Xcloud.id

Tag: Johan Rosihan

  • Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Jakarta –

    Gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Adapun video gelondongan kayu terbawa arus viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik ilegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Hingga saat ini belum diketahui asal usul gelondongan kayu tersebut. Kemenhut menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

    “Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lantas apa kata mereka perwakilan rakyat di Senayan?

    Dugaan Legislator dari Pembalakan Liar

    Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menduga gelondongan kayu itu berasal dari pembalakan liar. Ia menilai pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di utara Pulau Sumatera rendah.

    “Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius,” kata Johan kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

    Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab.

    “Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana,” katanya.

    Minta Menhut Audit Penyebab

    Politikus PKS ini pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satunya, Menhut, mesti audit menyeluruh izin dari pemanfaatan Kawasan hutan.

    “Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu,” kata Johan.

    “Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi,” sambungnya.

    Ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

    “Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara,” ujarnya.

    Ia menyebutkan gelondongan kayu yang terbawa banjir sebagai teguran keras dari alam. Johan menilai bukti itu sebagai tamparan jika kondisi hutan di RI sedang tak baik-baik saja.

    “Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya,” tambahnya.

    Komisi IV DPR Panggil Kemenhut Pekan Depan

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengan Kementerian Hutan (Kemenhut) RI membahas banjir hingga longsor yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Komisi IV DPR disebut juga akan mendalami temuan gelondongan kayu di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terbawa arus banjir.

    “Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember,” kata Alex ketika dimintai konfirmasi, Minggu (30/11/2025). Alex menjawab soal temuan kayu gelondongan imbas banjir Sumut-Sumbar.

    Alex mengatakan Komisi IV DPR RI akan mendalami 5 hal kepada Kemenhut. Satu di antaranya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

    “Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai),” ujar Alex.

    Legislator PDIP ini menyebutkan Komisi IV DPR juga akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Pihaknya pun bakal mendalami soal rencana reboisasi dan penghijauan yang dilakukan Kemenhut.

    “Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/dwr)

  • Johan Rosihan Sebut Maulid Nabi Harus Jadi Momentum Merawat Persaudaraan

    Johan Rosihan Sebut Maulid Nabi Harus Jadi Momentum Merawat Persaudaraan

    Jakarta –

    Ratusan jamaah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Rumah Aspirasi Anggota DPR RI dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) yang juga Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI, H. Johan Rosihan, S.T. Ia menyampaikan Maulid Nabi harus menjadi momentum memperkuat akhlak, merawat persaudaraan, dan meneguhkan kebangsaan.

    “Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 128, Rasulullah adalah sosok yang peduli pada penderitaan umatnya, sangat menginginkan keselamatan kita, dan penuh kasih sayang kepada orang beriman. Inilah teladan yang harus kita hidupkan dalam kehidupan pribadi maupun kebangsaan,” ujar Johan dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025).

    Hal itu ia sampaikan pada Jumat (12/9) kemarin, yang mengusung tema ‘Merawat Persaudaraan, Meneguhkan Kebangsaan’. Acara ini berlangsung khidmat dengan lantunan shalawat, dzikir, serta tausiyah yang menghadirkan pesan mendalam bagi kehidupan umat.

    Dengan terselenggaranya Maulid Nabi di Rumah Aspirasi ini, Johan Rosihan berharap nilai persaudaraan dan kebangsaan semakin kokoh di tengah masyarakat Sumbawa, sekaligus menjadi teladan untuk menghidupkan akhlak Rasulullah SAW di era modern.

    Sementara itu, penceramah utama, Dea Guru Munajat, Lc mengatakan bahwa cinta kepada Rasulullah bukan sekadar ucapan, melainkan harus berbuah dalam perilaku nyata.

    Ia menyebutkan empat dimensi cinta yang harus dihidupkan, yakni dalam kehidupan pribadi (menjaga akhlak), dalam keluarga (membangun rumah tangga sakinah), dalam masyarakat (menebar kepedulian), serta dalam berbangsa dan bernegara (menjaga persatuan dan keadilan).

    “Cinta Rasul harus berkonsekuensi. Kalau kita benar-benar mencintai beliau, maka kita akan meneladani sifat-sifat beliau dalam setiap aspek kehidupan,” ungkap Dea Guru Munajat.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair Maulid, doa bersama, serta ramah tamah dengan seluruh jamaah. Nuansa kebersamaan kian terasa dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak muda yang turut memeriahkan peringatan ini dengan karya dan kreativitas mereka.

