Jimly Sebut Prabowo Minta Komisi Reformasi Polri Beri Laporan Awal dalam 3 Bulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyebut, Presiden Prabowo Subianto meminta agar dirinya dan sembilan anggota lainnya segera bekerja.
Bahkan, menurut Jimly,
Prabowo
meminta agar laporan awal dari
Komisi Reformasi Polri
bisa memberikan laporan awal dalam waktu tiga bulan setelah dibentuk.
“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal tiga bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025), dikutip dari Antaranews.
Jimly menjelaskan
Presiden Prabowo
menetapkan waktu tiga bulan bagi Komisi untuk menyampaikan laporan awal.
Namun, dia mengatakan, tenggat waktu itu bisa diperpanjang jika pekerjaan Komisi memerlukan waktu lebih lama.
“Tapi misalnya diperlukan enam bulan, ya enam bulan. Nah ini mudah-mudahan secepatnya ya, kami berharap masing-masing punya kesibukan dan ini soal yang sangat serius dan cepat harus direspons dengan efektif,” kata Jimly.
“Kalau, misalnya tiga bulan selesai, ya Insya Allah selesai, maka tahun 2026 itu sudah ada hal-hal, hal lain yang perlu kita pikirkan,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Jimly juga menyebut bahwa Komisi Reformasi Polri bakal memberikan laporan secara berkala kepada Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Jimly mengungkapkan, rapat perdana Komisi Reformasi Polri dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 November 2025, di Markas Besar Polri, Jakarta.
Jimly menjelaskan bahwa komisi yang dipimpinnya bakal bekerja secara terbuka dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, serta pihak internal kepolisian.
Selain itu, menurut dia, hasil kerja tim tidak hanya berfokus pada rekomendasi, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak.
Komisi ini juga akan bersinergi dengan tim internal yang telah dibentuk oleh Kapolri, yang berfokus pada perbaikan manajemen di lingkungan kepolisian.
“Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri ya kan, menanggapi aspirasi segera, tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” kata Jimly.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo melantik 10 orang sebagai Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 November 2025.
Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 7 November 2025.
Berikut 10 orang yang dilantik menjadi Komisi Reformasi Polri:
Ketua:
Anggota:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Jimly Asshiddiqie
-
/data/photo/2025/06/06/684261bd7c51e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jimly Sebut Prabowo Minta Komisi Reformasi Polri Beri Laporan Awal dalam 3 Bulan
-

Video Daftar Jajaran Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Ada Jimly-Mahfud Md
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 7 November 2025, dengan menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Komisi tersebut.
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No 122/P Tahun 2025, dan melibatkan 11 anggota yang mencakup unsur pakar hukum, mantan Kapolri, serta pejabat tinggi lainnya.
-

Tiba di Istana Jelang Pelantikan Komite Reformasi Polri, Mahfud MD: Saya Diminta Datang
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku belum mengetahui secara pasti perannya dalam Komite Reformasi Polri yang akan dilantik di Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).
Hal itu disampaikannya saat ditanya apakah dirinya akan menjadi anggota komite, sesaat sebelum pelantikan berlangsung.
“Ndak tahu ini,” ujar Mahfud
Mahfud mengatakan dirinya hanya menerima undangan untuk hadir tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai status atau jabatan yang akan diemban.
“Ndak tahu, cuma disuruh datang,” katanya.
Saat dikonfirmasi bahwa sejumlah pihak telah membenarkan namanya termasuk dalam daftar anggota komite, Mahfud tetap menjawab diplomatis.
“Ya ndak tahu, saya diminta datang karena dipanggil Presiden suruh datang,” ujarnya.
Dia menuturkan baru menerima panggilan resmi dari Istana pada malam sebelumnya.
“Tadi malam saya ditelepon tapi tidak diberi tahu apa. Mau pakai batik disuruh pakai jas saja,” tutur Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengaku sempat mendengar pembicaraan soal pembentukan komite tersebut sekitar sebulan lebih yang lalu.
“Udah lama dulu, sudah 40 hari lalu,” katanya.
Namun, dia menegaskan belum ada diskusi lebih lanjut soal penugasan atau posisi di dalam tim.
“Belum, belum, belum,” tegasnya.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh hukum dan pejabat pemerintahan mulai berdatangan menjelang pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11/2025)
Menurut pantauan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana sekitar pukul 14.33 WIB.
Dengan mengenakan jas hitam dan dasi biru muda, Yusril mengatakan dirinya belum mendapat kepastian apakah akan dilantik sebagai anggota komite.
“Saya belum tahu dilantik atau enggak. Tadi diberi tahu ada acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau hanya sebagai undangan, nanti kita tunggu saja lah,” kata Yusril saat tiba di Istana.
Yusril menyebut pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, saat ditanya jumlah anggota komite, Yusril mengatakan belum mengetahui secara pasti.
“Belum tahu saya, nanti bisa ditanyakan ke Mensesneg ya, karena yang menangani Keppres Mensesneg,” tambahnya.
Sekitar 15 menit kemudian, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan juga tiba di Istana pukul 14.50 WIB. Dia mengonfirmasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan pembentukan tim reformasi Polri.
“Iya, kelihatannya begitu,” ujar Otto ketika ditanya apakah dirinya akan dilantik sebagai anggota komite.
Meskipun belum mengetahui struktur dan posisi masing-masing anggota, tetapi Otto mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa tim tersebut beranggotakan sekitar sembilan orang.
“Saya dengar sembilan orang, tapi persisnya bagaimana, kita belum tahu,” ujarnya.
Otto juga menyebut sejumlah nama yang kemungkinan tergabung dalam tim, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman, dan beberapa tokoh hukum lain. Dia menambahkan bahwa unsur tim akan diambil dari mantan Kapolri, tokoh hukum, dan masyarakat.
“Waktu dulu Pak Presiden mengatakan akan bentuk tim reformasi ini jumlahnya lebih kurang sembilan orang. Unsurnya ada dari beberapa mantan Kapolri dan tokoh hukum,” ujar Otto.
Tak lama berselang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga tiba di Istana sekitar 15.09 WIB. Jimly enggan berkomentar banyak ketika ditanya apakah dirinya akan menjadi ketua tim reformasi Polri.
Saat ditanya kapan dikabari soal penunjukan, Jimly menjawab telah dihubungi sejak lama.
“Sudah dua bulan lalu. Tapi ya, tunggulah nanti diumumkan,” ucapnya
Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kepolisian, meningkatkan profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Pelantikan komite tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (7/11/2025) sore di Istana Negara pukul 16.00 WIB.


/data/photo/2025/11/07/690db98e5c87c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



