Xcloud.id

Tag: Jisman Hutajulu

  • Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 10.000 Lokasi Rampung 2029

    Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 10.000 Lokasi Rampung 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 10.000 titik lokasi yang belum terelektrifikasi dapat menikmati listrik dalam empat tahun ke depan atau pada 2029.

    Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menjelaskan rasio elektrifikasi Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,54%, yang berarti hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati akses listrik.

    Capaian tersebut terutama merupakan hasil dari layanan PLN sebagai penyedia utama listrik nasional.

    “Rasio elektrifikasi adalah jumlah rumah tangga yang sudah dilistriki, dengan total jumlah rumah tangga kita sudah menyentuh 98,54%,” ujar Jisman dalam acara Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Namun, masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Tantangan terbesar berada pada daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

    Kondisi geografis yang sulit serta jarak antarpermukiman yang berjauhan membuat pembangunan infrastruktur listrik memerlukan upaya dan biaya besar.

    Pemerintah telah melakukan perhitungan menyeluruh untuk memastikan seluruh wilayah dapat menikmati layanan listrik. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 61 triliun, termasuk Rp 2,5 triliun yang dialokasikan khusus untuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.

    Jisman menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan pemerintah menargetkan penyambungan listrik di 10.000 lokasi. Pada tahun ini saja, target elektrifikasi adalah 1.285 lokasi.

    “Jadi ada sekitar 10.068 lokasi (akan dilistriki) dan di dalamnya ada sekitar 1,28 juta calon pelanggan,” pungkasnya.

  • Jisman Hutajulu Dicopot dari Jabatan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM, Ini Jabatan Terbarunya – Page 3

    Jisman Hutajulu Dicopot dari Jabatan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM, Ini Jabatan Terbarunya – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ahmad Erani ditunjuk sebagai Sekjen Kementerian ESDM baru menggantikan Dadan Kusdiana.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keppres ini diteken Prabowo pada 10 September 2025.

    Menggantikan Dadan Kusdiana

    Dalam keputusan ini, Dadan Kusdiana resmi diberhentikan dari jabatan Sekjen Kementerian ESDM. Dalam beleid yang sama, Ahmad Erani Yustika ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

    “Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terhitung sejak saat pelantikan masing-masing: Sdr. Ahmad Erani Yustika,” seperti dikutip dari salinan Keppres tersebut, Selasa (16/9/2025).

    Ahmad Erani merupakan Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

     

  • Prabowo Tunjuk Ahmad Erani Jadi Sekjen ESDM Gantikan Dadan Kusdiana – Page 3

    Prabowo Tunjuk Ahmad Erani Jadi Sekjen ESDM Gantikan Dadan Kusdiana – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ahmad Erani ditunjuk sebagai Sekjen Kementerian ESDM baru menggantikan Dadan Kusdiana.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keppres ini diteken Prabowo pada 10 September 2025.

    Dalam keputusan ini, Dadan Kusdiana resmi diberhentikan dari jabatan Sekjen Kementerian ESDM. Dalam beleid yang sama, Ahmad Erani Yustika ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

    “Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terhitung sejak saat pelantikan masing-masing: Sdr. Ahmad Erani Yustika,” seperti dikutip dari salinan Keppres tersebut, Selasa (16/9/2025).

    Sebagai informasi, Ahmad Erani merupakan Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Pergantian Lainnya

    Masih dalam Keppres yang sama, Prabowo juga menggeser posisi Jisman Hutajulu dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jisman didapuk menjadi Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM.

    Prabowo juga menunjuk Irjen Pol Yudhiawan Wibisono sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Penunjukkannya sekaligus menggantikan Bambang Suswantono.

    Meski telah ada Keputusan Presiden ini, belum diketahui jadwal pelantikan terhadap sejumlah pejabat tersebut.

     

  • Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jisman P. Hutajulu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Informasi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis. 

    “Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing: Jisman P. Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang diteken pada 10 September 2025 tersebut, dikutip Selasa (16/5/2025).