    (anl/ega)

  • Anggota MPR desak transformasi kebijakan merespons konflik geopolitik

    Anggota MPR desak transformasi kebijakan merespons konflik geopolitik

    Kenaikan harga ini secara langsung menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan masalah gizi serta kesehatan, terutama di kalangan anak-anak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota MPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk mendorong transformasi kebijakan yang komprehensif menuju kemandirian pangan jangka panjang guna merespons konflik geopolitik yang kian memanas.

    Dia menilai konflik geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel, dengan keterlibatan Amerika Serikat, telah menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ketahanan pangan Indonesia. Situasi ini, kata dia, menuntut respons kebijakan cepat dan strategis dari pemerintah.

    “Perang yang terjadi di Timur Tengah kini menjelma menjadi krisis global yang turut mengancam stabilitas harga pangan di dalam negeri,” kata Johan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, konflik yang memanas itu bisa berdampak pada lonjakan harga minyak mentah global. Dia menjelaskan bahwa harga minyak mentah pernah menyentuh angka 93 dolar AS per barel.

    Jika harga minyak mentah melonjak drastis, menurut dia, biaya distribusi pangan naik, transportasi terganggu, dan ongkos usaha tani melonjak. Artinya, dia menilai bahwa petani Indonesia akan menanggung beban ganda.

    Dia mengatakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok melampaui indikator ekonomi semata. Kenaikan harga ini secara langsung menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka kemiskinan, dan masalah gizi serta kesehatan, terutama di kalangan anak-anak.

    Krisis pangan juga, kata dia, dapat memicu ketidakpuasan dan keresahan sosial, bahkan berujung pada protes atau penjarahan oleh kelompok masyarakat rentan. Indonesia sendiri pernah menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam tingkat kelaparan di kawasan ASEAN pada tahun 2020.

    “Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pangan nasional kita masih sangat rentan terhadap guncangan global,” kata dia.

    Karena itu, dia mendorong agar percepatan transisi energi di sektor pertanian menjadi solusi bagi ketahanan pangan.

    Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa penguatan hilirisasi pangan lokal, yaitu pengolahan produk pertanian mentah menjadi barang olahan bernilai tambah tinggi, dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.

    “Ketahanan pangan bukan sekadar isu ekonomi atau pertanian, melainkan pilar fundamental dari stabilitas dan pertahanan nasional. Krisis pangan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial yang mendalam,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator nilai penjualan pulau cederai kedaulatan negara

    Legislator nilai penjualan pulau cederai kedaulatan negara

    Mataram (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai penjualan pulau tidak sah secara hukum dan mencederai kedaulatan negara atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

    “Tidak ada celah hukum yang membenarkan transaksi jual-beli pulau secara privat apalagi melalui situs asing. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah pesisir kita,” kata Johan saat dikonfirmasi di Mataram, Senin.

    Legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I Pulau Sumbawa itu meminta praktik jual-beli pulau untuk dihentikan segara.

    Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seluruh pulau kecil dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari kedaulatan negara dan hanya dapat dikelola sesuai dengan rencana zonasi serta prinsip kelestarian lingkungan.

    “Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian ATR/BPN untuk segera memverifikasi informasi itu dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas digital untuk menuntut penghapusan listing tersebut,” kata legislator yang membidangi kerja kelautan dan perikanan tersebut.

    Johan mengingatkan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap maraknya penipuan digital yang mengklaim menjual aset negara, seperti pulau atau kawasan konservasi.

    Dia mendorong kampanye edukasi digital dan penguatan sistem verifikasi aset agar situs internasional tidak menjadi sarana manipulasi publik dan jual-beli fiktif.

    “Pulau Panjang adalah bagian dari kekayaan ekologis dan kultural masyarakat Pulau Sumbawa. Sebagai kawasan konservasi, pulau itu harus dirawat bukan dijual. Kita harus menjadi bangsa yang menjaga pesisir dan pulau-pulau kecil kita dengan penuh tanggung jawab,” tegas anggota DPR RI asal Pulau Sumbawa tersebut.

    Saat ini Pulau Panjang di Sumbawa bersama empat pulau lainnya di Indonesia dijual melalui situs perdagangan pulau melalui laman Private Islands Inc. Dalam situs privateislandsonline.com ada 657 pulau dari berbagai penjuru negara dijual dan 260 pulau disewakan.

    Pulau Panjang adalah milik negara, dan sejak 1999 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri.

    “Tidak boleh ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan apalagi menjualnya secara komersial,” pungkas Johan.

    Pewarta: Sugiharto Purnama/Ady Ardiansah
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Fraksi PKS Ucapkan Selamat Idulfitri, Ingatkan Bulan Ramadan Banyak Pelajaran – Page 3

    Anggota DPR Fraksi PKS Ucapkan Selamat Idulfitri, Ingatkan Bulan Ramadan Banyak Pelajaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan menyebut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah merupakan momentum yang tepat untuk kembali membangun negeri dengan akhlak.

