Xcloud.id

Tag: Jimly Asshiddiqie

  • Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Tokoh GNB soal Hal Teknis-Filosofis

    Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Tokoh GNB soal Hal Teknis-Filosofis

    Jakarta –

    Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Dalam audiensi itu, GNB memberikan catatan kepada kepolisian mulai dari hal teknis hingga filosofis.

    “Hari ini, kami mendapat masukan luar biasa, banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem Kepolisian Republik Indonesia,” kata Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis (13/11/2025).

    Salah satunya, kata Jimly, GNB memberikan catatan agar polisi bisa lepas dari pengaruh politik serta bisnis praktis di masa yang akan datang.

    “Kami mencatat banyak sekali masukannya, di antara banyak masukan yang kami catat penting, ialah bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” jelas Jimly.

    Jimly menyebut masukan yang disampaikan GNB tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, terlebih untuk memperkuat Polri di masa depan. Masukan itu nantinya akan dikaji oleh komisi untuk kemudian dirumuskan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti masukan ini kami jadikan bahan. Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis,” ucap Jimly.

    “Bulan ketiga baru kita merumuskan apa namanya policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Hal-hal yang sifatnya internal Polri, nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri,” lanjut dia.

    Pada kesempatan itu perwakilan tokoh GNB yakni istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid menyambut baik pembentukan Komisi Reformasi Polri. Dia menyatakan pun telah memberikan aspirasinya terhadap kepolisian.

    “Kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimanapun Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita, bukan justru untuk menyakiti rakyat,” ucap Sinta.

    “Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, tokoh GNB lainnya, Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa polisi memiliki tugas mulia, yakni untuk menjaga ketertiban sosial dan kemuliaan moral masyarakat. Karena itu diperlukan evaluasi atas kritik yang disampaikan masyarakat.

    “Oleh karena itu sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu,” imbuh Komaruddin.

    Dia juga mengapresiasi keterbukaan komisi dalam menampung setiap aspirasi dari kelompok masyarakat. “Komisi percepatan reformasi membuka diri bagi masyarakat, intelektual, agamawan, profesional untuk menyampaikan kritik dan masukan, bahkan juga siap komisi itu untuk dipantau, dikawal kinerjanya dan seterusnya,” pungkas dia.

    Halaman 2 dari 3

    (ond/isa)

  • Reformasi Polri Dinilai Percuma Jika Roy Suryo Cs Ditahan

    Reformasi Polri Dinilai Percuma Jika Roy Suryo Cs Ditahan

    GELORA.CO – Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian akan sia-sia jika polisi tetap menetapkan Roy Suryo dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka serta menahan mereka  atas tuduhan ijazah palsu mantan presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, merespons langkah Polda Metro Jaya atas laporan yang dilayangkanmantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Reformasi Kepolisian percuma saja dibentuk kalau polisi dengan semena-mena menetapkan tersangka terhadap Roy Suryo Cs dan menahan mereka,” kata Muslim kepada RMOL, Kamis, 13 November 2025.

    Muslim menekankan, di dalam tim Komisi Reformasi Kepolisian terdapat tokoh seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, yang pernah menegaskan bahwa keaslian ijazah Jokowi harus ditentukan oleh pengadilan, bukan polisi. Pernyataan ini sempat viral di media sosial.

    Ia pun mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum memberi komentar, meskipun isu ijazah palsu Jokowi ramai dibahas masyarakat dan para ahli.

    Muslim menjelaskan bahwa ijazah asli Jokowi tidak pernah muncul di publik maupun di pengadilan. 

    “Polisi menetapkan tersangka kepada Roy Suryo Cs dengan tuduhan manipulasi dan mengedit ijazah Joko Widodo. Publik tahu, ijazah asli Jokowi tidak pernah muncul di publik maupun di pengadilan. Bahkan putusan Pengadilan Negeri Solo hanya foto copy ijazah yang dilegalisir saja yang muncul. Bahkan saat gelar perkara khusus di Bareskrim pun ijazah asli Jokowi tidak muncul,” jelas Muslim.

    Menurutnya, pemaksaan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Roy Suryo Cs merupakan pelanggaran HAM, perusakan sistem hukum, dan pengkhianatan terhadap sistem pendidikan nasional.

    “Jika polisi tetap bertindak demikian, maka pembentukan Tim Reformasi Polri hanya formalitas belaka. Lebih baik tim itu dibubarkan saja, dan biarkan polisi bertindak sesuka hati mereka,” pungkas Muslim. 

