Tag: Johanis Tanak

  • Ketua DPR: Paripurna persetujuan Capim-Cadewas KPK digelar 5 Desember

    Ketua DPR: Paripurna persetujuan Capim-Cadewas KPK digelar 5 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Rapat Paripurna DPR yang beragendakan persetujuan Calon Pimpinan (Capim) KPK dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK dijadwalkan digelar pada Kamis (5/12).

    Dia mengatakan para Rapat Paripurna itu akan diumumkan nama-nama calon yang sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR RI sebelumnya. Setelah itu, nama-nama tersebut akan diserahkan ke pemerintah,

    “Kita menunggu bagaimana penetapan atau pelantikannya setelah Rapat Paripurna yang insyaallah yang akan kita lakukan 5 Desember mendatang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, DPR akan berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait nama-nama tersebut. Adapun Capim KPK dan Calon Dewas KPK yang sudah lolos terdiri dari masing-masing lima orang.

    Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui lima orang untuk menjadi Pimpinan KPK yang terdiri dari satu Ketua KPK, serta lima Anggota Dewan Pengawas KPK untuk masa jabatan 2024-2029.

    Persetujuan itu dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara yang digelar Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11), setelah para calon tersebut mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

    Lima orang pimpinan KPK yang telah disetujui yaitu Setyo Budiyanto sebagai ketua, kemudian Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, yang otomatis menjadi wakil ketua.

    Kemudian lima orang yang disetujui menjadi Anggota Dewas KPK yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Amankan Uang Rp1 Miliar Lebih saat OTT Pj Wali Kota Pekanbaru

    KPK Amankan Uang Rp1 Miliar Lebih saat OTT Pj Wali Kota Pekanbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sejumlah di atas Rp1 miliar pada saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj. Wali Kota Pekanbaru di Riau. 

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa kegiatan penangkapan yang dilakukan lembaganya itu sudah didahului oleh proses penyelidikan. Surat perintah penyelidikan atau sprinlidik sudah diterbitkan sejak beberapa bulan yang lalu berdasarkan pengaduan masyarakat (dumas). 

    “Kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penyadapan, surveillance, klarifikasi kepada para pelapor, dan pada saat akan dilakukan penangkapan, kami mendapatkan informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan,” terang Alex, sapaannya, kepada wartawan di sela-selaa acara yang diselenggarakan di Bali, Selasa (3/12/2024). 

    Alex menyebut belum mendapatkan informasi secara terperinci mengenai perkembangan OTT yang dilakukan oleh timnya. Namun, dia menyebut uang sebanyak Rp1 miliar lebih telah diamankan sebagai bukti. 

    “Uangnya sementara tadi disampaikan di atas Rp1 miliar, skrg masih di proses memeriksa para saksi. Kemudian mereka akan dibawa ke Jakarta,” papar pimpinan KPK dua periode itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menyebut Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru merupakan pihak yang terjaring OTT pada awal Desember 2024 ini. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (2/12/2024). 

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Tanak tidak memerinci lebih lanjut mengenai OTT yang dilakukan oleh tim penindakan KPK dalam kurun waktu kurang dari 24 jam itu. Namun, untuk diketahui Pj. Wali Kota Pekanbaru saat ini dijabat oleh Risnandar Mahiwa. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun secara terpisah, ada delapan orang yang diamankan tim KPK di Pekanbaru. 

    Dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, merangkap Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM), yang dilantik menjadi Pj Wali Kota Riau Mei tahun ini.

    Adapun KPK mengonfirmasi adanya OTT di penghujung 2024 ini melalui pesan singkat. Kolega Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa operasi senyap telah digelar dan kini pihak tertangkap tangan masih menjalani pemeriksaan. 

    “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam,” ujarnya melalui pesan singkat.

  • OTT di Pekanbaru, KPK: Ada Bukti Uangnya di Atas Rp 1 Miliar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2024

    OTT di Pekanbaru, KPK: Ada Bukti Uangnya di Atas Rp 1 Miliar Nasional 3 Desember 2024