    “Ramadan adalah pelatihan rohani dan sosial yang sangat relevan untuk memperkuat bangunan kebangsaan kita,” ujar Johan dalam keterangan tertulis di Jakarta, melansir Antara, Minggu (30/3/2025)..

    Menurut Johan, bulan Ramadan telah mengajari seluruh elemen bangsa tentang pentingnya kejujuran dalam memperkuat pondasi kepemimpinan.

    Dia mengatakan, kejujuran adalah inti dari ibadah puasa lantaran dapat mendidik manusia untuk bertindak benar meski tidak dilihat manusia lain.

    Dalam konteks berbangsa, Johan menilai nilai-nilai ini harus ditransformasikan menjadi budaya antikorupsi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

    “Pemimpin yang jujur akan melahirkan kebijakan yang adil, dan masyarakat yang jujur akan menjadi penjaga moral ruang publik. Mari dorong lahirnya birokrasi dan lembaga negara yang bersih melalui pendidikan karakter sejak dini dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” papar dia.

    Yang kedua, lanjut Johan, bulan Ramadan juga telah mengajari bangsa untuk bersikap sabar dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan dinamika baik ataupun buruk.

    “Kita diajarkan untuk tidak mudah terprovokasi, tidak menyebar kebencian, dan mampu menyikapi dinamika sosial-politik dengan tenang dan dewasa. Kita butuh lebih banyak tokoh publik dan masyarakat yang mampu meredam gejolak, bukan memperkeruh keadaan,” terang Johan.

     

    Kabar gembira untuk Anda yang akan mudik dengan menggunakan moda transportasi pesawat. Pemerintah memberi diskon tiket ekonomi domestik sebesar 13 – 14 persen dalam rangka menyambut hari raya Idulfitri.

  • PKS: Idul Fitri momentum membangun negeri dengan akhlak

    PKS: Idul Fitri momentum membangun negeri dengan akhlak

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan menyebut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah merupakan momentum yang tepat untuk kembali membangun negeri dengan akhlak.

    “Ramadhan adalah pelatihan rohani dan sosial yang sangat relevan untuk memperkuat bangunan kebangsaan kita,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

    Johan menjelaskan bulan Ramadhan telah mengajari seluruh elemen bangsa tentang pentingnya kejujuran dalam memperkuat pondasi kepemimpinan.

    Menurut dia, kejujuran adalah inti dari ibadah puasa lantaran dapat mendidik manusia untuk bertindak benar meski tidak dilihat manusia lain. Dalam konteks berbangsa, dia menilai nilai-nilai ini harus ditransformasikan menjadi budaya antikorupsi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

    “Pemimpin yang jujur akan melahirkan kebijakan yang adil, dan masyarakat yang jujur akan menjadi penjaga moral ruang publik. Mari dorong lahirnya birokrasi dan lembaga negara yang bersih melalui pendidikan karakter sejak dini dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Johan.

    Yang kedua, lanjut Johan, bulan Ramadhan juga telah mengajari bangsa untuk bersikap sabar dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan dinamika baik ataupun buruk.

    “Kita diajarkan untuk tidak mudah terprovokasi, tidak menyebar kebencian, dan mampu menyikapi dinamika sosial-politik dengan tenang dan dewasa. Kita butuh lebih banyak tokoh publik dan masyarakat yang mampu meredam gejolak, bukan memperkeruh keadaan,” ujar Johan.

    Ketiga, kata Johan, bulan Ramadhan juga dapat menumbuhkan unsur empati yang berdampak pada kepedulian sosial.

    Dia menilai bulan Ramadhan melatih empati masyarakat melalui lapar yang disengaja demi merasakan apa yang selalu dialami masyarakat kurang mampu.

    Unsur ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

    Selanjutnya, Johan juga mengatakan bahwa bulan puasa juga mengajarkan untuk disiplin waktu, pengendalian diri, dan konsistensi serta melatih sikap gotong royong.

    Johan menilai sikap gotong royong ini tumbuh dari beragam kegiatan yang umumnya terjadi selama bulan Ramadhan seperti buka puasa bersama, santunan, dan distribusi sembako.

    Johan melanjutkan, dengan seluruh nilai-nilai yang didapat masyarakat selama bulan Ramadhan, dia yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang lebih berakhlak dan kuat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seleksi Tim FOLU Net Sink 2030 Harus Transparan, Anggota DPR Fraksi PKS Singgung Anggaran

    Seleksi Tim FOLU Net Sink 2030 Harus Transparan, Anggota DPR Fraksi PKS Singgung Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak KLHK untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030.