  • Sains Jadi Bentuk Kepahlawanan Masa Kini

    Sains Jadi Bentuk Kepahlawanan Masa Kini

    Jakarta –

    Habibie Prize 2025 digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan. Acara ini merupakan penghargaan bergengsi bagi ilmuwan dan tokoh bangsa terbaik Indonesia ini seolah memperlihatkan sains sebagai bentuk kepahlawan di era modern.

    Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan bentuk nyata dari warisan intelektual Prof. B.J. Habibie, tokoh yang mempersatukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan cinta Tanah Air.

    “Habibie Prize merupakan legacy yang lahir dari semangat almarhum Bapak Habibie. Perjuangan masa kini bukan lagi di medan perang, melainkan di laboratorium, ruang riset, dan forum akademik. Kita mengisi kemerdekaan melalui sains, riset, dan inovasi. Itulah makna pahlawan masa kini,” ujarnya di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Melalui sambutan yang disampaikan secara daring, salah satu putra B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, menegaskan makna filosofis penghargaan ini sebagai bentuk kesinambungan cita-cita ayahandanya.

    “Penghargaan ini bukan hanya untuk mengakui prestasi ilmiah, tetapi juga sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan, iman, dan cinta Tanah Air harus berjalan bersama dalam membangun bangsa,” ujarnya.

    Ilham berharap penghargaan ini menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak ilmuwan muda Indonesia yang berkiprah di tingkat global. “Kita ingin melihat semakin banyak anak bangsa yang berani bermimpi, berinovasi, dan membawa karya mereka untuk kemajuan umat manusia,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa Habibie Prize adalah ajakan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di jurnal, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

    Ilham Akbar Habibie menegaskan makna filosofis penghargaan Habibie Prize. Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    Tahun ini, Habibie Prize dianugerahkan kepada lima ilmuwan nasional dari beragam bidang ilmu pengetahuan, mulai dari laboratorium kimia, ruang isolasi virus, peternakan hijau, ruang sidang konstitusi, hingga lembar tafsir Al Qur’an.

    Pertama, Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. menemukan energi bersih dari sekam padi. Dari laboratorium di Institut Teknologi Bandung, Rino menemukan cara mengubah limbah sekam padi menjadi zeolit sintetis, material canggih yang digunakan sebagai katalis dalam industri minyak bumi dan pupuk. Karyanya menegaskan bahwa inovasi besar bisa lahir dari bahan lokal yang sederhana.

    “Indonesia punya potensi luar biasa dari limbah pertanian. Sekam padi bisa menjadi sumber material maju untuk energi bersih dan pertanian berkelanjutan,” ujar Rino.

    Bagi Rino, penghargaan ini bukan akhir, tetapi pengingat agar riset selalu kembali ke akar, yaitu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memotivasi ilmuwan muda untuk tidak takut menapaki jalan panjang dunia penelitian.

    Kedua, R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D., yang menelusuri jejak virus demi kemanusiaan. Selama lebih dari dua dekade, Tedjo meneliti virus dengue dan arbovirus lain di Indonesia. Karyanya memetakan empat serotipe virus dengue di berbagai kota dan menjadi dasar bagi kebijakan vaksinasi nasional.

    “Setiap hari kita hidup berdampingan dengan virus ini. Maka tugas saya adalah memahami biologi dan dinamika penyebarannya agar masyarakat terlindungi,” katanya.

    Peneliti Lembaga Eijkman ini juga berperan dalam uji klinis vaksin dengue dan riset genomik untuk kesiapsiagaan pandemi. Ia menekankan bahwa bioteknologi adalah bentuk nyata dari sains untuk kemanusiaan.

    “Kita harus siap menghadapi tantangan kesehatan masa depan dengan kemampuan sendiri. Itulah semangat Habibie yang saya pegang,” tegasnya.

    Ketiga, Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc., mengubah pakan untuk menyelamatkan bumi. Sebagai ilmuwan muda dari IPB University, Anuraga memadukan riset peternakan dengan isu perubahan iklim. Ia mengembangkan formulasi pakan ternak berbasis bahan alami yang mampu menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan produktivitas ternak.

    “Pakan menyumbang 70% biaya produksi,” jelasnya. Lebih lanjut ia berpesan jika kita bisa membuatnya efisien dan ramah lingkungan, sains tidak boleh berhenti di jurnal. Ia harus hidup di peternakan, di tangan masyarakat, di dapur industri agar manfaatnya besar bagi peternak dan Bumi.

