkan harapan partai ini sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2024. Tugas berat itu kita percayaan sebagai Prananda Surya Paloh,” kata dia. 

    Berikut susunan DPP NasDem Periode 2019-2024:

    Ketua Umum​​: Surya Paloh

    Wakil Ketua Umum​: Ahmad M Ali

    A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis​​: Suyoto

    1. Ketua Hubungan Internasional​​​​: Martin Yudi Manurung

    2. Ketua Ekonomi​​​​​​: Shanti Ramchand

    3. Ketua UMKM​​​​​​: Niluh Djelantik

    4. Ketua Agama & Masyarakat Adat​​​​: Hasan Aminuddin

    5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi​​​: Irma Suryani

    6. Ketua Kesehatan​​​​​​: Okky Asokawati

    7. Ketua Perempuan & Anak​​​​​: Amelia Anggraini

    8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan​​​​: Nining Indra Shaleh

    9. Ketua Hukum & HAM​​​​​: Taufik Basari

    10.Ketua Pariwisata & Industri Kreatif​​​: Yuli Laiskodat

    11.Ketua Pertahanan & Keamanan​​​​: Supiadin Aries Saputra

    12.Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa​: Sulaeman L Hamzah

    13.Ketua Maritim​​​​​​: Emmy Hafild

    14.Ketua Pemuda & Olahraga​​​​​: Moh Haerul Amri

    15.Ketua Energi & Mineral​​​​​: Kurtubi

    16.Ketua Lingkungan Hidup​​​​​: Lusyani Suwandi

    17.Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang​​​: T. Taufiqulhadi

    18.Ketua Migran​​​​​​: Felly Runtuwene

    B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi​: Sri Sajekti Sudjunadi

    ​1.  Ketua Organisasi & Keanggotaan​​​​: Rusdi Masse Mappasesu

    ​2.  Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik​​​: Baedowi

    ​3.  Ketua Hubungan Legislatif​​​​​: Atang Irawan

    ​4.  Ketua Hubungan Eksekutif​​​​​: Luthfi A. Mutty

    ​5.  Hubungan Badan & Sayap​​​​​: Ivanhoe Semen

    ​6.  Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas​​: Andri J

    ​7.  Ketua Pemilih Pemula & Milenial​​​​: Lathifa M. Al Anshori

    ​8.  Ketua Cyber & Digitalisasi​​​​​: Donny Priambodo

    ​9.  Ketua Media & Komunikasi Publik​​​​: Charles Meikyansah 

    C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu​​​: Prananda Surya Paloh

    ​1. Sumatera 1 ( Aceh, Sumut )​​​​: Zulfan Lindan

    ​2. Sumatera 2 ( Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu )​​: Willy Aditya

    ​3. Sumatera 3 ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung)​: Fauzi Amro