    “Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukkan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Maret 2025.

    Dia mengatakan bahwa sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, FOLU Net Sink 2030 harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

    “Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata,” ujarnya.

    Transparansi

    Selain itu, meskipun Kementerian Kehutanan telah menyatakan bahwa anggaran untuk tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaannya.

    “Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Johan Rosihan DPR: Praktik Pengoplosan Beras Cederai Semangat Swasembada Pangan – Page 3

    Johan Rosihan DPR: Praktik Pengoplosan Beras Cederai Semangat Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras yang viral di media sosial melalui unggahan akun @MasBRO_back di platform X. Video yang beredar menunjukkan aktivitas yang diduga sebagai pengoplosan beras, yang berpotensi merugikan konsumen dan mencoreng upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

    “Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (5/3/2025).

    Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.

    “Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

    Dia menegaskan, Komisi IV DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik ini. Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.

    “Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

     

  • DPR Dukung Presiden Prabowo Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

    DPR Dukung Presiden Prabowo Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

    loading…

    Sejumlah anggota DPR mendukung pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mendukung pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Karena efektif untuk mencegah abrasi, banjir rob dan kerusakan ekosistem laut yang merugikan warga pesisir.

    Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan sangat mendukung proyek Giant Sea Wall yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai solusi dalam mencegah abrasi, banjir rob dan kerusakan lingkungan. Terutama di kawasan pantai utara Pulau Jawa (Pantura).

    “Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengatasi ancaman abrasi laut dan banjir rob, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut,” ujar Johan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Namun demikian, Johan menilai, proyek GSW harus disertai kajian yang mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosialnya. Misalnya, pembangunan GSW jangan sampai merusak ekosistem bakau, terumbu karang, atau mengganggu mata pencaharian nelayan.

    “Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir, harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal,” tegasnya.

    Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyebut proyek GSW punya manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi serta kerusakan ekosistem laut.

    “Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan yang mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura,” kata politikus senior Partai Golkar itu.

    Hanya saja, Fiman menyebut adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya. Perlu inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial. Apalagi saat ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.

  • Menteri Trenggono: Pagar laut Tangereng dilimpahkan ke kepolisian

    Menteri Trenggono: Pagar laut Tangereng dilimpahkan ke kepolisian

    Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana (kepolisian). Dan kita dari sisi KKP, ada juga sudah melimpahkan ke sana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, kepada aparat penegak hukum kepolisian.

    “Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana (kepolisian). Dan kita dari sisi KKP, ada juga sudah melimpahkan ke sana,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Trenggono menyampaikan hal itu ketika Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendalami soal pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut.

    Dalam sesi pendalaman itu, Johan menyoroti soal kesepakatan rapat yang dilakukan sebelumnya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Januari 2025, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan agar melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

    “Itu bukan hanya soal bapak bekerja dalam batas kewenangan saja, di poin tiga itu ada lagi soal koordinasi aparat penegak hukum lain, pemerintah daerah dan institusi lain. Dan juga poin kelima yaitu merespon secara cepat cepat semua opini opini publik yang terkait dengan itu,” kata Johan dalam rapat itu.

    Merespon hal itu, Menteri Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan ranah dan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai kasus tersebut.

    “Bahwa kemudian sesuai dengan ranah dan kewenangan, sudah kita lakukan. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kemudian kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain atau aparat yang lain, sudah kita lakukan Pak,” ucap Trenggono.

    Selain itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

    Selama melalukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, Trenggono mengaku bahwa pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

    “Bahkan (kepolisian) ikut di dalam proses. Nah sekarang saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan begitu juga. Nanti kami jelaskan. Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut juga bersama-sama di Kantor KKP untuk melakukan penyidikan,” kata Trenggono.

    “Dan satu lagi, kemudian kita juga dijadikan sebagai saksi ahli di sana. Itu koordinasinya Pak,” timpal Trenggono menjawab pertanyaan Anggota Komisi IV DPR RI Johan.

    Trenggono menegaskan bahwa kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus tersebut hanya sebatas pemberian sanksi administrasi. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana, merupakan ranah dari pihak kepolisian.

    Pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf merupakan pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Trenggono mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, pihaknya telah menetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut Tangerang, yaitu inisial A selaku kepala desa dan inisial T selaku perangkat desa.

    Dia mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapan untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

    Sementara itu, ketika awak media menemui Trenggono seusai rapat tersebut menanyakan apakah setelah ditetapkannya Kades Kohod dan stafnya sebagai pelaku, investigasi KKP terhadap pemagaran laut itu berlanjut. Trenggono mengaku bahwa saat ini pihaknya menjadi tim ahli dari kasus itu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025