    Keempat, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang mengingatkan etika sebagai pilar hukum. Nama Jimly Asshiddiqie identik dengan reformasi konstitusi dan etika bernegara. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, ia memperkenalkan gagasan ‘constitutional ethics’, bahwa hukum tidak bisa berdiri tanpa moral dan integritas.

    “Etika itu samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak akan sampai ke pulau keadilan jika samudra etikanya keruh,” ujarnya lantang.

    Jimly menegaskan pentingnya membangun sistem hukum yang tak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan menjaga kepercayaan publik. Ia berharap generasi muda memahami bahwa peradaban bangsa tidak hanya ditopang oleh teknologi, tetapi juga oleh nilai etika yang kokoh.

    Kelima, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. yang menyinari zaman dengan tafsir Al Qur’an. Sebagai mufasir besar Asia Tenggara, ia mengabdikan hidupnya untuk menjembatani pesan Al-Qur’an dengan kehidupan modern melalui Tafsir Al-Misbah.

    “Al Qur’an itu cahaya. Setiap orang akan melihat cahayanya dari sudut yang berbeda, dan perbedaan itu adalah rahmat,” ” ujarnya lembut.

    Ia mengingatkan pentingnya tafsir yang kontekstual dan penuh kasih, di tengah dunia yang dipenuhi disrupsi dan ujaran kebencian. “Beragama harus dengan pemahaman, bukan hanya hafalan. Ilmu harus dibarengi dengan adab,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jakarta –

    Dua puluh lima tahun setelah reformasi, Indonesia dinilai perlu melakukan ‘reset’. Hal ini disampaikan penerima penghargaan Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

    Reset yang ia maksud, tak sekadar mengganti undang-undang atau Lembaga, melainkan menata ulang system konstitusi dan membangun etika bernegara yang kuat.

    “Sudah 25 tahun reformasi berjalan, sudah saatnya kita evaluasi lagi. Kita reset ya, bahasa anak muda. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kita maju ke depan memperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Jimly saat berbicara di acara Habibie Prize 2025 di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Jimly menjelaskan, reset Indonesia perlu dilakukan menyeluruh, termasuk di lembaga hukum seperti kepolisian yang menjadi garda terdepan penegakan hukum. “Karena polisi itu yang paling depan. Tapi kita harus lakukan kajian ulang secara menyeluruh,” katanya.

    Lebih jauh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan bahwa pembenahan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan mental dan etika bangsa.

    “Kalau kita mau memperbaiki mental manusia, pendekatannya mesti kultural, melalui pendidikan, melalui indoktrinasi. Tapi hasilnya lama. Maka pendekatan kultural harus bareng dengan pendekatan struktural,” ujarnya.

    Jimly Asshiddiqie menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETEtika Sebagai Fondasi Hukum

    Jimly mengibaratkan etika sebagai ‘samudra’ tempat hukum berlayar. Tanpa etika, katanya, hukum tidak dapat mencapai tujuan keadilan. “Kita tidak cukup hanya membangun hukum. Etika itu ibarat samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau samudra etika bangsa kita kering,” ucapnya.

    Ia pun menggagas pentingnya pembangunan infrastruktur etika bernegara, termasuk kode etik dan lembaga peradilan etik yang berpuncak di Mahkamah Etik Nasional.

    “Sekarang tidak ada negara yang tidak punya undang-undang tentang etika pemerintahan. Hukumnya ditegakkan, etikanya juga ditegakkan,” tambahnya.

    Menutup pembicaraan, Jimly menyampaikan optimisme terhadap generasi muda akademisi dan pembuat kebijakan di Indonesia. “Saya optimistis. Banyak anak muda hebat,” yakinnya.

    Jimly juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melanjutkan tradisi Habibie Prize sebagai bentuk penghormatan terhadap insan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia.