    Jisman akan digeser posisinya menjadi staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Kendati belum diketahui kapan pemberhentian dan pelantikan dilakukan, Bisnis  telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM diusulkan oleh menteri ESDM melalui surat-surat Nomor: R-384/KP.05/MEM.S/2025; R-385/KP.05/MEM.S/2025; R-386/KP.05/MEM.S/2025; dan R-388/KP.05/MEM.S/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

    Selain Jisman, Dadan Kusdiana juga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM.

    Profil Jisman P. Hutajulu 

    Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Dia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1993. 

    Pada 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, dia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Kariernya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022, dia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    Pada 2003, Jisman mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian, pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun.

    Berbagai macam program yang diikutinya, antara lain Energy Efficiency Visit di Denmark pada tahun 2017, The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand pada tahun 2019, serta mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 26th di Glasgow, Inggris Raya pada 2021. (AMH).

    Adapun, Jisman resmi menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan ESDM sejak dilantik pada 17 Februari 2023. Jisman juga kini merupakan komisaris PT PLN (Persero) sejak diangkat pada November 2024 lalu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

  • Prabowo Titahkan Bahlil Seluruh Desa di RI Sudah Teraliri Listrik

    Prabowo Titahkan Bahlil Seluruh Desa di RI Sudah Teraliri Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk segera menyelesaikan persoalan elektrifikasi desa. Khususnya dalam waktu lima tahun ke depan.

    Menurut Bahlil, target tersebut mencakup ribuan desa dan dusun yang hingga kini masih belum teraliri listrik. Hal tersebut ia ungkapkan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan.

    “Karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum, 4.400 dusun tambahin 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menkeu,” ujar Bahlil, Kamis (31/7/2025).

    Adapun, saat disinggung mengenai anggaran tambahan untuk program ini, ia menegaskan bahwa ini bukan semata soal meminta tambahan dana. Namun lebih kepada komitmen untuk memastikan pembiayaan jangka panjang dan tepat sasaran.

    “Untuk bicaranya jangka panjang supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi dan bisa dijadikan sebagai isu terus menerus Kita ingin untuk menyelesaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kuartal I-2025, sebanyak 10.068 lokasi atau desa belum teraliri listrik dari PT PLN (Persero). Adapun dari jumlah lokasi tersebut setidaknya terdapat 1.287.164 rumah tangga yang belum tersentuh listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memerinci dari 10.068 desa yang belum terlistriki tersebut, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    “Jadi rumah tangga belum berlistrik itu ada sekitar 1,287 juta rumah tangga. Ada di Aceh, ada di Sumut dan seterusnya. Nah di sini ada akses listrik. Akses listrik masih rasio elektrifikasi yang di atas 99 persen ada 17 provinsi. Antara 90-99 persen 15 provinsi. Di bawah 90 persen ada 6 provinsi khususnya, mohon maaf di daerah timur. Jadi memang untuk daerah timur ini agak tertinggal memang,” kata Jisman dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, lokasi desa/rusun yang belum terlistriki tersebut paling banyak berlokasi di Maluku-Papua-Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi. Lalu disusul di pulau Jawa 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.

    Jisman menambahkan untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi 100%, setidaknya kebutuhan investasi yang diperlukan PLN mencapai Rp 42,26 triliun. Hal tersebut sesuai dengan roadmap listrik desa yang telah disusun.

    “Kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi. Apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sirkuit, trafo jenis apa yang digunakan, ya kira-kira dibikin berapa tiang,” tambahnya.

    Sementara, Direktur Distribusi PLN ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri mengungkapkan bahwa hingga 2029, PLN memerlukan investasi hingga Rp 50,01 triliun. Kebutuhan investasi tersebut mencakup program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

    “Dan untuk itu, total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp 50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Tegur Anak Buah di Hadapan DPR: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

    Bahlil Tegur Anak Buah di Hadapan DPR: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu terkait ketidaksesuaian data desa yang belum terlistrik oleh PT PLN (Persero).

    Teguran itu Bahlil layangkan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Mulanya, Bahlil mengatakan bahwa berdasarkan data perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM masih ada 5.600 desa yang belum terlistriki.