    ​4. Jawa 1 ( Banten, DKI )​​​​​: Effendi Choirie

    ​5. Jawa 2 ( Jabar )​​​​​​: Saan Mustopa

    ​6. Jawa 3 ( Jatim )​​​​​​: Sugeng Suparwoto

    ​7. Jawa 4 ( Jatim )​​​​​​: Dossy Iskandar P

    ​8. Bali, NTB, NTT​​​​​​: Okka Gunastawa

    ​9. Kalimantan​​​​​​​: Syarif Alkadrie

    ​10. Sulawesi​​​​​​​: Rachmat Gobel

    ​11. Maluku,Maluku Utara​​​​​: Rosita Usmah

    ​12. Papua, Papua Barat​​​​​: Robert Rouw 

    D. Sekretais Jenderal​​​​​​​: Jhonny G Plate

    ​1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis​​: Hernawi Taslim

    ​2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi​​: Dedy Ramanta

    ​3. Wasekjend Pemenangan Pemilu​​​​: Jakfar Sidik

    ​4. Wasekjend Umum & Administrasi​​​​: Siar Anggreta Siagian

    E. Bendahara Umum​​​​​​​: Ahmad Sahroni

    ​1. Waben Pengelolaan Dana & Aset​​​​: Joice Triatman

    ​2. Waben Penggalangan Dana​​​​: Fatmawati Rusdi

  • Sindiran Pedas Surya Paloh untuk Koalisi

    Sindiran Pedas Surya Paloh untuk Koalisi

    JAKARTA – Suara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh lantang ketika menyinggung ada partai yang merasa paling pancasilais tapi tak mau berangkulan bahkan bersalaman dengan teman sendiri. Sindiran Paloh ini, disampaikan di hadapan kadernya saat acara pembukaan Kongres II NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 8 November.

    “Semua penuh dengan kecurigaan, maka kita makin jauh dari nilai Pancasila. Pancasila sebagai pegangan, way of life. Ngakunya partai nasionalis pancasilais, buktikan saja,” kata Surya waktu itu disambut riuh ribuan kadernya yang hadir dalam acara itu.

    “Rakyat membutuhkan pembuktian. Partai mana yang menjalankan nilai-nilai pancasilais. Kalau partai melakukan sinisme, propaganda kosong, pasti bukan partai Pancasila itu,” imbuhnya.

    Sindiran demi sindiran terus disampaikan oleh Paloh. Bahkan, dia menyindir pernyataan Presiden Jokowi yang sempat mempertanyakan pelukan hangatnya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Padahal dia mengklaim, pelukannya dengan Sohibul hanyalah sebuah bentuk persahabatan.

    “Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. Kecurigaan satu sama lain. Hingga kita berkunjung ke kawan mengundang kecurigaan,” tegasnya.

    Usai membuka acara kongres, pengusaha media ini enggan menjawab lebih jauh siapa partai pancasilais yang disindirnya itu. 

    Sambil tersenyum lebar, Paloh hanya mengatakan siapapun yang melanggar semua norma pancasila adalah partai yang tidak pancasilais.

    “Ya siapa kita enggak tahu. […] Jadi kalau ada partai kita yang bawa marah, nah, dia kurang pancasilais,” ujarnya saat itu.

    Ketum NasDem Surya Paloh (Wardhany/VOI)

    Sindiran Paloh untuk PDI Perjuangan

    Meski Surya Paloh mengaku tak menyindir siapapun dalam pidato pembukanya itu tapi Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan secara tersirat Paloh menyindir partai besutan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan.

    Menurut dia, saat ini Paloh tengah kecewa dan meradang. Puncaknya, kekecewaan itu disampaikan dalam pidato di depan para kadernya. 

    “Secara implisit, Surya Paloh sedang menyindir PDIP dan Megawati,” kata Ujang saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Sabtu 9 November.

    Bukan hanya sebagai bentuk kekecewaan, Ujang juga bilang, NasDem mulai menyatakan posisinya yang merasa dirugikan saat penyusunan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin di Periode 2019-2024. 

    “NasDem merasa dirugikan dalam banyak hal, terutama hilangnya Jaksa Agung dari kader NasDem dan diambil alih oleh PDIP,” ungkapnya.

    Bukan rahasia lagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik kandung politikus PDIP, TB Hasanuddin. Tapi, PDIP mengklaim terpilihnya Burhanuddin bukan karena diendorse oleh pihaknya melainkan langsung dipilih oleh Presiden Jokowi. 

    Padahal, saat Jokowi menentukan Jaksa Agung, NasDem dikabarkan mengajukan kembali nama M Prasetyo untuk menduduki jabatan tersebut. Prasetyo merupakan eks kader NasDem dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 sebelum menjadi Jaksa Agung.

    Kembali soal pidato Paloh, Ujang mengatakan, kerugian NasDem bukan hanya karena ditikung dalam jabatan Jaksa Agung tapi juga partai ini dianggap mendapat tiga jatah kursi menteri yang tak strategis. 

    Dalam Kabinet Indonesia Maju, ada tiga kader NasDem yang menjabat sebagai menteri. Mereka adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Siti Nurbaya Bakar yang menduduki jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Syahrul Yasin Limpo yang duduk sebagai Menteri Pertanian.