    “Budaya memberi penghargaan dan menghormati ilmu harus diperluas di tengah era yang penuh caci maki dan saling merendahkan,” ujarnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)

    (rns/rns)

  • Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik

    Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik

    Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja. Mereka menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (10/11/2025).
    Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, berlangsung selama dua jam dan dihadiri lengkap oleh seluruh 10 anggota.
    Jimly menyebutkan, tim ini akan bekerja intens selama tiga bulan untuk menyiapkan dua jenis rekomendasi, yakni rekomendasi internal untuk Polri dan rekomendasi strategis kepada Presiden.
    “Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” kata Jimly dalam konferensi pers usai rapat, Senin.
    Dalam pertemuan perdana itu, mereka membahas mekanisme kerja tim dan pola koordinasi dengan pihak Polri serta lembaga-lembaga terkait.
    Jimly menyampaikan bahwa seluruh anggota aktif memberikan pandangan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir sebagai salah satu anggota tim.
    Tim juga sepakat menambah satu anggota perempuan agar komposisi lebih inklusif. Penambahan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
    “Nah itu idenya dari presiden sendiri. Wah, ini harus ada perempuan. Karena setelah dilantik, loh ternyata laki-laki semua. Jadi, bukan usulan kami, beliau sendiri. Nah, namanya sudah ada, tinggal, tinggal diteken,” ujar Jimly.
    Jimly menjelaskan, tim akan bekerja maraton dengan menggelar rapat pleno setiap minggu.
    Di sela-selanya, tim juga akan mengadakan forum dengar pendapat (
    public hearing
    ) untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan.
    “Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan
    public hearing
    , tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” kata Jimly.
    “Misalnya, kalangan akademisi di kampus, ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM,” lanjutnya.
    Public hearing
    pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (13/11/2025), dengan mengundang Gerakan Nurani Bangsa serta sejumlah tokoh masyarakat.
    “Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya, masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan. Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya,” jelasnya.
    Menurutnya, rekomendasi awal diharapkan mulai terbentuk dalam dua bulan pertama, sementara rekomendasi akhir akan disampaikan ke Presiden pada akhir masa kerja tiga bulan.
    Jimly menegaskan, reformasi Polri tidak akan dilakukan secara sepihak dari luar lembaga, melainkan dengan pendekatan sinergis bersama tim reformasi internal yang sebelumnya dibentuk oleh Kapolri.
    “Supaya dari internal juga punya informasi yang kadang-kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar, ya kan? Kadang-kadang orang dari luar melihatnya A, padahal sebetulnya B. Nah, makanya komisi ini akan bekerja sinergi, ya, dengan komisi, komite yang sudah ada di internal,” tegasnya.
    Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi dibentuknya Tim Reformasi Polri dan menyambut baik hasil rapat perdana tersebut.
    “Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Prof. Jimly dan seluruh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Bapak Presiden dan alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut. Dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Tim Reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespons cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan,” ujar Sigit.
    Ia menegaskan, Polri siap menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan, baik dari sisi kebijakan maupun perbaikan sistem di internal kepolisian.
    “Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi. Karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (10/11). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya seusai agenda itu, Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, menyebut pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Presiden Prabowo lantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Prabowo Subianto melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Pelantikan Dwiarso sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi Reformasi Polri undang GNB dan sejumlah tokoh untuk belanja masalah

    Komisi Percepatan Reformasi Polri berencana mengundang organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan beberapa tokoh masyarakat untuk belanja masalah sebagai langkah penyusunan rekomendasi terkait reformasi Polri.

    “Hari Kamis (13/11) diharapkan kami sudah mengadakan public hearing (dengar pendapat) pertama, khususnya kami akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Besar IPB Beberkan Solusi Gemukkan Sapi Sekaligus Selamatkan Bumi

    Guru Besar IPB Beberkan Solusi Gemukkan Sapi Sekaligus Selamatkan Bumi

    Jakarta –

    Sektor peternakan selama ini dikenal sebagai penyedia protein hewani bagi manusia. Namun di balik itu, kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca, khususnya gas metana, sangat mengkhawatirkan.

    “Metana ini kontribusi ke global warming. Bahkan kemampuan metana dalam frekuensi panas dibandingkan karbon dioksida 20 sampai 25 kali lebih tinggi,” kata Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc., saat berbicara di acara Habibie Prize 2025, yang digelar di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University ini, selain memperburuk iklim, metana juga menandakan adanya energi yang hilang dari proses pencernaan ternak.

    “Biasanya sekitar 4-15% energi yang hilang sebagai metana. Jadi jelasnya. Kalau kita misalkan energi dasar ini, di satu sisi menurunkan emisi lingkungan, satu sisi juga meningkatkan ketersediaan energi bagi ternak untuk produktivitas,” jelasnya.