    OTT di Pekanbaru, KPK: Ada Bukti Uangnya di Atas Rp 1 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp 1 miliar lebih dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024).
    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, jumlah uang diamankan masih terus dihitung dalam proses pemeriksaan beberapa saksi.
    “Bukti uangnya untuk sementara tadi disampaikan di atas Rp 1 miliar, ya tidak tahu mungkin nanti akan berkembang karena masih dalam proses, untuk memeriksa para saksi,” kata Alex kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).
    Alex mengatakan, OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi berupa penggunaan uang bendahara dengan bukti pengeluaran fiktif dan pungutan dari para kepala dinas.
    “Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara, jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya itu pengeluaran dulu, nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
    Ia mencontohkan, bukti pengeluaran uang daerah fiktif ini dilakukan dengan modus pengambilan uang bendahara untuk pembelian alat tulis kantor, namun, barang tersebut tidak ada dan hanya dicatat dalam kuitansi.
    “Kalau mungkin punya alat tulis kantor, alat tulis kantornya hanya di kuitansi, tapi barangnya enggak ada. Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD, iuran dari rumah sakit umum daerah, dia juga memberikan sesuatu,” ujarnya.
    Alex juga mengatakan, kegiatan OTT ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti dan sudah didahului dengan proses penyidikan dan sprindik yang diterbitkan beberapa bulan lalu.
    “Kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, kita dapat informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Alex mengatakan, saat ini para penyidik tengah membawa para saksi dan tersangka untuk melakukan pemeriksan di Gedung Merah Putih, Jakarta.
    “Saya belum tahu (berapa orang). Hari ini rencananya, rencananya baru sampai jam 1,” ucap dia.
    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengkonfirmasi tim penyelidik dan penyidik KPK melakukan OTT di Pekanbaru, Senin (2/12/2024) kemarin.
    Tanak mengatakan, salah satu pejabat yang ditangkap adalah
    Pj Wali Kota Pekanbaru
    , Risnandar Mahiwa.
    Meski demikian, sampai saat ini KPK belum mengungkap lebih lanjut dugaan rasuah yang dilakukan Risnandar dan barang bukti yang diamankan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Masih Dalami Dugaan Korupsi Pejabat Pemkot Pekanbaru – Page 3

    KPK Masih Dalami Dugaan Korupsi Pejabat Pemkot Pekanbaru – Page 3

    Penangkapan Risnandar Mahiwa, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, mengejutkan publik. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Desember 2024, KPK mengamankan Risnandar beserta sejumlah pihak lain di Pekanbaru. Penangkapan ini menjadi sorotan karena Risnandar baru menjabat selama enam bulan.

    Risnandar dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024. Sebelumnya, ia berkarier lama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan berbagai posisi strategis. Namun, perjalanan kariernya berakhir tragis dengan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi.

    Selain soal dugaan kasus hukum, perhatian publik juga tertuju pada rekam jejak karier dan harta kekayaan Risnandar yang cukup mencolok. Bagaimana perjalanan kariernya hingga ia terjerat kasus ini?

    Operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan di wilayah Pekanbaru pada Senin, 2 Desember 2024. Dalam OTT ini, Risnandar Mahiwa bersama sejumlah pihak lainnya diamankan.

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi penangkapan ini. Namun, ia menegaskan bahwa status hukum Risnandar akan diumumkan setelah pemeriksaan selama 24 jam.

    Risnandar Mahiwa memulai kariernya di Kemendagri sebagai staf Sub Bagian Penyusunan Anggaran. Berkat dedikasinya, ia naik jabatan menjadi Kepala Bagian Perencanaan.

    Pada 2021-2022, Risnandar menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan. Ia juga menjabat Direktur di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum hingga akhirnya diangkat menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru.

    Sebagai Pj Wali Kota, Risnandar sempat aktif menjalankan berbagai program. Salah satunya adalah menjaga kondusifitas pilkada di Pekanbaru. Ia juga memimpin beberapa agenda strategis, termasuk rapat evaluasi PDAM Tirta Siak.

    Namun, dalam enam bulan masa tugasnya, ia juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti menavigasi isu pemerintahan lokal yang kompleks.

  • Isi Garasi PJ Walikota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK

    Isi Garasi PJ Walikota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK

    Jakarta

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Wali Kota (Walkot) Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Intip isi garasi Risnandar Mahiwa.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dikutip detikNews.

    Adapun sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT tersebut. Dia mengatakan OTT dilakukan kepada penyelenggara negara.

    “Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

    Informasi dihimpun Risnandar terjaring OTT di Pekanbaru kemarin. Setelah itu penyidik KPK membawa Risnandar ke Polresta Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

    Dikutip detikSumut, Risnandar merupakan Pj Wali Kota Pekanbaru yang dilantik pada 22 Mei lalu. Selain Pj Wali Kota, Risnandar menjabat sebagai Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Sebagai penyelenggara negara, Risnandar telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Risnandar terakhir kali menyampaikan LHKPN pada 18 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023 untuk jabatan Direktur di Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam LHKPN itu, Risnandar memiliki kekayaan total Rp 1.909.830.065 (Rp 1,9 miliaran). Khusus alat transportasi dan mesin, Risnandar memiliki satu sepeda motor, satu unit mobil dan satu sepeda mewah. Total alat transportasi dan mesin yang dimilikinya senilai Rp 255 juta.