    Selain soal kerugian, masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi juga dianggap merubah peta koalisi. Menurut Ujang, hal ini membuat NasDem tak nyaman. 

    “Tak ada asap jika tak ada api. Tak ada sindiran jika tak ada masalah. Jadi sesungguhnya masalah utama NasDem adalah dengan PDIP,” tegasnya.

    Buntut dari saling sindir ini, maka bisa dipastikan kalau koalisi obesitas Jokowi-Ma’ruf ke depan bakal menjadi tak sehat. Ujang bahkan menyebut, perang dingin bisa saja terjadi setelah ini. Namun, pecah atau tidaknya koalisi ini tergantung dari dinamika politik yang terjadi ke depan.

    Sementara Jokowi yang bertindak sebagai pimpinan koalisi, dianggap Ujang tak akan mampu berbuat banyak. Sebab, Ujang menduga pangkal permasalahan yang menyebabkan Paloh kerap melakukan safari ke partai di luar gerbong koalisi adalah sakit hati. 

    “Sulit bagi Jokowi merapikan dan menyolidkan kembali koalisinya. NasDem ini kan sakit hati karena Jaksa Agung yang tadinya kader NasDem malah diberikan Jokowi kepada PDIP,” tutupnya.

  • Kenapa Banyak Orang Cari Sensasi Lewat Konten YouTube?

    Kenapa Banyak Orang Cari Sensasi Lewat Konten YouTube?

    JAKARTA – Nama Pras dan Erika, minggu ini menjadi perbincangan warganet. Sayangnya nama mereka melambung bukan karena prestasi. Warganet membicarakan keduanya karena konten Youtube unggahan mereka yang dinilai kurang pantas. 

    Unggahan video pasangan suami istri, itu acap kali menimbulkan komentar negatif. Bahkan tak jarang konten yang dibuatnya menjurus ke arah pornografi. Padahal kita tahu, pengguna Youtube di Indonesia bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak.

    “”Dont make stupid people famous.”,”

    Mungkin umpatan kata ‘bodoh’ akan cocok mengibaratkan orang-orang semacam ini dalam membuat konten, tanpa memikirkan sebab akibatnya. Hal ini juga berujung pada ratusan bahkan ribuan konten tidak jelas di media sosial, yang ingin mengikuti kepopuleran video viral tersebut.

    Hal ini lantas menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa konten Youtube di Indonesia kini hanya jadi ajang mencari sensasi?

    Psikolog dari Universitas Indonesia, Rose Mini Agoes Salim kemudian menjelaskannya pada VOI. Analisisnya, orang memang bisa cepat meraih eksistensi di media sosial dengan menciptakan konten penuh sensasi. Tak heran, mengapa banyak orang yang menciptakan konten penuh sensasi bahkan tega melanggar norma.

    “Banyak orang yang senang mendapatkan recognation, agar ditoleh orang, atau di media sosial agar di-like. Caranya adalah dengan menciptakan konten (dengan sensasi) semacam itu,” kata Rose Mini saat dihubungi via sambungan telepon, Sabtu 9 November.

    keponya lu = jayanya + kayanya mereka pic.twitter.com/sVCuYioKvB

    — IG: @hatihatidimedsos (@hati2dimedsos) November 7, 2019

    Menurut Rose Mini, pengunggah konten negatif yang berbau seksualitas ini tak paham  dengan akibat yang bakal mereka terima. Salah satu dampak yang paling bisa dirasakan pada pengunggah konten tersebut adalah pribadi mudah dibaca oleh warganet. Para pengunggah konten bodoh ini, dianggap Rose Mini juga tak melihat dampak ke depan dari para penonton konten mereka.

    “Yang penting semua orang nge-like,” tegas perempuan yang akrab disapa Bunda Rose ini. 

    Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini tak menampik, banyak masyarakat yang ingin terkenal lewat media sosial. Sebab belakangan, dia melihat ada fenomena orang-orang yang cenderung melakukan hoaks atau sensasi tak penting lainnya justru terkenal di sosial media. 

    Padahal, seluruh sensasi yang mereka unggah lewat akun media sosial bisa saja memicu orang lain untuk membuat konten yang sama. Sedangkan untuk konten yang berbau pornografi, hal semacam ini bisa membuat anak di bawah umur untuk mencoba. 

    “Kalau konten semacam ini dilakukan oleh remaja yang belum punya suami istri, bagaimana? Jadi secara moral orang yang mem-posting itu tidak pernah pernah berpikir bahwa kontennya akan berdampak besar bagi orang lain. Yang penting, orang lihat konten yang dibuatnya,” jelasnya.

    Content creator Mindplace Studio, Grafik juga menyoroti banyaknya konten bodoh di YouTube. Lewat pesan singkat dia mengatakan konten yang diunggah oleh Pras dan Erika ini cukup meresahkan bagi para pembuat konten di YouTube. Apalagi, konten semacam ini ternyata banyak penontonnya. 

    “Kalau konten nyampah begitu sebenarnya kita takut juga. Apalagi sekarang anak-anak mudah banget akses internet. Kalau dulu kan, hanya kelas menengah ke atas yang bisa akses karena kuota internet tapi sekarang siapa saja bisa,” katanya.

    Pria yang tinggal di Yogyakarta ini mengatakan, membuat konten YouTube sebenarnya tak bisa asal sensasi. Menurutnya, ada standardisasi dalam membuat konten YouTube. Salah satunya, adalah konten yang diunggah ke platform media sosial ini harus bisa dinikmati oleh semua kalangan. 

    “Kalaupun GTA atau PUBG yang jadi konten seperti yang dibuat oleh MindPlace dan ada tembak-tembakannya, kan itu memang games. Bukan hal yang aneh-aneh,” tegasnya.

    Kepada Grafik, kami juga mempertanyakan mengapa youtuber seringkali menggunakan klikbait dan thumbnail yang tidak sesuai dengan isi video. Menurut dia, hal ini sengaja dilakukan agar banyak orang yang tertarik menonton video itu. Hanya saja, hal ini sering disalahgunakan oleh pengunggah konten yang tak bertanggungjawab.

    “Banyak yang salah gunakan itu jadi lebay. Enggak cuma itu, apa yang dibahas di thumbnail maupun judul seringkali tak jadi dasar dari video yang diunggah,” jelas dia.

    Banyaknya konten meresahkan di Youtube ini juga kami tanyakan secara langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny Gerald Plate. Kepada VOI, Johnny menyebut sudah ada tim di kementeriannya untuk melihat lalu lintas dan kualitas konten maupun percakapan di berbagai platform media sosial. Tim Cyber Platform Kemenkominfo ini, dia bilang bertugas memantau segala unggahan termasuk di Youtube.

    Selain memantau, tim ini juga bisa melakukan penindakan berupa pemblokiran terhadap konten maupun platform media sosial yang dianggap melanggar aturan berinternet di Indonesia. “Kalau masih ada, ya UU ITE kan juga sudah mengatur sanksi pidana dan perdata,” tegas dia saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Ke depan, Johnny juga mengatakan dia akan membuka komunikasi kepada pihak YouTube seperti yang pernah dilakukan Indonesia dengan Facebook. Tujuannya, agar YouTube bisa membantu penyaringan penyebaran konten negatif di Indonesia.

    “Nanti kita akan bangun komunikasi untuk bersama-sama membantu agar penggunaan media digital ini bisa dilakukan dengan sehat dan baik,” tutupnya.

  • Trafik Telkomsel Melonjak 11,36 Persen Saat Pilkada Serentak 2024 – Page 3

    Trafik Telkomsel Melonjak 11,36 Persen Saat Pilkada Serentak 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Telkomsel mencatat kenaikan trafik layanan data atau internetnya selama momentum Pilkada Serentak 2024. Kenaikan tersebut sebesar 11,36 persen dibandingkan rata-rata trafik harian di 2024. Kenaikan ini tercatat sebesar 61,57 petabyte.