    Dengan kata lain, Anuraga dan timnya berhasil menemukan cara untuk menekan emisi metana sekaligus meningkatkan berat badan ternak. Solusi ini datang dari bahan alami berupa senyawa polifenol atau tanin yang diformulasikan dalam bentuk plastic compound dan digunakan sebagai feed additive atau bahan tambahan pakan.

    “Pada sapi, bisa meningkatkan pertambahan bobot. Misalnya, biasanya berat badan sapi naik 1,2 kg per hari, bisa meningkat menjadi 1,4 bahkan 1,5 kg per hari,” ungkapnya.

    Secara sederhana, dengan menekan emisi metana, energi yang semula terbuang bisa dimanfaatkan tubuh ternak untuk pertumbuhan. Dampaknya, lingkungan lebih bersih dan ekonomi peternak lebih kuat karena sapi yang lebih gemuk.

    Anuraga Jayanegara berbicara di panggung Habibie Prize 2025. Foto: Rachmatunnisa/detikINETTerinspirasi dari Eropa

    Inovasi ini bermula dari pengalaman Anuraga saat menempuh studi S2 di Jerman dan S3 di ETH Zürich, Swiss. Di sana, ilmuwan menggunakan tanin alami untuk meningkatkan produktivitas lahan, menurunkan emisi, dan memperbaiki kualitas lemak hewan ternak.

    Konsep itu kemudian ia bawa ke Indonesia, yang mendorongnya meneliti kandungan tanin di tanaman lokal. Hasilnya mengejutkan, karena kandungan tanaman lokal berlipat kali lebih tinggi dibandingkan tanaman di Eropa.

    Sayangnya, industri pengolahan tanin di Indonesia belum berkembang, sementara negara seperti Thailand dan Korea sudah lama mengindustrialisasinya.

    Padahal, sumber tanin berlimpah di Indonesia, terutama di kulit pohon dan daun-daunan. “Biasanya kulit kayu dibuang atau dibakar setelah panen industri hutan tanaman. Padahal itu sumber bahan bernilai tinggi. Kalau kita bisa ekstraksi dan konsentrasikan, nilai jualnya bisa sampai Rp120 ribu per kg,” ujar Anuraga.

    Tantangan

    Bagi Anuraga, tantangan terbesar bukan pada teknologi, tapi pada industrialisasi dan investasi. “Untuk teknologi know-how-nya Insya Allah kami memahami. Tapi ketika masuk ke tahap atas (skala industri), investasi, harus ini dan itu. Nah, sering kali ada kami tahan diri karena merasa belum yakin ke arah sana,” ungkapnya.

    Ia berharap kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri bisa semakin erat untuk mewujudkan hal-hal semacam ini. Jika terwujud, lanjut Anuraga, industri hijau berbasis tanin tak hanya akan berkontribusi pada mitigasi iklim, tapi juga membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah.

    Anuraga Jayanegara menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETHabibie Prize 2025

    Anuraga mengaku tak menyangka menjadi salah satu penerima Habibie Prize 2025. Ia merasa ada banyak orang-orang luar biasa di Indonesia yang memberikan kontribusi.

    “Tapi mungkin di sisi lain, mungkin bagi kami (para peneliti), ini sebuah hal kelompok besar kami untuk di-acknowledge,” katanya rendah hati.

    Ia berharap penghargaan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda agar tak takut menekuni sains. “Sains itu seperti jalan ninja. Kadang tak terlihat di permukaan. Kita mungkin gak muncul di permukaan tapi dampaknya yang dirasakan. Itulah bagi saya, sains itu luar biasa,” tuturnya.

    Berbicara tentang masa depan, Anuraga membayangkan ekosistem pertanian dan peternakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

    “Di negara maju, petani dan peternak hidup sejahtera. Di Indonesia hingga saat ini belum begitu. Ini yang perlu kita sama-sama tumbuhkan ekosistem agar sistemnya berkeadilan. Keadilan ini sangat penting dalam ekosistem bisnis, tentunya juga nanti kami (para ilmuwan) dalam berinovasi lebih semangat lagi,” harapnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan).

    (rns/rns)

  • Peneliti Virus Dengue Tedjo Sasmono Minta Pemerintah Naikkan Dana Riset

    Peneliti Virus Dengue Tedjo Sasmono Minta Pemerintah Naikkan Dana Riset

    Jakarta –

    Peneliti virus R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap pendanaan riset dan pendidikan sains.