    Berikut isi garasi Pj Walkot Pekanbaru yang terjaring OTT KPK itu:

    1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 70.000.000

    2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp 160.000.000

    3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA BROMPTON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 25.000.000.

    Selain itu, Risnandar melaporkan harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 830 juta, harta bergerak lainnya Rp 5 juta, kas dan setara kas Rp 520 juta, serta harta lainnya senilai Rp 340 juta dan juga utang sebesar Rp 40.169.935.

    (rgr/dry)

  • Delapan Orang Termasuk Pj Walikota Pekanbaru Terjaring OTT KPK

    Delapan Orang Termasuk Pj Walikota Pekanbaru Terjaring OTT KPK

    GELORA.CO – Delapan orang termasuk Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, diamankan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT), Senin malam, 2 Desember 2024.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, delapan orang tersebut diamankan di Pekanbaru, Provinsi Riau. Semuanya merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru.

    Dalam kegiatan OTT itu, turut diamankan sejumlah uang yang nominalnya masih dilakukan penghitungan oleh tim Satgas OTT KPK.

    Mereka yang diamankan rencananya akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa, 3 Desember 2024.

    “Masih didalami,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, saat ditanya terkait dugaan perkara yang menjerat Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan bahwa KPK melakukan OTT di Pekanbaru. Tanak menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru. Tapi saya belum dapat laporan selengkapnya,” kata Tanak kepada wartawan, Senin malam, 2 Desember 2024.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut bahwa KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap.

    “Kami memiliki waktu selama 1×24 jam. Oleh karena itu mohon bersabar terlebih dahulu. Nanti setelah selesai pemeriksaan, terang perkaranya, nantinya akan kami update kembali kepada masyarakat,” kata Ghufron.

  • Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

    Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

    GELORA.CO  – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam.

    Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” katanya.

    Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Risnandar dalam OTT tersebut. Pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut para pihak yang terjaring OTT termasuk Risnandar masih diperiksa.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

    Lalu siapa Risnandar Mahiwa dan berapa harta kekayaannya? Berikut faktanya.

    Profil Risnandar Mahiwa

    Risnandar Mahiwa merupakan sosok kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah pada 6 Juli 1963 atau saat ini berusia 61 tahun.

    Dia menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru mulai Mei 2024 lalu lewat pelantikan oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

    Adapun pelantikannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Di sisi lain, Risnandar bisa dikatakan orang lama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, dia juga merangkap sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Bahkan, Risnandar turut menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

    Sebelumnya, dia juga sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan selama setahun dari 2021-2022.

    Risnandar juga sempat menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 silam.

    Lulusan Magister Administrasi

     Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu juga sempat menjadi Kepala Bagian Perencanaa Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selama dua tahun dari 2016-2018.

    Sebelunya, dia juga sempat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama tiga tahun, yaitu dari 2012-2015.

    Adapun kariernya di Kemendagri berawal sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2011-2012.

    Selain itu, Risnandar juga sempat menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2010-2011.

    Harta Risnandar Rp1,9 M

    Meski sudah menjabat sebagai pejabat di Kemendagri sejak 2011, Risnandar tercatat baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018.

    Pada saat itu, dia tercatat memiliki harta Rp910 juta.

    Kemudian, Risnandar sempat tidak melaporkan harta kekayaannya pada 2019-2021. Ia baru kembali melaporkannya untuk periodik 2022 dan 2023.

    Adapun LHKPN Risnandar untuk periodik 2023 yang dilaporkannya pada 18 Maret 2024 lalu tercatat sebesar Rp 1,9 miliar.

    Rinciannya, Risnandar memiliki satu unit tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp830 juta.

    Selain itu, dirinya juga mempunyai satu unit mobil merek BMW tahun 2011 senilai Rp160 juta dan motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 senilai Rp70 juta.

    Dia juga tercatat memiliki sepeda Brompton tahun 2018 seharga Rp25 juta.

    Risnandar juga memiliki aset lainnya seperti harta bergerak lainnya sebesar Rp 5juta, kas dan setara kas Rp520 juta, dan harta lainnya senilai Rp340 juta.