    Namun, itu tidak sesuai dengan data yang dia terima dari PLN. Data yang Bahlil kantongi mengungkapkan bahwa desa yang belum terlistriki mencapai lebih dari 10.000.

    “Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan [listriki]. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah. Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau dirut PLN nya yang nggak benar,” ujarnya. 

    Bahlil pun lantas berseloroh meminta Jisman dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk bertemu dengan dirinya. Pertemuan itu seolah ditujukan untuk membahas ketidak selarasan data desa yang belum terkistriki.

    “Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-ubah,” kata Bahlil dengan nada guyon. 

    Dia mengatakan mungkin data tersebut sudah terjadi perubahan. Hanya saja, dia belum mendapatkan laporan dari perubahan tersebut. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya mendata jumlah desa yang belum terlistriki. Pasalnya, pihaknya bakal membangun pembamgkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa tersebut.

    “Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari Kota Kabupaten atau Kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” tuturnya. 

    Bahlil lantas mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Menurutnya, program itu nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN. 

    “Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas,” ucapnya. 

  • Alamak! 1,3 Juta Rumah Tangga RI Belum Berlistrik

    Alamak! 1,3 Juta Rumah Tangga RI Belum Berlistrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kuartal I 2025, sebanyak 10.068 lokasi atau desa belum teraliri listrik. Adapun dari jumlah lokasi tersebut, setidaknya terdapat 1.287.164 rumah tangga yang belum tersentuh listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memerinci, dari 10.068 desa yang belum terlistriki tersebut, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    “Jadi rumah tangga belum berlistrik itu ada sekitar 1,287 juta rumah tangga. Ada di Aceh, ada di Sumut dan seterusnya. Nah di sini ada akses listrik. Akses listrik masih rasio elektrifikasi yang di atas 99 persen ada 17 provinsi. Antara 90-99 persen 15 provinsi. Di bawah 90 persen ada 6 provinsi khususnya, mohon maaf di daerah timur. Jadi memang untuk daerah timur ini agak tertinggal memang,” tutur Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, lokasi desa/rusun yang belum terlistriki tersebut paling banyak berlokasi di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi. Lalu disusul di pulau Jawa 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.

    Jisman menambahkan, untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi 100%, setidaknya kebutuhan investasi yang diperlukan PLN mencapai Rp 42,26 triliun. Hal tersebut sesuai dengan roadmap listrik desa yang telah disusun.

    “Kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi. Apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sirkuit, trafo jenis apa yang digunakan, ya kira-kira dibikin berapa tiang,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Distribusi PLN ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri mengungkapkan bahwa hingga 2029, PLN memerlukan investasi hingga Rp 50,01 triliun. Kebutuhan investasi tersebut mencakup program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

    “Dan untuk itu, total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp 50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Listrik di Bali Sempat Padam Massal, ESDM Sarankan Bikin PLTP

    Listrik di Bali Sempat Padam Massal, ESDM Sarankan Bikin PLTP

    Jakarta –

    Kementerian ESDM mendorong wilayah Bali memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Hal ini dilakukan agar Bali memiliki kemandirian energi.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi mengatakan dorongan untuk mempunyai PLTP tersebut lantaran telah terjadinya kondisi pemadaman listrik total atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025).

    “Aku cuma dorong, ini ada kesempatan untuk Bali mempunyai PLTP. Karena selama ini wilayah kerja panas buminya itu di wilayah Bedugul,” kata Eniya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Tidak hanya Bali, Ia juga mendorong setiap wilayah memiliki kemandirian energi dan tidak tergantung kepada sumber energi di wilayah lain. Ia menilai dengan adanya pembangunan PLTP ini diharapkan kejadian blackout tidak terulang lagi.

    “Nah, di situ panas bumi itu bersama-sama harus kita dorong. Nah, termasuk kejadian Bali blackout itu, itu kan juga kemandirian dalam satu pulau itu. Itu yang harus diperhatikan. Dari dulu kita sudah meng-announce ya, memberitahukan kepada Bali agar tidak bergantung ke Jawa,” kata Eniya.