    Hal ini ia sampaikan saat berbicara di acara Habibie Prize 2025, sebagai salah satu dari lima ilmuwan terkemuka penerima penghargaan. Ia menjawab pertanyaan moderator yang menanyakan kontribusi apa yang dibutuhkan dari negara agar para peneliti seperti dirinya konsisten menghasilkan riset penting.

    “Tentu saja kontribusi negara sangat penting. Persentase APBN untuk riset masih kecil. Itu perlu dinaikkan nantinya. Negara maju sudah science-based dalam mengambil keputusan. Indonesia juga harus ke sana, semua kebijakan sebaiknya berbasis data dan sains,” ujarnya di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    “Saya kira seperti itu. Ada perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan lagi dana sains, pendidikan, dan sebagainya,” tegasnya.

    Peneliti virus dengue R. Tedjo Sasmono berbicara di panggung Habibie Prize 2025. Foto: Rachmatunnisa/detikINETPuluhan Tahun Meneliti Virus Dengue

    Nama Tedjo Sasmono tak asing di dunia penelitian bidang Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi. Ia merupakan peneliti senior Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman BRIN, dan sudah menjadi periset di LBM Eijkman sejak 1994.

    Sederet prestasinya yang mentereng antara lain masuk dalam jajaran 2% saintis teratas dunia (Top 2% World Ranking Scientists) pada 2021 yang dirilis peneliti dari University of Stanford, John Ioannidis bersama Jeroen Baas dan Kevin Boyack.

    Setelah lebih dari 25 tahun meneliti virus dengue, Tedjo menerima Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi. Konsistensinya memetakan genom virus dengue di berbagai wilayah Indonesia menjadi kontribusi penting bagi pengendalian penyakit demam berdarah di Tanah Air.

    “Ini soal istiqamah, konsistensi. Saya menekuni bidang ini lebih dari 25 tahun karena dengue itu penyakit yang kita hadapi setiap hari sebagai negara tropis,” ujarnya.

    “Bahkan anak saya sendiri sempat terkena dengue. Itu menunjukkan betapa dekatnya penyakit ini dengan kehidupan kita,” kenang Tedjo.

    Selama lebih dari dua dekade, Tedjo dan timnya berfokus pada virologi dan biologi molekuler dengue. Mereka meneliti bagaimana virus menular, beradaptasi, dan berevolusi di berbagai wilayah Indonesia.

    “Virus dengue ada empat tipe: 1, 2, 3, dan 4. Kami memetakan hampir seluruh Indonesia, dari 15 provinsi lebih, untuk melihat perbedaan genom dan perilakunya,” jelasnya.

    Menurutnya, data genomik lokal sangat penting karena setiap daerah memiliki karakter virus dan pola penularan berbeda. Informasi ini kini menjadi dasar untuk riset vaksin dan sistem diagnostik yang lebih akurat.

    Tedjo Sasmono (keempat dari kiri) menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko (bersalaman). Foto: Rachmatunnisa/detikINETDari Laboratorium ke Kebijakan Publik

    Penelitian Tedjo tak berhenti di laboratorium. Data yang dihasilkan timnya kini digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) untuk memahami pola penyebaran virus di Indonesia.

    “Dari sisi genomiknya dimanfaatkan untuk pengembangan vaksin. Itu juga menggunakan genom Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga menyebut keberhasilan ilmuwan dalam menurunkan kasus dengue melalui vaksin QDENGA dan penerapan teknologi Wolbachia, yang terbukti mampu mengurangi hingga 77% kasus dengue di Yogyakarta.

    “Itulah bukti bahwa ilmu pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk kesehatan umat manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan bisa didapatkan vaksin,” tambahnya.

    Bagi Tedjo, penelitian bioteknologi bukan hanya soal sains, tapi juga misi kemanusiaan. Ia menambahkan, COVID-19 mengajarkan bahwa Indonesia harus mandiri menghadapi pandemi berikutnya. Ia pun berharap banyak agar generasi muda peneliti Indonesia terus belajar dan konsisten.

    “Anak-anak, adik-adik yang masih muda-muda tetap konsisten a. Terus belajar, bermimpi besar boleh, didukung dengan infrastruktur, pengetahuan, update ilmu, supaya Indonesia tidak kekurangan critical mass untuk peneliti,” pesan Tedjo.