    Mengutip keterangan resminya, Kamis (5/12/2024), peningkatan trafik ini didorong oleh tingginya aktivitas pelanggan menggunakan layanan digital.

    Tercatat, akses video naik hingga 13,89 persen, penggunaan media sosial hingga 5,14 persen, layanan komunikasi (chat dan pesan instan) naik 5,11 persen, penggunaan media sosial naik hingga 15,75 persen, dan kenaikan akses game hingga 10,58 persen.

    Sementara, dua hari sebelum pemungutan suara, trafik layanan suara Telkomsel meningkat hingga 1,24 persen dibandingkan rata-rata hari biasa.

    Berikut adalah sejumlah aplikasi yang menyumbang peningkatan trafik internet di jaringan Telkomsel selama Pilkada 2024:

    TikTok naik 15,2 persen
    Instagram naik 6,6 persen
    WhatsAp naik 6,9 persen
    Facebook naik 4,1 persen
    YouTube naik 11,1 persen.

    Aktivitas digital tersebut, menurut Telkomsel didorong oleh distribusi informasi terkait Pilkada, termasuk pemantauan hasil hitung cepat yang berkontribusi pada peningkatan trafik data di sejumlah titik strategis.

    Dari segi area yang trafik internetnya meningkat, terbanyak terjadi di area KPU Kabupaten Paniai yang naik sekitar 30 persen, area Sumatera naik 14,39 persen, area Jabotabek Jabar naik 10,78 persen, area Jawa Bali Nusra yang naik sekitar 9,39 persen, dan area Pamasuka naik sekitar 9,95 persen.

    Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengumumkan hasil Uji Layak Operasi (ULO) sinyal 5G. Hasilnya, Telkomsel telah resmi mendapatkan izin untuk menyediakan sinyal 5G bagi aspek komersial.

  • Komdigi Bakal Beri Insentif Untuk Pelaku Usaha yang Buka Siaran di Wilayah 3T

    Komdigi Bakal Beri Insentif Untuk Pelaku Usaha yang Buka Siaran di Wilayah 3T

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin membuka siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini program analog switch-off atau ASO sudah berjalan dengan baik.

    Maka dari itu, Komdigi kata Wayan bakal melanjutkan program tersebut dengan program Digital Broadcasting System (DBS). DBS merupakan program untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI dan standar penyiaran publik. Program ini bertujuan untuk membuat semua siaran TV di Indonesia menjadi digital pada tahun 2024.

    “Komdigi akan melanjutkan digitalisasi dengan program DBS untuk memperkuat jangkauan siaran di 139 wilayah layanan,” kata Wayan dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

    Tak sampai situ, guna menambah jangkauan siaran ke seluruh Indonesia, Komdigi bakal memberikan insentif biaya izin kepada pelaku usaha untuk membuka siaran di daerah 3T.

    Komdigi, kata Wayan telah mengeluarkan surat kepada masyarakat apabila ingin menjadi penyelenggara program siaaran TV di daerah 3T.

    “Kami juga telah membuat insentif biaya izin bagi pelaku usaha yang berminat untuk bersiaran di wilayah 3T,” ucap Wayan.

    Diberitakan sebelumnya, siaran TV analog di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek resmi dimatikan mulai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Proses yang disebut analog switch off (ASO) ini dinilai sebagai sejarah baru pertelevisian Indonesia.

    “Malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Dengan ASO akan menandai sejarah baru digital televisi Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara hitung mundur ASO, Rabu (2/11/2022) dini hari.

    Johnny menyebut, proses ASO ini tidaklah mudah dan telah melalui perjalanan panjang yang sangat berliku. Meski terjadi silang pendapat, adanya pro dan kontra, tetapi tujuannya adalah sama untuk menjaga dan mengawal industri penyiaran agar lebih baik.

  • Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Trending di X, Diduga Terlibat Judi Online, Ingat Lagi Pernyataannya yang Pernah Viral

    Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Trending di X, Diduga Terlibat Judi Online, Ingat Lagi Pernyataannya yang Pernah Viral

    GELORA.CO –  Pada Senin (4/11), nama Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang diganti Meutya Hafid beberapa waktu lalu trending di media sosial X. Topik terkait ‘Budi Arie’ menduduki puncak trending.

     

    Nama Budi Arie trending di X karena diduga terlibat kasus judi online. Beberapa hari ini, Kemenkominfo atau yang sekarang bernama Kemkomdigi tersebut memang sedang digoyang isu judi online yang melibatkan internalnya.

     

    Belasan pegawai Komdigi ditangkap karena menjadi beking judi online. Pegawai tersebut berperan menjaga puluhan bahkan ratusan situs judi online agar tidak diblokir oleh pemerintah dan diduga, Budi Arie Setiadi sebagai menteri saat itu mengetahui praktik demikian.

    Budi Arie Setiadi diduga terlibat menjadi beking ratusan situs judi online yang dijalankan oleh pegawainya. Hal tersebut membuat spekulasi dan topik di media sosial ramai membahas Budi Arie hingga muncul trending.

     

    “Jir ane dapat info katanya dari hasil penangkapan 16 karyawan komdigi, ada kemungkinan Menkominfo akan di tangkap juga. Tinggal tunggu waktunya aja,” kata akun X @valenxxsia.

     

    Ribuan netizen lainnya juga percaya akan hal tersebut karena Budi Arie Setiadi disebut tidak mungkin tidak mengetahui praktik bawahannya. Apalagi saat menjabat, Budi Arie sering teriak-teriak atau fokal terhadap pemberantasan judi online.

    Nama Budi Arie trending di X bermula setelah akun @PartaiSocmed mengunggah postingan dugaan ini dengan kalimat, “Kami meminta Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Arie dalam kasus judi online di Komdigi (Kominfo)”.

     

    Akun tersebut diketahui kerap menyinggung isu politik dan pemerintah Indonesia itu membuat Threads yang berisi dugaan keterlibatan Budi Arie dengan sejumlah pegawai di Komdigi yang telah ditangkap oleh Kepolisian terkait kasus judi online. Warganet menginginkan peran Budi Arie dalam perkara ini dibongkar secara tuntas.

     

    Salah satu pernyataan Budi Arie terkait judi online yakni pada awal Oktober lalu adalah, “Kami hajar penyebar materi promosi judi online, tidak ada kompromi,”.

    Bahkan sebelumnya atau pada September, jutaan situs judi online diklaim berhasil di-take down oleh pemerintah. Sejak dilantik jadi Menkominfo pada 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi, Budi Arie menyebut Kominfo sudah menangkal 3 juta lebih situs judi online.

     

    “Dalam kurun waktu satu tahun dua bulan sejak saya dilantik, kita telah berhasil menutup akses 3,4 juta konten perjudian online,” ungkapnya dalam Puncak Peringatan HUT ke-23 Kementerian Kominfo September lalu.

     

    Selain itu, Budi Arie juga diketahui pernah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Dalam Jaringan, yang ditujukan kepada seluruh pejabat pimpinan di Kementerian Kominfo. 

    Terkait isu judi online baru-baru ini, Budi Arie yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi enggan menanggapi masalah di tubuh bekas Kementerian yang dipimpinnya itu. 

     

    Budi Arie menyebut, mendukung langkah Kepolisian untuk berantas judi online. Namun, Budi tidak berkomentar banyak tentang kasus tersebut karena mengaku sedang fokus mengurusi urusan koperasi.

     

    “Kita menghormati, bagus itu sebagai langkah aparat hukum, Kita mengapresiasi bagus. Pokoknya kita menghormati langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat. Saya fokus mengurusi koperasi dan rakyat ya,” komentar Budi Arie.