    Adapun saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tengah melakukan investigasi terkait terjadinya pemadaman listrik di wilayah Bali pada Jumat (2/5/2025) pukul 16.02 WITA. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadi pemadaman listrik tersebut.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim Inspektur Ketenagalistrikan guna melakukan investigasi menyeluruh di lapangan. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak atas ketidaknyamanan yang terjadi.

    “Penyebab padamnya sistem kelistrikan di Bali masih dalam tahap investigasi lebih lanjut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Jisman mengatakan, berdasarkan temuan awal dari PT PLN (Persero), pemadaman disinyalir dipicu oleh gangguan pada Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT). Gangguan ini menyebabkan terputusnya aliran listrik dari pembangkit, sehingga memicu pemadaman meluas di seluruh Bali.

    Jisman mengatakan, berdasarkan temuan awal dari PT PLN (Persero), pemadaman disinyalir dipicu oleh gangguan pada Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT). Gangguan ini menyebabkan terputusnya aliran listrik dari pembangkit, sehingga memicu pemadaman meluas di seluruh Bali.

    PLN bergerak cepat dan menanggulangi gangguan ini. Dalam waktu 35 menit, transmisi berhasil dipulihkan dan pasokan listrik dari Jawa kembali mengalir ke Bali.

    Pemulihan pembangkit dilaksanakan secara bertahap, sementara kebutuhan listrik untuk fasilitas vital ditopang dengan penggunaan genset.

    Data terbaru dari PLN menunjukkan bahwa SKLT kini telah berfungsi kembali, seluruh gardu induk telah beroperasi secara normal dengan total daya mencapai 747 megawatt, dan pasokan listrik kepada seluruh pelanggan telah pulih 100% dan kembali normal pada Sabtu (3/5/2025) pukul 03.30 WITA.

    “Kami telah menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk memeriksa secara menyeluruh instalasi pembangkit dan jaringan transmisi di sistem kelistrikan Bali,” jelas Jisman.

    Sebagai langkah antisipatif, Jisman meminta PLN untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di Bali maupun di sistem kelistrikan wilayah lain. Ia juga mendorong PLN untuk segera menyelesaikan audit menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait operasi, pemeliharaan jaringan, dan penanganan gangguan meluas.

    Simak video “Blackout di Bali, Bagaimana Kondisi Bandara Ngurah Rai?” di sini:

    (aid/kil)

  • RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    RI Siap Punya Perencanaan Listrik Baru, ESDM: Sudah Final!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sudah final dibahas.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu bilang, dokumen RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun ke depan tersebut sesuai dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060. “Yang jelas (RUPTL 2025-2034) sudah final ya,” kata Jisman, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia menekankan, RUPTL yang siap untuk dibawa ke meja Presiden RI Prabowo Subianto tersebut masih sesuai dengan rencana yang dibahas sebelumnya. “Sesuai bahwa rencana RUPTL itu harus sesuai dengan RUKN,” tandasnya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menambahkan, RUPTL terbaru itu akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksanaan daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” jelasnya ditemui usai rapat tertutup, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mewaspadai cuaca ekstrem dalam distribusi BBM di Jawa Barat untuk memastikan kelancaran pasokan energi menjelang Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa secara umum pasokan BBM, LPG, dan listrik di Jawa bagian Barat dalam kondisi aman.

    Meski demikian, kata Erika, perlu diwaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM ke SPBU-SPBU, serta terjadinya tanah longsor yang dapat membahayakan masyarakat.

    “Kita perlu mewaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM, juga bencana tanah longsor seperti yang terjadi di Sukabumi,” kata Erika dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Tempat-tempat wisata yang berada dekat dengan gunung berapi, menurut Erika, juga perlu mendapat perhatian karena sewaktu-waktu statusnya dapat meningkat.

    “Yang terpenting kita tetap waspada,” imbuh Erika.

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pemerintah terus meningkatkan pelayanan energi agar masyarakat dapat menikmati Hari Raya dengan tenang dan nyaman.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan langsung kesiapan pasokan, kualitas, dan volume Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta kelistrikan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/3).