    Ia juga menyebut penghargaan Habibie Prize 2025 yang didapatkannya menjadi simbol penting pengakuan bagi peneliti Indonesia. “Terima kasih banyak untuk rekognisi ini,” ujarnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)

    (rns/rns)

  • Tim Reformasi Polri Buatan Prabowo Bakal Tambah Anggota Perempuan

    Tim Reformasi Polri Buatan Prabowo Bakal Tambah Anggota Perempuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal menambah satu anggota baru dengan gender perempuan.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan penambahan anggota itu bakal dilakukan pada pekan depan.

    “Nah, kami rapat bersepuluh dan insyaallah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

    Hanya saja, Jimly enggan mengemukakan sosok perempuan yang akan bergabung menjadi tim reformasi Polri ini.

    Di samping itu, Jimly mengemukakan bahwa penambahan itu dilakukan agar memenuhi keterwakilan dari pihak perempuan.

    “Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri. Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: 

    Jimly Asshiddiqie

    Anggota:

    1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

    2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

    5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

    6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    7. Eks Kapolri Idham Azis

    8. Eks Kapolri Badrodin Haiti

    9. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

  • Ilmuwan ITB Inovator Zeolit Sekam Padi Raih Habibie Prize 2025

    Ilmuwan ITB Inovator Zeolit Sekam Padi Raih Habibie Prize 2025

    Jakarta –

    Pemanfaatan limbah pertanian tak sebatas wacana. Di tangan ilmuwan muda Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc., sekam padi bisa diubah menjadi material maju (advanced material) zeolit sintetis.

    Untuk diketahui, zeolit adalah kelompok mineral aluminosilikat terhidrasi yang memiliki struktur kristal berpori dengan kemampuan menyerap, menyaring, dan bertukar ion. Struktur unik ini memungkinkan zeolit digunakan sebagai penyerap (adsorben) dan katalis dalam berbagai industri, seperti pengolahan air, pertanian, dan petrokimia.

    “Indonesia mengonsumsi sekitar 36 juta ton beras per tahun, dan dari situ limbah sekamnya luar biasa banyak. Prinsipnya, jangan biarkan limbah berakhir di tempat sampah, jadikan sumber daya baru,” ujar Rino saat berbicara di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Disebutkan Rino, riset ini berangkat dari semangat ekonomi sirkular, yakni mengubah limbah menjadi sumber daya baru. Zeolit sintetis yang ia kembangkan dibuat di laboratorium melalui proses kimia tertentu dengan memanfaatkan limbah sekam. Penemuannya ini bisa dimanfaatkan secara luas, mulai dari proses penyulingan minyak bumi, hingga pakan ternak.

    Zeolit dari sekam padi hanya salah satu dari banyak penelitian yang sudah lama dilakukannya. Atas kontribusinya dalam pengembangan riset kimia material yang berorientasi pada solusi berkelanjutan di bidang energi dan lingkungan, sosok bergelar doktor dari Jerman itu meraih Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Dasar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Berbicara di atas panggung penghargaan Habibie Prize 2025, Rino juga sempat menyinggung pentingnya generasi muda untuk terlibat dalam riset dan pengembangan teknologi.

    “Kita akan menghadapi bonus demografi pada 2045, saat Indonesia berusia 100 tahun. Harapannya, anak-anak muda itu bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pencipta,” ujarnya.

    Menurut Rino, ilmuwan muda perlu terus dipromosikan dan diberi ruang, serta teknologi harus terus dihidupkan di tengah masyarakat agar lahir inovasi dari Indonesia untuk dunia.

    Rino Rakhmata Mukti menerima penghargaan dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko bersama empat ilmuwan lainnya. Foto: Rachmatunnisa/detikINETPentingnya Apresiasi bagi Ilmuwan

    Bagi Rino, penghargaan ini bukan akhir, tetapi pengingat agar riset selalu kembali ke akar, yaitu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memotivasi ilmuwan muda untuk tidak takut menapaki jalan panjang dunia penelitian.

    Lebih dari itu, ia menilai penghargaan seperti Habibie Prize berperan penting dalam menjaga semangat peneliti di Indonesia.

    “Acara seperti ini memotivasi para guru, dosen, dan ilmuwan. Mereka tahu kerja kerasnya dihargai. Jadi memang pemerintah harus menaruh perhatian serius untuk memperhatikan guru, dosen, dan ilmuwan di Indonesia, karena masa depan kita ada di tangan mereka,” ujarnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan Habibie Prize kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)

    (rns/rns)