    Selengkapnya berikut rincian harta kekayaan Risnandar Mahiwa:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 830.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

    1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

    3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA BROMPTON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 520.000.000

    HARTA LAINNYA Rp. 340.000.000

    Sub Total Rp. 1.950.000.000

    HUTANG Rp. 40.169.935

    TOTAL HARTA KEKAYAANRp. 1.909.830.065

  • Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK Setelah Pimpin Rapat

    Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK Setelah Pimpin Rapat

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam. Sebelumnya, Risnandar sempat memimpin rapat evaluasi kinerja BUMD Tirta Siak di ruang rapat wali kota Pekanbaru, kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

    Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan dari Tirta Siak. Namun, hanya beberapa jam setelah rapat selesai, KPK melakukan penangkapan terhadap Risnandar.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan kabar penangkapan Pj wali kota Pekanbaru dalam OTT KPK tersebut. “Iya benar, Pj wali kota Pekanbaru terjaring dalam OTT KPK,” ujar Tanak.

    Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pihak lain yang turut diamankan atau barang bukti yang disita saat Pj wali kota Pekanbaru terjaring OTT KPK.

    Menanggapi OTT tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Roni Amriel berharap agar pelayanan di Pemko Pekanbaru tidak terganggu.

    “Pada intinya, kita ingin pelayanan dalam bentuk apapun di pemkot tetap berjalan seperti biasanya, terutama menjelang akhir tahun di mana banyak kegiatan yang harus diselesaikan,” ungkap Roni dilansir B-Network, Hallo Riau.

    Roni juga meminta agar seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Pekanbaru tetap fokus menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

    Peristiwa ini terjadi di tengah banyaknya program dan kegiatan yang harus diselesaikan Pemkot Pekanbaru menjelang akhir tahun. Fokus pada pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar meskipun terjadi gangguan di tingkat kepemimpinan setelah Pj wali kota Pekanbaru terjaring dalam OTT KPK. 

  • Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

    Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

     “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

    Berapa harta kekayaan Risnandar Mahiwa?

    Lantas, bagaimana sosok Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dan berapa nilai harta kekayannya? 

    Sekadar informasi, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, melantik Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (22/5/2024) lalu.

    Risnandar Mahiwa baru menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru selama 6 bulan.

     Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri.

    Ia mengawali karier birokratnya sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 silam.

    Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.

    Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kemudian ia promosi menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2021.

    Selanjutnya, Risnandar Mahiwa resmi diangkat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah menjabat selama dua tahun.

    Penetapan Risnandar dikukuhkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 yang diteken Menteri Tito Karnavian pada 20 Mei 2024.

    “Memberhentikan saudara Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat saudara Risnandar Mahiwa, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,” tulis SK Mendagri.

    Berapa Nilai Harta Kekayaan Risnandar Mahiwa?

    Terkait nilai harta kekayaan, Risnandar Mahiwa melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2023 pada 18 Maret 2024.

     Risnandar Mahiwa mempunyai total kekayaan nyaris Rp 2 miliar yakni Rp1.909.830.065.

    Rincian kekayaan Risnandar Mahiwa di antaranya punya tanah dan bangunan seluas 33 m2/28.25 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Pusat senilai Rp830.000.000 yang merupakan hasil sendiri.

    Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp255.000.000, yaitu Motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 seharga Rp70.000.000, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp160.000.000 dan sepeda merek Brompton tahun 2018 dengen harga Rp25.000.000. Semuanya disebutnya hasil sendiri.

    Risnandar juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp5.000.000, Kas dan Setara Kas Rp520.000.000 dan harta lainnya sebesar Rp340.000.000.

    Ia juga punya hutang Rp40.169.935 hingga total karta kekayaannya menjadi Rp1.909.830.065.

    Profil dan Biodata Risnandar Mahiwa
     
    Nama: Risnandar Mahiwa, SSTP, MSi.

    Tempat tanggal lahir: Di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 6 Juli 1983. 

    Pegawai Kemendagri: Pejabat Pangkat Pembina (IV/a).

    Lulusan: D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006). Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).

    Riwayat Jabatan

    – Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (2009). 

    – Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012).

    – Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014).

    – Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016)- Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018)

    – Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021)

    – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru (2024)

     

    Artikel ini diolah dari Tribun-Medan.com

     

  • Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

    TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

    Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

     “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

     Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk Risnandar Mahiwa sedang dilakukan pemeriksaan.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

    Lalu siapakah sosok Risnandar Mahiwa?

    Risnandar lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1963.

    Ia menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru sejak Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

     Risnandar menggantikan Muflihun yang juga sebelumnya menjabat penjabat wali kota.

    Wali kota terpilih Pekanbaru diketahui akan dilantik pada 10 Februari 2024.

    Risnandar selain menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru, juga menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Selain itu, Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

    Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c). 

    Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006).

    Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009). 

    Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai ASN di antaranya:

    *Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.

    *Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.

    *Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2018.

    *Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2016 hingga 2018.

    *Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun  2015 hingga 2016.

    *Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2012 hingga 2015.

    *Pelaksana/Staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2011 hingga 2012.

    *Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.

    Artikel ini diolah dari Tribunnews.com