    Yuliot memastikan pasokan energi di Jawa Barat lebih dari cukup, serta telah dilakukan langkah antisipasi dengan menambah stok di setiap Terminal BBM. Untuk distribusi BBM dan LPG, dilakukan mitigasi untuk mengatasi kemacetan saat pendistribusiannya.

    “Kita siapkan mobile point to point, dari terminal ke salah satu titik SPBU untuk melayani kondisi darurat di SPBU lain supaya menjadi lebih dekat,” terangnya di Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon.

    Secara nasional, stok ketahanan BBM yang biasanya berkisar 20 hari, saat ini meningkat menjadi 22 hari sampai dengan 40 hari tergantung jenis BBM. Kesiapan stok BBM ini diharapkan dapat dinikmati masyarakat yang mudik Lebaran.

    “Mudah-mudahan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran dan juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dilancarkan perjalanannya dan juga di kampung halaman bisa menikmati liburan dengan adanya ketersediaan dan suplai BBM yang tidak mengalami gangguan,” ucapnya.

    Tidak hanya ketersediaan stok, Kementerian ESDM juga memastikan kualitas dan volume BBM yang dijual di SPBU sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

    Yuliot memantau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rest Area KM 270A Palikanci, Kabupaten Cirebon, dan memeriksa takaran BBM, serta akurasi volume pengisian dari mesin SPBU.

    “Kita melakukan pengecekan standar warna. Jadi, standar warna yang untuk Dex, Dexlite, Pertalite. Yang pertama itu justru ini kita sesuaikan dengan standar warna,” kata Yuliot.

    “Kemudian, yang kedua, ini ada standar berat jenis untuk setiap jenis BBM. Jadi, dengan adanya standar berat jenis, tentu kita melihat apakah sesuai dengan standar atau tidak,” katanya pula.

    Pengecekan standar warna dan berat jenis BBM dilakukan secara berlapis. Dimulai saat pengiriman dari Terminal BBM, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang saat BBM akan dimasukkan ke tangki timbun SPBU.

    “Setiap pagi itu juga akan dilakukan pengecekan, baik warna, berat jenis dan juga yang terkait dengan dispenser, apakah tepat atau tidak. Untuk volume, ada dua pengecekan, yakni kapasitas 20 liter dan 1 liter,” katanya.

    “Toleransi dari Kementerian ESDM adalah 100 mililiter (ml), tetapi standar Pertamina 60 ml. Dari hasil pengecekan tadi, hanya 30 ml, jauh lebih rendah dari standar yang ada,” tambah Yuliot.

    Dari hasil pengecekan, didapati kualitasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, menurut Yuliot, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan BBM yang diproduksi Pertamina.

    “Dari proses pengiriman maupun distribusi ini seharusnya masyarakat tidak perlu ragu lagi terhadap kualitas yang ada di SPBU Pertamina. Kemudian, kita juga minta laporan terus dari Pertamina, itu dilakukan pengecekan oleh BPH Migas dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas,” jelasnya.

    Sementara untuk pasokan LPG, lanjut Yuliot, telah dilakukan penambahan stok sekitar 10 persen dari kebutuhan harian yang diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Khusus untuk mengecek ketersediaan LPG, Yuliot mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Ciayumajakuning Gas. Ia meninjau proses pengisian gas LPG tabung 3 kg dan berinteraksi dengan operator.

    Untuk lebih memastikan kesiapan pasokan, Yuliot juga mendatangi Pangkalan LPG Sukini di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan melakukan penimbangan secara acak LPG tabung 3 kg.

    Sementara itu mengenai kesiapan pasokan listrik, Yuliot meminta agar PLN melakukan pemeliharaan lebih awal, agar tidak terjadi gangguan selama Hari Raya Idul Fitri.

    “Tadi disampaikan, PT PLN telah menyiapkan personil dan juga peralatan yang stand by di gudang-gudang PLN,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.

    Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Migas Laode Sulaeman, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025